SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA
JAWABAN KASUS II


   1. SURAT KUASA
     2. GUGATAN
1. SURAT KUASA
1.   JUDUL
2.   PEMBERI KUASA
3.   PENERIMA KUASA
4.   KHUSUS UNTUK APA
5.   HAL-HAL YANG DILAKUKAN PENERIMA KUASA
6.   HAK HONORARIUM, RETENSI & SUBSTITUSI
7.   TEMPAT DAN TANGGAL SURAT KUASA
8.   TANDA TANGAN PEMBERI & PENERIMA KUASA
     (DI ATAS MATERAI)
2. GUGATAN
1. KOMPETENSI
2. PERIHAL
3. PARA PIHAK
    - PENGGUGAT
    - TERGUGAT
    - TURUT TERGUGAT
4. POSITA
5. PETITUM
6. TEMPAT & TANGGAL GUGATAN
7. NAMA & TANDA TANGAN KUASANYA
2.1 KOMPETENSI
           (absolute & relative)
  DIMANA GUGATAN DIAJUKAN PASAL 118 H.I.R
ACTOR SEQUITOR FORUM REI

 DIAJUKAN DI TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT
 BILA PARA TERGUGAT LEBIH DARI 1, PILIH SALAH
  SATU

KASUS II ----- PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
2.2 PERIHAL
Perihal :

Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)
2.3 PARA PIHAK
                - Penggugat
Yang bertanda tangan di bawah ini Yudistira, SH.,M.H.
dan Bratasena,SH.,M.H. keduanya Advokat pada
Kantor Hukum Pandawa Lima & Rekan, beralamat
kantor di Jalan Kraton No. 5 Bandung, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
selaku kuasa untuk dan atas nama PT. Pandudewa,
beralamat di Jalan kraton Agung 1 Bandung,
berdasarkan kekuatan Surat Khusus bermaterai cukup
tertanggal 17 Agustus 1945 dari Ir. Dewi Kunti dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Pandudewa
(surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut
PENGGUGAT ; ------------------------
2.3 PARA PIHAK
                         - Tergugat
• TERGUGAT

1. Tn. Suyudana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.
   Astina No. 1 Kota bandung, selanjutnya disebut
   TERGUGAT I ; ----------
2. Tn. Dursasana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.
   Astina No.4 Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai
   TERGUGAT II ; ----------------------------------------------------------
3. Tn. Jayadrata, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Reog
   No. 5 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
   TERGUGAT III ; ---------------------------------------------------------
2.3 PARA PIHAK
                   - Turut Tergugat
• Turut Tergugat

4. Ny. Durgandini,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat
   di Jl. Astina No. 3 Kota Bandung, selanjutnya disebut
   TURUT TERGUGAT I ; --------------
6. Ny. Durgi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.
   Astina No. 4 Tasikmalaya, selanjutnya disebut TURUT
   TERGUGAT II ; -------
7. Ny. Banowati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat
   di Jl. Reog No. 5 Kota bandung, selanjutnya disebut
   sebagai TURUT TERGUGAT III ; ---
4. POSITA
Posita (Fundamentum Petendi).

1. Fakta Hukum
2. Alasan Hukum
4.1 POSITA
              Fakta Hukum
Menguraikan peristiwa hukum yang terjadi
  dalam perkara yang bersangkutan.
• Kapan, dimana & bagaimana peristiwanya
  terjadi
• Siapa yang merasa dirugikan
• Siapa yang harus bertanggung jawab
• Apa bukti-buktinya
butir 1 s/d 8 Gugatan)
4.2 POSITA
          Alasan Hukum
Ketentuan apa yang dilanggar oleh Pihak
                Tergugat

         PMH (1365 bw)
              Atau
     WANPRESTASI (1234 BW, dst)
Alasan Hukum
PT. Transportasi telah melakukan Wanprestasi

• Bahwa karena PT. TRANSPORTASI tidak juga memenuhi
  kewajibannya kepada Penggugat maka terbukti secara
  sah telah terjadiu ingkar janji (wanprestasi) dan
  mengingat PT. TRANSPORTASI belum berbadan hukum
  (vide pasal 11 ayat (2) UU No. 1/1995), maka tanggung
  jawab kepada penggugat telah beralih dari PT.
  TRANSPORTASI Ltd kepada TERGUGAT I,II,III DAN IV
  sebagai pendiri, sehingga jelas bahwa TERGUGAT I,II,III
  dan IV telah melakukan wanprestasi atau lalai
  melakukan kewajibannya terhadap penggugat ; ----------
4.2 POSITA
                 Tuntutan
    Apa yang dapat dituntut apabila terjadi
                 Wanprestasi

1. Meminta dilaksanakannya perjanjian
2. Meminta ganti rugi
3. Meminta dilaksanakannya perjanjian dengan
   meminta ganti rugi
4. Meminta dibatalkannya perjanjian
4.2 POSITA
                                tuntutan
• Meminta Ganti Rugi
11. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diuraikan diatas,
    maka penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril, kerugian
    materil adalah berupa kerugian atas rusaknya/pecahnya gelas-gelas yang diangkut
    di dalam mobil senilai Rp. 100.000.000,- + penalty yang harus dibayarkan
    penggugat kepada PD. MAKMUR sebesar 5% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000.000,-
    + biaya pengiriman barang yg gagal dilakukan, total sebanyak Rp. 6.000.000,-
    sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
    yang harus dibayarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV
    secara tanggung renteng kepada penggugat secara sekaligus dan seketika; -----------
12. Bahwa selain kerugian materil seperti tersebut pada poin 10 diatas, penggugat
    juga mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan para konsumen dan juga
    rusak nama baik perusahaan penggugat, oleh karena itu wajar dan patut kiranya
    apabila penggugat menuntut rugi immateriil kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II,
    TERGGAT III, dan TERGUGAT IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
    yang harus dibayarkan kepada penggugat secara sekaligus dan seketika ; -----------
Rincian Tuntutan
1. Tuntutan Ganti Rugi
2. Sita Jaminan
3. Dwangsom
4. Para Turut Tergugat tunduk dan taat
   terhadap isi putusan
5. Uit Voerbaar Bijvoerraad
Rincian Petitum
 Harus selars dengan Posita
Dengan beberapa tambahan redaksi standar
• Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
• Menyatakan P adalah P yang baik, benar dan jujur
• Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian pengiriman
   barang, dst ….
• Menyatakan T I,II,III & IV melakukan Wanprestasi
• Menghukum T I,II,III & IV membayar ganti rugi materiil
• Menyatakan T I,II,III & IV membayar ganti rugi immateriil
• Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
• Menghukum para tergugat membayar ini dwangsom
• Menyatakan perkara UVB Menghukum para turut tergugat untuk tunduk
   dan taat terhadap isi putusan
• Ex aquo et bono

More Related Content

What's hot

Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950guest150909
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitanLarasati Luthpy
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Indonesia
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...GLC
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganJuleha Usmad
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
 
Hasanuddin rachman putusan mk no 012 i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011
Hasanuddin rachman putusan mk no 012  i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011Hasanuddin rachman putusan mk no 012  i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011
Hasanuddin rachman putusan mk no 012 i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011biladwitama
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAfrian Rachmawati
 
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaCopy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaDimas Nugroho
 

What's hot (20)

Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Saman Pemula (ZI-3)
Saman Pemula (ZI-3)Saman Pemula (ZI-3)
Saman Pemula (ZI-3)
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemborongan
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
 
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran Hutang
 
Hasanuddin rachman putusan mk no 012 i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011
Hasanuddin rachman putusan mk no 012  i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011Hasanuddin rachman putusan mk no 012  i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011
Hasanuddin rachman putusan mk no 012 i 2003 dan no 115 puu rakerkonas 2011
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
 
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaCopy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
 

Similar to PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA

2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxPembayunAM
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANNurul Qamar
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxssuser698e0f
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyMiftaqurrohman el-Qudsy
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktekalsalcunsoed
 
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxAhmadSNuzil
 
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxKONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxRofaA1
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009pamuaralabuh
 

Similar to PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA (20)

4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
BAB III HAP.ppt
BAB III HAP.pptBAB III HAP.ppt
BAB III HAP.ppt
 
Replik tergugat-i-done
Replik tergugat-i-doneReplik tergugat-i-done
Replik tergugat-i-done
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
 
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
 
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxKONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009
 
Copy of ubv.3
Copy of ubv.3Copy of ubv.3
Copy of ubv.3
 
Prosedur beracara di ptun
Prosedur beracara di ptunProsedur beracara di ptun
Prosedur beracara di ptun
 
Makalah sania dasopang
Makalah sania dasopangMakalah sania dasopang
Makalah sania dasopang
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)

Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSIPENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
 
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCESPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
 
Sosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenagSosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenag
 
Kakanwil ranham2011
Kakanwil   ranham2011Kakanwil   ranham2011
Kakanwil ranham2011
 
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa baratImplementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
 
Peringkat jabatan
Peringkat jabatanPeringkat jabatan
Peringkat jabatan
 
Penyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerjaPenyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerja
 
Pelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick winsPelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick wins
 
Pola-Pola
Pola-PolaPola-Pola
Pola-Pola
 
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat BeragamaRegulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSILANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
 
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipilHasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
 

Recently uploaded

Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptAgusRahmat39
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 

Recently uploaded (20)

Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 

PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA

  • 2. JAWABAN KASUS II 1. SURAT KUASA 2. GUGATAN
  • 3. 1. SURAT KUASA 1. JUDUL 2. PEMBERI KUASA 3. PENERIMA KUASA 4. KHUSUS UNTUK APA 5. HAL-HAL YANG DILAKUKAN PENERIMA KUASA 6. HAK HONORARIUM, RETENSI & SUBSTITUSI 7. TEMPAT DAN TANGGAL SURAT KUASA 8. TANDA TANGAN PEMBERI & PENERIMA KUASA (DI ATAS MATERAI)
  • 4. 2. GUGATAN 1. KOMPETENSI 2. PERIHAL 3. PARA PIHAK - PENGGUGAT - TERGUGAT - TURUT TERGUGAT 4. POSITA 5. PETITUM 6. TEMPAT & TANGGAL GUGATAN 7. NAMA & TANDA TANGAN KUASANYA
  • 5. 2.1 KOMPETENSI (absolute & relative) DIMANA GUGATAN DIAJUKAN PASAL 118 H.I.R ACTOR SEQUITOR FORUM REI  DIAJUKAN DI TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT  BILA PARA TERGUGAT LEBIH DARI 1, PILIH SALAH SATU KASUS II ----- PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
  • 6. 2.2 PERIHAL Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)
  • 7. 2.3 PARA PIHAK - Penggugat Yang bertanda tangan di bawah ini Yudistira, SH.,M.H. dan Bratasena,SH.,M.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum Pandawa Lima & Rekan, beralamat kantor di Jalan Kraton No. 5 Bandung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama PT. Pandudewa, beralamat di Jalan kraton Agung 1 Bandung, berdasarkan kekuatan Surat Khusus bermaterai cukup tertanggal 17 Agustus 1945 dari Ir. Dewi Kunti dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Pandudewa (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut PENGGUGAT ; ------------------------
  • 8. 2.3 PARA PIHAK - Tergugat • TERGUGAT 1. Tn. Suyudana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Astina No. 1 Kota bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; ---------- 2. Tn. Dursasana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Astina No.4 Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; ---------------------------------------------------------- 3. Tn. Jayadrata, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Reog No. 5 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; ---------------------------------------------------------
  • 9. 2.3 PARA PIHAK - Turut Tergugat • Turut Tergugat 4. Ny. Durgandini,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Astina No. 3 Kota Bandung, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; -------------- 6. Ny. Durgi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Astina No. 4 Tasikmalaya, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ; ------- 7. Ny. Banowati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Reog No. 5 Kota bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; ---
  • 10. 4. POSITA Posita (Fundamentum Petendi). 1. Fakta Hukum 2. Alasan Hukum
  • 11. 4.1 POSITA Fakta Hukum Menguraikan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara yang bersangkutan. • Kapan, dimana & bagaimana peristiwanya terjadi • Siapa yang merasa dirugikan • Siapa yang harus bertanggung jawab • Apa bukti-buktinya butir 1 s/d 8 Gugatan)
  • 12. 4.2 POSITA Alasan Hukum Ketentuan apa yang dilanggar oleh Pihak Tergugat PMH (1365 bw) Atau WANPRESTASI (1234 BW, dst)
  • 13. Alasan Hukum PT. Transportasi telah melakukan Wanprestasi • Bahwa karena PT. TRANSPORTASI tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka terbukti secara sah telah terjadiu ingkar janji (wanprestasi) dan mengingat PT. TRANSPORTASI belum berbadan hukum (vide pasal 11 ayat (2) UU No. 1/1995), maka tanggung jawab kepada penggugat telah beralih dari PT. TRANSPORTASI Ltd kepada TERGUGAT I,II,III DAN IV sebagai pendiri, sehingga jelas bahwa TERGUGAT I,II,III dan IV telah melakukan wanprestasi atau lalai melakukan kewajibannya terhadap penggugat ; ----------
  • 14. 4.2 POSITA Tuntutan Apa yang dapat dituntut apabila terjadi Wanprestasi 1. Meminta dilaksanakannya perjanjian 2. Meminta ganti rugi 3. Meminta dilaksanakannya perjanjian dengan meminta ganti rugi 4. Meminta dibatalkannya perjanjian
  • 15. 4.2 POSITA tuntutan • Meminta Ganti Rugi 11. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diuraikan diatas, maka penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril, kerugian materil adalah berupa kerugian atas rusaknya/pecahnya gelas-gelas yang diangkut di dalam mobil senilai Rp. 100.000.000,- + penalty yang harus dibayarkan penggugat kepada PD. MAKMUR sebesar 5% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000.000,- + biaya pengiriman barang yg gagal dilakukan, total sebanyak Rp. 6.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng kepada penggugat secara sekaligus dan seketika; ----------- 12. Bahwa selain kerugian materil seperti tersebut pada poin 10 diatas, penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan para konsumen dan juga rusak nama baik perusahaan penggugat, oleh karena itu wajar dan patut kiranya apabila penggugat menuntut rugi immateriil kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGGAT III, dan TERGUGAT IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayarkan kepada penggugat secara sekaligus dan seketika ; -----------
  • 16. Rincian Tuntutan 1. Tuntutan Ganti Rugi 2. Sita Jaminan 3. Dwangsom 4. Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap isi putusan 5. Uit Voerbaar Bijvoerraad
  • 17. Rincian Petitum Harus selars dengan Posita Dengan beberapa tambahan redaksi standar • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya • Menyatakan P adalah P yang baik, benar dan jujur • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian pengiriman barang, dst …. • Menyatakan T I,II,III & IV melakukan Wanprestasi • Menghukum T I,II,III & IV membayar ganti rugi materiil • Menyatakan T I,II,III & IV membayar ganti rugi immateriil • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan • Menghukum para tergugat membayar ini dwangsom • Menyatakan perkara UVB Menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan • Ex aquo et bono