Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm

11,226 views

Published on

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
639
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm

  1. 1. PENTINGNYA STRATEGIPENCAPAIAN STANDARPELAYANAN MINIMAL (SPM)DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAHOleh :Kepala Pusat Kinerja Otonomi DaerahLAN
  2. 2. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT CONCURRENT (Mutlak urusan Pusat) (31 Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)1. Pertahanan2. Keamanan PILIHAN/OPTIONAL WAJIB/OBLIGATORY (Sektor Unggulan) (Pelayanan Dasar) 8 Urusan Pilihan 26 Urusan Wajib3. Moneter Contoh: kesehatan,4. Yustisi (Peradilan Contoh: pertanian, pendidikan, lingkungan industri, perdagangan, dan Kejaksaan) pariwisata, kelautan dsb hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan5. Politik Luar Negeri6. Agama SPM (Standar Pelayanan Minimal)
  3. 3. POSISI SPM Standar Pelayanan Minimal (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar URUSAN WAJIB Permendagri No 6/2007 PELAYANAN DASAR
  4. 4. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan 1 oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 2 dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal faktor-faktor penentu serta karakteristik dari 3 jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud 4 prestasi kuantitatif dan kualitatif menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan
  5. 5. Daftar Peraturan terkait SPM UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan PP No. 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM PP No 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Surat Edaran Mendagri Nomor 1006/676/SJ Perihal Percepatan Penerapan SPM
  6. 6. hak masyarakat untuk landasan untuk menentukanmenerima suatu pelayanan perimbangan keuangan yangdasar dari Pemerintah lebih merata dan transparanDaerah akan terjamindengan mutu tertentu MANFAAT menentukan total anggaran yang penentuan dalam sistem diperlukan untuk manajemen penganggaran menyelenggarakan berbasis kinerja pelayanan dasar.
  7. 7. Percepatan Penerapan 13 SPM 2011 2008 SPM Bidang Perhubungan sedang dalam proses 2010• SPM Perumahan Rakyat• SPM Bidang Pemerintahan • SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Dalam Negeri 2009 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Daerah • SPM Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • SPM Bidang Keluarga Berencana dan• SPM bidang Keluarga Sejahtera Sosial SPM Terpadu Bagi • SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.• SPM bidang Saksi dan/atau Korban • SPM Bidang Ketenagakerjaan. kesehatan Tindak Pidana Orang • SPM Bidang Pekerjaan Umum. dan Penghapusan • SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Eksploitasi Seksual dan Kabupaten/Kota. Pada Anak Dan • SPM Bidang Kesenian Remaja di • SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
  8. 8. Prinsip PenyelenggaraanSPM  SPM diterapkan pada urusan pemerintahan “bersama” wajib daerah. Untuk urusan pemerintahan pilihan, daerah dapat mengembangkan standar kinerja  SPM ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah  SPM bersifat sederhana, kongkrit, mudah diukur, terjangkau, dinamis dan berkesinambungan  SPM memberikan informasi indikator kinerja dan nilai yang terukur secara kualitas dan kuantitas  SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk jenis pelayanan tertentu  SPM harus menjamin akses masyarakat pada pelayanan tertentu  SPM bersifat dinamis
  9. 9. Ruang lingkup SPM PENYUSUN (Psl. 2 (1)) DEPT/LPND Penyelenggaran Urusan Wajib & Pembinaan (Psl.14) Pilihan Monev (Psl. 15) SPMMasyarakat -Rencana PROVINSI Pencapaian SPM (Psl.9 (4)) PENERAPAN -Rencana (Psl. 2 (1)) Target Tahunan SPM Pembinaan (Psl.14) (Psl. 9 (5)) Monev (Psl. 15) KAB./KOTA
  10. 10. SPM DALAM PERENCANAAN SPM DALAM PENGANGGARAN • Pemerintah daerah menyusun Target• SPM digunakan sebagai input/bahan masukan Tahunan Pencapaian SPM ke dalam dalam menyusun RKP (PP No 20/2004 Pasal 4 (2) Kebijakan Umum APBD (KUA), prioritas• Pemerintah daerah menjadikan SPM yang disusun plafond anggaran (PPA) dan Rencana Kerja oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu acuan & anggaran SKPD (PP No.65/2005 Pasal 9(5), dalam menyusun perencanaan dan Permendagri No 79/2007 Pasal 7(2)) penganggaran penyelenggaraan pemerintah • Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA daerah (PP No 65/2005 Pasal 9 (2)) yang disepakati oleh kepala daerah dan• Pemerintah Daerah menyusun Rencana pimpinan DPRD wajib memuat target Pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan Rencana pencapaian dan penerapan SPM Strategi SKPD (PP No 65/2005 Pasal 9(4), (Permendagri No 79/2007 Pasal 11) Permendagri No 79/2007 Pasal 1(10)) • Penyusunan anggaran kegiatan yang• Pemerintah daerah menyusun target tahunan terkait dengan pencapaian SPM dilakukan pencapaian SPM ke dalam RKPD dan Rencana berdasarkan analisis kemampuan dan kerja SKPD (PP No 65/2005 Pasal 9(4), potensi daerah dengan mengacu kepada Permendagri No 79/2007 Pasal 1(10)) pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (PP No.65/2005 Pasal 10)
  11. 11. Strategi Pencapaian SPM • menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud. • menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian dimaksud. • Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD. • target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
  12. 12. Jumlah Satuan Kunjungan ibu hamil, Pendidikan, Pertolongan yang Jumlah dilakukan oleh tenaga Rombongan kesehatan bidan, Kesehatan Pendidikan Belajar, Ruang penangganan neonates Laboratorium dsb IPA bagi SMP dst Penyediaan Sarpras Sosial Sosial, SPM Penanggulangan Korban bencana,Pemberian sosial bagi LH Jumlah usaha dengan PMKS dan persyaratan Pemberdayaan administrative dan Kegiatan sosial teknis pencegahan pencemaran udara, air dan jumlah pengaduan Perumahan masyarakat terkait Jumlah rumah Rakyat pengrusakan lahan layak huni dan terjangkau
  13. 13. Penyusunan Strategi Pencapaian SPM 2. Identifikasi/analisa Kebutuhan SWOT 1. Deskripsi Kondisi 3. Penentuan TargetCapaian SPM saati ini Data 3 3 tahun Capaian/Gaps Analisis tahun kedepan terakhir 6. Monitoring & 4. Penyusunan Evaluasi Program dan Kegiatan 5. Kebutuhan Anggaran
  14. 14. Pengumpulan data (1) A. Data Dasar Bidang Sosial Indikator Data Tahun Sumber Keterang (1) Dasar (3) Data an (2) 2008 2009 2010 2011 (4) (5)Pelaksanaan Program/Kegiatan di Bidang ……
  15. 15. Pengumpulan data (2) B. Program/Kegiatan , Anggaran, Masalah dan Tantangan Tahun Keterangan (1) (2) (3) 2008 2009 2010 2011Program/K egiatan AnggaranMasalah,Kendala, danTantangan
  16. 16. Jadwal Pengumpulan Data Tanggal Peserta KegiatanSelasa Bappeda Pengumpulan data10 APRIL 2012 SKPD terkait Data-data yang harus dikumpulkan: Bagian Pemerintahan RPJMD Kab. Samosir12.00-13.00 Bagian Organisasi Renstra SKPD Terkait Bagian Hukum Struktur OPD/SKPD terkait dan SDM nya.13.00-15.30 Himpunan Perda/Keputusan Bupati terkait dengan pelaksanaan urusan wajib/SPM LPPD 2008-2011 LAKIP Kab. Samosir 2008-2011 Hasil Evaluasi EKPPD 2009-2011 Hasil Monev Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2008 s.d Tahun 2011 Anggaran SKPD terkait tahun 2008 s.d tahun 2011
  17. 17. Jadwal Pengumpulan Data Tanggal Peserta KegiatanRabu, 11 APRIL 2012 SKPD bidang Pengumpulan data di Dinas Dinas Pendidikan, LH dan Pendidikan, LH dan Perumahan09.00-12.00 Perumahan Rakyat Rakyat Diskusi/Wawancara13.00-15.30 SKPD bidang Kesehatan dan SKPD Pengumpulan data di Dinas bidang Sosial Kesehatan dan Sosial Diskusi/WawancaraKamis, 12 APRIL 2012 SKPD bidang Pengumpulan Data Lapangan09.00-12.00 Dinas Pendidikan, LH dan (lanjutan) Perumahan Rakyat, Kesehatan dan Sosial Perwakilan SKPD bidang Diskusi Perumusan Strategi09.00-15.30 Dinas Pendidikan, LH dan Penerapan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat, Kesehatan dan SosialJum’at, 13 APRIL 2012 Perwakilan tiap SKPD terkait Lanjutan Pengumpulan Data Lapangan dan Diskusi Permusan Startegi Penerapan Pencapaian SPM

×