Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
Similar to materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt (20)
More from Solin123
More from Solin123 (17)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
- 1. 1 BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA Bandung , 5 Agustus 2012 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA
- 2. MATERI PRESENTASI 2 I •DASAR HUKUM II •PENGERTIAN KINERJA III •PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA IV •PERJANJIAN KINERJA V •INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA VI •PELAPORAN KINERJA
- 3. I. DASAR HUKUM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
- 5. 5 1. UNDANG-UNDANG UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6. 6 2. PERATURAN PEMERINTAH PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga 1 2 PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4
- 7. UU 17/2003 Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9) LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L (Penjelasan Pasal 30 (2)) 7
- 8. UU 1/2004 & PP 8/2006 UU 1/2004 Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah PP 8/2006 Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan dengan Peraturan Presiden 8
- 9. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA II. PENGERTIAN KINERJA
- 10. PENGERTIAN KINERJA (1/3) PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur 10
- 11. PENGERTIAN KINERJA (2/3) Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 11
- 12. PENGERTIAN KINERJA (3/3) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 12
- 13. OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT GABUNGAN OUTPUT OUTCOME KEY PERFORMANCE SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM SATUAN KERJA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KL 13
- 14. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
- 15. 15 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 15
- 16. PENGEMBANGAN SAKIP SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. 16
- 17. 17 KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN RPJP RPJM RENSTRA KL RENJA KL RKA KL DIPA PERJANJIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA RKP LAPORAN KINERJA RAPBN APBN RINCIAN APBN LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA EVALUASI SAKIP REVIU LKJ REALISASI ANGGARAN 17
- 18. Rencana Strategis 1 2 Rencana Kinerja Tahunan 3 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 4 5 6 7 8 9 10 Perencanaan 11 12 13 Bidang Perekonomian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja dan Anggaran Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja Rencana Strategis Rencana Kinerja Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja 19
- 19. visi 1 2 Misi 6 7 8 9 10 Rencana Strategis Bidang Perekonomian Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dokumen Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja Alokasi dan Realisasi Anggaran 3 4 Tujuan Sasaran Program Kegiatan 4
- 20. PENGERTIAN SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. 21
- 21. HIERARKHI AKUNTABILITAS Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L Koordinator Entitas Akuntabilitas Kinerja wilayah mencatat data kinerja, mengolah data kinerja, melaporkan data kinerja 22
- 22. RUANG LINGKUP SAKIP Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Imbalan dan Sanksi atas Capaian Kinerja 23
- 23. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IV. PERJANJIAN KINERJA
- 24. PERJANJIAN KINERJA (1/3) Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja 25
- 25. DIPA Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja KL Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan Menggunakan indikator kinerja hasil program berdasarkan penjabaran TUPOKSI K/L Menggunakan indikator kinerja utama berdasarkan suatu peta strategis antar hasil program PIMPINAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN KL PERJANJIAN KINERJA (2/3) 26
- 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN. PERJANJIAN KINERJA (3/3) 27
- 27. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
- 28. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah ditetapkan. Specific Measurable Attainable Relevan Time Bound Trackable KRITERIA 29
- 29. PENGUKURAN KINERJA (1/2) SATUAN KERJA TARGET >< REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN UNIT ORGANISASI TARGET >< REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET >< REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL Realisasi kinerja program/ kegiatan s.d. tahun berjalan VS 30
- 30. Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN PENGUKURAN KINERJA (2/2) 31
- 31. PENGELOLAAN DATA KINERJA Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah. 32
- 32. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. PELAPORAN KINERJA
- 33. LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program 34
- 34. 35 JENIS LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA TRIWULANAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN
- 35. 1. Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja; a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b.realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d.pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun 2. Pencapaian sasaran memuat: 36
- 36. 1. Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); 2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; 3. Satuan Organisasi/Kerja dan Unit Pelaksana Teknis mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya. 37
- 37. 1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 3 4 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha 6 7 8 9 10 11 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA (HASIL RESTRUKTURISASI) PROGRAM GENERIK PROGRAM TEKNIS 38
- 38. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA 1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat 2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur organisasi unit eselon II Pusat 39
- 39. 40 LAPORAN KINERJA TRIWULANAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan LKj Satker LKj Eselon I LKj KL
- 40. 41 LAPORAN KINERJA TAHUNAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PAN MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat tgl 20 Januari TA berikutnya paling lambat tgl 8 Februari TA berikutnya paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir LKj Satker LKj Eselon I LKj KL
- 41. 42 LAPORAN KINERJA TAHUNAN MENEG PAN PRESIDEN MENKEU DPR/DPD paling lambat tgl 4 bulan setelah TA berakhir paling lambat tgl 6 bulan setelah TA berakhir LKPP Audited LKj PP LKPP Audited LKj PP LKj KL LKj PP
- 42. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Mencakup: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL 43
- 43. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN 44
- 44. LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER 45
- 45. LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI 46
- 46. LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L 47
- 47. 48 Kode Kegiatan Belanja Keluaran Ket Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan xxxxx Kegiatan A Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2 Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Satuan Kerja Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi : : : : : : : LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN …. Hasil Program:
- 48. REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL REVIU OLEH APIP KL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP MENTERI NEGARA PAN EVALUASI OLEH APIP SAKIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA KINERJA 49
- 49. IMBALAN & SANKSI BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK MELAKUKAN IMPLEMENTASI SAKIP IMBALAN DAN/ATAU PENGHARGAAN SANKSI 50
- 50. KETENTUAN PERALIHAN Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010 Pengaturan pentahapan implementasi: Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda 51
- 51. WASSALAM TERIMA KASIH 52 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal – Kementerian Agama karoortala@kemenag.go.id 2012 KEMENTERIAN AGAMA