Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencakup dasar hukum, komponen-komponen LAKIP, dan format penyajian LAKIP.

1. PENYUSUNAN LAKIP
LAPORAN AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2. DASAR HUKUM
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH;
• PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH;
• PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH;
• PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

3. PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/APBD
• Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
LAPORAN
KEUANGAN
LAPORAN
KINERJA

4. SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
• PERPRES 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

5. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
Rencana
Strategis;
Perjanjian
Kinerja;
Pengukuran
Kinerja;
Pengelolaan
data Kinerja;
Pelaporan
Kinerja; dan
Reviu dan
Evaluasi Kinerja
PERPRES 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
Rencana Strategis;
•dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima)
tahunan dan menjadi
landasan
penyelenggaraan SAKIP
Perjanjian Kinerja;
•lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk
melaksanakan
Program/Kegiatan yang
disertai dengan Indikator
Kinerja
Pengukuran Kinerja;
•Pengukuran yang
menggunakan Indikator
Kinerja yang telah
ditetapkan dalam
lembar/dokumen
Perjanjian Kinerja.
•Dengan cara
membandingkan
realisasi Kinerja dengan
Sasaran (target) Kinerja
dan membandingkan
realisasi Kinerja Program
sampai dengan tahun
berjalan dengan Sasaran
(target) Kinerja 5 (lima)
tahunan yang
direncanakan dalam
Rencana Strategis
Pengelolaan data Kinerja;
•Dengan cara mencatat,
mengolah, dan
melaporkan data Kinerja
•mencakup: a. penetapan
data dasar (baseline
data); b. penyediaan
instrumen perolehan
data berupa pencatatan
dan registrasi; c.
penatausahaan dan
penyimpanan data; dan
d. pengkompilasian dan
perangkuman
Pelaporan Kinerja;
•ikhtisar yang
menjelaskan secara
ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja
yang disusun
berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan
dalam rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/APBD).
Reviu dan Evaluasi Kinerja
•evaluasi atas
implementasi SAKIP
dan/atau evaluasi Kinerja
oleh aparat pengawasan
internal pemerintah
PERPRES 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

7. Perjanjian Kinerja
Tujuan
Revisi Perjanjian Kinerja

8. Laporan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Merupakan bentuk dari
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/APBD).

9. UU No. 5 Tahun 2014
Perpres 29 Tahun 2014
PP Nomor 8/2006
UU Nomor 17/2003,
UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004
UU Nomor 28 Tahun 1999
Mengapa Perlu Akuntabilitas Kinerja?
Makna Akuntabilitas :
“Setiap program dan kegiatan dari
penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya”
Azas dalam pengelolaan keuangan negara
adalah AKUNTABILITAS BERORIENTASI
PADA HASIL.
Kewajiban melaporkan akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas sebagai salah satu asas
umum dalam penyelenggaraan negara.
Prinsip dasar dari good governance and
clean government.
Pengintegrasian sistem manajemen
keuangan dan kinerja
Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi

10. Penyampaian Laporan Kinerja
Januari

11. Akuntabilitas Kinerja

12. Capaian Kinerja
Cara menghitung Capaian Kinerja
(Rencana- (Realisasi-Rencana))
Rencana
% Pencapaian Target = X 100%
Realisasi
Rencana
% Pencapaian Target = X 100%
Semakin Tinggi Realisasi
menunjukkan semakin
Rendah capaian kinerja
Semakin Tinggi Realisasi
menunjukkan semakin
Tinggi capaian kinerja

13. Alur Pikir Akuntabilitas Kinerja
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH :
Visi/Misi
Wali Kota
SASARAN STRATEGIS OPD :
OPD
SASARAN PROGRAM
(Output/Outcome)
SASARAN PROGRAM
(Output/Outcome)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
Es 2
Es.3
Es.4
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
Proses Pencapaian
Output
Sumberdaya
yang
digunakan
RPJMD, RKPD,
IKU Kota,
Perjanjian
Kinerja (PK)
(Renstra,
RKT, Renja,
PK, IKU OPD)
Cascading Sasaran
Cascading
Indikator
kegiatan

14. Alur Pikir laporan Kinerja

16. Manfaat
LAKIP
Bentuk
Pertanggungjawaban
Mengukur
keberhasilan/
kegagalan organisasi
Perbaikan kinerja dan
perencanaan tahun
berikutnya
Bahan Evaluasi Efektifitas
dan Efisiensi
penyelenggaraan program
kegiatan dengan
tujuan/sasaran strategis
Sebagai Dasar Audit Internal
dan Eksternal

17. KOMPONEN LAPORAN KINERJA
3 KOMPONEN UTAMA :
1. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi
Dasar : Renstra Dinas Kesehatan
2. Rencana Kinerja (RENJA)
Meliputi : Sasaran, Program, Kebijakan dan Kegiatan
3. Pengukuran Kinerja
Berupa pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasaran.
Komponen Indikator kinerja meliputi Input, Proses, Output, Outcome, Manfaat
dan Dampak

18. Format Laporan Kinerja

19. Penjelasan Tiap Dokumen Laporan Kinerja
❑IKHITISAR EKSEKUTIF
Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran sebagaimana
tertuang di dalam Renstra, tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran,
kendala/hambatan, langkah antisipasi dalam mengatasi kendala.
❑ BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum organisasi,
dasarhukum pembentukan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta
struktur organisasi, dan permasalahan utama yang dihadapi
organisasi dan sistematika penyajian.

20. ❑ BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bagian ini setidaknya menjelaskan tentang penjelasan ringkas Renstra
organisasi, dan perjanjian kinerja tahun yang menjadi target laporan kinerja.
✓ Rencana Strategis Puskesmas
Menguraikan visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja
UPTD
✓ Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Puskesmas
Penetapan kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
satuan, target, program/kegiatan dan anggaran

21. ❑ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bagian ini merupakan bagian utama dari dokumen LAKIP yang menjelaskan
tentang berbagai aspek sebagai berikut :
A. Capaian Kinerja Organisasi, Berisi analisis capaian kinerja yang meliputi:
1) Deskripsi dan alasan/urgensi penetapan indikator kinerja sebagai
indikator kinerja yg harus ditingkatkan;
2) Membandingkan: target dan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan;
3) Membandingkan: realisasi kinerja, capaian kinerja tahun ini dengan tahun
sebelumnya, dan beberapa tahun terakhir;
4) Membandingkan: realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah dalam kontek dokumen perencanaan strategis unit kerja

22. 4) Membandingkan: realisasi kinerja tahun yang bersangkutan
dengan standar nasional (jika ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/
penurunan kinerja dan solusinya;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;(8)Analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian kinerja
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini menjelaskan deskripsi realisasi anggaran sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja

23. ❑ PENUTUP
Bagian ini setidaknya menjelaskan tentang berbagai aspek sebagai
berikut.
A. Kesimpulan
Yang mendeskripsikan capaian kinerja secara keseluruhan,
menggambarkan performansi kinerja kelembagaan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan di dalam Renstra dan keterserapan anggaran.
B. Saran
Yang mendeskripsikan langkah di masa mendatang untuk
meningkatkan kinerja berkenaan dengan capaian yang sudah diraih dan
kendala yang dihadapi selama periode tahun sebelumnya.

24. ❑ LAMPIRAN
Bagian ini memuat:
(1)Perjanjian Kinerja,
(2)Pengukuran Kinerja,
(3)Dokumentasi Kegiatan
(4)Dokumen lainnya.