Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Sarana dan PrasaranaFika Megawati
PPT Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Sarana dan Prasarana oleh Fika Megawati, PAI 3F, IAIN Surakarta. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan terhadap benda-benda pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Dalam pengelolaan sarana dan prasaran pendidikan, terkadang akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Oleh karena itu,saya mengangkat masalah ini untuk dijadikan bahan diskusi, dengan harapan akan menemukan solusi atas hambatan-hambatan tersebut. Sehingga pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik, yang akan berdampak pada tercapainya tujuan lembaga pendidikan, khususnya proses kegiatan belajar mengajar. Sebab sarana dan prsarana merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar.
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TUGAS MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
Disampaikan pada Launching Siransija ASN Berbasis Revolusi Mental
Gorontalo, 31 September 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
4. Materi
• Apa Itu Administrasi Pembangunan?
• Siklus Manajemen Pembangunan
• Planning
• Budgetting
• Implementation
– Praktek Korupsi di Indonesia
• Monitoring dan Evaluasi
• RPJMN dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Aparatur Sipil Negara (ASN)
4dadang-solihin.blogspot.com
5. Apa Itu Administrasi Pembangunan?
• Pembangunan nasional sebuah negara
memunculkan kebutuhan dan tuntutan
tertentu yang memerlukan kemampuan
administrasi yang khusus pula.
• Jenis administrasi atau manajemen ini yang
diterapkan untuk negara-negara
berkembang disebut sebagai Administrasi
Pembangunan atau Manajemen
Pembangunan.
• Secara umum, Administrasi
Pembangunan merupakan bagian integral
dari pembangunan masyarakat dan sangat
dipengaruhi oleh karakteristik politik,
ekonomi dan budaya masyarakat secara
keseluruhan.
dadang-solihin.blogspot.com 5
8. UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
8dadang-solihin.blogspot.com
9. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
9dadang-solihin.blogspot.com
10. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
10dadang-solihin.blogspot.com
11. NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
11dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
14. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
14dadang-solihin.blogspot.com
17. UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
17dadang-solihin.blogspot.com
1/2
18. UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 18
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
19. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 19
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual
20. Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
20dadang-solihin.blogspot.com
21. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 21
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan
Konseptual
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual
22. (R)APBN Prakiraan
Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan
Maju
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline
2012 2013 2014
2011
APBN
2011
T0
RAPBN
2012
T+1
Prakiraan
Maju
2013
T+2
Prakiraan
Maju
2014
T+3
REALISASI
2011
T-1
APBN
2012
T0
RAPBN
2013
T+1
Prakiraan
Maju
2014
T+2
Prakiraan
Maju
2015
T+3
TA 2011 dan
KPJM 2012 - 2014
TA 2012 dan
KPJM 2013 - 2015
Rolling
Budget
22
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
dadang-solihin.blogspot.com
23. Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
23dadang-solihin.blogspot.com
26. Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi
(Teori Implementasi Edward III)
1. Komunikasi
– Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan.
– Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 2. Sumber Daya
– Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
– Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
– Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja.
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. 2. Disposisi
– Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki
oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
– Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan.
– Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. 2. Struktur Birokrasi
– Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan.
– Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP).
– SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak.
– Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
– Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.
dadang-solihin.blogspot.com 29
31. Korupsi sebagai Kejahatan
Persepsi
• Korupsi sbg kebiasaan (ini yg
selama ini terjadi, sehingga
merusak moral bangsa)
• Korupsi sbg mismanagement
(ini yg di masa lalu dianuti,
sehingga negara dirugikan)
• Korupsi sbg kejahatan (ini yg
harus kita kembangkan)
Kapan Kejahatan (Crime)
Korupsi Terjadi ?
Manakala bertemunya unsur-
unsur:
• Niat untuk melakukan (desire
to act)
• Kemampuan untuk melakukan
(ability to act)
• Peluang / kesempatan
(opportunity)
• Target yang cocok (suitable
target)
dadang-solihin.blogspot.com 31
catatan :
penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.
32. Kendala Pengungkapan TPK
• Kejahatan yang terorganisir, dalam
beberapa kasus melibatkan
pejabat/aparat.
• Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat
langsung dalam aksi kejahatan.
• Rantai kejahatan yang panjang dapat
mengakibatkan putusnya rantai alat bukti.
• Locus delicti bersifat lintas batas negara.
• Alat/sarana kejahatan semakin canggih.
• Hukum seringkali tertinggal dari
kejahatan.
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Proses Pencucian Uang
1. Placement
– Penempatan hasil kejahatan ke
dalam sistem keuangan
2. Layering
– Memindahkan atau mengubah
bentuk dana melalui transaksi
keuangan yang kompleks dalam
rangka mempersulit pelacakan
(audit trail) asal usul dana
3. Integration
– Mengembalikan dana yang telah
tampak sah kepada pemiliknya
sehingga dapat digunakan
dengan aman
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Modus Pencucian Uang
1. Smurfing
– Memecah-mecah transaksi dari
sejumlah besar uang menjadi
kecil-kecil
2. Structuring
– Melakukan transaksi dari yang
semula berjumlah kecil makin
lama semakin besar di bawah
batas minimum pelaporan.
3. U-turn
– Memutar balikkan transaksi untuk
kemudian dikembalikan ke
rekening asalnya.
dadang-solihin.blogspot.com 34
A
90
A
200
A
500
A
1000
A
5000
A
1000
80
70 40
85
99
95
9585
65
90
100
B
1000
A
570
80
90
90
80
80
50
95
5
35. Paradigma Baru Memberantas Kejahatan
• Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE
BLOOD” kejahatan.
• “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.
• Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat
menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat.
• Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya
terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk
digunakan.
• Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana
pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan
hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”).
• Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas
harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).
dadang-solihin.blogspot.com 35
37. Monev?
+ 30 Laws
and Regulations
regarding M&E
Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.
38dadang-solihin.blogspot.com
39. Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)
39dadang-solihin.blogspot.com
40. 40
Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
dadang-solihin.blogspot.com
42. Gambaran Sistem M&E
www.dadangsolihin.com 42
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang
mengamanatkan agar sektor (K/L) dan
daerah menyusun laporan evaluasi kinerja
pembangunan
Kemdagri
LAN
Menpan
Kemkeu
Bappenas
Setneg
K/L terkait
Tidak adanya implikasi/dampak dari
pelaksanaan kegiatan evaluasi
Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
Evaluasi top-down
Evaluasi fragmentasi 1 waktu
Evaluasi pasif
Kurangnya penghargaan terhadap hasil
evaluasi
Satu laporan dapat diakses oleh seluruh
institusi (K/L) dan daerah
Evaluasi dapat dilakukan secara
komprehensif
Sistem evaluasi yang baru diharapkan
mewujudkan integrasi dan saling
keterkaitan yang bersinergi dan
mempengaruhi antara hasil evaluasi yang
satu dengan yang lainnya
Lebih efisien dan biaya rendah
Memperkenalkan evaluasi yang
terintegrasi, sistem top-down dan bottom-
up
Evaluasi yang kontinu untuk proses
pembelajaran institusi
Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari
hasil evaluasi
Adanya komunitas evaluator
44. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 44
Diacu Diperhatikan
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra KL
Renja ‐
KL
RAPBN
RKA‐KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja ‐
SKPD
RAPBD
RKA ‐
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
Bahan
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
45. RPJMN 2015-2019
dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 45
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
46. Kerangka Penyusunan RPJMN
dadang-solihin.blogspot.com 46
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015‐2019
Rancangan
RPJMN
2015‐2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015‐2019
Visi – Misi
Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Arahan
RPJPN 2005‐2025
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015‐2019
(background studies)
Evaluasi
RPJMN 2010‐2014
Aspirasi
Masyarakat
47. RPJMN :
Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih Ke Dalam
Berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 47
RPJMN 2015‐2019 :
1. Prioritas Nasional
2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional
3. Dukungan Mekanisme Implementasi :
‐ Kerangka Regulasi
‐ Kerangka Kelembagaan
‐ Kerangka Pendanaan
4. Pembangunan Bidang‐bidang
5. Pembangunan Wilayah
Visi – Misi
Presiden
terpilih
Arahan
RPJPN 2005‐2025
48. Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 48
Background
Studies
Background
Studies
SDASDMIPTEK *Sumber UU 17/2007 tentang
RPJPN Tahun 2005-2025
Evaluasi
RPJMN 2
MASUKAN
STAKEHOLDERS
1. Sosial Budaya
dan Kehidupan
Beragama
2. Ekonomi
3. Iptek
4. Sarana dan
Prasarana
5. Politik
6. Hankam
7. Hukum dan
Aparatur
8. Wilayah dan
Tata Ruang
9. SDA dan LH
9 Bidang:
PEMBANGUNAN
BERDAYA SAING,
INKLUSIF,
BERKELANJUTAN &
BERKEADILAN
Pengarusutamaan
Tantangan &
Kendala
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
49. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
dadang-solihin.blogspot.com 49
Aspek Ekonomi
1. Struktur Ekonomi
2. Pola Konsumsi dan
Produksi
3. Ketahanan Pangan
4. Ketahanan Energi
5. Infrastruktur/
Konektivitas
Aspek Sosial
1. Pemerataan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Keamanan
5. Perumahan
6. Kependudukan
Aspek Lingkungan
1. Atmosfir
2. Tanah
3. Pesisir dan Laut
4. Air Bersih
5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan
1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas
Kelembagaan dan
Aparatur
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-2015
Development Agenda
Tata Kelola dan
Pemberantasan
Korupsi
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan
Kelemahan 1: aspek lingkungan
belum berkembang seperti pilar
sosial dan ekonomi ukuran dan
indikatorKelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke
dalam pilar ekonomi dan sosial
Ekonomi Hijau
50. Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
50
52. Tantangan Sektor Publik ke Depan
• Peran negara yang semakin kecil
• Masalah pembangunan yang lebih komplek
• Keterbatasan sumber daya
• Meningkatnya biaya pemerintahan
• Masyarakat yang lebih kritis dan resistensi budaya perubahan
• Meningkatnya harapan masyarakat
• Pemerintahan tanpa batas (globalisasi)
• Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar
• Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Apa yang kita butuhkan? Peningkatan Kapasitas :
• Level individu (setiap kita)
• Level organisasi
• Level system
dadang-solihin.blogspot.com 52
54. Theory of Change
dadang-solihin.blogspot.com 54
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACTPROSES
Birokrasi yg
efektif dan
efisien
Birokrasi yg
efektif dan
efisien
ASN yg
kompeten dan
kompetitif
ASN yg
kompeten dan
kompetitif
6 M6 M
Thinking
Ahead,
Again,
Across
Thinking
Ahead,
Again,
Across
Pemerintahan
yg terbuka dan
berbasis IT
Pemerintahan
yg terbuka dan
berbasis IT
Pemerintahan
yg melayani dan
partisipatif
Pemerintahan
yg melayani dan
partisipatif
Pemerintahan yg:
• Bebas KKN
• Akuntabel dan
Kapable
• Melayani
Pemerintahan yg:
• Bebas KKN
• Akuntabel dan
Kapable
• Melayani
56. Merubah DNA Birokrasi melalui Lelang Jabatan
dadang-solihin.blogspot.com 56
• Dilayani
• Orientasi Proses
• Menunggu
• Inkompeten
• Rumit
• Koruptif
• Melayani
• Orientasi Outcome
• Menjemput
• Kompeten
• Sederhana
• Bersih dari KKN
2013
2018
2025
Closed Career
System
Open Career
System
Open System
Reformasi Birokrasi
57. Transformasi ASN
dadang-solihin.blogspot.com 57
• Pola pikir ruled
based
• Dynamics Governance:
Thinking Ahead, Again,
Across
2013
2018
2025
Administrasi
Kepegawaian
Manajemen
SDM
Pengembangan
Potensi Human
Capital
Reformasi Birokrasi
• Performanced
based bureaucracy