SlideShare a Scribd company logo
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004




               Drs. H.
               Drs H Dadang Solihin MA
                            Solihin,




                      Badiklat Depdagri
Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan
                  Jakarta, 24 Oktober 2005
Dadang Solihin’s Profile
               Dadang holds a MA degree (
                     g                 g   (Economics), University of
                                                        )         y
               Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
               Data and Information at DPD Secretariat General as well as
               Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
               Use Management at Indonesian National Development
               Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
  Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
  Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
                                     globe,
  Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
  City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
  Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
                                                               Managers,
  Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
  Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
  Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
     os    a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a                     g a   g
  Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
  regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
  mobile at +62812 932 2202        dadang-
                                   dadang-solihin.blogspot.com               2
Materi
                   M t i
   Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan
    Nasional?
   Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan
    Nasional
   Proses Perencanaan
   Tahapan Perencanaan
   Empat Langkah Penyusunan Rencana
   Musrenbang
   Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

                    dadang-
                    dadang-solihin.blogspot.com   3
Apa itu Sistem Perencanaan
       Pembangunan Nasional?

   satu kesatuan tata cara perencanaan
    pembangunan
   untuk menghasilkan rencana-rencana
                       rencana-
    pembangunan dalam jangka panjang,
    jangka menengah, dan tahunan
   yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan masyarakat
   di tingkat Pusat dan Daerah.

                    dadang-
                    dadang-solihin.blogspot.com   4
Tujuan Sistem Perencanaan
         Pembangunan Nasional
   mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
   menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
    sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu,
    antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
    Daerah;
   menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
    p
    perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
                 p g gg         p
    pengawasan;
   mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
   menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
    secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
    berkelanjutan.
    berkelanjutan
                      dadang-
                      dadang-solihin.blogspot.com       5
Proses Perencanaan

   Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala
                   politik:
    Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil
    proses politik (public choice theory of planning)
             litik    bli h i th          f l    i ),
    khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
   Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan
            Teknokratik:
    menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
    oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
    fungsional bertugas untuk itu
   Partisipatif:
    Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan
    seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang
   Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan
           top-            bottom-up:
    menurut jenjang pemerintahan
            j j gp
                      dadang-
                      dadang-solihin.blogspot.com       6
Tahapan Perencanaan

1. Penyusunan Rencana
     Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
     Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
     Musyawarah Perencanaan Pembangunan
     Rancangan Akhi Rencana Pembangunan
      R         Akhir R       P   b
2. Penetapan Rencana
     RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
     RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
     RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala
      Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja
                      dadang-
                      dadang-solihin.blogspot.com      7
Empat Langkah
          Penyusunan Rencana
1.   Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
     bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2.   Masing-
     Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
     rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
     rancangan rencana pembangunan yang telah
     disiapkan.
3.   Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
     penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
     masing-
     masing-masing jenjang pemerintahan melalui
     musyawarah perencanaan pembangunan.
4.   Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

                      dadang-
                      dadang-solihin.blogspot.com     8
Musrenbang
              M     b
   Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan
    dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan
                                  g     p
    Kota.
   Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota
    dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
    dil k    k        j    b l M t
   Musrenbang Pusat (Musrenbangpus)
    dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
                                  Maret
   Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan
    April.
   Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)
    dilaksanakan pada akhir bulan April.
                    dadang-
                    dadang-solihin.blogspot.com     9
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                           DAERAH
        Dokumen             Penetapan                        Dokumen          Penetapan
Rencana Pembangunan
R       P b                      UU             Rencana Pembangunan
                                                R       P b                      Perda
                                                                                 P d
Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)      Jangka Panjang Daerah       (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                 (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan           Per Pres          Rencana Pembangunan         Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)      Jangka Menengah Daerah      (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM Nasional)
(RPJM-Nasional)                                 (
                                                (RPJM_Daerah)
                                                            )
Renstra Kementerian /         Peraturan         Renstra Satuan Kerja            Peraturan
Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL         Perangkat Daerah            Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 A t 2)
                           (P      Ayat         (Renstra SKPD)               (Ps. 19 A t 4)
                                                                             (P      Ayat
Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres          Rencana Kerja Pemerintah    Peraturan KDH
(RKP)                      (Ps.
                           ( 26 Ayat 1)
                                    y )         Daerah (RKPD)               (
                                                                            (Ps. 26 Ayat 2)
                                                                                     y )
Rencana Kerja                Peraturan          Rencana Kerja Satuan           Peraturan
Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL         Kerja Perangkat Daerah        Pimpinan KL
(Renja KL)                 (Ps.
                           (Ps 21 Ayat 1)       (Renja SKPD)                ( Ps. 21 Ayat 3)
                                                                              Ps
                                     dadang-
                                     dadang-solihin.blogspot.com                       10
Isi Rencana Pembangunan Ja g a
 s e ca a e ba gu a Jangka
         Panjang (RPJP)


         NASIONAL                                  DAERAH
Penjabaran Tujuan
   j          j                  Mengacu p
                                     g    pada RPJP
Nasional ke dalam:               Nasional dan memuat:
 Visi                            Visi
 Misi                            Misi
 Arah Pembangunan                Arah Pembangunan
  Nasional                             Daerah

                     dadang-
                     dadang-solihin.blogspot.com            11
RPJP 2005–2025 (RUU)
        2005–

Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
        Nasional Tahun 2005–2025
                        2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
        Panjang Tahun 2005–2025
                        2005–
Bab V Penutup
             dadang-
             dadang-solihin.blogspot.com   12
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

                 RPJM NASIONAL                                             RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program                       Penjabaran visi, misi, program Kepala
  Presiden;                                             Daerah;
 Berpedoman pada RPJP Nasional                        Berpedoman pada RPJP Daerah dan
                                                        memperhatikan RPJM Nasional
Isi:                                                  Isi:
      Strategi Pembangunan Nasional                        Strategi Pembangunan Daerah
      Kebijakan Umum                                       Kebijakan Umum
      Kerangka Ekonomi Makro                          Arah Kebijakan Keuangan Daerah
      Program kementerian, lintas kementerian,        Program SKPD, lintas SKPD,
       kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang              kewilayahan, dan lintas kewilayahan
       memuat kegiatan dalam:                                yang memuat kegiatan dalam:
         Kerangka Regulasi                                    Kerangka Regulasi
         Kerangka Anggaran                                    Kerangka Anggaran


                                             dadang-
                                             dadang-solihin.blogspot.com                           13
RPJM 2004 2009
              RPJM 2004–2009
              (Perpres 7/2005)
Bagian I:     Permasalahan dan Agenda Pembangunan
              Nasional 2004-2009
                       2004-
Bagian II:    Agenda Menciptakan Indonesia yang
              Aman dan Damai
Bagian III:   Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
              dan Demokratis
Bagian IV:    Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
              Rakyat
Bagian V:     Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
              Pembangunan
              P b
Bagian VI:    Penutup

                       dadang-
                       dadang-solihin.blogspot.com   14
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
              Renstra-     Renstra-



            Renstra-KL                                       Renstra-SKPD
  Berpedoman pada RPJM Nasional                   Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi:                                       Isi:
1. Visi-Misi                               1.     Visi-Misi
2. T j
    Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
            St t i d K bij k               2.     Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
                                                  T j     St t i d K bij k
3. Program-program                         3.     Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4.                                         4.
                                           4      Kegiatan Indikatif



                               dadang-
                               dadang-solihin.blogspot.com                          15
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

                    RKP                                             RKP Daerah
           Penjabaran RPJM Nasional                          Penjabaran RPJM Daerah;
                                                                Mengacu pada RKP

Isi:                                           Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional                Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi                    Rancangan Kerangka Ekonomi
  Makro                                          Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal                         Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas                   Program SKPD, lintas SKPD,
  kementerian, kewilayahan, dan                  kewilayahan, dan lintas
  lintas kewilayahan yang memuat                 kewilayahan yang memuat kegiatan
  kegiatan dalam:                                dalam:
          Kerangka Regulasi                            Kerangka Regulasi
          Kerangka Anggaran
                g     gg                                Kerangka Anggaran
                                      dadang-
                                      dadang-solihin.blogspot.com                      16
Isi Renja-KL & Renja-SKPD
           Renja-
              j       Renja-
                         j


         Renja-
         Renja-KL                                         Renja-
                                                          Renja-SKPD
      Penjabaran Renstra KL                              Penjabaran Renstra SKPD


Isi:                                             Isi:
1.
1 Kebijakan KL                                   1.
                                                 1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan                          2. Program dan Kegiatan
     Pembangunan                                      Pembangunan
      Dilaksanakan Pemerintah                                Dilaksanakan Pemerintah
      Mendorong Partisipasi Masyarakat                       Mendorong Partisipasi Masyarakat



                                 dadang-
                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 17
Alur Perencanaan dan Penganggaran
                        g gg
                                   Pedoman                  Pedoman
                        Renstra                 Renja -                               Rincian
                                                                        RKA-KL




                                                                                                Pemerinta
                                                                                                P
                          KL                      KL                                   APBN




                                                                                                  Pusat
                 Pedoman                     Diacu

                                   Dijabar




                                                                                                        ah
             Pedoman                                       Pedoman
   RPJP                  RPJM       kan
                                                 RKP                     RAPBN        APBN
  Nasional              Nasional


Diacu          Diperhatikan                          Diserasikan melalui Musrenbang


             Pedoman                                        Pedoman
    RPJP                RPJM       Dijabar       RKP
                                     kan
                                                                         RAPBD        APBD
   Daerah               Daerah                  Daerah




                                                                                                Pem
                                                                                                  Daerah
                                                                                                  D
                                                                                                  merintah
                 Pedoman                     Diacu


                                   Pedoman                 Pedoman
                        Renstra                 Renja -                  RKA -        Rincian
                         SKPD                   SKPD                     SKPD          APBD



                       UU SPPN                                             UU KN
                                         dadang-
                                         dadang-solihin.blogspot.com                            18
Penyusunan dan Penetapan PJP

1.    Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
      Bappenas/Bappeda
2.
2     Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang
      melibatkan Masyarakat
     – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang
         perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
         hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
         dengan kegiatan dan hasil p
             g     g               pembangunan baik sebagai
                                          g             g
         penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
         penanggung resiko
3.
3     Penyusunan Rancangan Akhir
4.    Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
      Perda)
                         dadang-
                         dadang-solihin.blogspot.com      19
Penyusunan dan Penetapan RPJM/D
                                             RPJM/D
                           (1)            Visi, Misi
                                          Visi Misi, Program
                                         Presiden/KD Terpilih


       Bappenas/da menyusun
         pp           y
                                                         (2)                         Kement/Lemb / SKPD
          Rancangan Awal
                                                                                           Menyusun
             RPJM/D
                                                                                   Renstra-KL / Renstra SKPD
a)   Visi,Misi Presiden/KD                               (3)
                                                                          Program Kement/Lembaga / SKPD
                                                                             g                g
b)   Strategi Bangnas/da
c)   Kebijakan Umum
d)   Kerangka ekonomi makro/da                          (4)
                                                                       Bappenas/da menyelenggarakan
e) Program Kement/Lembaga / SKPD                                          MUSRENBANG RPJM/D




                                                                                     (5)
                     Bappenas/da menyusun
                     B       /d
                    Rancangan Akhir RPJM/D
                                                                                  Penetapan RPJM /
              a)   Visi, Misi Presiden/KD                                              RPJMD
              b)   Strategi Bangnas/da                 (6)
              c)   Kebijakan Umum                                                              (7)
              d)   Kerangka ekonomi makro/da                                      Digunakan sebagai
              e)   Program Kement/Lembaga / SKPD                                 pedoman penyusunan
                                                                                 Rancangan RKP/RKPD
                                                   dadang-
                                                   dadang-solihin.blogspot.com                                 20
Penyusunan dan Penetapan RKP/D
           Rancangan Awal RKP/D

     a) Prioritas Pembangunan Nasional /
        Daerah
                                           SEB MenPPN +               Kement/Lemb / SKPD Menyusun
     b) Kebijakan Umum
                                             MenDagri                      Renja - KL / SKPD
     c) Kerangka ekonomi makro/da 
        Pagu Indikatif
                                                                    Program Kement/Lembaga / SKPD
     d) Program Kement/Lembaga / SKPD


                                                                            MUSRENBANGPUS/DA
                                                                  a.
                                                                  a Sinkronisasi Program KL/SKPD
         Rancangan Akhir RKP/D
                                                                  b. Harmonisasi Dekon dan TP
a)   Prioritas Pembangunan
b)   Kebijakan Umum
c)   Kerangka ekonomi makro/da                                             MUSRENBANG Prov Sbg   g
d)   Program Kement/Lembaga / SKPD                                          Wakil Pemerintah Pusat
                                                                  a. Harmonisasi Dekon dan TP

             Penetapan RKP/D                                           Bappenas/da menyelenggarakan
                                                                             (4)
                                                                            MUSRENBANGNAS
                                                                  a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
            Sebagai pedoman
                                                                  b. Harmonisasi Dekon dan TP
              penyusunan
            Rancangan APBN                   dadang-
                                             dadang-solihin.blogspot.com                              21
Perencanaan – Apa Yang Baru?
DULU                                               SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List”
                 Shopping List                     Rencana Kerja - “Working Plan”
                                                                    Working Plan
• Sebanyak-banyaknya                               • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
• Seindah-indahnya                                 • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas                                   • Output / Outcome

   Sehingga Perencanaan
   • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
     sumberdaya dan arah pembangunan nasional

   Critical point-nya adalah
   • Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
      dan output / outcomes


                                             Karena:
                                       Ada Sanksi Pidana
                                       Pasal 34 UU 17/2003
                                  dadang-
                                  dadang-solihin.blogspot.com                        22
Pasal 34 UU 17/2003
1)   Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
     yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k
          terbukti    l k k      i        kebijakan
     yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
     APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
     p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua
     pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan
     undang-undang.
2)   Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
     Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
     melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang
     telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
     Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
     pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
     undang-undang.
3)   Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
     ketentuan undang-undang kepada p g
                    g       g  p    pegawai negeri
                                              g
     serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi
     kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-
     undang ini.

                         dadang-
                         dadang-solihin.blogspot.com   23
Pengendalian dan Evaluasi (1)

 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
  dilakukan oleh masing-masing pimpinan
                 masing-
  kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
 Menteri/Kepala B
  M t i/K l Bappeda menghimpun d
                        d        hi    dan
  menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
  rencana pembangunan d i masing-masing pimpinan
               b          dari masing-
                                  i     i   i i
  kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
  sesuaii d
          dengan tugas dan k
                 t     d kewenangannya.

                     dadang-
                     dadang-solihin.blogspot.com       24
Pengendalian dan Evaluasi (2)

 Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD
  melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
  pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode
  sebelumnya.
  sebelumnya
 Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
  pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
  kementerian/lembaga/SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
  rencana pembangunan nasional/daerah untuk
  p
  periode berikutnya.
                  y
                    dadang-
                    dadang-solihin.blogspot.com      25
TERIMA KASIH



    dadang-
    dadang-solihin.blogspot.com   26

More Related Content

What's hot

Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Yuca Siahaan
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Dadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
PSEKP - UGM
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Randy Wrihatnolo
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Dadang Solihin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
Qiu El Fahmi
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Dadang Solihin
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
93220872
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Dadang Solihin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
noldy HP
 

What's hot (20)

Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 

Viewers also liked

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Dadang Solihin
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
Fiesty Utami
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baruHubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
Indri Indrutt
 
Alasan indonesia menjadi negara berkembang
Alasan indonesia menjadi negara berkembangAlasan indonesia menjadi negara berkembang
Alasan indonesia menjadi negara berkembang
Mashur Azhari
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
Teguh Kristyanto
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RPJMN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  (RPJMD dan RPJMN)Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  (RPJMD dan RPJMN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RPJMN)
Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Dadang Solihin
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaOperator Warnet Vast Raha
 
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHMASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deddy Supriady Bratakusumah
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Dadang Solihin
 

Viewers also liked (13)

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baruHubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baru
 
Alasan indonesia menjadi negara berkembang
Alasan indonesia menjadi negara berkembangAlasan indonesia menjadi negara berkembang
Alasan indonesia menjadi negara berkembang
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RPJMN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  (RPJMD dan RPJMN)Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  (RPJMD dan RPJMN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RPJMN)
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
 
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHMASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 

Similar to Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004

Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Dadang Solihin
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Dadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Dadang Solihin
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
 

Similar to Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004 (20)

Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan...
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
 
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Dadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Dadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
Dadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Dadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Dadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
Dadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004

  • 1. Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004 Drs. H. Drs H Dadang Solihin MA Solihin, Badiklat Depdagri Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Jakarta, 24 Oktober 2005
  • 2. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang- dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 3. Materi M t i  Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?  Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Proses Perencanaan  Tahapan Perencanaan  Empat Langkah Penyusunan Rencana  Musrenbang  Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 4. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?  satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  untuk menghasilkan rencana-rencana rencana- pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat  di tingkat Pusat dan Daerah. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 5. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara p perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan p g gg p pengawasan;  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. berkelanjutan dadang- dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 6. Proses Perencanaan  Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala politik: Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) litik bli h i th f l i ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM  Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu  Partisipatif: Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang  Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan top- bottom-up: menurut jenjang pemerintahan j j gp dadang- dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhi Rencana Pembangunan R Akhir R P b 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja dadang- dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 8. Empat Langkah Penyusunan Rencana 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 2. Masing- Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing- masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Musrenbang M b  Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan g p Kota.  Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. dil k k j b l M t  Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. Maret  Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April.  Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan R P b UU Rencana Pembangunan R P b Perda P d Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) ( (RPJM_Daerah) ) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 A t 2) (P Ayat (Renstra SKPD) (Ps. 19 A t 4) (P Ayat Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH (RKP) (Ps. ( 26 Ayat 1) y ) Daerah (RKPD) ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan KL (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang- dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Isi Rencana Pembangunan Ja g a s e ca a e ba gu a Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan j j Mengacu p g pada RPJP Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:  Visi  Visi  Misi  Misi  Arah Pembangunan  Arah Pembangunan Nasional Daerah dadang- dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup dadang- dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH  Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala Presiden; Daerah;  Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Isi:  Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah  Kebijakan Umum  Kebijakan Umum  Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, dan lintas kewilayahan memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran dadang- dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004- Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Bagian VI: Penutup dadang- dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra- Renstra- Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Isi: 1. Visi-Misi 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k 3. Program-program 3. Program-program 4 Kegiatan Indikatif 4. 4. 4 Kegiatan Indikatif dadang- dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP RKP Daerah Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Isi:  Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah  Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Makro Daerah  Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD, kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas lintas kewilayahan yang memuat kewilayahan yang memuat kegiatan kegiatan dalam: dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran g gg  Kerangka Anggaran dadang- dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja- j Renja- j Renja- Renja-KL Renja- Renja-SKPD Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD Isi: Isi: 1. 1 Kebijakan KL 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan  Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah  Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat dadang- dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. Alur Perencanaan dan Penganggaran g gg Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemerinta P KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu Dijabar ah Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional Nasional Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pem Daerah D merintah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang- dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Penyusunan dan Penetapan PJP 1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2. 2 Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil p g g pembangunan baik sebagai g g penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko 3. 3 Penyusunan Rancangan Akhir 4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) dadang- dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Penyusunan dan Penetapan RPJM/D RPJM/D (1) Visi, Misi Visi Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun pp y (2) Kement/Lemb / SKPD Rancangan Awal Menyusun RPJM/D Renstra-KL / Renstra SKPD a) Visi,Misi Presiden/KD (3) Program Kement/Lembaga / SKPD g g b) Strategi Bangnas/da c) Kebijakan Umum d) Kerangka ekonomi makro/da (4) Bappenas/da menyelenggarakan e) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANG RPJM/D (5) Bappenas/da menyusun B /d Rancangan Akhir RPJM/D Penetapan RPJM / a) Visi, Misi Presiden/KD RPJMD b) Strategi Bangnas/da (6) c) Kebijakan Umum (7) d) Kerangka ekonomi makro/da Digunakan sebagai e) Program Kement/Lembaga / SKPD pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD dadang- dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah SEB MenPPN + Kement/Lemb / SKPD Menyusun b) Kebijakan Umum MenDagri Renja - KL / SKPD c) Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD Rancangan Akhir RKP/D b. Harmonisasi Dekon dan TP a) Prioritas Pembangunan b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da MUSRENBANG Prov Sbg g d) Program Kement/Lembaga / SKPD Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD Sebagai pedoman b. Harmonisasi Dekon dan TP penyusunan Rancangan APBN dadang- dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 22. Perencanaan – Apa Yang Baru? DULU SEKARANG Daftar Usulan - “Shopping List” Shopping List Rencana Kerja - “Working Plan” Working Plan • Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses) • Tidak terbatas • Output / Outcome Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 dadang- dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23. Pasal 34 UU 17/2003 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k terbukti l k k i kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada p g g g p pegawai negeri g serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang- undang ini. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Pengendalian dan Evaluasi (1)  Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan masing- kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.  Menteri/Kepala B M t i/K l Bappeda menghimpun d d hi dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan d i masing-masing pimpinan b dari masing- i i i i kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuaii d dengan tugas dan k t d kewenangannya. dadang- dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. Pengendalian dan Evaluasi (2)  Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya  Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk p periode berikutnya. y dadang- dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. TERIMA KASIH dadang- dadang-solihin.blogspot.com 26