Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Similar to Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014 (20)
More from M Handoko
More from M Handoko (16)
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
- 1. LAKIP DAN KINERJA SKPD Oleh : Ramliyanto
- 2. INPRES NO. 7 TH. 1999 • Merupakan Landasan Hukum Operasional Pertama Penerapan Sistem AKIP di Indonesia • Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juni 1999 • Ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie
- 3. MENIMBANG • Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi • Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah
- 4. AKUNTABILITAS • Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- 5. TUJUAN SISTEM AKIP • Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
- 6. SASARAN SISTEM AKIP a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat
- 7. EVALUASI LAKIP Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
- 8. MATERI PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1. Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3. Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemenfaatan Hasil Evaluasi 5. Pencapaian Kinerja 20 Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Kinerja lainnya TOTAL 100
- 9. SELF ASSESSMENT • Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. • Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- 10. KOMPONEN EVALUASI-1 NO ASPEK BOBOT KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN 1 PERENCANA AN 35 % a. Rencana Strategis 12,5%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)
- 11. KOMPONEN EVALUASI-2 NO ASPEK BOBO T KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN 2 Pengukura n Kinerja 20 % a. Pemenuhan pengukuran 4%, b. Kualitas pengukuran 10% c. Implementasi pengukuran 6%. 3 Pelaporan Kinerja 15 % a. Pemenuhan pelaporan 3%, b. Penyajian informasi kinerja 8%, c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%.
- 12. KOMPONEN EVALUASI-3 NO ASPEK BOBO T KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN 2 EVALUASI KINERJA 10% a. Pemenuhan evaluasi 2%, b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3% 3 CAPAIAN KINERJA 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%; d. Kinerja Lainnya 5%
- 13. PENGKATEGORIAN PERINGKAT (RATING) No. Predikat Nilai absolut Interpretasi Karakteristik Instansi 1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel 2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. 5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
- 14. PROBLEMATIKA SISTEM AKIP 1. Regulasi 2. Kelembagaan (daerah..) 3. SDM 4. Perencanaan (Indikator Kinerja) 5. Data dan Pengukuran Kinerja 6. Pemanfaatan
- 15. TABULASI MASALAH PROBLEM KETERANGAN Regulasi - Belum adanya regulasi yang cukup berwibawa, baik dari aspek level dalam peraturan perundangan maupun substansi “pemaksa” nya - Banyaknya regulasi yang tidak sinkron dan tidak terkoordinasi secara sistematis karena di produk oleh “corporate agency” yang berbeda di pemerintahan pusat (LAN, KEMEN-PAN RB, KEMENDAGRI, BAPPENAS) Kelembagaan Belum jelasnya lembaga/unit kerja yang secara spesifik memiliki tupoksi menyusun LAKIP maupun sistem AKIP secara keseluruhan, baik pada level pemda maupun level SKPD SDM Masih rendahnya komitmen, kompetensi dan kerjasama tim dalam penyusunan LAKIP Indikator dan Pengukuran - Indikator kinerja yang disusun sering tidak terukur secara kuantitatif dan tidak relevan dengan sasaran atau kegiatannya - Belum dikuasainya metode pengukuran yang terpercaya secara akademis Data Seringkali tidak tersedia data secara lengkap, jelas, valid dan akurat Pemanfaatan LAKIP disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif, tetapi pemanfaatannya untuk kepentingan manajemen pemerintahan yang lain belum optimal
- 16. REGULASI (Pokok) 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- 17. REGULASI (langsung-teknis) 1. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 18. REGULASI (Terkait) 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 5. Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008
- 19. UU • RUU AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA NEGARA • BAGAIMANA NASIBNYA ?
- 20. KELEMBAGAAN • Koordinasi – Integrasi -Sinkronisasi • Pada level Pemerintah Daerah maupun pada level SKPD – Pada level Kementerian/ Lembaga maupun pada level Unit Kerja K/L • Pemda : Bappeda – Biro/Bagian – Pengelola Keuangan • SKPD : Program – Data – Keuangan • Alternatif : Gugus Tugas/Tim
- 21. SDM • Commitment • Job Discriptions • Competency • Rewarding
- 22. INDIKATOR DAN PENGUKURAN • Tepat (Specific, Relevan, On Schedule, On Site) • Terukur (Terutama secara kuantitatif) • Metode Pengukuran
- 23. DATA • Ketersediaan • Kelengkapan • Validitas • Reliabilitas • Akurasi
- 24. PEMANFAATAN • LAKIP • LKPJ • LAPORAN KEUANGAN : CaLK • LPPD – EKPPD • AUDIT (opini)
- 25. WUJUD AKUNTABILITAS KINERJA 1. Pernyataan pejabat atau pimpinan lembaga 2. Pidato pertanggungjawaban pimpinan lembaga 3. Laporan akuntabilitas kinerja lembaga 4. Perilaku individu anggota dan pimpinan lembaga
- 26. AKUNTABILITAS 1. Akuntabilitas Administratif 2. Akuntabilitas Manajerial 3. Akuntabilitas Kinerja
- 27. AKUNTABILITAS • Akuntabilitas PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI lembaga berikut PRESTASI KERJA yang telah dicapai dalam periode tertentu • Diungkapkan berdasarkan FAKTA YANG SESUNGGUHNYA secara JUJUR DAN OBJEKTIF
- 28. LAPORAN AKUNTABILITAS • Pengungkapan hasil capaian kinerja atau prestasi kerja • Penjelasan dan analisis tentang pencapaian kinerja dan prestasi kerja tersebut beserta argumen-argumennya • Pengungkapan data dan informasi lainnya sebagai pendukung kinerja yang telah dicapai
- 29. SIKLUS SISTEM AKUNTABILITAS PERENCANAAN STRATEGIS PELAPORAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PERENCANAAN KINERJA PENETAPAN KINERJA
- 30. KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS 2010 2011 2012 2013 2014 Rencana Strategis 2010-2014 Rencana Kinerja 2010 LAKIP 2010 Rencana Kinerja 2011 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAKIP 2011 Rencana Kinerja 2014 LAKIP 2014 Rencana Kinerja 2013 Rencana Kinerja 2012 LAKIP 2013 LAKIP 2012 Penetapan Kinerja 2010 Penetapan Kinerja 2011 Penetapan Kinerja 2014 Penetapan Kinerja 2013 Penetapan Kinerja 2012
- 31. Muatan RENSTRA SKPD Permendagri 54/2010 -Pasal 85 VISI MISI-1 MISI-2 (dst) TUJUAN 1.1 TUJUAN 1.2 (dst) SASARAN 1.1.1 STRATEGI-STRATEGI SASARAN 1.1.2 (dst) KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PROGRAM 1 KEGIATAN 1.1 KEGIATAN 1.2. (dst) PROGRAM 2 (dst)
- 32. RENCANA STRATEGIS TAHUN …. - …. Versi : Permendagri No. 54 Th. 2010
- 33. PERENCANAAN KINERJA PROSES PENETAPAN KEGIATAN TAHUNAN DISERTAI INDIKATOR KINERJA DAN TINGKAT CAPAIANNYA BERDASARKAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS ANNUAL PERFORMANCE PLAN (RENCANA KINERJA TAHUNAN-RKT)/ RENJA HASILNYA
- 34. PERENCANAAN KINERJA PERENCANAAN KINERJA ADALAH AKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEPAN TENTANG TINGKAT CAPAIAN KINERJA YANG DIINGINKAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN PERENCANAAN KINERJA JUGA MEMBERIKAN TARGET (QUANTITATIVE OBJECTIVES) TENTANG APA YANG HARUS DICAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
- 36. RENCANA KINERJA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA PROSES PERENCANAAN KINERJA RENCANA KINERJA MENJABARKAN RENCANA KEGIATAN DAN TARGET KINERJA TAHUNAN YANG DIKOMITMENKAN OLEH ORGANISASI UNTUK DICAPAI DALAM TAHUN YANG BERSANGKUTAN
- 37. POSISI RENCANA KINERJA DALAM MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK STRATEGIC PLAN MULTI-YEARS PLANNING ANNUAL PERFORMANCE PLANS Annual Budget Request PERFORMANCE AGREEMENT Annual Operating Plan Annual Appropriation ACTUAL PERFORMANCE FINANCIAL PERFORMANCE REPORTS PERFORMANCE REPORTS
- 38. MANFAAT PERENCANAAN KINERJA 1. Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operasional terinci 2. Membantu “memastikan” pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan 3. Memudahkan proses pengukuran kinerja 4. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja 5. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang 6. Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar capaian
- 39. PRASYARAT PERENCANAAN KINERJA Sudah ada dokumen rencana strategis (renstra) atau perencanaan jangka menengah Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik, dan dapat diukur (asas smart) Sudah ada perumusan strategi yang jelas dan dapat ditentukan waktu pelaksanaannya Terdapat hubungan yg rasional antara
- 40. DARI MANA HARUS DIMULAI ? • Perencanaan kinerja dapat dimulai dengan merencanakan tingkat capaian output yang diinginkan • Perencanaan kinerja dimulai juga dari immediate outcome yg diharapkan dapat dicek dalam waktu tidak lama sesudah pelaksanaan program berjalan • Menentukan indikator kinerja yg “mudah” pengumpulan datanya
- 41. BAGAIMANA MERENCANAKAN KINERJA Melihat pengalaman masa lalu Melihat kemampuan pengerahan sumber daya yang ada Menentukan dan memprediksi tahap-tahap pelaksanaan program/ kegiatan Mengecek/menguji keterkaitan antara strategi dan sasaran yang hendak dicapai Menentukan perkiraan capaian dengan memperkirakan kemajuan program/kegiatan
- 42. TAHAPAN MENETAPKAN TARGET KINERJA TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA RENCANA KINERJA
- 43. SASARAN Spesifik / khusus / khas Dapat dinilai dan terukur Menantang namun dapat di capai Disepakati oleh jajaran organisasi Berorientasi pada hasil dan realistis Ada rentang/kurun waktu yang pasti dan ada SMART Kepastian sumberdaya
- 44. INDIKATOR SASARAN Ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya Dapat berupa output atau outcome Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator
- 46. PENETAPAN KINERJA • Suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi
- 47. PERFORMANCE AGREEMENT • A performance agreement is a method of : establishing expectations, accountability and consequences for not meeting a set standard of execution excellence • Performance agreements should be negotiated before
- 48. MEKANISME -1 • Kementerian/lembaga menyusun penetapan kinerja tingkat kementerian/lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan lembaga • Unit organisasi eselon I menyusun penetapan kinerja tingkat unit organisasi setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi • Satuan kerja dan unit kerja eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja • Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berjalan
- 49. MEKANISME-2 • Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun dokumen penetapan kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/Walikota • Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja • Gubernur/ Bupati/Walikota menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan
- 50. MEMPERHATIKAN • Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; • Dokumen perencanaan jangka menengah; • Dokumen perencanaan kinerja tahunan; • Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran. • SPM (Standar Pelayanan Minimum)
- 51. PEMANFAATAN • Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; • Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; • Menilai keberhasilan/kegagalan organisasi
- 52. Naskah
- 53. Formulir – 5
- 54. PENGUKURAN KINERJA Dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja
- 55. YANG DIUKUR : PERFORMANCE GAP (Kesenjangan Kinerja) YANG DIRENCANAKAN YANG SENYATANYA
- 56. MANFAAT (yang seharusnya diperoleh dari) PENGUKURAN KINERJA 1. Menunjukkan kinerja yg telah dicapai melalui UPAYA-UPAYA (Kebijakan,Program, Kegiatan) yang telah dilakukan 2. DASAR peningkatan kinerja yang direncanakan untuk tahun berikutnya 3. Menjadi (salah satu) dasar PENGAMBILAN KEPUTUSAN 4. Alat KOMUNIKASI baik internal maupun eksternal 5. Identifikasi KEPUASAN pemanfaat pelayanan dan stake holders’
- 57. PRINSIP PENGUKURAN KINERJA 1. MANFAAT (Usefulness) 2. TERSEDIANYA DATA (Availability Of Data) 3. KESAHIHAN (Validity) 4. KEJELASAN (Clarity) 5. KETEPATAN (Accuracy) 6. KEULANGAN (Reliabilty)
- 58. Lanjutan 8. KEUNIKAN (Uniqueness) 9. KETEPATAN WAKTU (Timelines) 10.KEWENANGAN (Controlability) 11.BIAYA (Cost) 12.KELENGKAPAN (Completeness) 13.DAPAT DIBANDINGKAN (Comparability)
- 59. SISTEM PENGUKURAN KINERJA 1. Penetapan Indikator Kinerja 2. Metode Pengukuran Kinerja 3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
- 60. INDIKATOR KINERJA 1. SASARAN 2. KEGIATAN a. INPUT (MASUKAN) b. OUTPUT (KELUARAN) c. OUTCOME (HASIL) d. BENEFIT (MANFAAT) e. IMPACT (DAMPAK)
- 61. METODE PENGUKURAN KINERJA Data Internal (Sistem Informasi Instansi) Data Eksternal (Primer Dan Skunder)
- 62. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA 1. Tentukan jenis data 2. Tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data 3. Tentukan sumber data (populasi atau sample) 4. Tentukan kapan data bisa diakses 5. Tentukan media dan metode pencatatan data 6. Tentukan cara pengolahan data
- 65. Outline LAKIP
- 66. RINGKASAN EKSEKUTIF • Menkanisme Penyusunan LAKIP • Mekanisme Pengukuran LAKIP • Ringkasan kinerja SKPD • Pemanfaatan LAKIP
- 67. BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berisi tentang perlunya penyusunan LAKIP serta urgensi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja SKPD 1.2 LANDASAN HUKUM Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP. 1.3. TUJUAN PENYUSUNAN Berisi tentang tujuan penyusunan LAKIP serta pemanfaatannya 1.4 GAMBARAN UMUM SKPD Berisi tentang uraian singkat TUPOKSI, sumber daya yang dimiliki serta gambaran singkat kinerja tahun sebelumnya
- 68. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 . RENCANA STRATEGIS DAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Berisi Uraian Singkat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran serta Target Kinerja 2.2 . PERJANJIAN KINERJA Memuat tentang Penetapan Kinerja tahun berkenaan. Berisi tentang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program/Kegiatan dan Anggaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
- 69. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA Berisi tentang hasil pengukukuran kinerja SKPD yang menunjukkan tentang capaian-capaian yang diraih dalam satu tahun 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA Berisi narasi yang merupakan penjelasan dan argumentasi terkait dengan capaian-capaian yang telah diraih berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja. Dapat menggunakan informasi dari hasil evaluasi indikator kinerja kegiatan, evaluasi efisiensi dan evaluasi efektifitas. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Berisi tentang Ringkasan Anggaran yang dikelola oleh SKPD serta realisasinya.
- 70. BAB IV PENUTUP • Berisi tentang : –Kesimpulan kinerja yang telah dicapai oleh SKPD –Berisi tentang rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik dari kinerja saat ini
- 71. Waktu Penyampaian LAKIP • Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. • Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; • Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. • SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.