1. PEMAHAMAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DALAM KERANGKA
EVALUASI AKIP

2. MATERI BAHASAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
 EVALUASI AKIP KEMENKO POLHUKAM
2011

3. INSTRUKSI PRESIDEN No. 7 Tahun 1999
tentang
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah
sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok,
dipandang perlu adanya pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

4. Domain Dalam Berperan
PENGUATAN PENGUATAN
AKUNTABILITAS PENERAPAN
KINERJA GG, GUNA
INSTANSI PENCEGAHAN
KORUPSI

5. Orientasi Akuntabilitas Kinerja
Bergeser dari
Berapa besar kinerja
yang dihasilkan dan
Berapa besar
kinerja tambahan
dana yang
telah dan akan
Menjadi yang diperlukan,
agar tujuan yang
dihabiskan
telah ditetapkan
pada akhir periode
tercapai

6. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Mendefinisikan Visi,
Menggunakan
Misi, dan
informasi kinerja
menetapkan
untuk memotivasi
Strategic
perbaikan
Performance
Objectives
Menetapkan
Akuntabilitas
Kinerja
Analisis, Reviu, Pengumpulan Melakukan
dan Pelaporan Data untuk Kegiatan dan
Data Kinerja menilai Kinerja Mengukur
Kinerja

7. Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 9 tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Mewajibkan setiap instansi Pemerintah menetapkan
indikator kinerja utama dilingkungan Instansi
masing-masing.
Indikator kinerja utama merupakan ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan ntuk
perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja.

8. 1. MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA
KEPENTINGAN MASYARAKAT.
2. PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH AKAN LEBIH TAJAM.
MENCEGAH PENGGUNAAN DANA APBN/D UNTUK KEGIATAN
ANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.
3. TERSEDIANYA LAPORAN TENTANG INFORMASI KINERJA
INSTNSI PEMERINTAH YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL
SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT.
4. TERSEDIANYA MEKANISME PENCATATAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN SECARA LEBIH AKURAT
5. MENDORONG PERTANGGUNGANJAWABAN YANG TRANSPARAN
DAN APA ADANYA
6. MEMBERIKAN DASAR BAGI PENGANGGARAN BERBASIS

9. SAKIP
Penerapan
-PENINGKATAN
Prinsip-Prinsip AKUNTABILITAS :
Good Governance PENINGKATAN •PENINGKATAN
PEMERINTAH MASYARAKAT
Dan Fungsi – Fungsi KUALITAS KINERJA
INTERAKSI, Manajemen BIROKRASI & •LAYANAN PUBLIK
SINERGIS, Berbasis Kinerja EFEKTIVITAS •KESEJAHTERAAN
SEKTOR KONSTRUKTIF MANAJEMEN RAKYAT
SWASTA PEMERINTAH •MENURUNNYA
Melalui
DUNIA USAHA KKN
Renstra, Renja,
ABK, Pengukuran
Kinerja, LAKIP
& Evaluasinya
Tolok Ukur Keberhasilan/
Indiaktor Kinerja Utama
9

10. Yang Dibangun dan Siklus
Dikembangkan
Kemen PAN&RB Perencanaan Lengkap
Stratejik Akuntabilitas
Kinerja
Perencanaan (Manajemen Kinerja
Kinerja Sektor Publik)
Pelaporan
Akuntabilitas Penganggaran
Kinerja Kinerja
Pengukuran Kontrak
Kinerja Kinerja (PK)
Note: AKIP bukan hanya terkait dengan LAKIP

11. Posisi LAKIP dalam sistem AKIP
RPJM
Rencana
Stretegis
Rencana Kinerja
Tahunan
Rencana Kerja
& Anggaran
(RKA)
Penetapan Kinerja
(Performance Agreement)
Kinerja
Aktual Laporan
LAKIP Pertanggungjawaban
Keuangan

12. KEWAJIBAN KEBUTUHAN
MENINGKAT
MEMENUHI KAN KINERJA
PERATURAN LAKIP GAGAL, HENTIKAN
GAGAL, PERBAIKI
BERHASIL, TINGKATKAN
ORIENTASI BERHASIL, PERTAHANKAN
NILAI APA
REKAYASA:
INDIKATOR KINERJA ADANYA
REALISASI
TARGET
BOBOT
12

13. Kewajiban Penyusunan LAKIP
Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas
kinerja adalah
a. Kementerian /Lembaga;
b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga;
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. Unit kerja mandiri yang ditetapkan sebagaimana diatur
dalam
LAKIP disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15
Maret tahun anggaran berikutnya.

14. Tujuan dan Fungsi Penyusunan & Penyampaian LAKIP
TUJUAN
Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi
pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi
amanah/mandat
Sarana untuk mengkomunikasikan & menjawab
tentang apa yang telah dicapai & bagaimana proses
pencapaiannya
FUNGSI
Media hubungan kerja organisasi
Wujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi
amanah/mandat
Media akuntabilitas
Media Informasi

15. Evaluasi AKIP
Tujuan
 Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP
 Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 Memberikan saran perbaikan guna peningkatan
kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
pemerintah
 Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya
 Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel
Ruang Lingkup
 Evaluasi atas penerapan SAKIP dan capaian Kinerja
instansi
 Evalusi penerapan SAKIP
 Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi

16. Materi Penilaian Evaluasi AKIP
Perencanaan Kinerja 35 %
Pengukuran Kinerja 20%
Pelaporan Kinerja 15 %
Evaluasi Kinerja 10 %
Pencapaian Kinerja 20 %

17. Hasil Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam 2011
 Renstra tidak menghasilkan outcome;
 Unit Kerja tidak menyusun Renstra;
 Dokumen perencanaan lainnya tidak
menggambarkan kinerja;
 Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak SMART;
 Tidak terdapat IKU unit kerja;
 Tidak dapat mengimplementasikan
manajemen kinerja;
 Laporan tidak dapat digunakan untuk upaya
perbaikan;
 Evaluasi Kinerja tidak mampu mendorong
peningkatan kinerja

18. Rencana Aksi
 Perbaikan Perencanaan (Review Renstra,
RKT dan PK)
 Penyempurnaan Pengukuran (IKU,
mekanisme pengumpulan data kinerja)
 Pelaporan dan Evaluasi (pelaksanaAn
evaluasi akuntabilitas internal)
 Penerapan sistem manajemen berbasis
kinerja (SAKIP) di Kemenko Polhukam