1. Badan Pusat
Statistik
Kementrian
Dalam Negeri
BAPPENAS
Indonesia
Kemenko
Polhukam Hasil Koding Koran
Dan Dokumen
Bandung, 5 - 6 November 2012
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
FOCUS GROUP DISCUSSION

2. Badan Pusat
Statistik
Kementrian
Dalam Negeri
BAPPENAS
Indonesia
Kemenko
Polhukam
KEBEBASAN SIPIL
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2. Kebebasan Berpendapat
3. Kebebasan Berkeyakinan
4. Kebebasan dari Diskriminasi

3. Aspek Variabel 1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Indikator 1
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat
Ancaman kekerasan = Tindakan yang bertujuan
menimbulkan rasa takut (intimidasi melalui sms, teror via
telepon). Ancaman bisa berupa verbal atau bahas tubuh.
Penggunaan kekerasan = Penggunaan kekuatan fisik yang
menyebabkan jatuh korban.
Aparat Pemerintah = Gubernur, Bupati/Walikota, Polisi,
TNI, Hakim, Jaksa, Camat, Lurah/Kades Satpol PP
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 1
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN
BERSERIKAT

4. Variabel 1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Indikator 1
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
tidak ditemukan adanya ancaman atau tindakan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berseikat di Provinsi Jawa
Barat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 1
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN
BERSERIKAT

5. Indikator 2
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat
Tindakan yang bertujuan menimbulkan rasa takut (intimidasi melalui
sms, teror via telepon). Ancaman bisa berupa verbal atau bahas
tubuh.
Masyarakat = aktor selain pemerintah, termasuk tokoh masyarakat
Contoh:
- Sekelompok masyarakat membubarkan rapat akbar ormas tertentu
- Masyarakat melempari kantor parpol tertentu
Variabel 1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 1
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN
BERSERIKAT

6. Indikator 2
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
tidak ditemukan adanya ancaman atau tindakan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat di Provinsi Jawa
Barat di bulan Mei dan November.
Variabel 1
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 1
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN
BERSERIKAT

7. Indikator 3
Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan
Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat
Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara
untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Variabel 2
Kebebasan Berpendapat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 2 KEBEBASAN BERPENDAPAT

8. Indikator 3
Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan
Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat
Kebebasan Berpendapat
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
tidak ditemukan adanya ancaman atau tindakan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat di Provinsi Jawa Barat
Variabel 2
Kebebasan Berpendapat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 2 KEBEBASAN BERPENDAPAT

9. Indikator 4
Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan
Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat
Kebebasan Berpendapat
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
mengacu pada pasal 1 UU No. 9/1998 yang merupakan hak
setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan
lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentua peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Variabel 2
Kebebasan Berpendapat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 2 KEBEBASAN BERPENDAPAT

10. Indikator 4
Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan
Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat
Kebebasan Berpendapat
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
tidak ditemukan adanya ancaman atau tindakan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat di Provinsi Jawa Barat
Variabel 2
Kebebasan Berpendapat
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 2 KEBEBASAN BERPENDAPAT

11. Indikator 5
Jumlah Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan atau
Mengharuskan Masyarakat dalam Menjalankan
Agamanya
Tindakan membatasi adalah kegiatan/aktivitas yang
bermaksud agar pihak lain mengurangi, merintangi,
menentukan banyaknya, menyekat sesuatu aktivitas.
Tindakan mengharuskan adalah aktivitas/kegiatan yang
bermaksud mengharuskan pihak lain melakukan sesuatu
aktivitas.
Contoh :
- Aturan yang melarang pemakaian jilbab di kantor
- Melarang aliran-aliran kepercayaan
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

12. Indikator 5
Jumlah Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan atau
Mengharuskan Masyarakat dalam Menjalankan
Agamanya
Berdasarkan pantauan, ditemukan ada 4 aturan
tertulis, perda dan atau pergub yang membatasi
kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam
menjalankan agamanya di Provinsi Jawa Barat, yaitu
peraturan Bupati Cianjur, Surat Pernyataan Bersama
di Kab. Bogor, Perda Kota Tasikmalaya, dan
Keputusan Bupati Tasikmalaya
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

13. Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN
KODE INDIKATOR 1. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
5 1.3. KEBEBASAN BERKEYAKINAN
1.3.
1.
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya
No
Jenis dokumen Nama lembaga Membatasi kebebasan atau mewajibkan masyarakat dalam menjalankan agamanya
1. Peraturan daerah1. Gubernur - Aturan tertulis yang mengharuskan atau melarang masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan tertentu
2. Surat keputusan 2. Bupati/Walikota
Identitas dokumen
- Adanya prosedur administratif yang berbelit/mempersulit bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan
3. Surat edaran 3. DPRD provinsi
4. Surat perintah 4. DPRD kab/kota
keagamaan sesuai dengan keyakinannya
5. Laporan 5. Polri
(Bab, Pasal, Ayat) /Halaman Isi/bunyi aturan yang menghambat
6. Catatan 6. TNI
7. Lainnya 7. Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1 2
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15
Tahun 2006
Bab II, Pasal 2 Jenis Pakaian dinas harian, terdiri dari :
Tanggal : 28 Agustus 2006 a. Pakaian dinas harian warna kaki
b. Pakaian Muslim
(dijelaskan pada lampiran VI tentang gambar pakaian
muslim wanita)
2 7 2,5,7
Surat Pernyataan Bersama Bupati
Bogor, Ketua DPRD Kab. Bogor,
Kajari Cibinong, KA Pengadilan
Negeri Cibinong, DALANUD ATS,
KA Kandepag dan MUI Kab. Bogor
- menyatakan :
Surat Pernyataan
Bersama
Tanggal : 20 Juli 2005
1. Melarang seluruh kegiatan Jemaah Ahmadiyah
Indonesia (JAI) dan semua aktifitasnya yang bertentangan
dengan Ajaran Agama Islam di Wilayah Kabupaten Bogor
2. Sebagai akibat dari pelarangan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 memerintahkan kepada Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Bogor
serta Instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan
sesuai Surat Pernyataan Bersama ini;

14. Indikator 6
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah
yang membatasi kebebasan atau mengharuskan
masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
Pernyataan membatasi adalah ucapan atau tulisan yang
bermaksud mengurangi, merintangi, menentukan
banyaknya, menyekat suatu aktivitas pihak tertentu.
Pernyataan mewajibkan adalah ucapan atau tulisan yang
bermaksud untuk mengharuskan pihak lain melakukan
sesuatu aktivitas.
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

15. Indikator 6
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah
yang membatasi kebebasan atau mengharuskan
masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
tidak ditemukan adanya tindakan atau pernyataan
pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran
agamanya di Provinsi Jawa Barat.
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

16. Indikator 7
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap
kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran
agama
Ancaman kekerasan bisa disampaikan baik secara lisan di hadapan
khalayak, secara lisan melalui telepon, atau melalui tulisan.
Penyampaian secara tulisan bisa dilakukan dengan layanan
pesan singkat, sms atau bentuk lain.
Penggunaan kekerasan menggunakan benda-benda fisik misalnya
batu, kayu, pentungan, water canon, dll yang sifatnya merusak.
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

17. Indikator 7
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap
kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran
agama
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
ditemukan adanya tindakan atau pernyataan pejabat
Pemerintah yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran
agamanya di Provinsi Jawa Barat yaitu di bulan Maret.
Variabel 3
Kebebasan Berkeyakinan
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

18. Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN
KODE INDIKATOR 1. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
7 1.3. KEBEBASAN BERKEYAKINAN
1.3.3.
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait
dengan ajaran agama
Tanggal
Lokasi Deskripsi peristiwa Bentuk hambatan
Pelaku Tingkat
Sasaran
(Tuliskan nomor
halaman, nomor
kolom)
(Tuliskan judul berita/surat pembaca, aktor, tempat dan waktu
kejadian, pihak yang dituju, dan substansi kejadian)
1. Perorangan 1. Desa/Kel 1. Tindakan membatasi
2. Kelompok warga 2. Kec 2. Tindakan mewajibkan (Tuliskan sasaran
yang dituju)
3. Kab/Kota 4. Pernyataan membatasi
3. Lembaga / organisasi 4. Prov 8. Pernyataan mewajibkan
Halaman Kolom
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
12/03/2011 3 3-7 Jemaah Ahmadiyah Diserang
Sehari setelah muspida Kab Bogor sepakat untuk diterbitkannya
Perbup tentang larangan aktivitas jemaat Ahmadiyah di Kab Bogor,
terjadi aksi penyerangan rumah milik warga jemaah Ahmadiyah di
Kp Ciaruteun Udik Rt 02 Rw 02 Ds Ciaruteun Udik Kec
Cibungbulang Kab Bogor. Penyerangan diduga dilakukan oleh
warga non Ahmadiyah. Penyerangan berupa perusakan terhadap
rumah yang digunakan sebagai tempat salat Jumat oleh warga
Ahmadiyah.
2 1 1
Jemaah
Ahmadiyah Ds
Ciaruteun Udik
Kec
Cibungbulang
Kab Bogor

19. Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 3 KEBEBASAN BERKEYAKINAN

20. Indikator 8
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal
gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau
pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung
didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam semua aspek kehidupan (UU No.39/1999).
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

21. Indikator 8
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal
gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
Berdasarkan pantauan, ditemukan aturan tertulis, perda
dan atau pergub dalam hal gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

22. Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI
KODE INDIKATOR 1. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
8 1.4. KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI
1.4.1.Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
No
Jenis dokumen Nama lembaga Diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
1. Peraturan
daerah 1. Gubernur - Diskriminatif gender adalah perlakuan yang berbeda, yang tidak adil terhadap perempuan saja atau terhadap laki-laki saja
2. Surat
keputusan 2. Bupati/Walikota
Identitas dokumen
- Diskriminatif etnis adalah perlakuan yang berbeda, yang tidak adil, terhadap sekelompok etnis tertentu
3. Surat edaran 3. DPRD provinsi - Kelompok rentan adalah para manula, pengidap penyakit tertentu misalnya ODHA
4. Surat perintah4. DPRD kab/kota
5. Laporan 5. Polri
(Bab, Pasal, Ayat) /Halaman Isi/bunyi aturan yang diskriminatif
6. Catatan 6. TNI
7. Lainnya 7. Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1 2
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun 2001
Pasal 1 ayat ( f )
Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan yang
menggunakan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan
jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun barang
lainnya.
Tentang : Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun
1999 Tentang Prostitusi
2 3 2
- Surat Edaran Bupati Indramayu
Nomor : 025/153/Kesra
- Himbauan untuk pegawai perempuan dan Siswi Tingkat
SMP/MTs/SMA/SMK/MA serta Mahasiswi yang beragama Islam, untuk
menggunakan pakaian kerja atau seragam sekolah muslimah
(berjilbab) termasuk pakaian olah raga terhitung tanggal 1 Maret 2004
untuk pegawai perempuan dan Tahun Ajaran 2004/2005 bagi siswi dan
mahasiswi.
Tanggal : 17 Januari 2004
- Surat Sekretarat Daerah Pemkab
Indramayu Nomor : 025/376/Kesra
Tanggal : 17 Februari 2004

23. Indikator 9
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya
Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda yang
tidak adil terhadap perempuan atau terhadap laki-laki saja.
Diskriminasi etnis adalah perlakuan yang berbeda yang
tidak adil terhadap sekelompok etnis tertentu.
Diskriminasi kelompok rentan lainnya adalah perlakuan
yang berbeda yang tidak adil terhadap kelompok tertentu
seperti para manula, penyandang cacat dan pengidap
penyakit tertentu misalnya ODHA.
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

24. Indikator 9
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011 tidak
ditemukan adanya tindakan atau pernyataan pejabat
Pemerintah yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran
agamanya di Provinsi Jawa Barat.
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

25. Indikator 10
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis
terhadap kelompok rentan lainnya
Ancaman kekerasan lebih kepada usaha yang akan
menimbulkan kesulitan yang disampaikan secara lisan
maupun tulisan.
Penggunaan kekerasan lebih kepada penggunaan
benda-benda fisik yang bisa menyebabkan jatuhnya
korban.
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

26. Indikator 10
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis
terhadap kelompok rentan lainnya
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011 tidak
ditemukan adanya ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis
terhadap kelompok rentan lainnya di Provinsi Jawa Barat
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

27. Indikator 10
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis
terhadap kelompok rentan lainnya
Contoh :
● Tindakan anarkis masyarakat suatu daerah yang menolak
kepala Daerah perempuan
● Masyarakat Sunda menolak dengan ancaman kehadiran
etnis Madura.
Variabel 4
Kebebasan Dari Diskriminasi
Aspek KEBEBASAN SIPIL Variabel 4 KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI

28. Badan Pusat
Statistik
Kementrian
Dalam Negeri
BAPPENAS
Indonesia
Kemenko
Polhukam
HAK-HAK POLITIK
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
1. Hak Memilih dan Dipilih
2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan

29. Indikator 11
Jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih
masyarakat terhambat
Contoh :
● Dari parpol dalam bentuk politik uang
● Adanya tekanan dari tokoh masyarakat untuk memilih/ tidak
memilih calon tertentu
● Kelalaian pemerintah/penyelenggara (KPU/KPPS) sehingga
warga tidak terdaftar, tidak dilayani untuk memperoleh kartu
pemilih.
● Ada usaha memobilisasi orang untuk tidak datang ke TPS
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

30. Indikator 12
Jumlah kejadian yang menunjukkan
ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak
memilih
Contoh :
• Tidak adanya pendamping bagi pemilih yang cacat fisik,
seperti tuna netra, cacat tangan.
• Tidak adanya bilik suara yang dilengkapi jalur khusus kursi
roda
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

31. Indikator 12
Jumlah kejadian yang menunjukkan
ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak
memilih
Berdasarkan pantauan dan analisis surat kabar, tidak
ditemukan adanya kejadian yang menunjukan
ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih di
Provinsi Jawa Barat.
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

32. Indikator 13
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

33. Indikator 14
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih
dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih
dalam pemilu (voters turnout)
Laporan KPU Tahun 2010 diketahui jumlah penduduk yang
memiliki hak pilih 30.124.261 orang, yang menggunakan
hak pilihnya 23.079.454, voters turnout/persentase 76,61
persen.
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

34. Indikator 15
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota
DPRD provinsi
Laporan KPU Tahun 2010 terpilih jumlah Anggota DPRD
TK.I Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 orang dengan
komposisi 77 orang Laki-Laki dan 23 orang perempuan.
Sehingga persentase perempuan di DPRD Tk.I Provinsi
Jawa Barat sebanyak 23 %.
Variabel 5
Hak Memilih dan Dipilih
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 5 HAK MEMILIH DAN DIPILIH

35. Indikator 16
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
terhadap total demonstrasi mogok
Demonstrasi/mogok : tindakan masa yang mendukung, menolak atau
mengkoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Demo yang
dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah pusat dan daerah dan bahkan kebijakan di luar negeri/
internasional.
Kekerasan : merusak secara fisik (bangunan, fasilitas umum), jatuh
korban, digunakan benda-benda fisik (batu, kayu, pentungan, water
canon, bom asap dll) yang dilakukan oleh pendemo maupun aparat.
Tidak termasuk sekedar dorong-mendorong.
Variabel 6
Partisipasi Politik Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

36. Indikator 16
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
terhadap total demonstrasi mogok
Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2011
ditemukan adanya ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis
terhadap kelompok rentan lainnya di Provinsi Jawa Barat
yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
September, Oktober, dan November.
Variabel 6
Partisipasi Politik Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

37. Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN
KODE INDIKATOR 2 HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHT)
16 2.2. PARTISIPASI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAWASAN
2.2.1. Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
Tanggal
Lokasi Deskripsi peristiwa
Kategori kekerasan
Pelaku Bentuk
Jumlah peserta
Sasaran
(Tuliskan nomor
halaman, nomor
kolom)
(Tuliskan judul berita/surat pembaca, aktor, tempat dan
waktu kejadian, pihak yang dituju, dan substansi kejadian)
1. Mahasiswa 1. Perusakan
2. Buruh 2. Bentrokan 1. < 50 (Tuliskan sasaran yang
dituju)
3. Ormas 4. Blokir jalan 2. 50 - 100
4. Kelompok 8. Jatuh korban 3. 101 - 500
Halaman Kolom
masyarakat 4. > 500
5. Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
16/03/2011 - - Tidak Ditemukan Berita Terkait Dengan Indikator
17/03/2011 19 1-4 Warga Margamulya Dobrak Kantor Desa
Puluhan warga Ds Margamulya Kec Bongas Kab Indramayu
mengamuk dan mendobrak kantor desa. Mereka menuntut
agar kades segera mundur karena dinilai telah
menyalahgunakan kewenangan dan melakukan berbagai
penyelewengan. Kades tidak pernah menanggapi aspirasi
warga. Bahkan keitka warga hendak mengeluh, dia malah
melakukan aksi premanisme untuk menakuti warga dengan
mengerahkan konvoi motor orang tak dikenal di sekitar desa.
Warga menuding Kades telah melakukan pungutan liar
dalam projek pembuatan ratusan sertifikat massal,
memotong dana BLT 2009, menyunat dana PPIP 2009,
dana bencana alam 2009 dan beberapa tuduhan lain terkait
penggelapan dana.
4 1 4
Kades Ds Margamulya
Kec Bongas Kab
Indramayu

38. Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

39. Indikator 17
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai
penyelenggaraan pemerintah
Pengaduan : mencakup keluhan, kritik, kecaman
Masyarakat : individu atau kelompok
Penyelenggaran pemerintahan : kebijakan,, prosedur dan
aparat penyelenggara
Variabel 6
Partisipasi Politik Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

40. Indikator 17
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai
penyelenggaraan pemerintahan
Berdasarkan analisis surat kabar, ada 941 pengaduan
masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator ini ditemui di setiap bulan selama tahun 2011 dan
merupakan indikator yang paling banyak berita di surat
kabar.
Variabel 6
Partisipasi Politik Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

41. Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN
KODE INDIKATOR 2. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHT)
17 2.2. PARTISIPASI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAWASAN
2.2.2. Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
Tanggal
Lokasi Deskripsi peristiwa
Pelaku pengaduan
Sasaran
Aktor Jenis Kelamin Tingkat Substansi
(Tuliskan nomor
halaman, nomor
kolom)
(Tuliskan judul berita/surat pembaca, aktor, tempat dan
waktu kejadian, pihak yang dituju, dan substansi kejadian)
1. Perorangan 1. Laki-Laki 1. Desa/Kel 1. Pelayanan Umum (Tuliskan
sasaran yang
dituju)
2. Kelompok 2. Perempuan 2. Kec 2. Tarif/Harga
warga
3. Laki-Laki 3. Kab/Kota
3. Perilaku penyelenggara
3. Lembaga / & Perempuan 4. Prov pemerintahan
Halaman Kolom Organisasi 4. Lainnya (tuliskan)
4. Tokoh/Pakar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
08/11/2011 1 3 Jalan By Pass Rusak Lagi
Warga yang sering melalui ruas Jl Soekarno-Hatta
mengeluhkan kondisi aspal mulus yang baru beberapa
bulan ternyata sudah kembali rusak dan terlihat lubang
berdiameter 20 - 100 cm di beberapa ruas jalan. Pengguna
jalan mengkhawatirkan, bila saat hujan lubang-lubang
tersebut tidak terlihar karena tergenang air dan
dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.
2 3 3 1
Dinas Bina
Marga dan
Pengairan Kota
Bandung
4 1 Pengadilan Tipikor Daerah Hamburkan Uang Negara
wacana mengenai pembubaran pengadilan tipikor di daerah
dinilai Ketua Lembaga Pemerhati Hukum dan Kebijakan
Publik (LPHKP) Jawa Barat, Erland Jayaputra disambut
secara positif karena selama ini, bayka terdakwa korupsi
diputus bebas di daerah dan dianggap tidak mampu
mengatasi mata rantai tindak korupsi di daerah. Erland juga
mengusulkan pengadilan tipikor dikembalikan ke Jakarta.
4 1 4 3
Pengadilan
Tindak Pidana
Korupsi Jawa
Barat

42. Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

43. Badan Pusat
Statistik
Kementrian
Dalam Negeri
BAPPENAS
Indonesia
Kemenko
Polhukam
LEMBAGA DEMOKRASI
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
1. Pemilu yang bebas dan adil
2. Peran DPRD
3. Peran Partai Politik
4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
5. Peran Peradilan yang Independen

44. Indikator 18
Jumlah kejadian yang menunjukan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu
Keberpihakan : Memberikan perlakuan yang menguntungkan
atau merugikan kepada salah satu atau lebih kontestan
Contoh :
1. Pemindahan lokasi kampanye secara mendadak
2. Mempersulit/ mempermudah seorang calon dalam proses
administrasi pencalonan
Variabel 7
Pemilu yang Bebas dan Adil
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 7 PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

45. Indikator 18
Jumlah kejadian yang menunjukan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu
Berdasarkan analisis surat kabar ditemui satu kejadian yang
menunjukan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
legislatif 2009.
Harian Pikiran Rakyat Tanggal 28 Agustus 2009 Halaman 17 kolom 3-7
KPU Kota Bandung Dilaporkan. Rabu 26 Agustus 2009, KPU Kota
Bandung dilaporkan Panwaslu Kota Bandung ke Panwaslu Jabar
terkait dua temuan mengenai kelalaian dari KPU Kota Bandung yaitu
mengenai lolosnya salah satu caleg partai Demokrat yang usianya
tidak memenuhi ketentuan serta indikasi ada salah satu anggota KPU
yang masih menjabat sebagai tenaga fungsional di Unpad
Variabel 7
Pemilu yang Bebas dan Adil
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 7 PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

46. Indikator 18
Jumlah kejadian yang menunjukan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu
Berdasarkan analisis dokumen ditemui satu kejadian yang menunjukan
keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2009.
Analisis Gar Pilleg 2009 (POLDA Jawa Barat)
2 orang anggota KPU Kota Depok dan KPU Kab. Sukabumi yang sudah
menjadi anggota Parpol
Variabel 7
Pemilu yang Bebas dan Adil
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 7 PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

47. Indikator 19
Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan
dalam penghitungan suara
Berdasarkan analisis surat kabar dan dokumen tidak
ditemui adanya kejadian atau pelaporan tentang
kecurangan dalam penghitungan suara.
Variabel 7
Pemilu yang Bebas dan Adil
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 7 PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

48. Indikator 20
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
perkapita
● Anggaran Pendidikan Provinsi Jawa Barat Rp. 1,967
triliun,-. Untuk anggaran pendidikan menyerap 20,10 % dari
dana APBD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Anggaran
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Rp. 744,043 miliar
menyerap 7,60 % dari dana APBD.
Variabel 8
P e r a n D P R D
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 8 PERAN DPRD

49. Indikator 21
Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan
Perda Inisiatif adalah peraturan daerah yang rancangannya berasal dari
inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perda yang dicatat adalah seluruh perda yang terbit tahun 2011.
Sedangkan cakupannya adalah seluruh perda yang diterbitkan oleh
DPRD Provinsi
Variabel 8
P e r a n D P R D
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 8 PERAN DPRD

50. Indikator 21
Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan
Berdasarkan koding dokumen ditemui ada 2 Perda yang berasal
dari hak inisiatif DPRD pada tahun 2011 yaitu :
1. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Hutan,
tanggal 20 September 2011
2. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tanggal 20
September 2011
Variabel 8
P e r a n D P R D
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 8 PERAN DPRD

51. Indikator 22
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif
Yang dimaksud surat rekomendasi adalah masukan dari legislatif
kepada eksekutif yang memberikan perbaikan kebijakan.
Rekomendasi ini bisa menyangkut berbagai aspek, seperti
pemasangan SUTET, tempat hiburan malam hingga LPJ Gubernur.
Rekomendasi yang dicatat adalah seluruh rekomendasi DPRD yang
terkait sektor pendidikan dan kesehatan yang diterbitkan pada 2010.
Rekomendasi yang dicatat hanya yang dikeluarkan oleh DPRD
Provinsi.
Variabel 8
P e r a n D P R D
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 8 PERAN DPRD

52. Indikator 22
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif
Berdasarkan koding dokumen belum ditemui Rekomendasi
DPRD terhadap eksekutif pada tahun 2011
Variabel 8
P e r a n D P R D
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 8 PERAN DPRD

53. Indikator 23
Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu
Kaderisasi : Pelatihan pendidikan politik (kepemimpinan, organisasi)
pada kader (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).
Berdasarkan hasil analisis dokumen tahun 2011 ada sembilan parpol
yang melakukan kaderisasi yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai
Keadilan Sejahtera.
Variabel 9
Peran Partai Politik
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 9 PERAN PARTAI POLITIK

54. Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 9 PERAN PARTAI POLITIK
KODE INDIKATOR
3 LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)
23 3.3. PERAN PARTAI POLITIK
3.3.1. Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta Pemilu
No
Jenis dokumen Pelaksana Kegiatan kaderisasi
Deskripsi kegiatan
1. Publikasi Tingkat
Waktu
Jumlah peserta
Tema kegiatan
2. Laporan Nama partai politik 1. Desa 1. Pendidikan politik (Uraikan secara ringkas kegiatan
yang diselenggarakan)
3. Catatan
(Tuliskan nama partai yang
melakukan kegiatan kaderisasi)
2. Kecamatan (Tuliskan tanggal,
bulan, dan tahun
kegiatan)
2. Pelatihan kepemimpinan
4. Lainnya 3. Kab/Kota 3. Penguatan organisasi
4. Propinsi 4. Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 2,3 15 - 21 Mei 2011 200 2
Mental Ideologi, penghayatan
terhadap visi misi, AD/ART,
Manifesto Kepemimpinan, Militansi
dan Mandiri
2 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 2,3 22 - 28 Mei 2011 181 2
Mental Ideologi, penghayatan
terhadap visi misi, AD/ART,
Manifesto Kepemimpinan, Militansi
dan Mandiri
3 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 2,3 29 Mei - 4 Juni 2011 79 2
Mental Ideologi, penghayatan
terhadap visi misi, AD/ART,
Manifesto Kepemimpinan, Militansi
dan Mandiri

55. Indikator 24
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol
tingkat propinsi
Variabel 9
Peran Partai Politik
Partai Persentase
Demokrat 20,0 %
PDIP 15,79 %
Golkar 22,22 %
PKS 5,26 %
PPP 16,67 %
Gerindra 28,0 %
PAN 8,05 %
Hanura 19,72 %
PKB 20,59 %
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 9 PERAN PARTAI POLITIK

56. Indikator 25
Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif
Fasilitas pemerintah adalah seluruh properti milik
pemerintah.
Fasilitas ini bisa berupa bangunan/gedung, kendaraan
atau bentuk lainnya.
Variabel 10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 10 PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

57. Indikator 26
Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol dalam pemilu legislatif
Keterlibatan PNS antara lain dengan menjadi pengurus
Parpol, juru kampanye, tim sukses, tindakan
penggalangan suara.
Menjadi peserta kampanye yaitu aktif menjadi peserta
kampanye dengan tetap memakai atribut PNS-nya.
Variabel 10
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 10 PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

58. Indikator 27
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial
Keputusan hakim yang kontroversial merupakan
keputusan yang menimbulkan protes dari masyarakat
karena keputusan pengadilan dianggap tidak sesuai
dengan aspirasi masyarakat/bertentangan dengan rasa
keadilan masyarakat.
Variabel 11
Peran Peradilan yang Independen
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 11 PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN

59. Indikator 27
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial
Berdasarkan analisis surat kabar, ditemukan adanya
keputusan hakim yang kontroversial pada tahun 2011 di
Provinsi Jawa Barat yaitu di bulan Januari.
Variabel 11
Peran Peradilan yang Independen
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 11 PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN

60. Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 11 PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN
KODE INDIKATOR
3. LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)
27 3.5. PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN
3.5.1. Jumlah keputusan hakim yang kontroversial
Tanggal
Lokasi
Deskripsi peristiwa
Keputusan kontroversial
(Tuliskan nomor
halaman, nomor
kolom)
Aktor Keputusan Perkara
(Tuliskan judul berita/surat pembaca, aktor, tempat dan waktu
kejadian, pihak yang dituju, dan substansi kejadian)
1. Pengadilan negeri 1. Membebaskan (Tuliskan perkara/kasus
yang kemudian menjadi
keputusan kontroversial)
2. Pengadilan tinggi 2. Menghukum
Halaman Kolom
3. Menghukum lebih ringan
4. Menghukum lebih berat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
17/01/2011 - - Tidak Ditemukan Berita Terkait Dengan Indikator
18/01/2011 6 6-7 Warga Kecewa Terdakwa Korupsi Dibebaskan
Ratusan warga asal Ds Pabuaran Kidul Kec Pabuaran mendatangi
kantor Kejari Sumber dan kabtor Bupati Cirebon. Mereka mengaku
kecewa atas putusan PN Sumber yang telah membebaskan Kuwu
Pabuaran Kidul yang didakwa melakukan korupsi. Mereka menuntut
agar kuwu tersebut diberhentikan sementara. Kepada pihak Kejari
mereka mendesak untuk memenjarakan kuwu tersebut karena
dikhawatirkan menyebabkan keresahan bagi warga.
1 1korupsi
19/01/2011 5 1-2 Tidak Puas Vonis Hakim , Keluarga Tomi Mengamuk
Keluarga Tomi tidak terima dengan putusan majelis hakim. Majelis
hakim menjatuhkan vonis penjara 16 tahun kepada pelaku utama
Endy dan 14 tahun penjara kepada Ashodi. Keluarga korban
berharap majelis hakim mengganjar pelaku dengan hukuman
seumur hidup atau hukuman mati. Keluarga tidak merasa puas
dengan putusan persidangan.
1 3pembunuhan

61. Aspek HAK – HAK POLITIK Variabel 6
PARTISIPASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PENGAWASAN

62. Indikator 28
Jumlah penghentian penyelidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi
Berdasarkan analisis surat kabar tidak ditemukan adanya
penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau
polisi di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2011
Variabel 11
Peran Peradilan yang Independen
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 11 PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN

63. TERIMA KASIH
Aspek LEMBAGA DEMOKRASI Variabel 11 PERAN PERADILAN YANG INDEPENDEN