1. Kata Pengantar
Puji syukur kami sampai kan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya,kami dapat menyelesaikan tugas kelompok yaitu sebuah makalah kelompok tentang “Aspek
kelembagaan dalam pengembangan akuntansi”.Makalah ini di susun sebagai pemenuhan tugas
akademis semester ganjil 2013-2014.
Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Teori Akuntansi kami : ibu
Dr. TAUFENI TAUFIK,SE,M.Si,Ak yang dimana telah tulus ikhlas membimbing dan
mengajarkan kami mata kuliah kami dan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang
telah membantu terselesainya makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna.Maka kami memohon maaf
apabila terjadi kesalahan baik dari segi penyajian , penulisan , dan juga isi makalh ini.
Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.Semoga makalah ini dapat memberi
manfaat bagi semua dan dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Atas perhatian yang telah di berikan, kami ucapkan terima kasih.
Pekanbaru,
September 2013
Penulis
1

2. Daftar Isi
Kata Pengantar...................................................................................................................... 1
Daftar Isi................................................................................................................................ 2
BAB 1 Pendahuluan.............................................................................................................. 4
BAB 2 Pembahasan............................................................................................................... 5
1.Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi......................................... 5
1.1 Penyusunan Standar Akuntansi di Amerika Serikat...................................... 5
1.2 Periode pembentukan (1930-1946)................................................................ 7
1.2.1 Formasi The Securities And Exchange Commision (SEC)............... 8
1.3 Committee on Accounting Procedures (1936-1946)...................................... 8
1.4 Periode Setelah Perang (1946-1959).............................................................. 9
1.4.1 ARB 32 dan SEC..............................................................................10
1.4.2 Permasalahan Price-Level..................................................................10
1.5 Periode Berakhirnya CAP..............................................................................10
1.5.1 Pendekatan Baru................................................................................11
1.6 Periode Modern (1959 sampai sekarang).......................................................11
1.6.1 Berdirinya Accounting Principles Board (APB)................................11
1.6.2 ARSs 1 dan 3......................................................................................11
1.6.3 Kredit Pajak Investasi.........................................................................12
1.6.4 APB yang Diperangi...........................................................................12
1.6.5 ARS 7 and APB Statement 4.............................................................13
1.6.6 Kritikan yang Berkelanjutan...............................................................13
1.6.7 Laporan Kelompok Wheat..................................................................14
1.6.8 Laporan Kelompok Trueblood............................................................14
1.6.9
FASB...............................................................................................14
a. Penilaian Terhadap FASB...................................................................16
b. Perbandingan antara CAP, APB, dan FAS.........................................16
2

3. c. Evolusi Kekuatan FASB.....................................................................17
1.6.10 Kongres Investigasi...........................................................................18
1.6.11 Sarbanes-Oxley Act (SOX) ...............................................................19
1.6.12 Krisis Kepercayaan............................................................................19
1.6.13 Peran Saat Ini....................................................................................19
1.7 Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia.....................................................20
1.7.1 International Financial Reporting Standart (IFRS)...........................22
1.7.2 Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia................................23
1.7.3 Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia...........25
1.8 Konvergensi ke IFRS di Indonesia....................................................................27
1.8.1 Efek penerapan IAS terhadap Laporan Keuangan…........................27
1.8.2 Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar
akuntansi domestik…………………………..................................28
1.8.3 Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia
…......................................................................................................29
1.8.4 Rintangan Dalam Proses Menuju Harmonisasi…............................30
BAB 3 Penutup...................................................................................................................33
Daftar Pustaka.....................................................................................................................34
3

4. BAB 1
Pendahuluan
Di Amerika Serikat sebelum tahun 1930, akuntansi sebagian besar tidak diatur. Praktik
dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan umumnya dianggap rahasia. Jadi, suatu
perusahaan memiliki sedikit pengetahuan tentang prosedur akuntansi yang dipakai oleh
perusahaan lain. Jelas, hasilnya adalah kurangnya keseragaman dalam praktik akuntansi antara
perusahaan, baik dari tahun ke tahun dan dalam industri yang sama. Bankir dan kreditur lainnya,
yang merupakan pengguna utama laporan keuangan, memberikan arah nyata dalam praktik
akuntansi. Penekanan bank dan kreditur terutama ditujukan pada pengungkapan kas dan sumber
daya mendekati kas yang dapat digunakan untuk pembayaran utang.
Ketika terjadi goncangan pasar saham pada tahun 1929 investor pemegang saham mulai
mempertanyakan apakah akuntansi dan praktik pelaporan memadai untuk menilai investasi.
Realisasi bahwa laporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang bervariasi secara luas
serta sering menyesatkan investor saat ini dan calon investor menyebabkan terjadinya periode
pertama dari tiga periode perkembangan standar akuntansi :
1.
Tahun-Tahun Pembentukan (1930-1946).
2.
Periode Pasca Perang (1946-1959).
3.
Periode Modern (1959-Sekarang).
Sesuai dengan judul makalah kami “Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan
Akuntansi” didalamnya kami membahas tentang penyusunan standar akuntansi di Amerika dan
di Indonesia.
4

5. BAB 2
PEMBAHASAN
1. ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN AKUNTANSI
Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena
melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan
beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini
dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.
Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan
perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin komplek
menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut.
Pentingnya keberadaan suatu teori akuntansi mendapat perhatian yang serius pada
permulaan abad 20 ketika perkembangan akuntansi berpindah ke Amerika Serikat. Pergeseran
pusat perkembangan akuntansi ke Amerika Serikat disebabkan pertumbuhan ekonomi yang
sangat cepat dan yang telah mengubah Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi yang paling
dominan di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi
semakin kompleks dan kebutuhan akan praktik akuntansi yang sehat pun semakin kuat dirasakan
oleh kalangan akademisi maupun praktisi di Amerika Serikat. Berbagai usulan tentang konsep,
asumsi, prinsip, postulat segera mengisi jurnal-jurnal ilmiah. Pada saat yang bersamaan badanbadan profesional akuntansi mulai bermunculan.
Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di amerika karena profesi
akuntansi di USA sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh
berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi.
1.1 Penyusunan Standar Akuntansi di Amerika Serikat
Pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi muncul dari
meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomik dominan yang dimainkan oleh
korporasi industri setelah 1900. Penyebaran kepemilikan saham memberi peluang bagi
manajemen untuk mengendalikan bentuk dan isi pengungkapan akuntansi. Ketergantungan pada
5

6. inisiatif manajemen menimbulkan konsekuensi sebagian besar. Teknik akuntansi tidak memiliki
dukungan teoritis. Selama tahun 1920-an nilai pasar saham naik lebih tinggi dibanding dengan
nilai riil terjamin yang mendasarinya sampai seluruh struktur tersebut ambruk pada saat
terjadinya malaise (crash) pasar modal tahun 1929. Pemerintah Amerika Serikat di bawah
kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt berusaha untuk menangkal terjadinya depresi dan
di antara berbagai tindakan yang diambil. Ia menciptakan satu badan yang diberi nama
Securitiesa and Exchanges Commission (SEC atau Bapepam AS). Badan ini bertanggung jawab
untuk melindungi kepentingan para investor dengan memastikan adanya ketentuan mengenai
pengungkapan yang lengkap dan layak di dalam peraturan pasar modal.
Keberadaan SEC ini telah memacu profesi akuntansi untuk bersatu dan menjadi lebih
cerdik dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi serta etika profesi untuk mengatur
profesi akuntansi. Hal ini menimbulkan terbentuknya beberapa organisasi sektor swasta yang
berbeda, dimana setiap organisasi mempunyai tanggung jawab untuk menertibkan standar–
standar akuntansi.
Seperti yang telah kita ketahui terdapat tiga kelompok penting yang terlibat dalam
laporan keuangan, yaitu para pemakai, manajer perusahan serta auditor eskternal. Pada
umumnya, fungsi–fungsi ini dapat saja saling bertentangan satu sama lain. Hal ini merupakan
salah satu alasan mengapa dipandang perlu untuk mengatasi pandangan yang berbeda yang dapat
menimbulkan adanya penerapan metode akuntansi yang berbeda dalam keadaan yang sama.
Standar ini dianggap oleh profesi sebagai cerminan posisi profesi yang diterima umum, dan
harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaa membenarkan
adanya pengecualian terhadap standar yang ada.
Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu
tahap awal pembentukan (1930-1946). Periode setelah perang dunia (1946-1959), dan periode
modern (1959 sampai sekarang).
Periode sebelum tahun 1930 akuntasnsi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Praktek
dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Satu
perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang
digunakan. Sebagai akibat terjadi ketidak seragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan
bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang
6

7. dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan
perusahaan.
1.2 Periode pembentukan (1930-1946)
Dalam fase ini manajemen di anggap memiliki peranan yang besar dalam merumuskan
standar akuntansi. Hal ini muncul dari akibat bertambahnya investor dan peranannya yang besar
dalam perkembangan perusahaan setelah tahun1900.
Jika situasi manajemen memengaruhi penyusunan standar akuntansi, terjadi keadaan sebagai
berikut :
a. Banyak standar akuntansi lemah dari segi teoritis, metode pemecahan masalah
akuntansi adalah pragmatis bukan di dasarkan pada teoti.
b. Focus perhatian manajemen adalah hanya ingin untuk menentukan laba kena pajak
dan upaya mengurangi beban pajak
c. Teori akuntansi yang dianut selalu dilatarbelakangi oleh konsep smoot earnings
d. Masalah-masalah rumit selalu dihindarkan dan muncullah pemecahan masalah yang
mudah
e. Beberapa perusahaan yang berbeda menerapkan teknik yang berlainan untuk satu
masalah yang sama.
Maka, akibat dari crash di pasar modal pada tahun 1929 (Market crash) periode 1930
sampai 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha
pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institut
Certified Public Accountant (AICPA) dan New York Stock Exchanges.
Hasil kerjasama ini adalah format draft “Five Broad Accounting Principles” yang
disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September
1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan “Generally Accepted
Accounting Principles” dan dimasukan ke dalam Accounting Research Bulletin (ARB) No. 43.
Upaya bersama yang dilakukan NYSE dan AICPA memiliki pengaruh besar dalam pembuatan
kebijakan akuntansi di Amerika Serikat selama 50 tahun ke depan. Rekomendasi (semua aspek
dari dokumen NYSE / AICPA asli) belum sepenuhnya diimplementasikan, tetapi konsep dasar
yang mengizinkan tiap perusahaan untuk memilih metode-metode dan prosedur yang paling
7

8. tepat untuk laporan keuangannya sendiri dalam kerangka dasar “accepted accounting
principles” menjadi titik fokus pembangunan prinsip-prinsip di Amerika Serikat.
1.2.1 Formasi The Securities And Exchange Commision (SEC)
SEC dibentuk oleh Kongres pada tahun 1934. Tujuannya adalah untuk menyusun
Securities Act pada tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934. Kedua undang-undang
tersebut adalah undang-undang sekuritas nasional pertama di Amerika Serikats.
Pada awalnya, SEC mengizinkan profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi
tanpa campur tangan pihak lain. Akan tetapi, pernyataan yang dibuat SEC pada tahun 1937 dan
1938 mengindikasikan bahwa mulai timbul ketidaksabaran dengan profesi tersebut. Pada
Desember 1937, Komisioner SEC Robert Healy memanggil American Accounting Association
(AAA). Ia menyatakan bahwa terdapat kesulitan yang besar akan tidak adanya pihak yang
memiliki otoritas untuk membenahi dan memelihara standar akuntansi. Ia yakin bahwa pihak
yang memiliki otoritas tersebut ada dalam Securities and Exchange Commision.
Akhirnya, pada 25 April 1938, SEC mengirim pesan implisit bahwa kecuali profesi
akuntansi membentuk badan otoritatif untuk pengembangan standar akuntansi, SEC akan
menentukan praktik-praktik akuntansi yang dapat diterima dan metode mandatori untuk
digunakan dalam laporan yang mengandung infromasi akuntansi.
1.3 Committee on Accounting Procedures (1936-1946)
Pada fase ini perumusan standar akuntansi didomilisi oleh profesi. Pada periode
organisasi tumbuh dan perkembangan dengan pesat. Pada fase ini pulalah keluar Securities Acts,
yaitu peraturan tentang modal pada tahun 1933 dan 1934 yang merupakan bentuk campur tangan
pemerintah dalam akuntansi. Tahun
1933
AICPA
membentuk
Special
Commitee
on
Development of Accounting Priciples, yaitu komite khusus pengembangan prinsip akutansi.
Namun tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh Komite ini dan kemudian diganti dengan
Committee on Accounting Procedures (CAP). CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip
akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode dua tahun 1938-1939 telah
diterbitkan 12 Accounting Reseacrh Bulletin (ARB) . Pada awalnya SEC merasa puas dengan
usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. Akan tetapi,
sudah diketahui bahwa proses penyusunan peraturan akan diambil alih jika profesi akuntansi
8

9. dirasa lambat. Tidak semua anggota profesi akuntansi senang dengan peraturan akuntansi yang
dikembangkan selama periode tersebut. Para anggota AAA memberikan sebuah prosedur
deduktif untuk perumusan peraturan akuntansi, untuk menentang pendekatan induktif formal
utama yang diberikan oleh CAP.
Pada masa 1939–1946 ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntanasi yang
komprehensif. Namun ada dua kontribusi penting yang dihasilkan.
Pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan.
Kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta.
Periode ini menunjukkan organisasi profesi memiliki peranan yang dominan dan
perumusan standar akuntansi. Dominasi profesi ini juga memberikan dampak sebagai berikut:
a. Asosiasi dan organisasi-organisasi profesi belum yakin terhadap kerangka teori yang
sudah ada.
b. Kekuatan/otoritasnya tidak jelas.
c. Adanya beberapa alternative menimbulkan timbulnya flexibilitas dalam menerapkan
standar akuntansi.
1.4 Periode Setelah Perang (1946-1959)
Goncangan ekonomi yang lebih besar terjadi pada periode pasca perang daripada tahun
1920-an. Industri menginginkan modal yang besar untuk memperluas bisnisnya. Perluasan
tersebut, sebagai gantinya, menciptakan lapangan pekerjaan dan uang yang lebih banyak.
Dengan dorongan dari stock exchange, industri mulai menyediakan uang untuk masyarakat.
Tahun 1940, diperkirakan terdapat empat juta pemegang saham di Amerika Serikat. Tahun 1952,
jumlah tersebut meningkat menjadi tujuh juta; pada tahun 1962, jumlah ini meningkat menjadi
tujuh belas juta. Dengan demikian, sebagian besar publik Amerika memiliki kepentingan
keuangan langsung dalam perusahaan yang terdaftar.
Laporan keuangan perusahaan merupakan instrument yang penting dalam pengambilan
keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan dan peraturan–peraturan akuntansi yang digunakan
dalam penyiapan laporan keuangan tersebut memperoleh perhatian yang luas. Masalah utama
9

10. adalah keseragaman atau komparabilitas (perbandingan) pendapatan yang dilaporkan antara
perusahaan yang berbeda. SEC semakin memberikan tekanan berat untuk profesi akuntansi agar
menghilangkan metode yang berbeda dari akuntansi untuk transaksi serupa yang mempengaruhi
laba bersih.
1.4.1 ARB 32 dan SEC
CAP sangat sibuk selama periode pasca-perang. Secara keseluruhan, delapan belas ARB
dikeluarkan sejak 1946 hingga 1953. Walaupun komite telah berhasil mengurangi pertanyaan
yang timbul tentang praktik akuntansi tahun 1930-an, strategi tersebut memunculkan masalahmasalah baru selama tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ketika berusaha mengurangi dugaan
yang muncul akan praktik akuntansi, CAP gagal untuk membuatrekomendasi positif untuk
prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya, terdapat kelebihan prinsip akuntansi yang “baik”.
Berbagai alternatif praktik dilanjutkan untuk memperindah karena tidak ada landasan dalam teori
akuntansi. Situasi ini memicu konflik antara CAP dan SEC.
Konflik yang paling dipublikasikan berhubungan dengan laporan laba rugi dibandingkan
dengan kinerja operasi saat ini. CAP merasa bahwa memanfaatkan kinerja operasi saat ini akan
meningkatkan komparabilitas pendapatan antara perusahaan dan antar tahun-tahun untuk
perusahaan yang sama. Banyak pendapatan dan rugi luar biasa dikeluarkan dari laba bersih
dalam konsep kinerja operasi saat ini. Akibatnya, CAP mengeluarkan ARB 32 untuk
merekomendasikan konsep tersebut.
1.4.2 Permasalahan Price-Level
Akhir tahun 1953, profesi akuntansi menaruh perhatian yang besar pada akuntansi di
bawah kondisi tingkat perubahan harga. Sehingga, selama tiga tahun berikutnya terdapat
kemajuan dalam perkembangan prinsip akuntansi.
1.5 Periode Berakhirnya CAP
Tahun 1957-1959 mewakili suatu periode transisi dalam pengembangan standar
akuntansi di Amerika Serikat. Kritik CAP meningkat, dan bahkan pilar pendirian akuntansi
mencela operasinya. Akhirnya, presiden AICPA, Alvin R. Jennings, menyerukan pendekatan
baru untuk pengembangan prinsip akuntansi. Selama pertengahan hingga akhir tahun 1950,
minat dalam pengembangan prinsip akuntansi tumbuh baik di dalam maupun di luar profesi.
10

11. Sayangnya,
minat
dalam
pengembangan
prinsip
akuntansi
ini
memunculkan
kritik
negatif terhadap CAP. Eksekutif Keuangan dan Praktisi Akuntansi dalam perusahaan yang lebih
kecil mengeluh bahwa mereka tidak diberi kesempatan cukup untuk menyampaikan opini
mereka dalam penyusunan ARB.
1.5.1 Pendekatan Baru
Pada tahun 1957, Alvin R.Jennings menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan
AICPA. Ia menganjurkan reorganisasi AICPA untuk mempercepat perkembangan prinsip
akuntansi. Jeannings menekankan perlunya riset sebagai bagian dari program pengembangan.
1.6 Periode Modern (1959 sampai sekarang)
1.6.1 Berdirinya Accounting Principles Board (APB)
APB dan Accounting Research Division (ARD) mempunyai divisi penelitian yang semiotonom. Mempunyai direktur sendiri yang berwenang untuk mempublikasikan penemuan
penelitian yang dilakukan stafnya dan tidak memiliki pertanggungjawaban pada komite teknis
AICPA. Pada penerbitan proyek penelitian apa yang akan diambil, direktur penelitian harus
mencocokkannya dengan pimpinan APB. Jika keduanya tidak menyetujui, APB menentukan
proyek apa yang akan diambil oleh divisi penelitian. Hasil dari proyek penelitian akan
diterbitkan di Accounting Research Studies (ARSs). Dalam bentuknya, APB sama dengan CAP,
yang terdiri dari 18-21 member, yang semuanya juga merupakan member dari AICPA. Pada
awal berdirinya APB dikarakteristikkan dengan kegagalan dan keragu-raguan. Studi riset tidak
diterima oleh profesi dan kontroversi pajak investasi merupakan tantangan serius bagi KAP
besar.
1.6.2 ARSs 1 dan 3
ARS 1 „The Basic Postulates of Accounting‟ karya Maurice Moonitz dipublikasikan
tahun 1961, awalnya tidak mendapatkan reaksi yang baik, baik dari APB maupun dari profesi
secara umum. ARS 3 „A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises‟
karya Robert Sprouse dan Moonitz terbit 1962 dan mendapat banyak kritikan dari berbagai
area. Dewan meyakini bahwa studi 1 dan 3 adalah kontribusi yang bernilai bagi pemikiran
11

12. akuntansi yang berbeda secara radikal dengan GAAP yang ada sekarang yang dapat diterima saat
ini.
1.6.3 Kredit Pajak Investasi
Pada November 1962 dikeluarkan APB Opinion 2 yang menguraikan kredit pajak
investasi menyebabkan masalah lain. Terdapat dua pendapat berbeda dalam perhitungan kredit
pajak investasi (investment tax credit): (1) metode flow-through, yaitu mengakui keuntungan
pajak pada tahun penerimaaanya (2) metode deferral, yaitu mengakui keuntungan pajak
sepanjang umur aktiva terkait. APB Opinion 2 memutuskan menggunakan metode deferral,
akibatnya 3 CPA besar tidak mengharuskan kliennya mengikuti opini tersebut. Lebih jauh lagi,
pada Januari 1963 SEC mengeluarkan ASR 96 yang mengizinkan menggunakan metode flowthrough atau metode deferral. Akhirnya APB menerbitkan APB Opinion no. 4 yang
membolehkan penggunaan kedua metode di atas.
Akhir tahun 1964 Dewan AICPA mengumumkan wewenang APB kembali yang
dinyatakan dalam Apendiks pada APB Opinion no. 6 dengan suara bulat disetujui bahwa
kebiasaan dari APB Opinion harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh
anggota AICPA. Jika akuntan independen menyimpulkan bahwa metode yang digunakan
mempunyai pendukung otoritas yang substantif, meskipun tidak mengandung prinsip akuntansi
tertentu diungkapkan dalam catatan atau laporan auditor. Jika memungkinkan auditor harus
mengungkapkan dampak dari kebiasaan tersebut. Jika prinsip yang digunakan tidak didukung
oleh otoritas yang substantif, maka kualifikasi auditor adalah adverse atau disclaimer.
1.6.4 APB yang Diperangi
Pada tahun 1965 sampai 1967, kritik lebih lanjut dari dewan muncul di pers. Selama
periode ini, APB menerbitkan 7 opini. ARS 8 „Accounting for the Cost of Pension Plan‟ oleh
Ernest L. Hicks mereview argumentasi alternatif akuntansi yang berbeda dan masalah
praktiknya. APB Opinion no. 8 menggunakan riset ini sebagai dokumen sumber dan merupakan
aplikasi nyata yang pertama dari pendekatan dua cabang. APB Opinion no.9 menguraikan pospos luar biasa dan earning per share. Opini menghapus perbedaan dalam praktik sehubungan
dengan pos-pos luar biasa. Juga sebagai persetujuan terhadap semua konsep termasuk laporan
laba rugi. ARS 9 „Interperiod Allocation of Corporate of Income Taxes‟ karya Homer Black
dipakai sebagai sumber informasi dalam pertimbangan dewan. Meskipun kontroversial, APB
12

13. no.11 mengharuskan alokasi pajak penghasilan secara komprehensif, secara signifikan telah
membatasi prosedur-prosedur alternatif dalam praktik.
1.6.5 ARS 7 and APB Statement 4
ARS 1 dan 3 tidak diterima kalangan akuntan, sehingga diterbitkan ARS 7 „Inventory of
GAAP for Business Enterprises‟ oleh Paul Grady. Dengan dasar ARS 7 tahun 1970 dikeluarkan
APB Statement no.4 „Basic Conscept and Accounting Principles Underlying Financial
Statement of Business Enterprises‟ dengan tujuan:
1. Sebagai dasar untuk mengevaluasi penyajian praktik akuntansi, membantu
memecahkan masalah akuntansi dan memandu pengembangan akuntansi keuangan
pada masa yang akan datang.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap tujuan akuntansi keuangan, sifat dari proses dan
kekuatan yang membentuknya dan keterbatasan laporan keuangan dalam
menyediakan informasi yang dibutuhkan.
Pernyataan APB 4 mencakup banyak topik yang sama termasuk dalam ARS 7. APB
gagal dalam tanggung jawabnya untuk menyusun dasar postulat dan prinsip akuntansi yang lebih
luas.
1.6.6 Kritikan yang Berkelanjutan
Terdapat 2 kritikan terhadap penyusunan standar: (a) paparan untuk pendapat APB
tentatif terlalu terbatas dan prosesnya terlalu lambat dan (b) masalah penggabungan badan usaha
terlalu lama akibat banyaknya tekanan dari pihak yang kurang tepat. Kritik tersebut ditanggapi
dengan melanjutkan ke Financial Accounting Standards Board (FASB) pada tahun 1971.
Kontroversi atas penggabungan usaha dan goodwill memakan waktu yang paling lama
untuk dibahas secara luas oleh APB. Pada tahun 1963, ARS 5 diterbitkan, A Critical Studi of
Accounting for Business Combinations’ oleh Arthur Wyatt, dan pada tahun 1968 diterbitkan
Accounting for Goodwill oleh George Catlett dan Norman Olson. ARS 5 menyimpulkan bahwa
penyatuan kepentingan akuntansi harus dihentikan dangoodwill memiliki dua komponen, salah
satunya dengan umur terbatas yang mengharuskan amortisasi periodik, dan yang lainnya dengan
umur tak terbatas untuk dilanjutkan pada periode mendatang. ARS 10 menyimpulkan
bahwa Goodwill tidak dapat dikatakan sebagai asset, oleh karena itu, goodwill harus segera
dikurangkan dari ekuitas pemegang saham pada saat diselesaikannya penggabungan. Kemudian
13

14. pada Juli 1969, draft awal opini mengusulkan „polling of interest‟ dihapuskan dan goodwill
diamortisasi maksimal 40 tahun. Pada Februari 1970, draft opini yang lain mengizinkan „polling
of interest‟ (jika tes 3 ke 1 terpenuhi) dan goodwill diamortisasi maksimal 40 tahun. Akhirnya,
pada Juni 1970, dua per tiga mayoritas setuju untukmengizinkan „polling of interest‟ (jika tes 9
ke 1 terpenuhi) dan goodwill diamortisasi maksimal 40 tahun.
Pada April 1971, AIPCA membentuk 2 kelompok studi (1) kelompok studi yang
menetapkan prinsip-prinsip akuntansi, diketuai Francis M. Wheat dan (2) kelompok studi dengan
tujuan Laporan Keuangan diketuai Robert M. Trueblood.
1.6.7 Laporan Kelompok Wheat
Komite
ini
menyelesaikan
laporannya
pada
Maret
1972. Laporan
tersebut
merekomendasikan :
1. Pendirian Financial Accounting Foundation, dengan 9 wakil bertugas memilih
anggota FASB dan mengumpulkan dana operasional.
2. Pendirian FASB, dengan 7 anggota full-time dan bertugas menetapkan standar
laporan keuangan.
3. Pendirian Financial Accounting Standards Advisory Council, dengan 20 anggota,
dengan tugas berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan tugas
untuk menanggapi usulan standar.
Rekomendasi ini diterima oleh AICPA Juni 1972 dan FASB berdiri 1 Juli 1973.
1.6.8 Laporan Kelompok Trueblood
Sampai dengan Oktober 1973, Kelompok Trueblood tidak melengkapi laporannya, hanya
mengidentifikasi
beberapa
tujuan
tanpa
membuat
usulan
implementasi.
FASB
mempertimbangkan Laporan Trueblood dalam proyek rerangka konseptual.
1.6.9 FASB
FASB adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan tujuh orang dan bekerja
penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional, usahawan, wakil
pemerintah dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah–
14

15. masalah akutansi dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini diterbitkan sebagai rumusan
standar akuntansi keuangan.
FASB juga menerbitkan rumusan konsep akuntansi keuangan, konsep-konsep yang
diperkenalkan di dalam statement standard. Struktur FASB mengalami perubaan pada tahun
1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari Structure Committee of the
Financial Accounting Foundation (FAF).
FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor yaitu AAA, ACIPA, Financial Analysis
Federations (FAF), Financial Executives Institute (FEI), National Association of Accountant
(NAA) dari security industry Association (SIA), FAF terdiri dari 13 orang anggota yang
merupakan watak dari 6 sponsor tersebut ditambah wakil pemerintah dan komposisi sebagai
berikut :
1.
Satu wakil AAA
2.
Empat wakil Financial Analysis Predication
3.
Dua wakil Financial Executives of Accountant
4.
Satu Wakil National Association
5.
Satu wakil Security Industry Associantion
6.
Tiga wakil dari kelompok akutan pemerintah
Tugas FAF adalah mengangkat board of Trustee. Board of Trustee ini telah
dikembangkan untuk mengakomodasi tambahan dua anggota ini dari organisasi besar yang tidak
termasuk dalam 6 organisasi sponsor yaitu industri perbankan . Board of Trustee kemudian
mengangkat anggota FASB, menandai kegiatan Board dan berperan sebagai pengawas.
Anggota FASB berjumlah 7 orang yang masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun
dan menjabat maksimum 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen
dan tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar
belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance dan bisnis serta
memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik.
Prosedur penyusunan standar:
1) Melakukan Identifikasi masalah
2) Membentuk task force, untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah berupa
discussion memorandum.
15

16. 3) Menyebarkan discussion memorandum ke pihak-pihak yang berkepentingan.
4) Melaksanakan public hearing
5) Menerbitkan exposure draft dari standard dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada
semua pihak yang berkepentingan.
6) Menerbitkan exposure draft baru atau final vote diambil oleh dewan FASB
a. Penilaian Terhadap FASB
Hasil evaluasi terhadap FASB oleh Dewan Perwakilan FAF adalah sebagai berikut :
1.
Proses penetapan standar akuntansi yang baru membutuhkan pertimbangan mendalam
dari seluruh unsur pemakai.
2.
Proses membutuhkan penilaian unjtuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul
dari standar yang diusulkan.
3.
Keberhasilan sebuah standar tidak ditentukan oleh penyusun, tetapi harus
diasimilasikan dengan pemakai.
4.
Proses asimilasi membutuhkan pendidikan untuk memperlihatkan nilai-nilai dalam
standar yang diajukan.
FASB telah menghasilkan lebih dari 159 Standar Akuntansi Keuangan hingga Juni 2007
yang disebut juga dengan gerakan “clean up the balance sheet” (pembersihan neraca). Hal ini
menghasilkan neraca yang lebih konservatif. FASB dinilai lebih sukses bila disbandingkan
dengan dua pendahulunya. Namun demikian, walaupun prestasinya tergolong baik, FASB
sekali lagi diserang oleh berbagai pihak.
b. Perbandingan antara CAP, APB, dan FASB
Karakteristik
CAP
Independensi
Bagian dari
Organisasi
AICPA
Independensi
Karyawan full-
Anggota
time
Luasnya
Harus bertitel
APB
FASB
Terpisah dari AICPA;
Bagian dari AICPA
didukung enam organisasi
profesi
Karyawan full-time
Harus bertitel CPA
Karyawan full-time FASB,
biasanya dari KAP
Tidak harus bertitel CPA;
16

17. Keanggotaan
CPA
boleh berasal dari akuntan
publik, pemerintahan,
industri, sekuritas, dan
akademisi.
lebih luas dan dibawa ke
Sangat terbatas,
meskipun menjadi sangat
dan tanggapan untuk
luas menjelang akhir
merancang draft), dapat
eksistensinya
Sedikit, jika ada
Proses
dalam proses (sidang terbuka
menyebabkan masalah
kelumpuhan demokrasi
Postulat dan Prinsip telah
Teoritis
Dokumen
Pendukung
Tidak mencoba
gagal, kecuali ARS No. 7
Kerangka Konseptual lebih
dan APB Statement No.
sukses daripada APB.
4 yang dinilai berhasil
Standar
Lebih luas daripada para
Penggunaan
Penelitian
Sangat terbatas
Kegunaan utama adalah
pada ARSs
pendahulunya, diskusi
memorandum; FASB telah
membentuk beberapa studi
penelitian.
c. Evolusi Kekuatan FASB
Beberapa organisasi telah mencoba untuk membatasi atau mempersempit kekuasaan
legislatif FASB. Ketika tanggung jawab untuk menetapkan Standar dipindahkan dari AICPA ke
FASB pada tahun 1972, AICPA membentuk Accounting Standards Executive Comittee
(AcSEC) untuk melakukan fungsi penghubung antara AICPA dan FASB. Komite ini bertugas
merespon nota diskusi, meminta komentar dan membuat usulan draft awal untuk FASB.
AcSEC mengeluarkan 2 pengumuman: Statement of Position (SOP) dan Industry
Accounting Guides (Guides). Umumnya, SOP dan Guides berurusan dengan subjek yanglebih
sempit dan khusus dibandingkan dengan FASB Statements.
Jika standar industri telah menjadi bagian AcSEC, kelompok lain Emerging Issues Task
Force (EITF) - yang dibuat pada tahun 1984, hanya menekankan pada masalah yang sangat
17

18. teknis, seperti instrumen keuangan, yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan di
hampir setiap industri. EITF juga memperhatikan masalah khusus dari lembaga keuangan.
Anggota kelompok ini terdiri dari mitra teknis senior dari perusahaan-perusahaan besar dan
kepala akuntan SEC.
Tantangan lebih lanjut untuk kekuatan penetapan standar FASB datang dari Government
Accounting Standards Board (GASB), diciptakan oleh FAF pada tahun 1984 untuk menangani
akuntansi perkotaan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari entitas seperti rumah sakit,
perguruan tinggi dan universitas, dan rencana pensiun seharusnya menggunakan standar FASB,
kecuali GASB telah mengeluarkan standar tertentu yang mencakup jenis entitas spesifik
(tumpang tindih).
1.6.10 Kongres Investigasi
Telah dijelaskan tantangan terhadap otoritas legislatif FASB yang timbul dari
ketidakpuasan dengan proses penetapan standar. Sumber lain tekanan adalah kongres
investigasi profesi audit dan aparat penetap standar. Dua laporan subkomite kongres beredar di
akhir 1976 dan awal 1977 sangat kritis. John E. Moss, ketua dari subkomite kongress yang
laporannya sangat kritis terhadap keragaman yang ada dari prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Laporan Senat subkomite, diketuai oleh Senator Lee Metcalf, diarahkan menuju
struktur kelembagaan akuntansi keuangan. Laporan tersebut mengenai konsentrasi kekuasaan
oleh FASB, SEC, AICPA, dan "Delapan Besar" (sekarang "Empat Besar") CPA. Pada intinya,
laporan meminta peraturan pemerintah dari keseluruhan profesi. Setelah dengar pendapat publik,
laporan dimodifikasi secara signifikan untuk memungkinkan pengaturan standar untuk tetap
berada di sektor swasta.
Banyak perubahan organisasi terjadi karena kongres investigasi ini. Tujuan utama dari
perubahan adalah :
1.
Memperkuat proses audit dan independensi auditor,
2.
Memastikan kepatuhan dengan standar kinerja yang tinggi tidak hanya bagi CPA
tetapi juga kantor akuntan publik di bawah sistem self-regulasi yang efektif,
3.
Menjamin partisipasi yang lebih besar oleh wakil-wakil masyarakat dalam urusan
profesi,
4.
Membangun perbedaan antara perusahaan publik dan non publik yang lebih kecil
untuk tujuan penerapan standar teknis, dan
18

19. 5.
Meningkatkan efektivitas keseluruhan profesi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
1.6.11 Sarbanes-Oxley Act (SOX)
SOX mendirikan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), sebuah badan
pengawas sektor privat yang dipantau oleh SEC. PCAOB bertanggung jawab untuk mendaftar
kantor akuntan publik, menetapkan standar audit, memeriksa kantor akuntan terdaftar, dan
menegakkan kepatuhan SOX. Audit Standards Board (ASB) tidak lagi menentukan standar
untuk audit, atestasi, dan kontrol kualitas. PCAOB harus berkonsultasi dengan kelompokkelompok profesional seperti ASB, tetapi memiliki otoritas penuh untuk menetapkan standar
yang dianggap perlu. SOX mengganti peer review dengan pemeriksaan oleh PCAOB, langkah
menjauh dari manajemen diri sendiri oleh profesi.
Selain pembentukan PCAOB, SOX lebih jelas menekankan independensi auditor, yang
dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang pada tahun 1990 dan awal
tahun 2000-an karena penyalahgunaan keuangan yang berasal dari skandal besar.
1.6.12 Krisis Kepercayaan
Krisis kepercayaan di bidang akuntansi publik telah menjadi masalah sangat penting yang
dihadapi seluruh profesi. Ada tekanan luar biasa untuk mengubah audit menjadi mekanisme
pendeteksi penipuan dengan situasi yang membutuhkan auditor untuk melapor kepada SEC, di
kasus perusahaan publik, jika manajemen dan dewan direksi tidak bertindak tepat. Tentu saja,
auditor juga patut disalahkan jika mengurangi beberapa proses audit dalam upaya mengurangi
biaya sebagai hasil dari penawaran yang rendah, serta inefisiensi pengawasan dan penilaian yang
buruk. Selain itu masih terdapat beberapa kewajiban tambahan seperti apabila auditor gagal
memberikan opini yang sesuai sehingga merugikan klien, maka auditor wajib memberikan ganti
rugi.
1.6.13 Peran Saat Ini
AICPA sendiri saat ini sudah tidak memiliki otoritas eksklusif sebagai badan pembuat
standar karena telah digantikan oleh FASB dan PCAOB. Kolaborasi terbaru antara FASB dan
AICPA mengajukan proposal bahwa AICPA berpartisipasi dalam proses pembuatan standar
yang terpisah untuk perusahaan privat yang lebih kecil. Proposal ini dianggap berbahaya. Namun
AICPA masih memiliki peran penting untuk membatasi apa yang disebut”shopping for
accounting principles” yang menyebabkan ketatnya persaingan KAP untuk mendapatkan klien.
19

20. Di lain pihak, SEC yang mendapatkan kekuasaan dari pemerintah masih memegang
peranan penting dalam pengaturan dan proses pembuatan standar. Peningkatan operasi SEC juga
terlihat dengan digunakannya Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System
(EDGAR) untuk mengisi data financial secara elektronik. Seiring dengan perkembangan jaman,
pihaknya juga memanfaatkan jaringan internet.
Saat ini, selain AICPA terdapat setidaknya tiga asosiasi yang berkepentingan dengan
proses pembuatan standar di USA antara lain: American Accounting Association (AAA),
Financial Executives International (FEI), dan Institute of Management Accountants(IMA).
1.7 Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia
Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga
kini. Pengembangan standar akuntansi ini dilakuksn secara terus-menerus, pada tahun 1973
terbentuk Panitia Penghimpun Bahan–bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada
tahun 1974 di bentuk KOMITE PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA (KOMITE PAI) yang
bertugas menyusun standar keuangan.
Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga
1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan
IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI di ubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan
(komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23-24 september 1998 di Jakarta, komite
SAK diubah menjadi DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN untuk masa bakti
1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun san mengesahkan PSAK.
Sejak IAI berdiri telah dihasilkan tiga standar akuntansi keuangan sebagai berikut:
1. Pada tahun 1973 untuk pertama kali IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi
Indonesia (PAI) yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady, penerbitan
ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.
2. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973
diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973.
3. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak itu
mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengembangan standar akuntansi ketiga
20

21. ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam
rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan Internasional. Banyak standar yang
dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan
okleh IASC. PSAK ini tentu akan terus bertambah dan revisi sesuai kebutuhan
perkembangan bisnis dan profesi akuntan.
Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif
Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18
Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan
perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang
anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna,
merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.
Due Process Prosedure penyusunan SAK
1. Due Process Prosedure penyusunan SAK sebagai berikut:
a. Identifikasi issue untuk dikembangkan menjadi standar;
b. Konsultasikan issue dengan DKSAK;
c. Membentuk tim kecil dalam DSAK;
d. Melakukan riset terbatas;
e. Melakukan penulisan awal draft;
f. Pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang dibentuk DSAK;
g. Pembahasan dalam DSAK;
h. Penyampaian Exposure Draft kepada DKSAK untuk meminta pendapat dan
pertimbangan dampak penerapan standar;
i. Peluncuran draft sebagai Exposure Draft dan pendistribusiannya;
j. Public hearing;
k. Pembahasan tanggapan atas Exposure Draft dan masukan Public Hearing;
l. Limited hearing
m. Persetujuan Exposure Draft PSAK menjadi PSAK;
n. Pengecekan akhir;
o. Sosialisasi standar.
21

22. 2. Due Process Procedure penyusunan Interpretasi SAK
Panduan Implementasi SAK dan Buletin Teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan
tahapan due process yang diatur dalam ayat 1 diatas, misalnya proses public hearing.
4. Due Process Procedure untuk pencabutan standar atau interpretasi standar yang sudah
tidak relevan adalah sama dengan due process procedures penyusunan standar yang
diatur dalam ayat 1 diatas tanpa perlu mengikuti tahapan due proses e, f, i, j, dan k
sedangkan tahapan m dalam ayat 1 diatas diganti menjadi: Persetujuan pencabutan
standar atau interpretasi.
1.7.1 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDART (IFRS)
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International
Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi
Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal
(IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional
(IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan
lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi.
International Financial Reporting Standards mencakup:
International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah
tahun 2001
International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001
Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001
Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) –
sebelum tahun 2001
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang
pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan.
Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus
dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua
22

23. adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu
elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat
penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah
pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga
elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis
informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa
penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chariri, 2009).
1.7.2 Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia
Dalam
perkembangannya,
standar
akuntansi
keuangan
terus
direvisi
secara
berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak
tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu:
1. 1 Oktober 1995
2. 1 Juni 1996
3. 1 Juni 1999
4. 1 April 2002
5. 1 Oktober 2004
6. 1 September 2007
Revisi PSAK yang mengacu pada IFRS
1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK
No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2.
PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16
(1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi
Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang
Sewa Guna Usaha.
23

24. 4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan
Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan
Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai.
Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari
tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK
terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :
1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban
Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998)
tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya
disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya
disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.
Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai
dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia,
2008).
1. Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang
dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
2. Sampai Tahun 1955: Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi /
peraturan tentang standar keuangan.
3. Tahun 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh
IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
4. Tahun 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar
Akuntansi.
5. Akhir Tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang
bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
24

25. 6.
Sejak Tahun 1994: IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
7.
Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
8. Tahun 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya
1.7.3 Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia
Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara
penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB
(International Accounting Standards Board). Oleh karena itu, arah penyusunan dan
pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar
akuntansi internasional (IFRS) tersebut.
Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini diadopsi pada tahun 2009 dan 2010
adalah seperti yang tercantum dalam berikut ini.
1. IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert
2. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
25

26. 3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets
3. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government
assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam
rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):
 Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
26

27.  Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk
implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
 Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib
diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS
tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki
akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional
didahulukan.
1.8. Konvergensi ke IFRS di Indonesia
Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia
menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan 27ocal.
Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK
merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi
penuh kepada IFRS.
Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program
konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga,
dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi
internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar
akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi
secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB.
1.8.1 Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan
Keuangan
Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan
efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara
lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk
membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi.
Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap
manajemen perusahaan dan laporan keuangan.
27

28. Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan
perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban
dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman,
dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas
Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak
pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku
terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.
Pricewaterhouse Coopers (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi
tersebut akan berdampak pada berbagai area antara lain: Product viability, Capital Instruments,
Derivatives dan hedging, Employee benefits, fair valuations, capital allocation, leasing, segment
reporting, revenue recognition, impairment reviews, deferred taxation, cash flows,
disclosures, borrowing arrangements and banking covenants.
1.8.2 Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar
akuntansi domestik
Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah: (1)
Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan
uang, (3) Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam
melakukan training pada karyawan, (4) Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik
menuju pasar modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan
operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan
hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.
Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam publikasinya “Making A change To IFRS”
mengatakan: “Financial reporting that is not easily understood by global users is unlikely to
bring new business or capital to a company. This is why so many are either voluntarily changing
to IFRS, or being required to by their governments. Communicating in one language to global
stakeholders enhances confidence in the business and improves finance-raising capabilities. It
also allowsmultinational groups to apply common accounting across their subsidiaries, which
can improve internal communications, and the quality of management reporting and group
decision-making. At the same time, IFRS can ease acquisitions and divestments through greater
28

29. certainty and consistency of accounting interpretation. In increasingly competitive markets,
IFRS allows companies tobenchmark themselves against their peers worldwide, and allows
investors and others to compare the company’s performance with competitors globally. Those
companies that do not make themselves comparable (or can’t, because national laws stand in the
way) will be at a disadvantage and their ability to attract capital and create value going forward
will be undermined”
Dalam publikasi tersebut, Pricewaterhouse Coopers sebagai perusahaan jasa professional
atau kantor akuntan terbesar di dunia saat ini, menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut
untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan
demikian dapat menarik modal ke dalam perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut
perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan
keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan
multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam
negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.
Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam
interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi
IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi
dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi
suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu
dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan.
1.8.3 Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia
Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan
perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian,
untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan
pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya
baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional
tersebut. Adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal
ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan
hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin
29

30. menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar
akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan.
Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau
harmonisasi. Harmonisasi adalah, kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi, sesuai
dengan kebutuhan. Contohnya adalah PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24,
itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau
employee benefit.
Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita
berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun
perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan asing yang ingin
listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart
nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup
kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara
tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang
dan tidak mengglobal.
1.8.4 Rintangan Dalam Proses Menuju Harmonisasi
Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses
harmonisasi adalah:
1. perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara,
2. kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang
akuntansi pada beberapa negara,
3. perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara.
Menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah:
1. Nasionalisme tiap-tiap negara,
2. Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara,
30

31. 3. Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan
nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara,
4. Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.
a. Tantangan atau rintangan bagi perusahaan
Penerapan IFRS dalam sebuah perusahaan atau organisasi bukanlah suatu keharusan.
Sebuah perusahaan ketika akan beralih ke IFRS terlebih dahulu akan mempertimbangkan cost
and benefit-nya. Perusahaan akan menerapkan IFRS apabila memperoleh incremental benefit
atas penerapan IFRS tersebut. Namun bagi perusahaan multinasional, wajib menerapkan IFRS
dalam laporan keuangannya dikarenakan perusahaan ini berpatner dengan perusahaanperusahaan lain secara global. Jika perusahana multinasional tidak mau mengadopsi IFRS, maka
ia akan ditinggalkan oleh patner usahanya yang membutuhkan laporan keuangan yang berstandar
internasional.
IFRS adalah sebuah sistem pengukuran kinerja baru. Prinsip akuntansi yang baru ini
harus di umumkan kepada semua pihak di sebuah perusahaan (organisasi). Merubah standar
akuntansi dari standar domestik menjadi standar internasional bukanlah sekedar berganti aturan
akuntansi semata, tetapi juga berarti perubahan dalam pola pikir pegawai accounting/keuangan
dan bagian lain di perusahaan dalam bekerja, mereka dituntut untuk mengetahui dan bisa
membuat laporan keuangan berstandard IFRS. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan usaha
yang keras.
b. Tantangan atau rintangan bagi kalangan akademisi.
Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Untuk tujuan itu,
sampai dimana kesiapan kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi di Indonesia?
Mengingat kalangan akademisi adalah ujung tombak dalam mempersiapkan atau menghasilkan
generasi-generasi penerus yang akan berhadapan langsung dengan IFRS dalam dunia kerjanya di
masa depan. Apakah akademisi Indonesia (seperti guru, dosen dan guru besar akuntansi) sudah
siap mengganti kurikulum, buku literature, silabus dan bahan/alat ajar akuntansi lainnya?
Mengubah kurikulum akuntansi bukanlah pekerjaan mudah, menyangkut banyak aspek.
31

32. Michael Cangemi (President dan CEO dari FEI) dalam tulisannya di “March issue“
mengatakan: “This means that all of the GAAP books you own, everything you learned in
college and in your entire career will change“, semua buku mengenai GAAP yang anda miliki
beserta segala sesuatu yang anda pelajari di sekolah dan career akan berubah. “Major accounting
schools – the Universities of Texas, Illinois and Wisconsin – will teach IFRS”, kata Larry
Rittenberg, Ph.D., Ernst & Young professor, University of Wisconsin. Hampir semua universitas
yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di semua negara bagian amerika serikat telah
memiliki kelas khusus IFRS, katanya, seperti di lansir oleh Financial Executive Online.
32

33. BAB 3
PENUTUP
KESIMPULAN
Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena
melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan
beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini
dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.
Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di amerika karena profesi
akuntansi di USA sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh
berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi.
Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu
tahap awal pembentukan (1930-1936). Periode setelah perang dunia (1946-1959), dan periode
modern (1959 sampai sekarang).
Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga
kini. Pengembangan standar akuntansi ini dilakuksn secara terus-menerus, pada tahun 1973
terbentuk Panitia Penghimpun Bahan–bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada
tahun 1974 di bentuk KOMITE PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA (KOMITE PAI) yang
bertugas menyusun standar keuangan.
Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia
menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan 33ocal.
Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK
merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi
penuh kepada IFRS.
33

34. DAFTAR PUSTAKA
Harahap, S. S. 2007. Teori Akuntansi. Grafindo Persada, Jakarta.
Ghozali, I. , Chariri, A. 2003. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro,
Semarang.
http://sury88.blogspot.com/2012/12/perkembangan-struktur-kelembagaan.html. Diakses
pada 20 September 2013.
http://resum-kuliah.blogspot.com/2011/04/sejarah-kelembagaan-conseptual.html.
Diakses pada 20 September 2013.
http://fathir32.wordpress.com/2011/04/01/konvergensi-standar-akuntansi-di-indonesiake-ifrs/. Diakses pada 20 September 2013.
http://edhane.wordpress.com/2010/04/01/sejarah-sak/.
http://mazda4education.wordpress.com/2013/05/10/jurmal-adopsi-ifrs-ke-psak/
34