SlideShare a Scribd company logo
TAHAPAN PEMBUATAN 
KEBIJAKAN 
Oleh : 
Agung Aldino Herman 
0810842039 
Administrasi Negara
Sistematika Penulisan 
1. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan 
2. Pengertian siklus 
3. Tahapan-tahapan Dalam Proses Pembuatan 
Kebijakan Sebagai Suatu Siklus 
4. Manfaat Siklus Kebijakan 
5. Kesimpulan
Pengertian Kebijakan dan Analisis 
Kebijakan 
• Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan 
keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, 
yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk 
menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. 
• Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual 
dan praktis yang ditujukan menciptkan, menerapkan, 
secara kritis menilai dan mengkomunikasikan 
subtansi kebijakan.
Pengertian Siklus 
• Siklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan 
dengan tahapan tahapannya sehingga berulang 
kembali dan menghasilkan sesuatu.
Tahapan-Tahapan Dalam Proses Pembuatan 
Kebijakan Sebagai Suatu Siklus 
• Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan 
berbagai aktivitas yang kompleks. 
• Para ahli kemudian mengembangkan sejumlah 
kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy 
process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus 
kebijakan (policy cycles) 
• Menurut Dye proses kebijakan sebagai suatu siklus 
meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, 
perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, 
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
• Menurut Anderson, proses kebijakan terdiri atas lima 
tahapan yaitu agenda kebijakan, perumusan 
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan 
dan evaluasi kebijakan. 
• Menurut W.N. Dunn, proses kebijakan terdiri dari 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian 
kebijakan
• Setiap tahapan merupakan aktivitas yang terus 
berlangsung dan terjadi sepanjang waktu. 
• Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, 
dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan 
dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau 
tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak 
linear.
• Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu pendekatan 
(approaches) yang sesuai. 
• Tahap formulasi, pendekatan yang banyak digunakan 
adalah normatif, valuatif, prediktif ataupun empirik. 
• Tahap implementasi banyak menggunakan 
pendekatan struktural, manajerial atau sosial. 
• Tahap review menggunakan pendekatan yang sama 
dengan tahap formulasi. 
• Pemilihan pendekatan sangat menentukan tingkat 
efektifitas dan keberhasilan suatu kebijakan.
Agenda Setting 
• Penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan 
diangkat dalam suatu agenda pemerintah. 
• Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan 
merupakan produk atau fungsi dari adanya 
perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan 
maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. 
• Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu 
agenda kebijakan.
Policy Formulation 
• Merupakan langkah awal dalam proses kebijakan 
secara keseluruhan. 
• Jika proses perumusan tidak dilakukan secara tepat 
dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan 
tidak akan mencapai tataran yang optimal 
• Pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah 
bebas nilai (value free) sehingga berbagai 
kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap 
proses pembuatan kebijakan.
Policy Implementation 
• Implementasi mengacu pada tindakan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
suatu keputusan. 
• Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan 
tersebut menjadi pola-pola operasional 
serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar 
atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan 
sebelumnya.
Policy Review 
• Policy review dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 
mencakup substansi, implementasi dan dampak. 
• Review kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses 
kebijakan. 
• Review kebijakan bisa meliputi tahap perumusan 
masalah-masalah kebijakan, program-program yang 
diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, 
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Manfaat siklus kebijakan 
• Menegaskan proses kebijakan melibatkan banyak 
institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri 
independen tanpa korelasi dengan pihak lain. 
• Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk 
membantu mempermudah kompleksitas kebijakan. 
• Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan 
secara sistimatis dan analitis.
• Memberikan gambaran yang komprehensif dan 
berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para 
pihak yang berkepentingan dengan kebijakan 
tersebut. 
• Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai 
efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat 
berdasarkan masing-masing tahapan itu.
Kesimpulan 
1. Proses penetapan kebijakan adalah proses yang siklis dan 
kontinu yang terdiri dari 3 tahap utama yaitu : policy 
formulation (perumusan kebijakan), policy implementation 
(penerapan kebijakan), dan policy review (evaluasi 
kebijakan). 
2. Tahap-tahap tersebut dalam siklus kebijakan saling 
berhubungan, tergantung, kompleks dan tidak linear yang 
disebut sebagai analisis kebijakan. 
3. Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu disertai dengan 
penerapan pendekatan (approaches) yang sesuai, sehingga 
dapat menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan suatu 
kebijakan.

More Related Content

What's hot

Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
Nuzulul Putri
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawan
Irika Widiasanti
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Asep Sufyan Tsauri
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
Heru Fernandez
 
Sistem pengawasan administrasi publik
Sistem pengawasan administrasi publikSistem pengawasan administrasi publik
Sistem pengawasan administrasi publik
sigantengkalem
 

What's hot (20)

3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Sistem pengawasan administrasi publik
Sistem pengawasan administrasi publikSistem pengawasan administrasi publik
Sistem pengawasan administrasi publik
 

Similar to TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN

Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
ahmadzihar
 

Similar to TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN (20)

Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Tugas framework,maman suparman_11150342_7_i_(msdm)[1]
Tugas framework,maman suparman_11150342_7_i_(msdm)[1]Tugas framework,maman suparman_11150342_7_i_(msdm)[1]
Tugas framework,maman suparman_11150342_7_i_(msdm)[1]
 
Tugas framework, nur azijah,11150115,7 i (msdm)
Tugas framework, nur azijah,11150115,7 i (msdm)Tugas framework, nur azijah,11150115,7 i (msdm)
Tugas framework, nur azijah,11150115,7 i (msdm)
 
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
 
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
 
Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt
Analisis Evaluasi Kebijakan.pptAnalisis Evaluasi Kebijakan.ppt
Analisis Evaluasi Kebijakan.ppt
 
Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
Tugas framework, ridwan,11150894,7 i (msdm)
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat DasarSistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RISistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
Sistem Monev Kinerja Pembangunan dan Analisa SWOT Setjen MPR-RI
 
Evaluasi
EvaluasiEvaluasi
Evaluasi
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
monitoring-dan-evaluasi.pptx
monitoring-dan-evaluasi.pptxmonitoring-dan-evaluasi.pptx
monitoring-dan-evaluasi.pptx
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptx
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
 
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
 

More from EDIS BLOG

Klimatologi hutan
Klimatologi hutanKlimatologi hutan
Klimatologi hutan
EDIS BLOG
 

More from EDIS BLOG (20)

DESKRIPSI PALAQUIUM ABOVATUM
DESKRIPSI PALAQUIUM ABOVATUMDESKRIPSI PALAQUIUM ABOVATUM
DESKRIPSI PALAQUIUM ABOVATUM
 
Efective Communication (Communication Skill)
Efective Communication (Communication Skill)Efective Communication (Communication Skill)
Efective Communication (Communication Skill)
 
Terjemahan bab 7 forest hidrologi Karakteristik Hutan
Terjemahan bab 7 forest hidrologi Karakteristik HutanTerjemahan bab 7 forest hidrologi Karakteristik Hutan
Terjemahan bab 7 forest hidrologi Karakteristik Hutan
 
FAMILY THEACEA
FAMILY THEACEAFAMILY THEACEA
FAMILY THEACEA
 
Makalah sosiologi hutan dan lingkungan
Makalah sosiologi hutan dan lingkunganMakalah sosiologi hutan dan lingkungan
Makalah sosiologi hutan dan lingkungan
 
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI KEHUTANAN PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI KEHUTANAN PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGILAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI KEHUTANAN PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI KEHUTANAN PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
 
LAPORAN PRAKTIKUM PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
LAPORAN PRAKTIKUM PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGILAPORAN PRAKTIKUM PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
LAPORAN PRAKTIKUM PENGENALAN ALAT-ALAT MIKROBIOLOGI
 
Ekonomi sumber daya hutan FHIL UHO 2014 Produksi, Proses Produksi, Dan Sumber...
Ekonomi sumber daya hutan FHIL UHO 2014 Produksi, Proses Produksi, Dan Sumber...Ekonomi sumber daya hutan FHIL UHO 2014 Produksi, Proses Produksi, Dan Sumber...
Ekonomi sumber daya hutan FHIL UHO 2014 Produksi, Proses Produksi, Dan Sumber...
 
Klimatologi hutan
Klimatologi hutanKlimatologi hutan
Klimatologi hutan
 
KELEMBAPAN UDARA
KELEMBAPAN UDARAKELEMBAPAN UDARA
KELEMBAPAN UDARA
 
RADIASI MATAHARI
RADIASI MATAHARIRADIASI MATAHARI
RADIASI MATAHARI
 
KELEMBAPAN UDARA
KELEMBAPAN UDARAKELEMBAPAN UDARA
KELEMBAPAN UDARA
 
HIDROLOGI HUTAN
HIDROLOGI HUTANHIDROLOGI HUTAN
HIDROLOGI HUTAN
 
PENGERTIAN LIMBAH
PENGERTIAN LIMBAHPENGERTIAN LIMBAH
PENGERTIAN LIMBAH
 
DIABETES MALITUS
DIABETES MALITUSDIABETES MALITUS
DIABETES MALITUS
 
EPIDEMILOGI
EPIDEMILOGIEPIDEMILOGI
EPIDEMILOGI
 
PENGANTAR EPIDEMILOGI
PENGANTAR EPIDEMILOGIPENGANTAR EPIDEMILOGI
PENGANTAR EPIDEMILOGI
 
BUKU AJAR MANAJEMEN HUTAN 2009
BUKU AJAR MANAJEMEN HUTAN 2009BUKU AJAR MANAJEMEN HUTAN 2009
BUKU AJAR MANAJEMEN HUTAN 2009
 
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKATPENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KESEHATAN MASYARAKAT
 
Tipe buah
Tipe buahTipe buah
Tipe buah
 

Recently uploaded

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 

Recently uploaded (20)

Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaiKonflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptxBUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docxCONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 

TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN

  • 1. TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN Oleh : Agung Aldino Herman 0810842039 Administrasi Negara
  • 2. Sistematika Penulisan 1. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan 2. Pengertian siklus 3. Tahapan-tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Sebagai Suatu Siklus 4. Manfaat Siklus Kebijakan 5. Kesimpulan
  • 3. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan • Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. • Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan menciptkan, menerapkan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan subtansi kebijakan.
  • 4. Pengertian Siklus • Siklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu.
  • 5. Tahapan-Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Sebagai Suatu Siklus • Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. • Para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles) • Menurut Dye proses kebijakan sebagai suatu siklus meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
  • 6. • Menurut Anderson, proses kebijakan terdiri atas lima tahapan yaitu agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. • Menurut W.N. Dunn, proses kebijakan terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan
  • 7. • Setiap tahapan merupakan aktivitas yang terus berlangsung dan terjadi sepanjang waktu. • Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.
  • 8. • Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu pendekatan (approaches) yang sesuai. • Tahap formulasi, pendekatan yang banyak digunakan adalah normatif, valuatif, prediktif ataupun empirik. • Tahap implementasi banyak menggunakan pendekatan struktural, manajerial atau sosial. • Tahap review menggunakan pendekatan yang sama dengan tahap formulasi. • Pemilihan pendekatan sangat menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan suatu kebijakan.
  • 9.
  • 10. Agenda Setting • Penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. • Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. • Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
  • 11. Policy Formulation • Merupakan langkah awal dalam proses kebijakan secara keseluruhan. • Jika proses perumusan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tataran yang optimal • Pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan.
  • 12. Policy Implementation • Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. • Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.
  • 13. Policy Review • Policy review dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. • Review kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. • Review kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
  • 14. Manfaat siklus kebijakan • Menegaskan proses kebijakan melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain. • Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan. • Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan secara sistimatis dan analitis.
  • 15. • Memberikan gambaran yang komprehensif dan berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. • Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu.
  • 16. Kesimpulan 1. Proses penetapan kebijakan adalah proses yang siklis dan kontinu yang terdiri dari 3 tahap utama yaitu : policy formulation (perumusan kebijakan), policy implementation (penerapan kebijakan), dan policy review (evaluasi kebijakan). 2. Tahap-tahap tersebut dalam siklus kebijakan saling berhubungan, tergantung, kompleks dan tidak linear yang disebut sebagai analisis kebijakan. 3. Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu disertai dengan penerapan pendekatan (approaches) yang sesuai, sehingga dapat menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan suatu kebijakan.