SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Menulis
Policy Brief
Agus Prianto, MPA
Dosen Administrasi Publik
Universitas Yudharta Pasuruan
Apa itu
Policy Brief?
Dokumen singkat yang
mempresentasikan hasil dan
rekomendasi kebijakan dari sebuah
penelitian yang ditujukan untuk
pembaca umum (a non-specialized
audience)
Media untuk mengeksplore isu dan
pembelajaran dari sebuah riset
Media untuk memberikan masukan
kebijakan (policy advice)
Parameter Penulisan Policy Brief
Tidak lebih dari
4 halaman
(1,500 kata)
Fokus pada 1
topik
(single topic)
Dokumen
yang berdiri
sendiri
(stand alone)
Bagaimana Menjangkau
Pembaca?
Isu /
masalah apa
yang perlu
dijawab?
Apa yang
menjadi
concern dari
pembaca
Bagaimana Menjangkau
Pembaca?
Bagaimana
cara agar
pengambil
keputusan
membaca
policy brief?
Gambarkan
mengapa
isu/masalah ini
perlu segera
diselesaikan (the
urgency of the
Bagaimana Menjangkau
Pembaca?
Jelaskan implikasi negatif apabila
masalah tidak dicarikan solusinya
dan berikan penjelasan tentang
manfaat dari rekomendasi kebijakan
yang kita tawarkan
Judul & Masalah/isu
1 2 3
Kerangka
Policy Brief
• • • • • • • • • • • • • • Faktor
Penyebab
• • • • • • • • • • • • • • • Agenda
Kebijakan
Judul & Masalah / isu
Menggambarkan
isu/masalah yang menjadi
concern penulis]
Menjelaskan data yang
ada (data sekunder, hasil
survey, hasil observasi,
hasil indepth interview,
hasil fgd, analisis isi surat
kabar lokal/nasional, foto)
1
2
Faktor Penyebab
Dukungan argumen dari buku/jurnal
Analisis situasi atas masalah/isu. Mengkaji
keterkaitan antara kebijakan daerah
dengan situasi (data dan fakta) yang
terjadi untuk memperkuat argumentsi
bahwa masalah/isu yang diangkat adalah
isu/masalah yg penting utk dibidik dengan
rekomendasi
Kebijakan existing dari pemerintah daerah
untuk mengetahui apa yang sudah
dilakukan pemerintah untuk mengatasi
masalah yang kita bahas
Agenda Kebijakan
Alternatif-alternatif kebijakan yang
sudah pernah dilakukan pemda
lain/negara lain yang pernah
menghadapi permasalahan sejenis
3
Detil alternatif kebijakan yang
kita tawarkan, bisa diperoleh
dari buku, artikel
Graphics
Ringkas & Jelas
Mudah dipahami
Sederhana
Let the graphics talk
Highlight point
penting
samples
terima kasih

More Related Content

Similar to Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx

Penyusunan policy brief
Penyusunan policy briefPenyusunan policy brief
Penyusunan policy briefAde Saputra
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptxnulisanonymgimanacar
 
Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Yudiwid
 
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdf
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdfMateri 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdf
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdfWahyuRafdinal1
 
Perencanaan laporan dan proposal
Perencanaan laporan dan proposalPerencanaan laporan dan proposal
Perencanaan laporan dan proposalDoni Tra
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdf
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdfmateri-kewirausahaan-proposal usaha.pdf
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdfsafiramayashovie
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfAsroriAbuHammam
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Tips Menulis Publikasi International.pdf
Tips Menulis Publikasi International.pdfTips Menulis Publikasi International.pdf
Tips Menulis Publikasi International.pdfzuriati4
 
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraMenulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationTri Widodo W. UTOMO
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx (20)

Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Penyusunan policy brief
Penyusunan policy briefPenyusunan policy brief
Penyusunan policy brief
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
 
Merancang Policy Brief
Merancang Policy BriefMerancang Policy Brief
Merancang Policy Brief
 
Policy Brief
Policy BriefPolicy Brief
Policy Brief
 
Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)
 
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdf
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdfMateri 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdf
Materi 7-Implikasi Penelitian, Keterbatasan, dan Penelitian Kedepan .pdf
 
Perencanaan laporan dan proposal
Perencanaan laporan dan proposalPerencanaan laporan dan proposal
Perencanaan laporan dan proposal
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Pelatihan ta
Pelatihan taPelatihan ta
Pelatihan ta
 
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdf
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdfmateri-kewirausahaan-proposal usaha.pdf
materi-kewirausahaan-proposal usaha.pdf
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Tips Menulis Publikasi International.pdf
Tips Menulis Publikasi International.pdfTips Menulis Publikasi International.pdf
Tips Menulis Publikasi International.pdf
 
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus PareraMenulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
Menulis Laporan Audit BRI - Philipus Parera
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (9)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx

  • 1. Menulis Policy Brief Agus Prianto, MPA Dosen Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan
  • 2. Apa itu Policy Brief? Dokumen singkat yang mempresentasikan hasil dan rekomendasi kebijakan dari sebuah penelitian yang ditujukan untuk pembaca umum (a non-specialized audience) Media untuk mengeksplore isu dan pembelajaran dari sebuah riset Media untuk memberikan masukan kebijakan (policy advice)
  • 3. Parameter Penulisan Policy Brief Tidak lebih dari 4 halaman (1,500 kata) Fokus pada 1 topik (single topic) Dokumen yang berdiri sendiri (stand alone)
  • 4. Bagaimana Menjangkau Pembaca? Isu / masalah apa yang perlu dijawab? Apa yang menjadi concern dari pembaca
  • 5. Bagaimana Menjangkau Pembaca? Bagaimana cara agar pengambil keputusan membaca policy brief? Gambarkan mengapa isu/masalah ini perlu segera diselesaikan (the urgency of the
  • 6. Bagaimana Menjangkau Pembaca? Jelaskan implikasi negatif apabila masalah tidak dicarikan solusinya dan berikan penjelasan tentang manfaat dari rekomendasi kebijakan yang kita tawarkan
  • 7. Judul & Masalah/isu 1 2 3 Kerangka Policy Brief • • • • • • • • • • • • • • Faktor Penyebab • • • • • • • • • • • • • • • Agenda Kebijakan
  • 8. Judul & Masalah / isu Menggambarkan isu/masalah yang menjadi concern penulis] Menjelaskan data yang ada (data sekunder, hasil survey, hasil observasi, hasil indepth interview, hasil fgd, analisis isi surat kabar lokal/nasional, foto) 1
  • 9. 2 Faktor Penyebab Dukungan argumen dari buku/jurnal Analisis situasi atas masalah/isu. Mengkaji keterkaitan antara kebijakan daerah dengan situasi (data dan fakta) yang terjadi untuk memperkuat argumentsi bahwa masalah/isu yang diangkat adalah isu/masalah yg penting utk dibidik dengan rekomendasi Kebijakan existing dari pemerintah daerah untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang kita bahas
  • 10. Agenda Kebijakan Alternatif-alternatif kebijakan yang sudah pernah dilakukan pemda lain/negara lain yang pernah menghadapi permasalahan sejenis 3 Detil alternatif kebijakan yang kita tawarkan, bisa diperoleh dari buku, artikel
  • 11. Graphics Ringkas & Jelas Mudah dipahami Sederhana Let the graphics talk Highlight point penting