materi dasar manajemen proyek dimana mempunyai tujuan untuk menggabungkan antara public need assessment dan analisa kebijakan publik

1. PUBLIC NEED AND ANALYS
POLICY
BY
Dr. Febriana Muryanto, S.Pd., M.Sc

2. WHY SHOULD I CARE ABOUT PUBLIC
NEED ASSESSMENT
• You must make decisions
• Needs assessments can help improve the
quality of those decisions—thus leading to
improvements in performance and the
accomplishment of desired results

3. NEED ASSESMENT ??
• Development Needs Assessment (DNA) adalah
suatu metodologi yang didasari oleh
perspektif pembangunan. DNA memandang
rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai wahana
menciptakan suatu lingkungan yang
memungkinkan peluasan pilihan-pilihan hidup
yang komprehensif, dan bukan terbatas pada
aspek ekonomi saja.

4. NEED ASSESMENT IS?
• A needs assessment is a process for
determining the needs, or "gaps," between a
current and desired outcome.
• Ini adalah bagian dari perencanaan strategis-
pada dasarnya, penilaian kebutuhan
membantu Anda menentukan bagaimana
Anda akan mencapai tujuan strategis Anda.
Kebutuhan adalah peluang untuk perbaikan
dalam proses atau sistem tertentu.

5. FIGURE TO NEED ASSESSMENT

6. POLICY ANALISYS
• Analisa kebijakan merupakan suatu teknik
mengevaluasi kebijakan
• Analisa kebijakan dapat mengungkap apa yang
ada di balik keluarnya suatu kebijakan publik
• Yang pertama untuk melakukan analisa
kebijakan publik diperlukan perangkat teori
atau teori yang kuat, sehingga asumsi yang
dibangun bisa kuat

7. Actor analisys policy determination
Logika deduktif
ANALISIS KEBIJAKAN
PUBLIK
EMPIRICAL WORLD
(komplek, tdak teratur,
khusus, terikat nilai,
kontektual)
CONCEPTUAL
THEORETICAL WOLRD
(sistematic, teratur,
umum, bebas nilai, teks)
Logika Induktif
BEST PRACTICES
Suatu pengalaman dan cara yang dianggap paling efektif dan efisien untuk
menyelesaikan tugas dan masalah

8. • Logika deduktif dan induktif ini harus
diguanakan secara simultan bukan parsial
• Bukan hanya teori saja tetapi juga data untuk
analisis agar pisau analisis kuat dan tajam
measurable tetapi juga akuntable
• Jika logika tersebut tidak didukung dengan
kuatnya perangkat teoritik maka asumsi yang
dihasilkan akan bersifat fatal

9. 3 level kebijakan publik
•Evidence based policy
(terendah)
•Research base policy
(menengah)
•Science based policy (high)

10. • dalam melakukan analisa kebijakan publik
bukan hanya measurable tetapi juga quantify
Sehingga bukan hanya metode kualitatif tetapi
juga kuantitaif

11. Larangan
• Ilmuan sosial tak lebih hanya melakukan studi
pesanan untuk memoles citra kebijakan dan
diarahkan untuk menciptakan proyek baru
(Sudjatmoko)

12. ALUR ANALISA KEBIJAKAN

13. • Banyak pakar yang telah mengemukakan
pandangan mengenai proses dan/atau model-
model dalam analisis kebijakan. Salah satunya
adalah Patton and Sawicki dalam bukunya
yang berjudul Basic Methods of Policy Analysis
and Planning (Prentice-Hall, New Jersey), yang
membagi analisis kebijakan menjadi 6 (enam)
langkah sebagai berikut:

14. 6 langkah analisis kebijakan by Patton
and Sawicki
1. Menentukan atau mendefinisikan masalah
kebijakan dengan cara menganalisis data dan
informasi yang relevan dengan masalah
tersebut (Defining the problem by analyzing
the data and the information gathered)

15. 2. Mengidentifikasikan atau mengembangkan
kriteria-kriteria untuk pemecahan masalah.
Dalam hal ini, seorang pengambil kebijakan
harus memperhatikan faktor-faktor terkait
sebelum memutuskan sesuatu (Identifying the
decision criteria that will be important in solving
the problem. The decision maker must
determine the relevant factors to take into
account when making the decision).

16. 3. Membuat daftar alternatif yang akan dipilih
sebagai kebijakan terbaik dalam menyelesaikan
masalah kebijakan (A brief list of the possible
alternatives must be generated; these could
succeed to resolve the problem).

17. 4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap
setiap kriteria yang dikembangkan, dengan
memberikan bobot terhadap setiap kriteria (A
critical analyses and evaluation of each criterion
is brought through. For example strength and
weakness tables of each alternative are drawn
and used for comparative basis. The decision
maker then weights the previously identified
criteria in order to give the alternative policies a
correct priority in the decision)

18. 5. Melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,
untuk kemudian memilih alternatif terbaik
sebagai kebijakan terpilih (The decision maker
evaluates each alternative against the criteria
and selects the preferred alternative)

19. 6. Menjalankan kebijakan yang telah dipilih (The
policy is brought through).

20. Dampak Kebijakan
• Progresif
• Regresif
Livelihood
Human capital
Natural capital
Social capital
Financial capital
Insfrastruktur capital