Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens). Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll. Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.

1. ANALI S I S
KEBI JAKAN

2. Apa Yang dimaksud dengan
Kebijakan….???
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak,
adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of
intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan
dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang
berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang
komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah
keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif),
pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif,
kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.

3. Kebijakan dalam Komunikasi
Adalah Proses yang menghubungkan antara aktivitas
analisis kebijakan, pembuatanmateri, komunikasi
interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan.
Proses pemberitahuan hasil kebijakan kepada stakeholder
dan pengkomunikasian alur kebijakan mulai dari awal

4. Proses Komunikasi
Kebijakan
Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari
upaya untuk meningkatkan proses pembuatan
kebijakan berikut hasilnya.
Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan
sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan
penilaian kritis

5. Proses Komunikasi
Kebijakan
Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan
informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan.
Dalamrangkamenanggapi permintaan tersebut, analis
kebijakanmenciptakan dan secara kritismenilai
pengetahuan yang relevan denganmasalah kebijakan.

6. Dokumen Komunikasi Kebijakan
Dokumen yang relevan dengan kebijakan: Materi tertulis yang
mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan,
termasuk setiap rekomendasi bentuk aksi
Untukmengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis
menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan
kebijakan
 Nota kebijakan
 Paper isu kebijakan
 Ringkasan eksekutif
 Lampiran
 Siaran Berita

7. Dokumen yang relevan dengan
Kebijakan
Kemampuan dan ketrampilan yang tepat untuk
membuat analisis kebijakan jelas berbeda dengan apa
yang diperlukan untuk membuat dokumen kebijakan
Dokumen yang relevan dengan kebijakan:
 Sintesis = semua informasi yang ada disintesiskan ke dalamdokumen
3 hal (nota kebijakan), 10-20 hal (eksekutif summary), dan materi yang
cocok untuk penyiaran
 Organisasi = dengan dokumen kebijakan yang panjang, digabungkan
antara yang memiliki kesamaan

8. Komunikasi Kebijakan
AGENDA KP MATERI KP
PELAKU KEBIJAKAN:
Penyusunan Agenda,
Formulasi KP,
Adopsi KP,
Implentasi KP,
Evaluasi KP
PRESENTASI:
Percakapan,
Komprensi
Penemuan, Breifing,
Dengar Pendapat
PENGEMBANGAN
DOKUMEN:
Memoranda KP,
Paper isu KP,
Ringkasan eksekutif,
Apendik,
Pengumuman berita
PENGETAHUAN
Masalah Kebijakan,
Masa Depan KP,
Aksi KP,
Hasil KP
Kinerja KP
ANALISIS
KEBIJAKAN
Utilisasi
Pengetahuan
Kumunikasi
Interaksi

9. Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh
dalam Perumusan Kebijakan
a. Faktor Politik
b. Faktor Ekonomi/Finansial
c. Faktor Administratif/Organisatoris.
d. Faktor teknologi
e. faktor Sosial, Budaya, dan Agama.
f. Faktor Pertahanan dan Keamanan

10. Masalah-masalah Kebijakan
Secara Umum
a. Masalah kebijakan. Informasi ini meliputi argumen
mengenai bukti-bukti pemasalahan, alternatif-alternatif
kebijakan, tindakan-tindakan kebijakan, hasil-hasil
kebijakan, dan keberhasilan-keberhasilan kebijakan.
b. Klaim kebijakan. Klaim kebijakan adalah kesimpulan-kesimpulan
mengenai argumen-argumen kebijakan.
Sebagai contoh, pemerintah harus berinvestasi dalam
bidang pendidikan atau mengeluarkan dana lebih
besar lagi bagi penanggulangan anak jalanan dsb.
c. Justifikasi atau pembenaran. Aspek ini meliputi asumsi
mengenaiargumen kebijakan yang memungkinkan
analisis kebijakan untuk melangkah dari masalah
kebijakan ke klaim kebijakan. Suatu asumsi bisa
mencakup informasi yang bersifat otoritatif, intuitif,
analitis, kausal, pragmatis maupun kritis.

11. Lanjutan…
.
d. Pendukung. Pendukung adalah informasi-informasi yang
dapat digunakan sebagai dasar yang mendukung
justifikasi. Pendukung dapat berupa hukum-hukum
keilmuan, pendapat-pendapat para ahli atau prinsip-prinsip
etis dan moral.
e. Keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan.
Keberatan-keberatan adalah kesimpulan yang kedua
atau argumen alternatif yang menyatakan bahwa
suatu kondisi tidak dapat diterima (ditolak) atau dapat
diterima dengan syarat-syarat tertentu.
f. Prasyarat. Aspek ini merupakan kondisi-kondisi yang
dapat meyakinkan atau menjadi dasar bagi analis
kebijakan untuk membenarkan klaim kebijakan. Dalam
analisis kebijakan, prasyarat biasanya dinyatakan
dalam bahasa “kemungkinan” atau probabilitas.
Misalnya, “kemungkinan besar”, “kecenderungannya
adalah” atau “pada taraf signifikansi 1 persen”.

15. Apakah Analisis Kebijakan
itu…?
Suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain
dan menemukan alternatif-alternatif yang
dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang
kompleks.
“Dror (1971)”
Sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis,
cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud
untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa
tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah
politik yang konkret.
“Kent (1971)”

16. Tujuan Analisis Kebijakan
1. Memberikan Informasi kepada pembuat
kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk
memecahkan masalah-masalah masyarakat.
2. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah.
Analisis kebijakan berupaya mencari dan
menghasilkan informasi mengenai nilai-nilai dan arah
tindakan yang lebih baik.

17. Variasi Kegiatan Analisis Kebijakan
a) Studi-studi isi kebijakan (studies of policy
content).
b) Studi-studi tentangproses kebijakan (studies of
policy process)
c) Studi-studi mengenai output-output kebijakan
(studies of policy ouputs)
d) Studi-studi evaluasi (evaluation studies).
e) Studi tentang informasi untuk pembuatan
kebijakan (information for policy making)
f) Proses kepenasihatan (advocacy process)
g) Nasihat kebijakan (policy advocacy).

18. Prosedur Analisis Kebijakan
Pemantauan (deskripsi) memungkinkan untuk
menghasilkan informasi tentang sebab masa lalu dan
akibat dari kebijakan.
 Peramalan (predisksi) memungkinkan untuk
menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan
dating dari kebijakan.
 Evaluasi (evaluasi) mencakup produksi informasi
tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu
dan yang akan dating.
 Rekomendasi (preskripsi) memungkinkan untuk
menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa
serangkaian tindakan yang akan datang akan
mendatangkan akibat yang bernilai.
 Perumusan masalah. Artinya harus mengetahui
keberadaan suatu masalah.

19. Analisis Kebijakan Mengacu
Pada Tiga Hal Penting:
0 Sudut Pandang (Point Of View);
0 Rangkaian Tindakan (Series Of Actions)
0 Peraturan (Regulations).
Pedoman bagi para pengambil keputusan untuk
menjalankan sebuah kebijakan.

20. Gaya Penelitian (research style)
“Cook dan Vaupel”
1. Analisis Kebijakan itu sendiri
2. Penelitian Kebijakan
3. Penelitian Ilmu Sosial Terapan

21. 1. Analisis Kebijakan
Yang dimaksud disini adalah memorandum staf
mengenai masalah tertentu yang dirumuskan secara
sempit.
Analisis kebijakan ini tidak terlalu rumit, maka dapat
dipersiapkan dalam hitungan hari atau minggu.
Contoh: nasehat apakah akan meneruskan suatu
kebijakan Bantuan Operasional Sekolah atau
menghentikannya sementara dan mencari alternatif
yang lain

22. 2. Penelitian Kebijakan
Suatu monograf atau laporan formal terdokumentasi
berupa analisis ringkas,tetapi memuat permasalahan
yang cakupannya cukup luas.
Tipe analisi ini butuh waktu setahun bahkan lebih, dan
metode yang digunakan pun beragam.
Seperti: analisis keputusan, analisis biaya-manfaat,
analisis sitem.

23. 3. Penelitian Ilmu Sosial
Terapan
Gaya penelitian ini mengacu pada evaluasi
akademis terhadap dampak intervensi kebijakan
pada beberapa hasil akhir (outcome) yang
sebelumnya telah dirumuskan secara ketat.
Contoh:
 analisis dampak penggunaan helm pelindung
kepala bagi pengendara motor.
 Pemasangan sabuk pengaman bagi penegmudi
atau penumpang kendaraan roda empat.

24. Metode Analisis Kebijakan
1. Peliputan, adalah hasil informasi mengenai sebab
dan akibat kebijakan di masa lalu.
2. Peramalan, adalah hasil informasi mengenai akibat
kebijakan di masa datang.
3. Evaluasi, adalah pembuatan informasi mengenai
nilai atau harga dari kebijakan di masa lalu dan di
masa datang.
4. Rekomendasi, adalah hasil informasi mengenai
kemungkinan bahwa arah tindakan masa datang
akan menimbulkan akibat-akibat bernilai.

25. Elemen dalam Kebijakan yang
Menjadi Target Analisis
1. Faktor determinan utama;
2. Isi kebijakan; dan
3. Dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun
yang tidak diharapkan.

26. Informasi Yang Dihasilkan
Oleh Analisis Kebijakan
masalah kebijakan
masa depan kebijakan
aksi kebijakan
hasil kebijakan
kinerja kebijakan.

27. Pendekatan dalam Proses
Analisis Kebijakan
1. Analisis proses kebijakan (analysis of policy process ), dimana
dalampendekatan ini, analisis dilakukan atas proses
perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan,
adopsi, implementasi dan evaluasi dalamproses kebijakan.
Jika dilihat dari item analisisnya, pendekatan ini lebih
melihat kandungan (content ) sebuah proses kebijakan.

28. Lanjutan…
2. Analisis dalamdan untuk proses kebijakan
(analysis in and for policy process), dimana
dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas
teknik analisis, riset, advokasi dalamsebuah
proses kebijakan. Nampaknya, pendekatan ini
cenderungmelihat prosedur proses kebijakan.
Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang
relevan bagi pihak-pihak yang akan
melaksanakan kebijakan. Analisis bisa
dilakukan pada semua tahap proses kebijakan
Analisis pada tahap selanjutnyamencakup
interpretasi dan sosialisasi kebijakan,
merencanakan sertamenyusun kegiatan
implementasi kebijakan. Hasil analisis pada
tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action).
3. Analisis dalam bentuk
evaluasi implementasi
kebijakan dengan
memperhatikan tingkat
kinerja dan dampak sebuah
implementasi kebijakan.
Hasil analisisnya berupa
informasi kinerja yang akan
menjadi dasar tindakan
apakah kebijakan tersebut
akan diteruskan atau
sebaliknya.

29. Analisis Kebijakan dalam Aplikasi
Metodologi
Masalah-masalah
kebijakan
Perkiraan/
ramalan
Pelaksanaan
kebijakan
Struktur
masalah
Kesimpulan
yang berguna
Evaluasi
Gerak
kebijakan
Kebijakan
alternatif
Hasil
kebijakan
Rekomendasi
Monitoring

30. Langkah-Langkah Analisis Kebijakan
1. Pengkajian Persoalan
2. Perumusan Tujuan
3. Perumusan Alternatif
4. PenyusunanModel
5. Penentuan Kinerja
6. Pemilihan Alternatif
7. Penelitian atau Perumusan Rekomendasi

31. Ruang lingkup analisis kebijakan adalah seluas
ruang lingkupmasalah dan nilai-nilai kemanusiaan
yang dapat dilakukan analisa secara deskripsi,
evaluasi, prediksi, dan preskripsi yang dapat
diperbandingkan atau dipertentangkanmenurut
waktu penggunaan (sebelumdengan sesudah
dilakukan tindakan)

32. Kelemahan Analisis Kebijakan
Lindblom(1986)
1. Analisis tidak selalu benar
2. Analisis tidak selalu adaptifmenyelesaikan
konflik antar nilai dan kepentingan
3. Proses kerja analisis lambat dan biayamahal
4. Analisis tidak sepenuhnya dapatmenunjukkan
secara nyata, masalahmana yang harus
diselesaikan segera.