1. NASKAH
KEBIJAKAN SOSIAL

3. PENELITIAN KEBIJAKAN
Ann Majchrzak (1984) mendefinisikan penelitian
kebijakan sebagai proses penyelenggaraan
penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis
terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat
fundamental secara teratur untuk membantu
pengambil kebijakan memecahkan dengan jalan
menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada
tindakan atau tingkah laku pragmatik

4. ANALYSIS OF POLICY
Penelitian tentang isi kebijakan
ANALYSIS FOR POLICY
Analisis untuk merumuskan kebijakan
Penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari Analisis untuk mempersiapkan rumusan dari
sisi muatan atau isinya
suatu kebijakan tertentu
Penelitian tentang implementasi
kebijakan Penelitian tentang bagaimana
Analisis untuk memprediksi dampak
kebijakan Berkenaan dengan kemungkinan
suatu kebijakan diterapkan
capaian dari kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan
Analisis untuk memperbaiki isi
kebijakan Merupakan evaluasi kebijakan yang
Berkenaan dengan pencapaian dari suatu
kebijakan dibandingkan dengan target atau
rencana pencapaian yang diharapkan
tujuannya adalah memberikan perbaikan
muatan kebijakan
Penelitian tentang lingkungan
kebijakan Berkenaan dengan pengaruh
Analisis untuk memperbaiki
implementasi kebijakan Mengacu kepada
lingkungan kebijakan terhadap perumusan
suatu kebijakan, implementasi dan kinerja
suatu kebijakan
nasihat tentang bagaimana suatu kebijakan
publik dilaksanakan
Penelitian tentang proses kebijakan
Analisis untuk memperbaiki proses
Berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan kebijakan Mencakup analisis untuk perbaikan
berproses secara kelembagaan
isi, implementasi, ditambah lingkungan
kebijakan

5. KEGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN
•
•
•
•
•
ADVOKASI KEBIJAKAN
INFORMASI UNTUK KEBIJAKAN
ANALISIS PENENTUAN KEBIJAKAN
ANALISIS ISI KEBIJAKAN
MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN

6. ‘Model Gamping’
Dampak dari penelitian kebijakan sosial (John Hills, 2007)
Temuan
penelitian
Media
Pembuat
kebijakan
Pressure
groups
Kebijakan!
Kebijakan !
Mahasiswa
Opini
publik
Partai
politik
Kebijakan!
Komunitas
akademik
Pembuat kebijakan
‘Model Rakyat’
pembuat kebijakan

7. Naskah Kebijakan / Policy Paper
Merupakan alat komunikasi dan pembuatan keputusan
yang bersifat terapan, berorientasi pada masalah
(problem-oriented), dan membela nilai (value-driven).
Ditujukan untuk memberikan argumen komprehensif dan
persuasif yang menjustifikasi rekomendasi-rekomendasi
atau opsi-opsi tindakan pada naskah kebijakan yang
dibuat.
(Edi Suharto, 2010: 91)

8. PERBEDAAN
PENELITIAN KEBIJAKAN
(POLICY STUDY)
RINGKASAN KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)
MEMO KEBIJAKAN
(POLICY MEMO)
Audien /
Sasaran
Spesialis Kebijakan
Pembuat keputusan
Beragam
stakeholder
Fokus
Value-driven:
Rekomendasi umum
dan analisis isu-isu
kebijakan
Audience-driven:
Pesan kebijakan
khusus untuk
stakeholder
Audience-driven:
Pesan kebijakan
untuk stakeholder
kunci
Konteks Isu Diseminasi dan debat Digunakan untuk
mengenai hasil-hasil tujuan advokasi dan
penelitian kebijakan lobi
Digunakan untuk
tujuan advokasi
dan lobi
Metodologi Dapat memuat
penelitian primer
Jarang memuat
penelitian primer
Jarang memuat
penelitian primer
Bahasa
Sangat
akademis/teknis
Harus jelas
Harus jelas
Panjang
Maksimum 60
halaman
Antara 6-15 halaman
Maksimal 2
halaman

9. Elemen-elemen Struktural Naskah Kebijakan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Judul
Daftar Isi
Abstrak atau Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)
Pendahuluan
Deskripsi Masalah
Pilihan-pilihan Kebijakan
Kesimpulan dan Rekomendasi
Catatan Akhir
Apendik/Lampiran
Bibliography

10. Format Naskah Kebijakan
PENGANTAR/LATAR BELAKANG
Ringkas dan to the point. Bagian ini membingkai isu.
PERUMUSAN MASALAH
Bisa terletak di akhir pengantar. Secara tepat mengidentifikasi masalah yang akan
dipecahkan. Bisa dalam bentuk pertanyaan.
TUJUAN
Mengidentifikasi tujuan dari entitas yang mencoba memecahkan masalah.
Biasanya entitas adalah bangsa atau aliansi dan dapat juga aktor transnasional.
OPSI
Menghitung pilihan dan menyebutknnya secara ringkas. Umumnya tiga pilihan,
tetapi tidak harus terpaku pada bilangan tersebut.
ANALISIS OPSI
Bagaimana masing-masing opsi mencapai tujuan yang disebutkan diatas dan
bagaimana biaya dikaitkan dengan masing-masing opsi tersebut. Pertimbangkan
positif dan negatifnya.
REKOMENDASI
MEMILIH OPSI TERBAIK & MERANGKUM. Lakukan pengecekan realitas.

12. POLICY BRIEF
The policy brief is a document which outlines the rationale
for choosing a particular policy alternative or course of
action in a current policy debate.
The purpose of the policy brief is to convince the target
audience of the urgency of the current problem and the
need to adopt the preferred alternative or course of action
outlined and therefore, serve as an impetus for action

13. Policy brief adalah dokumen pendek yang
menyampaikan temuan dan rekomendasi suatu
proyek penelitian kepada pembaca biasa.
Policy brief sering direkomendasikan sebagai
instrumen penting untuk mengkomunikasikan
temuan penelitian kepada pembuat kebijakan
(Young and Quinn, 2007).

14. Merupakan alat komunikasi tertulis yang paling
efektif dan paling umum digunakan dalam
kampanye kebijakan, meskipun demikian
merupakan alat kebijakan yang paling sulit
untuk ditulis

17. Kerangka RAPID* dalam menjembatani penelitian
dan kebijakan
* Kelompok Penelitian dan Kebijakan Pembangunan ODI (ODI’s Research and Policy in Development Group)

18. Bahan Utama Policy Brief yang efektif

19. Kunci Policy Brief yang efektif

20. Syarat Policy Brief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fokus
Profesional, tidak akademis
Berbasis bukti
Ada batasan
Ringkas
Bisa dipahami
Bisa diakses
Promosional
Praktis & feasibel

21. Elemen Struktur Policy Brief
•
•
•
•
•
•
•
Judul naskah
Ringkasan eksekutif/Executive summary
Konteks dan pentingnya masalah
Kritik terhadap opsi-opsi kebijakan
Rekomendasi kebijakan
Apendiks
Sumber yang direkomendasikan

27. www.smeru.or.id

28. Overseas Development Institute – www.odi.org.uk

29. Rujukan
Jones, Nicola & Walsh, Cora (2008) ‘Policy briefs as a communication tool for development research’
dalam Background Note, London: ODI (Overseas Development Institute), May 2008
Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik – Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.
Bandung: Alfabeta.
.

30. Tugas INDIVIDU : Kunjungan
• Sebagai ganti pertemuan tanggal 23 Desember 2013
• Melakukan kunjungan ke lembaga/panti tempat PPS
• Melihat bagaimana peran serta dan keterlibatan lembaga
tersebut sebagai stakeholder kebijakan dalam:
a. Perencanaan
b. Agenda Setting
c. Formulasi Kebijakan
d. Implementasi Kebijakan
e. Evaluasi Kebijakan
• Tambahkan saran dari Anda terhadap lembaga tersebut agar
optimal dalam partisipasi dalam kebijakan
• Dikumpulkan pada hari Senin (30 Desember 2013). Tidak ada
toleransi keterlambatan.

31. Tugas KELOMPOK : Naskah Kebijakan
• Kelompok Anda merupakan LSM/lembaga sosial yang menjadi
stakeholder sekunder/primer dari suatu kebijakan yang ada.
Ada masalah sosial tertentu di daerah/lingkungan sosial Anda
yang menuntut upaya perubahan segera. Anda menyusun
naskah kebijakan (policy paper) dalam bentuk ringkasan
kebijakan (policy brief) sebanyak 6 – 9 halaman (tidak termasuk
halaman cover dan referensi, font 12, spasi 1,5), ditujukan
kepada para stakeholder, termasuk stakeholder kunci
(pimpinan instansi/kepala daerah dst) yang berisikan: Judul,
Abstrak atau Ringkasan Eksekutif (Executive Summary), Pendahuluan,
Deskripsi Masalah, Pilihan-pilihan Kebijakan, Kesimpulan dan
Rekomendasi, Catatan Akhir, Apendik/Lampiran (jika ada),
Bibliography
• Dikumpulkan pada hari UAS (Jumat, 3 Januari 2014). Tidak ada
toleransi keterlambatan.