SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
TATA CARA PENYUSUNAN RENJA K/L TA
2022 BERDASARKAN PERMEN PPN 1/2021
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
2
PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional
Mengatur mengenai Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L, Pokok Substansi RKP, dan
Penyusunan Daftar Proyek Prioritas sebagai bagian dari RKP
PP 40/2006 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Mengatur mengenai tata cara, timeline, koridor, dan substansi dalam penyusunan,
penelaahan, dan perubahan Renja K/L
01
02
03 PerMen PPN 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan
Renja K/L
Mengatur mengenai tata cara, timeline, koridor, dan substansi dalam penyusunan,
penelaahan, dan perubahan Renja K/L
DASAR HUKUM
3
ASPEK PENGUATAN PADA PERMEN PPN 1/2021
Aspek Muatan Renja K/L
Aspek Penyusunan Renja K/L
Aspek Sistem Informasi
Aspek Penelaahan Renja K/L
Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi Khusus)
Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
Penerapan Catatan TM Online
Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan RKA
Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
SUBSTANSI RENJA K/L
4
Program Lintas K/L, Program Lintas UKE I, Program Spesifik
*Koordinator Program Lintas
Kegiatan Lintas dan Kegiatan Spesifik
*Koordinator Kegiatan Lintas
Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output
Lokasi
Lokasi Administratif dan Lokasi Khusus (Referensi)
Lokasi dimana RO dihasilkan / Lokasi Penerima Manfaat
Input, Tahapan, Proses dalam Menghasilkan RO
RUANG LINGKUP MUATAN RENJA K/L
Program
Kegiatan
Output
Komponen
Program Infrastruktur Konektivitas
Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Datara (Jembatan)
RO Jembatan Trans Papua Merauke – Sorong
Lokasi
Lokasi Kabupaten Merauke
Lokasi Kabupaten Sorong
Pembebasan Lahan
Penatagunaan Tanah
Pembangunan Jembatan
CONTOH PENUANGAN MUATAN RENJA
K/L*
Program
Kegiatan
Output
Komponen
033 – KEMENTERIAN PUPR
*Muatan telah dimodifikasi sesuai dengan konsep muatan pada Permen PPN 1/2021
Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian
Internasional
Kegiatan Optimalisasi Diplomasi Hukum dan
Perjanjian Internasional
KRO Kerja sama
RO Kerja sama dan Kesepakatan Bidang Kewilayahan
Lokasi Lokasi Pusat
Pertemuan Tim Teknis Persiapan Perundingan
Perumusan Pendapat Hukum
Perundingan/Pertemuan
CONTOH PENUANGAN MUATAN RENJA
K/L*
Program
Kegiatan
Output
Komponen
011 – KEMENTERIAN LUAR NEGERI
*Muatan telah dimodifikasi sesuai dengan konsep muatan pada Permen PPN 1/2021
STRUKTUR RENJA K/L (KRISNA-RENJA)
Program
Kegiatan
Output & Sub-Output
Komponen
(Tahapan /input)
Program
(Non-Lintas & Lintas)
Kegiatan
(Non-Lintas & Lintas)
KRO & RO
Komponen
(Tahapan/Input)
SEBELUM RSPP SETELAH RSPP
Area Perubahan
(dituangkan dalam
SEB Pedoman RSPP)
STRUKTUR DATA RENJA K/L TA 2021
9
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
PROGRAM
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
KRO
RO
LOKASI RO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT
PROGRAM
KOMPONEN
INDIKATOR KRO
INDIKATOR RO
Tagging Prioritas /
Non Prioritas
UKE II -
Nawacita -
Janji Presiden -
Tematik -
Referensi Lokus -
PN, PP, KP, Pro-P -
TOR & RAB -
- Satuan
- Jenis Komponen, Indikator
Komponen, Inidkator Pengadaan
Barang dan Jasa, Kewenangan
Koordinator Program
Koordinator Kegiatan
LOKASI
Wilayah -
Target t, t+1, t+2., t+3, -
Alokasi t, t+1, t+2, t+3 –
Sumber pendanan -
STRUKTUR DATA RENJA K/L TA 2022
10
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
PROGRAM
OUTPUT PROGRAM
KEGIATAN
KRO
RO
LOKASI RO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT
PROGRAM
KOMPONEN
INDIKATOR KRO
INDIKATOR RO
Tagging Prioritas /
Non Prioritas
UKE II -
Nawacita -
Janji Presiden -
Tematik -
Referensi Lokus -
PN, PP, KP, Pro-P -
TOR & RAB -
- Satuan
- Pilihan Sumber pendanan (dapat
lebih dari 1 Sumber Pendanaan)
- Jenis Komponen, Indikator
Komponen, Indikator Pengadaan
Barang dan Jasa, Kewenangan
Koordinator Program
Koordinator Kegiatan
LOKASI
- Wilayah dan/atau Lokus (Jika ada)
- Target (t, t+1, t+2. t+3, t+4) Lokasi RO
- Target (t, t+1, t+2, t+3, t+4) dan
alokasi (t, t+1, t+2, t+3, t+4) per
komponen per Sumber Pendanaan
X
Koridor
Perubahan
TATA CARA
PENYUSUNAN RENJA K/L
11
Rangkaian Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L
T – 1 T
T – 2
Rancangan
RKP
Perpres
RKP
Rangkaian Rakorbangpus
dan Musrenbangnas
Renja K/L
SB Pagu
Anggaran
Rancangan Awal
Renja
Rancangan
Awal RKP
SB Pagu
Indikatif
Rancangan
Renja
Penyampaian
Rancangan Renja
Pembicaraan
Pendahuluan
dengan DPR
Pembahasan
dgn DPR
Alokasi
Anggaran
dan APBN
Oleh DPR
DIPA
Pemutakhiran
RKP
APBN-P
Closing
31 Des
Draft Rancangan
Awal RKP
Workshop
Internal
Tema, Sasaran, Arah
Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan Nasional
Sidang Kabinet
NOV DES APRIL OKT DES
JULI AGS
JUNI
MEI SEPT DES
MAR
FEB
JAN NOV MAR
Trilateral
Meeting 1
Bilateral Meeting (BM)
Trilateral
Meeting 2
Pemutakhiran
Rancangan Renja
JAN JUNI AGS
Perubahan Renja K/L
Trilateral Meeting
perubahan Renja K/L
Pembahasan Program
Lintas K/L
K/L Menyusun Rancangan Awal Renja K/L
Rumusan Program, Kegiatan, KRO RO, Lokasi dan
Komponen serta target dan Indikasi Pendanaan
▪ Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen Lama
(Lanjutan Renja Tahun Sebelumnya)
▪ KRO, RO, Lokasi, Komponen Baru
selanjutnya
dibahas pada
Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh K/L
(November T-2 s.d Februari T-1)
Bilateral Meeting
Online/Offline
K/L
KRISNA-RENJAKL
acuan / pedoman
Penyesuaian terhadap Rancangan
Awal Renja K/L berdasarkan Hasil BM
Input/Upload
Mempertimbangkan
• RPJMN
• Renstra K/L
• tema, sasarah, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan;
• Hasil evaluasi pencapaian kinerja Renja K/L tahun pelaksanaan
• Rencana capaian kinerja Renja K/L Tahun Perencanaan
Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh K/L
(November T-2 s.d Februari T-1)
K/L
Penyesuaian
Ranwal Renja
Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan
Indikator kinerja Program Lintas K/L antar K/L
Kejelasan Tata Cara Koordinasi, Pelaksanaan
dan Pengendalian Program Lintas K/L
Pembahasan diselenggarakan untuk memastikan:
menyelenggarakan Input/Upload
Koordinasi Pembahasan Program Lintas K/L Renja dapat
dilaksanakan sebagai bagian rangkaian pertemuan ranwal RKP
PJ Program Lintas
Pembahasan
Program Lintas K/L
KRISNA-RENJAKL
Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan
Indikator kinerja Program Lintas K/L antar K/L
Penyusunan Rancangan Renja oleh K/L (Mar T-1 s.d Apr T-1)
sebagai dasar penyusunan
rancangan Renja K/L
Rancangan Awal RKP
SB Pagu Indikatif
Disampaikan
K/L
Menyusun
Rancangan Renja K/L
untuk dibahas dalam TM 1
Penyampaian
• Submit melalui KRISNA
• KL menyampaikan Surat Pemberitahuan
telah menyampaikan Rancangan Renja K/L
Disampaikan
Mempertimbangkan
• Renstra K/L
• Rancangan awal RKP
• SBPI
• Peraturan perundangan-
undangan lain terkait K/L
Pertemuan Tiga Pihak I
TM I dalam rangka Penelaahan Rancangan Renja K/L
(Mar T-1 s.d. Juni T-1)
K/L
Catatan TM Online
dalam KRISNA
Membahas
• Memastikan dan
mengkonfirmasi pelaksanaan
prioritas pembangunan
• Ketepatan Tagging
• Ketepatan Target, Lokasi,
Alokasi dalam mendukung
sasaran pembangunan
• Membahas usulan penambahan/
pengurangan pendanaan
• Membahas kebijakan Presiden
yang belum tercakup
Dokumen Acuan
• SBPI
• Rancangan Awal RKP
• BA Musrenbangnas (TM
lanjutan)
Mempertimbangkan
• Renstra K/L
• Perpres/Kepres/Inpres/risalah
Rapat Presiden dengan Menteri
• Dokumen kelayakan (KAK dan
RAB, atau dokumen studi
kelayakan jika diperlukan)
Input/upload
K/L
Melakukan perbaikan
Rancangan Renja K/L melalui
Sistem Informasi KRISNA KRISNA-RENJAKL
Approved
Rejected
• Perubahan Indikasi RO Prioritas
dikoordinasikan dengan PJ PN
• Jika ada muatan yang tidak
disepakati, merujuk kembali ke
RKP dan SBPI
Perlu diperhatikan!
Input/upload
TM II dalam rangka Pemutakhiran Rancangan Renja
K/L menjadi Renja K/L (SBPA s.d 2 minggu setelahnya)
Fokus Pembahasan TM 2:
• Hal-hal yang belum dibahas dan disepakati dalam TM 1
• Penyesuaian perubahan rencana pemanfaatan alokasi
Program dan Kegiatan dari SBPI ke SBPA
• Ketepatan pencapaian sasaran pembangunan dan
pendanaannya dalam Perpres RKP
menghasilkan
Renja K/L
Pertemuan Tiga Pihak II
K/L
Catatan TM Online
dalam KRISNA
K/L
Melakukan perbaikan
Rancangan Renja K/L melalui
Sistem Informasi KRISNA KRISNA-RENJAKL
Approved
Rejected
RKP
SB Pagu
Anggaran
TERIMA KASIH
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Telp: 021-310-1860
Email: alokasi.pendanaan@bappenas.go.id
https://krisna.systems
@krisna_systems Sistem Informasi KRISNA
Ikuti media sosial kami:
18

More Related Content

What's hot

Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtara
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinaszivaaba19
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Penyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxPenyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxJoseRizal53
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfkKutsiyatinMSi
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 

What's hot (20)

Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Penyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptxPenyusunan APBD 2021.pptx
Penyusunan APBD 2021.pptx
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Evaluasi kelembagaan skpd
Evaluasi kelembagaan skpdEvaluasi kelembagaan skpd
Evaluasi kelembagaan skpd
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Laporan koordinasi internal eksternal
Laporan koordinasi internal eksternalLaporan koordinasi internal eksternal
Laporan koordinasi internal eksternal
 
JFP
JFPJFP
JFP
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 

Similar to Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA KemenhubDwi Suprayitno
 
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSP
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSPPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSP
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSPssuser81322e
 
Kebijakan Perumahan 2024_.pptx
Kebijakan Perumahan 2024_.pptxKebijakan Perumahan 2024_.pptx
Kebijakan Perumahan 2024_.pptxJayaIvan
 
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdf
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdfBahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdf
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdffarisgymnastiar2
 
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatKonsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPSEKP - UGM
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Tahapan dan-tatacara-renja-skpd
Tahapan dan-tatacara-renja-skpdTahapan dan-tatacara-renja-skpd
Tahapan dan-tatacara-renja-skpdTaufik Rahman
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfYunusAfandi7
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton Utara
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton UtaraBahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton Utara
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton UtaraJabalArfah
 

Similar to Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (20)

19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
 
6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx
 
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSP
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSPPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSP
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja LGSP
 
Tata cara pengusulan kek
Tata cara pengusulan kekTata cara pengusulan kek
Tata cara pengusulan kek
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
Kebijakan Perumahan 2024_.pptx
Kebijakan Perumahan 2024_.pptxKebijakan Perumahan 2024_.pptx
Kebijakan Perumahan 2024_.pptx
 
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdf
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdfBahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdf
Bahan Tayang KAK Penyusunan RD KPB Kawasan Transmigrasi.pdf
 
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan RakyatKonsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja Daerah
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Pentingnya perda bg
Pentingnya perda bgPentingnya perda bg
Pentingnya perda bg
 
Tahapan dan-tatacara-renja-skpd
Tahapan dan-tatacara-renja-skpdTahapan dan-tatacara-renja-skpd
Tahapan dan-tatacara-renja-skpd
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton Utara
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton UtaraBahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton Utara
Bahan Presentase untuk PNPM Mandiri di Buton Utara
 

Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

  • 1. TATA CARA PENYUSUNAN RENJA K/L TA 2022 BERDASARKAN PERMEN PPN 1/2021 Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
  • 2. 2 PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Mengatur mengenai Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L, Pokok Substansi RKP, dan Penyusunan Daftar Proyek Prioritas sebagai bagian dari RKP PP 40/2006 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Mengatur mengenai tata cara, timeline, koridor, dan substansi dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L 01 02 03 PerMen PPN 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L Mengatur mengenai tata cara, timeline, koridor, dan substansi dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L DASAR HUKUM
  • 3. 3 ASPEK PENGUATAN PADA PERMEN PPN 1/2021 Aspek Muatan Renja K/L Aspek Penyusunan Renja K/L Aspek Sistem Informasi Aspek Penelaahan Renja K/L Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi Khusus) Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L Penerapan Catatan TM Online Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2 Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan RKA Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
  • 5. Program Lintas K/L, Program Lintas UKE I, Program Spesifik *Koordinator Program Lintas Kegiatan Lintas dan Kegiatan Spesifik *Koordinator Kegiatan Lintas Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output Lokasi Lokasi Administratif dan Lokasi Khusus (Referensi) Lokasi dimana RO dihasilkan / Lokasi Penerima Manfaat Input, Tahapan, Proses dalam Menghasilkan RO RUANG LINGKUP MUATAN RENJA K/L Program Kegiatan Output Komponen
  • 6. Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional KRO Prasarana Bidang Konektivitas Datara (Jembatan) RO Jembatan Trans Papua Merauke – Sorong Lokasi Lokasi Kabupaten Merauke Lokasi Kabupaten Sorong Pembebasan Lahan Penatagunaan Tanah Pembangunan Jembatan CONTOH PENUANGAN MUATAN RENJA K/L* Program Kegiatan Output Komponen 033 – KEMENTERIAN PUPR *Muatan telah dimodifikasi sesuai dengan konsep muatan pada Permen PPN 1/2021
  • 7. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional Kegiatan Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional KRO Kerja sama RO Kerja sama dan Kesepakatan Bidang Kewilayahan Lokasi Lokasi Pusat Pertemuan Tim Teknis Persiapan Perundingan Perumusan Pendapat Hukum Perundingan/Pertemuan CONTOH PENUANGAN MUATAN RENJA K/L* Program Kegiatan Output Komponen 011 – KEMENTERIAN LUAR NEGERI *Muatan telah dimodifikasi sesuai dengan konsep muatan pada Permen PPN 1/2021
  • 8. STRUKTUR RENJA K/L (KRISNA-RENJA) Program Kegiatan Output & Sub-Output Komponen (Tahapan /input) Program (Non-Lintas & Lintas) Kegiatan (Non-Lintas & Lintas) KRO & RO Komponen (Tahapan/Input) SEBELUM RSPP SETELAH RSPP Area Perubahan (dituangkan dalam SEB Pedoman RSPP)
  • 9. STRUKTUR DATA RENJA K/L TA 2021 9 KEMENTERIAN /LEMBAGA PROGRAM OUTPUT PROGRAM KEGIATAN KRO RO LOKASI RO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KOMPONEN INDIKATOR KRO INDIKATOR RO Tagging Prioritas / Non Prioritas UKE II - Nawacita - Janji Presiden - Tematik - Referensi Lokus - PN, PP, KP, Pro-P - TOR & RAB - - Satuan - Jenis Komponen, Indikator Komponen, Inidkator Pengadaan Barang dan Jasa, Kewenangan Koordinator Program Koordinator Kegiatan LOKASI Wilayah - Target t, t+1, t+2., t+3, - Alokasi t, t+1, t+2, t+3 – Sumber pendanan -
  • 10. STRUKTUR DATA RENJA K/L TA 2022 10 KEMENTERIAN /LEMBAGA PROGRAM OUTPUT PROGRAM KEGIATAN KRO RO LOKASI RO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KOMPONEN INDIKATOR KRO INDIKATOR RO Tagging Prioritas / Non Prioritas UKE II - Nawacita - Janji Presiden - Tematik - Referensi Lokus - PN, PP, KP, Pro-P - TOR & RAB - - Satuan - Pilihan Sumber pendanan (dapat lebih dari 1 Sumber Pendanaan) - Jenis Komponen, Indikator Komponen, Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, Kewenangan Koordinator Program Koordinator Kegiatan LOKASI - Wilayah dan/atau Lokus (Jika ada) - Target (t, t+1, t+2. t+3, t+4) Lokasi RO - Target (t, t+1, t+2, t+3, t+4) dan alokasi (t, t+1, t+2, t+3, t+4) per komponen per Sumber Pendanaan X Koridor Perubahan
  • 12. Rangkaian Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L T – 1 T T – 2 Rancangan RKP Perpres RKP Rangkaian Rakorbangpus dan Musrenbangnas Renja K/L SB Pagu Anggaran Rancangan Awal Renja Rancangan Awal RKP SB Pagu Indikatif Rancangan Renja Penyampaian Rancangan Renja Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR Pembahasan dgn DPR Alokasi Anggaran dan APBN Oleh DPR DIPA Pemutakhiran RKP APBN-P Closing 31 Des Draft Rancangan Awal RKP Workshop Internal Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Sidang Kabinet NOV DES APRIL OKT DES JULI AGS JUNI MEI SEPT DES MAR FEB JAN NOV MAR Trilateral Meeting 1 Bilateral Meeting (BM) Trilateral Meeting 2 Pemutakhiran Rancangan Renja JAN JUNI AGS Perubahan Renja K/L Trilateral Meeting perubahan Renja K/L Pembahasan Program Lintas K/L
  • 13. K/L Menyusun Rancangan Awal Renja K/L Rumusan Program, Kegiatan, KRO RO, Lokasi dan Komponen serta target dan Indikasi Pendanaan ▪ Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen Lama (Lanjutan Renja Tahun Sebelumnya) ▪ KRO, RO, Lokasi, Komponen Baru selanjutnya dibahas pada Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh K/L (November T-2 s.d Februari T-1) Bilateral Meeting Online/Offline K/L KRISNA-RENJAKL acuan / pedoman Penyesuaian terhadap Rancangan Awal Renja K/L berdasarkan Hasil BM Input/Upload Mempertimbangkan • RPJMN • Renstra K/L • tema, sasarah, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan; • Hasil evaluasi pencapaian kinerja Renja K/L tahun pelaksanaan • Rencana capaian kinerja Renja K/L Tahun Perencanaan
  • 14. Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh K/L (November T-2 s.d Februari T-1) K/L Penyesuaian Ranwal Renja Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan Indikator kinerja Program Lintas K/L antar K/L Kejelasan Tata Cara Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengendalian Program Lintas K/L Pembahasan diselenggarakan untuk memastikan: menyelenggarakan Input/Upload Koordinasi Pembahasan Program Lintas K/L Renja dapat dilaksanakan sebagai bagian rangkaian pertemuan ranwal RKP PJ Program Lintas Pembahasan Program Lintas K/L KRISNA-RENJAKL Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan Indikator kinerja Program Lintas K/L antar K/L
  • 15. Penyusunan Rancangan Renja oleh K/L (Mar T-1 s.d Apr T-1) sebagai dasar penyusunan rancangan Renja K/L Rancangan Awal RKP SB Pagu Indikatif Disampaikan K/L Menyusun Rancangan Renja K/L untuk dibahas dalam TM 1 Penyampaian • Submit melalui KRISNA • KL menyampaikan Surat Pemberitahuan telah menyampaikan Rancangan Renja K/L Disampaikan Mempertimbangkan • Renstra K/L • Rancangan awal RKP • SBPI • Peraturan perundangan- undangan lain terkait K/L
  • 16. Pertemuan Tiga Pihak I TM I dalam rangka Penelaahan Rancangan Renja K/L (Mar T-1 s.d. Juni T-1) K/L Catatan TM Online dalam KRISNA Membahas • Memastikan dan mengkonfirmasi pelaksanaan prioritas pembangunan • Ketepatan Tagging • Ketepatan Target, Lokasi, Alokasi dalam mendukung sasaran pembangunan • Membahas usulan penambahan/ pengurangan pendanaan • Membahas kebijakan Presiden yang belum tercakup Dokumen Acuan • SBPI • Rancangan Awal RKP • BA Musrenbangnas (TM lanjutan) Mempertimbangkan • Renstra K/L • Perpres/Kepres/Inpres/risalah Rapat Presiden dengan Menteri • Dokumen kelayakan (KAK dan RAB, atau dokumen studi kelayakan jika diperlukan) Input/upload K/L Melakukan perbaikan Rancangan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA KRISNA-RENJAKL Approved Rejected • Perubahan Indikasi RO Prioritas dikoordinasikan dengan PJ PN • Jika ada muatan yang tidak disepakati, merujuk kembali ke RKP dan SBPI Perlu diperhatikan!
  • 17. Input/upload TM II dalam rangka Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L (SBPA s.d 2 minggu setelahnya) Fokus Pembahasan TM 2: • Hal-hal yang belum dibahas dan disepakati dalam TM 1 • Penyesuaian perubahan rencana pemanfaatan alokasi Program dan Kegiatan dari SBPI ke SBPA • Ketepatan pencapaian sasaran pembangunan dan pendanaannya dalam Perpres RKP menghasilkan Renja K/L Pertemuan Tiga Pihak II K/L Catatan TM Online dalam KRISNA K/L Melakukan perbaikan Rancangan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA KRISNA-RENJAKL Approved Rejected RKP SB Pagu Anggaran
  • 18. TERIMA KASIH Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Telp: 021-310-1860 Email: alokasi.pendanaan@bappenas.go.id https://krisna.systems @krisna_systems Sistem Informasi KRISNA Ikuti media sosial kami: 18