SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Kajian strategis
pra-profesi
kedokteran hewan
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Ketua 2 Pengurus Besar Perhimpunan
Dokter Hewan (PB PDHI) dan
Ketua Center for Indonesian Veterinary
Analytical Studies (CIVAS)
Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI
Presentasi Zoom, 8 November 2020
QUOTE 1:
“Saat ini, dokter hewan menjadi satu-
satunya dokter yang dididik untuk
melindungi kesehatan baik hewan dan
manusia. Mereka bekerja keras untuk
menangani kesehatan dan kebutuhan dari
setiap spesies hewan dan juga memainkan
peranan penting dalam perlindungan
lingkungan, keamanan pangan,
kesejahteraan hewan dan kesehatan
masyarakat.”
American Veterinary Medical Association
Apa itu KASTRAT?
• KASTRAT adalah akronim dari Kajian Strategis.
• Dalam ruang lingkup universitas biasanya digunakan istilah
KASTRAT akan tetapi di ruang lingkup kelembagaan nasional
dan wilayah, istilah yang digunakan adalah Kajian Kebijakan
Publik (Policy Studies). Contoh: Kajian Kebijakan Kesehatan.
• KASTRAT merupakan sebuah proses berfikir, bersikap, serta
bertindak kritis dan konstruktif terhadap suatu permasalahan
atau isu yang muncul di masyarakat.
Kebijakan publik
• KEBIJAKAN PUBLIK adalah kebijakan yang dibuat pemerintah
yang secara umum mempengaruhi setiap orang di suatu
negara atau wilayah negara (Kamus Cambridge).
• KEBIJAKAN PUBLIK adalah suatu aturan yang dibuat
pemerintah yang merupakan bagian dari keputusan politik
untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan
berkembang di masyarakat (Siskamto).
• KEBIJAKAN PUBLIK juga merupakan keputusan yang dibuat
pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu.
Mengapa perlu Kastrat?
• KASTRAT diperlukan bagi organisasi yang memiliki tanggung
jawab untuk merespon dan menyatakan sikap terhadap suatu
persoalan atau isu yang menyangkut kepentingan masyarakat
luas atau sekelompok masyarakat tertentu dengan
menganalisis ruang lingkup kebijakan publik yang mendasari
persoalan atau isu tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan publik
• Faktor politik
• Faktor ekonomi/finansial
• Faktor administratif/organisatoris
• Faktor teknologi
• Faktor sosial, budaya dan agama
• Faktor pertahanan dan keamanan
Fungsi Kastrat
1) Fungsi analisis isu kebijakan. Organisasi melakukan analisis yang akan
menjadi dasar bagi penyikapan terhadap suatu isu atau kebijakan publik.
2) Fungsi penyikapan isu. Sikap atas isu atau kebijakan publik yang telah
dianalisis ditetapkan setelah organisasi memutuskan apa yang akan
dilakukan terhadap isu atau kebijakan publik tersebut.
3) Fungsi perencanaan strategi. Organisasi merencanakan langkah strategis
apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari sikap tsb.
4) Fungsi pengembangan wacana intelektual. Organisasi mengembangkan
wacana-wacana intelektual baru atau alternatif dari kebijakan publik
dengan membuka forum komunikasi dengan penentu kebijakan dan juga
masyarakat yang terkena dampak dari isu publik.
Tahapan penentuan Isu strategis
• Diperlukan beberapa tahapan dalam menentukan isu strategis:
1. Daftar masalah (problem listing) dengan menangkap berbagai
isu yang berkembang secara terbuka;
2. Klasifikasi dan filterisasi isu, dimana isu-isu yang ada
dikelompokkan sesuai tema dan sekaligus menyeleksi isu mana
yang menjadi prioritas dengan memperhatikan relevansi,
urgensi, dan signifikansi dari isu yang akan dikaji.
3. Penetapan isu yang akan dikaji didapat dari hasil filterisasi isu
berdasarkan prioritas.
Tahapan kajian isu
• Diperlukan beberapa tahapan dalam mengkaji suatu isu strategis:
1) Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam
membahas suatu isu, baik itu data primer maupun sekunder.
2) Analisis isu yang berarti mengurai data/informasi terkait sebuah isu
dengan sebuah pendekatan spesifik, sehingga akar masalahnya dapat
terlihat dan dapat disikapi. Analisis isu memerlukan metoda yang tepat,
pengetahuan yang logis, dan pendekatan yang sesuai.
3) Perumusan kebijakan dalam bentuk tulisan singkat KASTRAT atau
makalah isu/kebijakan (issue/policy brief) yang menjelaskan secara rinci
mengenai pilihan kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah publik.
Sebuah KASTRAT yang berkualitas
• Sebuah KASTRAT yang berkualitas seharusnya:
1. berisi uraian latar belakang yg memadai, sehingga pembaca dapat
memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahannya secara
tepat.
2. meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut harus
segera diatasi.
3. menguraikan alternatif pilihan kebijakan.
4. memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan
kebijakan.
5. merangsang pembaca untuk bersemangat mengambil dan menetapkan
keputusan.
Sumber data dan informasi
DATA PRIMER:
• Data mentah (raw data)
• Buku, jurnal, bulletin
• Skripsi/tesis/disertasi, naskah akademi
• Email, surat dan bentuk korespondensi lainnya
• Audio atau video (yang menangkap peristiwa saat terungkap)
• Saksi mata atau wawancara oleh organisasi
• Dokumen hukum, dokumen pemerintah, dokumen sejarah
• Fokus Grup Diskusi (FGD)
• Rekaman yang dibuat oleh organisasi
Sumber data dan informasi
DATA SEKUNDER:
• Google (dokumen/file, gambar, peta)
• Website (kantor pemerintah, LSM, OIE, FAO, WHO)
• Blog
• Artikel surat kabar
• ProMED-mail
• Literatur (artikel ilmiah, buletin/jurmal, artikel
populer)
• Facebook (berita, profil orang yang dicari,
komunikasi dengan orang tertentu).
• Youtube (video)
Metoda Analisis
• Secara umum, metode yang digunakan dalam Kastrat adalah
metode kualitatif.
• Penting dalam Kastrat untuk menentukan metoda kualitatif dalam
menganalisis suatu data/informasi:
• Analisis isi (content analysis);
• Analisis deskriptif (descriptive analysis);
• Analisis dokumen (document analysis);
• Analisis komparatif (comparative analysis), dan
• Analisis deduktif (deductive analysis).
Pengertian metoda analisis
• Analisis isi adalah analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi
suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.
• Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran
mengenai suatu data agar menjadi mudah dipahami dan informatif.
• Analisis dokumen adalah analisis yang dilakukan dengan prosedur sistematik
untuk mengkaji ulang/mengevaluasi dokumen baik cetak maupun elektronik.
• Analisis komparatif adalah analisis untuk membandingkan persamaan dan
perbedaan dua atau lebih fakta berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
• Analisis deduktif adalah analisis untuk menetapkan kebenaran suatu
pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam
pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.
Pola pikir analitik
• Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir
analitik yang harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut:
1. Ilmiah
2. Kritis
3. Kreatif
4. Integratif
5. Konstruktif
Sasaran Kastrat
• Kebijakan pemerintah.
• Undang-Undang atau peraturan perundangan dibawahnya, baik sebelum
atau sesudah disahkan.
• Perubahan konstelasi sosial-politik baik pada tingkat lokal, nasional,
maupun global.
• Investasi dan transformasi teknologi baru.
• Akuntabilitas birokrasi pejabat dalam penetapan kebijakan publik.
• Koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
• Pembangunan infrastruktur versus kerusakan lingkungan.
• Konservasi versus kerusakan ekosistem.
Kebijakan Publik
dan Kedokteran
Hewan
Kebijakan Publik
• KEBIJAKAN PUBLIK untuk kesehatan manusia, hewan, dan ekosistim
memiliki pengaruh besar pada kedokteran hewan.
• Peran utama dokter hewan yang dipekerjakan oleh pemerintah adalah
membantu merumuskan, menyampaikan, menegakkan, dan
mengevaluasi program yang berkaitan dengan kebijakan publik;
sebuah kegiatan yang oleh profesi disebut sebagai praktik publik.
• Meskipun demikian, semua dokter hewan di sektor swasta dan
akademisi kadang-kadang terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi
dalam membentuk kebijakan publik.
Sumber: Nielsen N.O. et al. 2014. Public Policy and Veterinary Medicine. CVJ/VOL 55/APRIL 2014.
Faktor globalisasi
• Selama dekade terakhir, diamati ada peningkatan yang signifikan
dalam sirkulasi agen penyakit.
• Dengan penyebaran dan munculnya epizootik, zoonosis, dan epidemi,
risiko pandemi menjadi semakin kritis. Contoh: SARS, MERS, COVID-19.
• Kesehatan manusia dan hewan juga terancam oleh resistensi
antimikroba, pencemaran lingkungan, dan perkembangan penyakit-
penyakit yang muktifaktorial dan kronis.
• Penekanan terhadap meningkatnya globalisasi risiko kesehatan dan
pentingnya keterkaitan antara manusia–hewan–ekosistem (human-
animal-ecosystem interface) dalam evolusi dan kemunculan patogen.
Kebijakan kesehatan hewan
• KEBIJAKAN KESEHATAN HEWAN diterima sebagai ilmu yang dapat
dipelajari, dikaji, dan ditingkatkan dengan cara yang sama seperti disiplin
ilmu terkait medik lainnya yang telah muncul dalam praktik profesional dan
akademik.
• Kebijakan publik terkait kesehatan hewan mirip dengan kedokteran hewan
klinik karena menarik banyak disiplin ilmu dalam formulasi dan aplikasinya.
• Kebijakan bermanfaat pada tingkat perhatian khusus yang sama yang
diberikan pada bidang praktik yang berlainan melalui organisasi profesi
dan kurikulum pendidikan.
• Saat ini tidak ada organisasi profesi kedokteran hewan yang terekspos
dalam kebijakan publik sebagai dasar eksistensinya.
Isu-isu di bidang Kesehatan hewan
yang penting untuk dikaji
• Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam melakukan deteksi dini
terhadap penyakit menular baru muncul dan yang muncul kembali (emerging
and re-emerging infectious diseases).
• Kebijakan dan peta jalan pemerintah dalam mendukung sasaran global.
Contoh: kematian nol akibat rabies pada tahun 2030.
• Transparansi pemerintah dalam penetapan diagnosa penyebab wabah
penyakit hewan menular. Contoh: munculnya wabah ASF di Indonesia.
• Pemenuhan kewajiban pemerintah dalam notifikasi penyakit ke Organisasi
Kesehatan Hewan Dunia/Office International des Epizooties.
• Ancaman masuknya risiko penyakit hewan menular ke dalam wilayah
Indonesia. Contoh: masuknya PMK ke Indonesia sebagai negara bebas PMK.
Profesi dan kebijakan publik
• Saat ini dalam evolusi kedokteran hewan ada dukungan luas untuk
konsep One-Health dalam menangani isu/masalah dan fenomena yang
saling terhubung dalam mempromosikan kesehatan manusia, hewan, dan
ekosistem.
• Karenanya manfaat penuh dari One-Health pada akhirnya akan tergantung
pada kemampuan profesi untuk mempengaruhi kebijakan publik.
• Untuk itu sudah waktunya bagi profesi untuk melakukan upaya bersama
untuk lebih menekankan pada upaya untuk memperoleh keahlian yang
terkait langsung dengan kebijakan.
Sumber: Nielsen N.O. et al. 2014. Public Policy and Veterinary Medicine. CVJ/VOL 55/APRIL 2014.
Pendidikan kedokteran hewan
• Pendidikan kedokteran hewan seharusnya menyambut peluang
untuk meningkatkan pemikiran horizontal (horizontal thinking) dan
keterampilan pemecahan masalah (problem solving skills) yang
inheren pada pendidikan kedokteran hewan dan fakta yang
mendasar dalam analisis dan pengembangan kebijakan yang baik.
• Dokter hewan Indonesia yang terlibat dalam praktik publik atau
kepentingan terkait kebijakan harus secara kolektif memimpin
dalam memperkuat kemampuan profesi dalam kebijakan publik di
bawah naungan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Konsep
One Health
Konsep “One Health”
• Konsep One Health adalah strategi di seluruh dunia untuk
memperluas kolaborasi interdisipliner dalam semua aspek
perawatan kesehatan untuk manusia, hewan, dan lingkungan.
• Kesehatan manusia atau ternak atau satwa liar tidak bisa
dibahas secara terisolasi lagi. Hanya ada satu kesehatan (One
Health).
• Solusi mengharuskan semua orang bekerja sama di semua
tingkatan yang berbeda.
Sumber: Jolly P. 2016. Teaching the Concepts of One Health. Presentasi di “4th Global
Conference on Veterinary Education”. Bangkok, Thailand, 22-24 June 2016.
Konsep “One Health”
• Konsep One Health awalnya muncul dari penelitian terpadu tentang
zoonosis, tetapi sekarang mencakup semua interkoneksi antara
kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.
• Konsepnya adalah pendekatan multi-institusional yang kolaboratif,
interdisipliner dan intersektoral, menghubungkan berbagai bentuk
pengetahuan dan keahlian.
• One Health diwakili oleh sistim biologis dan sosial yang kompleks yang
melibatkan banyak aktor dan proses dan interaksinya dari waktu ke
waktu, di tingkat lokal, nasional dan global.
Sumber: Hitziger M. et al. 2018. Knowledge integration in One Health policy formulation,
implementation and evaluation. Bulletin of the World Health Organization 2018;96:211-218.
QUOTE 2:
“Kedokteran hewan harus menjadi
pemimpin dalam One Health. Ini
mungkin satu-satunya kesempatan baru
yang paling penting untuk profesi yang
dapat diperkirakan di masa depan dan
khususnya untuk pendidikan
kedokteran hewan di perguruan tinggi.”
Roadmap for Veterinary Medical Education
in the 21st Century.
www.aavmc.org/roadmap
Isu-isu One Health
• Isu-isu One Health termasuk:
▪ penyakit zoonotik
▪ resistensi antimikroba
▪ keamanan pangan
▪ penyakit-penyakit yang ditularkan vektor (vector-borne
diseases)
▪ kontaminasi lingkungan, dan
▪ ancaman kesehatan yang dibagi oleh orang, hewan, dan
lingkungan.
• Demografi
• Ekonomi
• Iklim
• Biodiversitas
• Geografi
• Antropologi
• Sosiologi
• Evolusi
ONE
HEALTH
Aspek kajian
One Health
Perubahan global
mendukung muncul (kembali)
penyakit-penyakit menular
dan tidak menular
Pertumbuhan
populasi
Industrialisasi
Masalah
geopolitik
Perubahan
global
Perdagangan global Pergerakan migrasi
Erosi biodiversitas Degradasi ekosistem
MUNCUL (KEMBALI)
penyakit-penyakit
menular dan tidak menular
• Selama beberapa tahun terakhir,
zoonosis seperti flu burung, Ebola
dan Zika telah menggambarkan
fakta kepada seluruh dunia adanya
interdependensi kesehatan
manusia, kesehatan hewan dan
kesehatan lingkungan.
Sumber: Destoumieux-Garzón D. et al. The One
Health Concept: 10 Years Old and a Long Road
Ahead. Front. Vet. Sci., 12 February 2018.
Kesehatan masyarakat
Kedokteran
Manusia
Jaringan sosial
Urbanisasi
Siklus & reservoir
Ekologi
Ekotoksikologi
Kerangka hukumPraktik
budaya
Penyakit
non-komunikabel
Penyakit menular
Resistensi antimikroba
Hubungan
manusia-hewan
Domestikasi
Kedokteran
Hewan
Zoonosis & Epizooties
Penyakit
multifaktorial
Kedokteran
Evolusioner
Kesehatan
manusia
Kesehatan
manusia
Kesehatan
lingkungan
Konsep One Health:
Pendekatan
kesehatan yang
holistik, transdisiplin,
dan multisektoral
Sumber: Destoumieux-Garzón
D. et al. The One Health
Concept: 10 Years Old and a
Long Road Ahead. Front. Vet.
Sci., 12 February 2018.
Bagaimana
menulis Kastrat =
Issue / Policy Brief ?
Kastrat = Issue/policy brief
• Penulisan Kastrat atau ‘issue brief’ dan penggunaannya sebagai alat
dalam proses advokasi kebijakan masih jarang dilakukan oleh
organisasi/lembaga di Indonesia.
• Walaupun manfaat ‘issue brief’ atau ‘policy paper’ masih belum
maksimal dalam proses advokasi kebijakan, tetapi tidak bisa
dilepaskan sebagai bagian penting dari advokasi kebijakan itu sendiri.
• Panjang kastrat atau ‘issue brief’ agar efektif harus tidak boleh lebih
dari 2 (dua) halaman (halaman depan dan belakang dari satu lembar
kertas). Paling panjang adalah 4 halaman.
Penulisan kastrat/Issue Brief
• Kastrat atau ‘Issue brief’’ harus berbentuk dokumen pendek yang:
• menguraikan isu yang perlu mendapatkan pertimbangan;
• mengindikasikan rekomendasi untuk melakukan aksi/tindakan;
• menyediakan informasi pendukung yang relevan dengan isu
dan rekomendasi;
• mencantumkan referensi untuk informasi pendukung dan
sumber lain sesuai kebutuhan; dan
• menyediakan kontak informasi.
Fokus komunikasikan fakta
• Berbeda dengan kebanyakan gaya penulisan, suatu Kastrat/issue brief’
tidak perlu menerangkan setiap statistik yang dimasukkan dan
bagaimana sampai pada kesimpulan.
• Kastrat/Issue brief harus fokus pada pesan utama (central message) dan
gunakan fakta yang mendukung pesan tersebut.
• Semua konteks, metoda dan nuansa dari data harus dipahami dengan
harapan bahwa audiens akan menpertanyakan tentang hal itu.
• Tulislah secara sederhana dan langsung kepada fakta.
• Kastrat/Issue brief’ juga dirancang untuk mengedukasi audiens umum
mengenai topik tersebut.
Cara dan isi penulisan
• Kalimat-kalimat pendek, tepat,
dapat dibaca yang terpusat
pada aktornya.
• Judul yang sangat membantu.
• Paragrafnya kohesif, koheren,
dan menekankan secara tepat
pada isu penting.
• Tidak ada kesalahan pengejaan.
• Tidak ada jargon.
• Pemahaman terhadap topik
dan implikasinya.
• Mencakup latar belakang, isu
hukum, perhatian publik, dan
aspek lainnya dari topik.
• Identifikasi secara benar setiap
informasi yang penting.
• Penyediaan jumlah informasi
yang benar.
Kerangka kerja Kastrat/Issue Brief
• ISU – Uraikan isu yang perlu dipertimbangkan. Nyatakan secara singkat
apa yang penting bagi organisasi dalam konteks isu kebijakan publik
saat ini dan relevansi isu tersebut bagi audiens yang menjadi sasaran.
• REKOMENDASI – Uraikan aksi yang direkomendasikan sehubungan
dengan isu yang dinyatakan di atas. Rekomendasi dapat
mengindikasikan keberlanjutan, penghapusan, atau perubahan isu.
• PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU – Cantumkan hukum atau
kerangka peraturan saat ini yang mengotorisasi atau mendukung isu.
• LATAR BELAKANG - Persiapkan informasi pendukung yang relevan
dengan isu dan rekomendasi (lihat slide berikut).
Latar belakang Kastrat/issue brief
• Persiapkan informasi pendukung yang relevan dengan isu & rekomendasi:
- Cantumkan kebijakan organisasi yang mendukung atau relevan dengan
isu/masalah;
- Cantumkan aksi yang digunakan organisasi atau aktivitas dimana ada
keterlibatan organisasi dalam menunjukkan pentingnya isu/masalah bagi
organisasi;
- Cantumkan basis bukti saat ini yang dapat mendukung aksi atau aktivitas
organisasi atau sarankan bahwa aksi atau aktivitas ini akan mengarah
pada suatu hasil tertentu (given outcome); dan
- Cantumkan basis bukti yang digunakan untuk menetapkan hukum atau
kerangka peraturan yang tercantum di atas.
Bagian akhir Kastrat/issue brief
• REFERENSI/SUMBER –
• Cantumkan sitiran yang sesuai dengan basis bukti (evidence-base)
yang diberikan organisasi dalam ringkasan isu/masalah.
• Cantumkan sumber tambahan apapun yang dianggap penting untuk
mendukung rekomendasi organisasi.
• KONTAK INFORMASI -
Cantumkan individu-individu yang dapat dihubungi untuk informasi
lebih lanjut tentang isu/masalah ini.
Gambar, tabel, bibliografi dan foto
• Gambar, tabel atau ‘callout box’
dapat dimasukkan dalam ‘issue brief’,
tanpa dijelaskan dalam teks.
• Bibliorafi dapat dicantumkan dalam
bentuk URL.
• Foto dan kutipan (quotes) dapat
dimasukkan sebagai bukti (evidence).
Contoh issu brief: Rabies di Bali
Contoh policy brief: Kesejahteraan hewan
Contoh policy Brief: Manajemen Gigitan Anjing
• Latar Belakang
• Konteks
• Masalah yang jadi perhatian
• Pendekatan One Health
untuk Pengendalian Rabies
yang Biaya Efektif
• Rekomendasi Kebijakan
• Kesimpulan
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI - Presentasi Zoom, 8 November 2020

More Related Content

What's hot

pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
Jonh Boekorsjom
 
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis dan standar gizi
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis  dan standar giziPenyusunan buku pedoman, juklak, juknis  dan standar gizi
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis dan standar gizi
Agus ParLy
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Arief H
 
Pengantar Anatomi Fisiologi
Pengantar Anatomi FisiologiPengantar Anatomi Fisiologi
Pengantar Anatomi Fisiologi
Dokter Tekno
 
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan MasyarakatProses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
Yohanita Tengku
 

What's hot (20)

Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Promosi kesehatan
Promosi kesehatanPromosi kesehatan
Promosi kesehatan
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis dan standar gizi
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis  dan standar giziPenyusunan buku pedoman, juklak, juknis  dan standar gizi
Penyusunan buku pedoman, juklak, juknis dan standar gizi
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN PUBLIKPROSES KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
 
Pengantar Anatomi Fisiologi
Pengantar Anatomi FisiologiPengantar Anatomi Fisiologi
Pengantar Anatomi Fisiologi
 
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamBagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
 
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan MasyarakatProses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
Proses dan Metode Perencanaan Program Kesehatan Masyarakat
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
Anatomi & Fisiologi Lidah
Anatomi & Fisiologi LidahAnatomi & Fisiologi Lidah
Anatomi & Fisiologi Lidah
 
Ppt rs
Ppt rsPpt rs
Ppt rs
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Laporan PKL Rekam Medis
Laporan PKL Rekam MedisLaporan PKL Rekam Medis
Laporan PKL Rekam Medis
 

Similar to Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI - Presentasi Zoom, 8 November 2020

1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
bestiverawati
 
karya tulis ilmiah sederhana.ppt
karya tulis ilmiah sederhana.pptkarya tulis ilmiah sederhana.ppt
karya tulis ilmiah sederhana.ppt
ArdiSeptyanto1
 

Similar to Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI - Presentasi Zoom, 8 November 2020 (20)

Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
1. Analisis kebijakan KUL 2023.pptx
 
standar profesi dan pelayanan profesi
standar profesi dan pelayanan profesistandar profesi dan pelayanan profesi
standar profesi dan pelayanan profesi
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1
 
Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
KIE dan SABR.ppt
KIE dan SABR.pptKIE dan SABR.ppt
KIE dan SABR.ppt
 
KIE dan SABR.ppt
KIE dan SABR.pptKIE dan SABR.ppt
KIE dan SABR.ppt
 
karya tulis ilmiah sederhana.ppt
karya tulis ilmiah sederhana.pptkarya tulis ilmiah sederhana.ppt
karya tulis ilmiah sederhana.ppt
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatifPertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
 
Masukan tkt humaniora (yuti)
Masukan tkt humaniora (yuti)Masukan tkt humaniora (yuti)
Masukan tkt humaniora (yuti)
 
Etika Penelitian Eksperimen - Kuasi Eksperimen S2 Profesi 2022 Dibagi.pdf
Etika Penelitian Eksperimen - Kuasi Eksperimen S2 Profesi 2022 Dibagi.pdfEtika Penelitian Eksperimen - Kuasi Eksperimen S2 Profesi 2022 Dibagi.pdf
Etika Penelitian Eksperimen - Kuasi Eksperimen S2 Profesi 2022 Dibagi.pdf
 
Dasar penelitian
Dasar penelitianDasar penelitian
Dasar penelitian
 
Strategy UKM diklat kadinkes
Strategy UKM diklat kadinkesStrategy UKM diklat kadinkes
Strategy UKM diklat kadinkes
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 

Recently uploaded

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Recently uploaded (20)

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptxPelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 

Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI - Presentasi Zoom, 8 November 2020

  • 1. Kajian strategis pra-profesi kedokteran hewan Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Ketua 2 Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan (PB PDHI) dan Ketua Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) Sekolah Kajian Strategis IMAKAHI Presentasi Zoom, 8 November 2020
  • 2. QUOTE 1: “Saat ini, dokter hewan menjadi satu- satunya dokter yang dididik untuk melindungi kesehatan baik hewan dan manusia. Mereka bekerja keras untuk menangani kesehatan dan kebutuhan dari setiap spesies hewan dan juga memainkan peranan penting dalam perlindungan lingkungan, keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat.” American Veterinary Medical Association
  • 3. Apa itu KASTRAT? • KASTRAT adalah akronim dari Kajian Strategis. • Dalam ruang lingkup universitas biasanya digunakan istilah KASTRAT akan tetapi di ruang lingkup kelembagaan nasional dan wilayah, istilah yang digunakan adalah Kajian Kebijakan Publik (Policy Studies). Contoh: Kajian Kebijakan Kesehatan. • KASTRAT merupakan sebuah proses berfikir, bersikap, serta bertindak kritis dan konstruktif terhadap suatu permasalahan atau isu yang muncul di masyarakat.
  • 4. Kebijakan publik • KEBIJAKAN PUBLIK adalah kebijakan yang dibuat pemerintah yang secara umum mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau wilayah negara (Kamus Cambridge). • KEBIJAKAN PUBLIK adalah suatu aturan yang dibuat pemerintah yang merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan berkembang di masyarakat (Siskamto). • KEBIJAKAN PUBLIK juga merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu.
  • 5. Mengapa perlu Kastrat? • KASTRAT diperlukan bagi organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk merespon dan menyatakan sikap terhadap suatu persoalan atau isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas atau sekelompok masyarakat tertentu dengan menganalisis ruang lingkup kebijakan publik yang mendasari persoalan atau isu tersebut.
  • 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik • Faktor politik • Faktor ekonomi/finansial • Faktor administratif/organisatoris • Faktor teknologi • Faktor sosial, budaya dan agama • Faktor pertahanan dan keamanan
  • 7. Fungsi Kastrat 1) Fungsi analisis isu kebijakan. Organisasi melakukan analisis yang akan menjadi dasar bagi penyikapan terhadap suatu isu atau kebijakan publik. 2) Fungsi penyikapan isu. Sikap atas isu atau kebijakan publik yang telah dianalisis ditetapkan setelah organisasi memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap isu atau kebijakan publik tersebut. 3) Fungsi perencanaan strategi. Organisasi merencanakan langkah strategis apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari sikap tsb. 4) Fungsi pengembangan wacana intelektual. Organisasi mengembangkan wacana-wacana intelektual baru atau alternatif dari kebijakan publik dengan membuka forum komunikasi dengan penentu kebijakan dan juga masyarakat yang terkena dampak dari isu publik.
  • 8. Tahapan penentuan Isu strategis • Diperlukan beberapa tahapan dalam menentukan isu strategis: 1. Daftar masalah (problem listing) dengan menangkap berbagai isu yang berkembang secara terbuka; 2. Klasifikasi dan filterisasi isu, dimana isu-isu yang ada dikelompokkan sesuai tema dan sekaligus menyeleksi isu mana yang menjadi prioritas dengan memperhatikan relevansi, urgensi, dan signifikansi dari isu yang akan dikaji. 3. Penetapan isu yang akan dikaji didapat dari hasil filterisasi isu berdasarkan prioritas.
  • 9. Tahapan kajian isu • Diperlukan beberapa tahapan dalam mengkaji suatu isu strategis: 1) Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam membahas suatu isu, baik itu data primer maupun sekunder. 2) Analisis isu yang berarti mengurai data/informasi terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan spesifik, sehingga akar masalahnya dapat terlihat dan dapat disikapi. Analisis isu memerlukan metoda yang tepat, pengetahuan yang logis, dan pendekatan yang sesuai. 3) Perumusan kebijakan dalam bentuk tulisan singkat KASTRAT atau makalah isu/kebijakan (issue/policy brief) yang menjelaskan secara rinci mengenai pilihan kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah publik.
  • 10. Sebuah KASTRAT yang berkualitas • Sebuah KASTRAT yang berkualitas seharusnya: 1. berisi uraian latar belakang yg memadai, sehingga pembaca dapat memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahannya secara tepat. 2. meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut harus segera diatasi. 3. menguraikan alternatif pilihan kebijakan. 4. memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan. 5. merangsang pembaca untuk bersemangat mengambil dan menetapkan keputusan.
  • 11. Sumber data dan informasi DATA PRIMER: • Data mentah (raw data) • Buku, jurnal, bulletin • Skripsi/tesis/disertasi, naskah akademi • Email, surat dan bentuk korespondensi lainnya • Audio atau video (yang menangkap peristiwa saat terungkap) • Saksi mata atau wawancara oleh organisasi • Dokumen hukum, dokumen pemerintah, dokumen sejarah • Fokus Grup Diskusi (FGD) • Rekaman yang dibuat oleh organisasi
  • 12. Sumber data dan informasi DATA SEKUNDER: • Google (dokumen/file, gambar, peta) • Website (kantor pemerintah, LSM, OIE, FAO, WHO) • Blog • Artikel surat kabar • ProMED-mail • Literatur (artikel ilmiah, buletin/jurmal, artikel populer) • Facebook (berita, profil orang yang dicari, komunikasi dengan orang tertentu). • Youtube (video)
  • 13. Metoda Analisis • Secara umum, metode yang digunakan dalam Kastrat adalah metode kualitatif. • Penting dalam Kastrat untuk menentukan metoda kualitatif dalam menganalisis suatu data/informasi: • Analisis isi (content analysis); • Analisis deskriptif (descriptive analysis); • Analisis dokumen (document analysis); • Analisis komparatif (comparative analysis), dan • Analisis deduktif (deductive analysis).
  • 14. Pengertian metoda analisis • Analisis isi adalah analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. • Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar menjadi mudah dipahami dan informatif. • Analisis dokumen adalah analisis yang dilakukan dengan prosedur sistematik untuk mengkaji ulang/mengevaluasi dokumen baik cetak maupun elektronik. • Analisis komparatif adalah analisis untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. • Analisis deduktif adalah analisis untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.
  • 15. Pola pikir analitik • Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir analitik yang harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut: 1. Ilmiah 2. Kritis 3. Kreatif 4. Integratif 5. Konstruktif
  • 16. Sasaran Kastrat • Kebijakan pemerintah. • Undang-Undang atau peraturan perundangan dibawahnya, baik sebelum atau sesudah disahkan. • Perubahan konstelasi sosial-politik baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. • Investasi dan transformasi teknologi baru. • Akuntabilitas birokrasi pejabat dalam penetapan kebijakan publik. • Koordinasi dan komunikasi antar lembaga. • Pembangunan infrastruktur versus kerusakan lingkungan. • Konservasi versus kerusakan ekosistem.
  • 18. Kebijakan Publik • KEBIJAKAN PUBLIK untuk kesehatan manusia, hewan, dan ekosistim memiliki pengaruh besar pada kedokteran hewan. • Peran utama dokter hewan yang dipekerjakan oleh pemerintah adalah membantu merumuskan, menyampaikan, menegakkan, dan mengevaluasi program yang berkaitan dengan kebijakan publik; sebuah kegiatan yang oleh profesi disebut sebagai praktik publik. • Meskipun demikian, semua dokter hewan di sektor swasta dan akademisi kadang-kadang terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik. Sumber: Nielsen N.O. et al. 2014. Public Policy and Veterinary Medicine. CVJ/VOL 55/APRIL 2014.
  • 19. Faktor globalisasi • Selama dekade terakhir, diamati ada peningkatan yang signifikan dalam sirkulasi agen penyakit. • Dengan penyebaran dan munculnya epizootik, zoonosis, dan epidemi, risiko pandemi menjadi semakin kritis. Contoh: SARS, MERS, COVID-19. • Kesehatan manusia dan hewan juga terancam oleh resistensi antimikroba, pencemaran lingkungan, dan perkembangan penyakit- penyakit yang muktifaktorial dan kronis. • Penekanan terhadap meningkatnya globalisasi risiko kesehatan dan pentingnya keterkaitan antara manusia–hewan–ekosistem (human- animal-ecosystem interface) dalam evolusi dan kemunculan patogen.
  • 20. Kebijakan kesehatan hewan • KEBIJAKAN KESEHATAN HEWAN diterima sebagai ilmu yang dapat dipelajari, dikaji, dan ditingkatkan dengan cara yang sama seperti disiplin ilmu terkait medik lainnya yang telah muncul dalam praktik profesional dan akademik. • Kebijakan publik terkait kesehatan hewan mirip dengan kedokteran hewan klinik karena menarik banyak disiplin ilmu dalam formulasi dan aplikasinya. • Kebijakan bermanfaat pada tingkat perhatian khusus yang sama yang diberikan pada bidang praktik yang berlainan melalui organisasi profesi dan kurikulum pendidikan. • Saat ini tidak ada organisasi profesi kedokteran hewan yang terekspos dalam kebijakan publik sebagai dasar eksistensinya.
  • 21. Isu-isu di bidang Kesehatan hewan yang penting untuk dikaji • Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging infectious diseases). • Kebijakan dan peta jalan pemerintah dalam mendukung sasaran global. Contoh: kematian nol akibat rabies pada tahun 2030. • Transparansi pemerintah dalam penetapan diagnosa penyebab wabah penyakit hewan menular. Contoh: munculnya wabah ASF di Indonesia. • Pemenuhan kewajiban pemerintah dalam notifikasi penyakit ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia/Office International des Epizooties. • Ancaman masuknya risiko penyakit hewan menular ke dalam wilayah Indonesia. Contoh: masuknya PMK ke Indonesia sebagai negara bebas PMK.
  • 22. Profesi dan kebijakan publik • Saat ini dalam evolusi kedokteran hewan ada dukungan luas untuk konsep One-Health dalam menangani isu/masalah dan fenomena yang saling terhubung dalam mempromosikan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. • Karenanya manfaat penuh dari One-Health pada akhirnya akan tergantung pada kemampuan profesi untuk mempengaruhi kebijakan publik. • Untuk itu sudah waktunya bagi profesi untuk melakukan upaya bersama untuk lebih menekankan pada upaya untuk memperoleh keahlian yang terkait langsung dengan kebijakan. Sumber: Nielsen N.O. et al. 2014. Public Policy and Veterinary Medicine. CVJ/VOL 55/APRIL 2014.
  • 23. Pendidikan kedokteran hewan • Pendidikan kedokteran hewan seharusnya menyambut peluang untuk meningkatkan pemikiran horizontal (horizontal thinking) dan keterampilan pemecahan masalah (problem solving skills) yang inheren pada pendidikan kedokteran hewan dan fakta yang mendasar dalam analisis dan pengembangan kebijakan yang baik. • Dokter hewan Indonesia yang terlibat dalam praktik publik atau kepentingan terkait kebijakan harus secara kolektif memimpin dalam memperkuat kemampuan profesi dalam kebijakan publik di bawah naungan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
  • 25. Konsep “One Health” • Konsep One Health adalah strategi di seluruh dunia untuk memperluas kolaborasi interdisipliner dalam semua aspek perawatan kesehatan untuk manusia, hewan, dan lingkungan. • Kesehatan manusia atau ternak atau satwa liar tidak bisa dibahas secara terisolasi lagi. Hanya ada satu kesehatan (One Health). • Solusi mengharuskan semua orang bekerja sama di semua tingkatan yang berbeda. Sumber: Jolly P. 2016. Teaching the Concepts of One Health. Presentasi di “4th Global Conference on Veterinary Education”. Bangkok, Thailand, 22-24 June 2016.
  • 26. Konsep “One Health” • Konsep One Health awalnya muncul dari penelitian terpadu tentang zoonosis, tetapi sekarang mencakup semua interkoneksi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. • Konsepnya adalah pendekatan multi-institusional yang kolaboratif, interdisipliner dan intersektoral, menghubungkan berbagai bentuk pengetahuan dan keahlian. • One Health diwakili oleh sistim biologis dan sosial yang kompleks yang melibatkan banyak aktor dan proses dan interaksinya dari waktu ke waktu, di tingkat lokal, nasional dan global. Sumber: Hitziger M. et al. 2018. Knowledge integration in One Health policy formulation, implementation and evaluation. Bulletin of the World Health Organization 2018;96:211-218.
  • 27. QUOTE 2: “Kedokteran hewan harus menjadi pemimpin dalam One Health. Ini mungkin satu-satunya kesempatan baru yang paling penting untuk profesi yang dapat diperkirakan di masa depan dan khususnya untuk pendidikan kedokteran hewan di perguruan tinggi.” Roadmap for Veterinary Medical Education in the 21st Century. www.aavmc.org/roadmap
  • 28. Isu-isu One Health • Isu-isu One Health termasuk: ▪ penyakit zoonotik ▪ resistensi antimikroba ▪ keamanan pangan ▪ penyakit-penyakit yang ditularkan vektor (vector-borne diseases) ▪ kontaminasi lingkungan, dan ▪ ancaman kesehatan yang dibagi oleh orang, hewan, dan lingkungan.
  • 29. • Demografi • Ekonomi • Iklim • Biodiversitas • Geografi • Antropologi • Sosiologi • Evolusi ONE HEALTH Aspek kajian One Health
  • 30. Perubahan global mendukung muncul (kembali) penyakit-penyakit menular dan tidak menular Pertumbuhan populasi Industrialisasi Masalah geopolitik Perubahan global Perdagangan global Pergerakan migrasi Erosi biodiversitas Degradasi ekosistem MUNCUL (KEMBALI) penyakit-penyakit menular dan tidak menular • Selama beberapa tahun terakhir, zoonosis seperti flu burung, Ebola dan Zika telah menggambarkan fakta kepada seluruh dunia adanya interdependensi kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Sumber: Destoumieux-Garzón D. et al. The One Health Concept: 10 Years Old and a Long Road Ahead. Front. Vet. Sci., 12 February 2018.
  • 31. Kesehatan masyarakat Kedokteran Manusia Jaringan sosial Urbanisasi Siklus & reservoir Ekologi Ekotoksikologi Kerangka hukumPraktik budaya Penyakit non-komunikabel Penyakit menular Resistensi antimikroba Hubungan manusia-hewan Domestikasi Kedokteran Hewan Zoonosis & Epizooties Penyakit multifaktorial Kedokteran Evolusioner Kesehatan manusia Kesehatan manusia Kesehatan lingkungan Konsep One Health: Pendekatan kesehatan yang holistik, transdisiplin, dan multisektoral Sumber: Destoumieux-Garzón D. et al. The One Health Concept: 10 Years Old and a Long Road Ahead. Front. Vet. Sci., 12 February 2018.
  • 33. Kastrat = Issue/policy brief • Penulisan Kastrat atau ‘issue brief’ dan penggunaannya sebagai alat dalam proses advokasi kebijakan masih jarang dilakukan oleh organisasi/lembaga di Indonesia. • Walaupun manfaat ‘issue brief’ atau ‘policy paper’ masih belum maksimal dalam proses advokasi kebijakan, tetapi tidak bisa dilepaskan sebagai bagian penting dari advokasi kebijakan itu sendiri. • Panjang kastrat atau ‘issue brief’ agar efektif harus tidak boleh lebih dari 2 (dua) halaman (halaman depan dan belakang dari satu lembar kertas). Paling panjang adalah 4 halaman.
  • 34. Penulisan kastrat/Issue Brief • Kastrat atau ‘Issue brief’’ harus berbentuk dokumen pendek yang: • menguraikan isu yang perlu mendapatkan pertimbangan; • mengindikasikan rekomendasi untuk melakukan aksi/tindakan; • menyediakan informasi pendukung yang relevan dengan isu dan rekomendasi; • mencantumkan referensi untuk informasi pendukung dan sumber lain sesuai kebutuhan; dan • menyediakan kontak informasi.
  • 35. Fokus komunikasikan fakta • Berbeda dengan kebanyakan gaya penulisan, suatu Kastrat/issue brief’ tidak perlu menerangkan setiap statistik yang dimasukkan dan bagaimana sampai pada kesimpulan. • Kastrat/Issue brief harus fokus pada pesan utama (central message) dan gunakan fakta yang mendukung pesan tersebut. • Semua konteks, metoda dan nuansa dari data harus dipahami dengan harapan bahwa audiens akan menpertanyakan tentang hal itu. • Tulislah secara sederhana dan langsung kepada fakta. • Kastrat/Issue brief’ juga dirancang untuk mengedukasi audiens umum mengenai topik tersebut.
  • 36. Cara dan isi penulisan • Kalimat-kalimat pendek, tepat, dapat dibaca yang terpusat pada aktornya. • Judul yang sangat membantu. • Paragrafnya kohesif, koheren, dan menekankan secara tepat pada isu penting. • Tidak ada kesalahan pengejaan. • Tidak ada jargon. • Pemahaman terhadap topik dan implikasinya. • Mencakup latar belakang, isu hukum, perhatian publik, dan aspek lainnya dari topik. • Identifikasi secara benar setiap informasi yang penting. • Penyediaan jumlah informasi yang benar.
  • 37. Kerangka kerja Kastrat/Issue Brief • ISU – Uraikan isu yang perlu dipertimbangkan. Nyatakan secara singkat apa yang penting bagi organisasi dalam konteks isu kebijakan publik saat ini dan relevansi isu tersebut bagi audiens yang menjadi sasaran. • REKOMENDASI – Uraikan aksi yang direkomendasikan sehubungan dengan isu yang dinyatakan di atas. Rekomendasi dapat mengindikasikan keberlanjutan, penghapusan, atau perubahan isu. • PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU – Cantumkan hukum atau kerangka peraturan saat ini yang mengotorisasi atau mendukung isu. • LATAR BELAKANG - Persiapkan informasi pendukung yang relevan dengan isu dan rekomendasi (lihat slide berikut).
  • 38. Latar belakang Kastrat/issue brief • Persiapkan informasi pendukung yang relevan dengan isu & rekomendasi: - Cantumkan kebijakan organisasi yang mendukung atau relevan dengan isu/masalah; - Cantumkan aksi yang digunakan organisasi atau aktivitas dimana ada keterlibatan organisasi dalam menunjukkan pentingnya isu/masalah bagi organisasi; - Cantumkan basis bukti saat ini yang dapat mendukung aksi atau aktivitas organisasi atau sarankan bahwa aksi atau aktivitas ini akan mengarah pada suatu hasil tertentu (given outcome); dan - Cantumkan basis bukti yang digunakan untuk menetapkan hukum atau kerangka peraturan yang tercantum di atas.
  • 39. Bagian akhir Kastrat/issue brief • REFERENSI/SUMBER – • Cantumkan sitiran yang sesuai dengan basis bukti (evidence-base) yang diberikan organisasi dalam ringkasan isu/masalah. • Cantumkan sumber tambahan apapun yang dianggap penting untuk mendukung rekomendasi organisasi. • KONTAK INFORMASI - Cantumkan individu-individu yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut tentang isu/masalah ini.
  • 40. Gambar, tabel, bibliografi dan foto • Gambar, tabel atau ‘callout box’ dapat dimasukkan dalam ‘issue brief’, tanpa dijelaskan dalam teks. • Bibliorafi dapat dicantumkan dalam bentuk URL. • Foto dan kutipan (quotes) dapat dimasukkan sebagai bukti (evidence).
  • 41. Contoh issu brief: Rabies di Bali
  • 42. Contoh policy brief: Kesejahteraan hewan
  • 43. Contoh policy Brief: Manajemen Gigitan Anjing • Latar Belakang • Konteks • Masalah yang jadi perhatian • Pendekatan One Health untuk Pengendalian Rabies yang Biaya Efektif • Rekomendasi Kebijakan • Kesimpulan