Kota Kediri 2014

i
Daftar Isi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.................................................................................................................. I-1
B. Maksud dan Tujuan........................................................................................................ I-4
C. Sejarah Kota Kediri......................................................................................................... I-4
D. Gambaran Umum Daerah............................................................................................ I-7
E. Gambaran Umum Demografi...................................................................................... I-8
F. Kondisi Ekonomi Daerah.............................................................................................. I-10
G. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah............................................................... I-15
H. Profil Sumber Daya Aparatur..................................................................................... I-20
I. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja................................................................... I-22
BAB II: PERENCANAAN KINERJA
A. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja........................................................ II-1
B. Rencana Strategis............................................................................................................ II-2
C. Tujuan dan Sasaran......................................................................................................... II-4
D. Program Prioritas Pembangunan............................................................................. II-21
E. Penetapan Kinerja Tahun 2014................................................................................. II-24
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja........................................................................................................ III-2
B. Capaian Indikator Sasaran Strategis....................................................................... III-4
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................................................... III-9
D. Akuntabilitas Anggaran............................................................................................... III-46
BAB IV: RUANG LINGKUP DAN MATERI PENGATURAN
A. Penutup.............................................................................................................................. IV-1

i
Daftar Gambar dan Tabel
Gambar 1.Hubungan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik............................................... 36
Tabel 1. Pemetaan Peraturan Daerah dan SKPD Pengelolaan Masa Transisi.............. 31

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2014
1 - 1
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pelaporan dan penilaian kinerja adalah bagian proses penting untuk
mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah
satu penyelenggara Pemerintahan Kota Kediri dalam kerangka integrasi
perwujudan visi Kota Kediri dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (
Good Government Governance).
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa Akuntabilitas kinerja menjadi 3
target perubahan reformasi birokrasi pemerintahan, selain penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah ini didorong dengan semangat pemberantasan korupsi yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah. Instruksi kemudian
diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Upaya perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
terus dilakukan dengan berbagai perbaikan kebijakan. Momentum kebijakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terjadi pada tahun 2014. Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Bagian
1

1 - 2
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini
menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup
tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran
kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan
evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan
pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian
dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan, terkait dengan petunjuk teknis pelaporan capaian kinerja,
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mencabut petunjuk teknis
pelaporan kinerja yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Petunjuk teknis baru ini
makin menegaskan pentingnya pelaporan kinerja baik terkait validitas data
yang harus direviu maupun terkait dengan tolak ukur dan capaian kinerja.
Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai alat
laporan pertanggungjawaban untuk mengukur pencapaian target kinerja yang
sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target (sasaran)
kinerja yang sudah dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan, dalam hal ini adalah
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Kediri tahun bersangkutan. LAKIP
adalah dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1 - 3
B. Maksud dan Tujuan.
Maksud disusunnya LAKIP Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2014
adalah untuk :
a. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Sekretariat Daerah yang
menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas,
sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program program Sekretariat
Daerah sesuai dengan acuan Renstra Sekretariat Daerah dengan arah
kebijakan mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah
Kota Kediri
b. LAKIP Sekretariat Daerah ini juga berorientasi sebagai sarana
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai
analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang peluang dan
masukan berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki,
sehingga Sekretariat Daerah dapat berperan dan berfungsi maksimal
memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan
mengevaluasi kebijakan kebijakan daerah dalam proses
penyelenggaraan Pemerintah Kota Kediri.
C. Data Organisasi
1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sekretariat
Kota Kediri dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) Asisten yaitu:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyar yang membawahi 3
(tiga) bagian yaitu :
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1 - 4
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) bagian
yaitu :
a. Bagian Administrasi Pembangunan
b. Bagian Administrasi Perrekonomian
c. Bagian Pengelolaan Data Elektronik
3. Asisten Administrasi Umum membawahi membawahi 3 (tiga) bagian
yaitu :
a. Bagian Hukum
b. Bagian Organisasi
c. Bagian Umum
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Mengacu pada struktur organisasi, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut
dilaksanakan oleh Bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi (3) tiga
Asisten yaitu :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol, dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas :
 Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
pemerintahan, hubungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan;
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan rakyat;
 Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
skala daerah;
 Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,

1 - 5
monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan;
 Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi,
supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kota;
 Penyusunan dan penyampaian LPPD Kota kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur;
 Pelaksanaan kerjasama antar kota;
 Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi;
 Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan
ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
 Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah;
 Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
 Pembentukan kecamatan;
 Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota
kota;
 Pengusulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota kota;
 Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan
pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus;
 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan
otonomi khusus dalam wilayah kota;
 Penyampaian laporan daerah skala daerah kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur;
 Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah, kota untuk sidang DPOD.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian
Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Perekonomian, dan
Bagian Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas :
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan perekonomian;

1 - 6
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan;
 Pengusulan penataan daerah skala daerah;
 Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan
otonomi khusus dalam wilayah daerah;
 Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan
otonomi khusus skala daerah;
 Penyampaian dan informasi penataan daerah skala daerah ke provinsi
dan pemerintah;
 Menindaklanjuti pedoman, norma standar, prosedur dan kriterian
laporan penataan daerah;
 Pengelolaan database laporan penataan daerah masa depan;
 Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi
sidang DPOD; dan
 Membentuk asosiasi daerah / badan kerjasama daerah.
c. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Hukum, Bagian
Organisasi dan Bagian Umum mempunyai tugas :
 Melakukan pembinaan dan pengkoordinasian perumusan peraturan
perundang – undangan, penyelenggaraan administrasi umum,
organisasi dan ketatalaksanaan;
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi
umum;
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan dan peningkatan
kinerja organisasi, pendayagunaan aparatur negara dan
ketatalaksanaan;
 Penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan hukum;
 Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang –
undangan yang lebih tinggi serta bidang urusan pemerintahan dalam
wilayah kota dengan pemerintahan dan pemerintah daerah provinsi;
 Penyusunan Peraturan Daerah;

1 - 7
 Menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah untuk
dievaluasi;
 Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
dan
 Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil
Walikota.
d. Bagian – bagian yang berada di Sekretariat :
1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas
melaksanakan menyusun kebijaksanaan program dan petunjuk
teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum.
b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
 Penyusunan Kebijakan program dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan umum;
 Penyusunan Kebijaksanaan program dan petunjuk teknis
administrasi pemerintahan kelurahan;
 Memberi izin lokasi;
 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 Penyelesaian sengketa tanah garapan;
 Penyusunan kebijaksanaan program dan pembinaan
wilayah;
 Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan
pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada
kebijakan pemerintahan dan provinsi;
 Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar
kecamatan / kelurahan di wilayah;
 Koordinasi dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan
menengah skala daerah;
 Pelaksanaan pelayanan umum skala daerah;

1 - 8
 Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas
menyusun kebijakan di bidang kehumasan Pemerintah Kota
Kediri dan pemberdayaan potensi informasi dan komunikasi.
d) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
 Menyusun program / kegiatan kehumasan dan protokol;
 Melaksanakan program / kegiatan kehumasan dan
protokol;
 Pelaksanaan hubungan dengan lembaga – lembaga
pemerintahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
untuk penyampaian informasi kebijakan dan kegiatan
pemerintah daerah;
 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga
masyarakat, media massa dan media elektronik;
 Memberdayakan potensi dan usaha di bidang informasi dan
komunikasi;
 Pelayanan informasi kepada wartawan / masyarakat
tentang kegiatan pemerintah daerah;
 Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan;
 Pengelola kegiatan pemberitahuan dan penyediaan bahan
informasi bagi masyarat dan media massa tentang
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
 Menyusun penyelenggaraan acara / upacara protokoler
dinas;

1 - 9
 Menyediakan tempat penyelenggaraan rapat dan
pertemuan dinas; dan
3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
e) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang bantuan bantuan sosial dan usaha - usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
f) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan
rakyat;
 Pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan sosial
dan pelayanan sosial;
 Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran
dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
 Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan
penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang pelaksanaan keagamaan dan
kebudayaan;
 Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan
penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang pendidikan dan spiritual, kesehatan
dan bina sosial serta keagamaan dan kebudayaan; dan
4) Bagian Administrasi Pembangunan

1 - 10
g) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
melakukan koordinasi administrasi pembangunan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan.
h) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 Pelaksana koordinasi dibidang pembangunan daerah;
 Pelaksana pengendalian dan evaluasi administrasi
pembangunan daerah;
 Pelaksana koordinasi penyusunan rencana pembangunan
daerah;
 Penyusunan laporan dibidang kegiatan administrasi
pembangunan;
 Penyusunan hasil evaluasi administrasi pembangunan
sebagai bahan pertimbangan rencana administrasi
pembangunan tahun berikutnya; dan
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5) Bagian Administrasi Perekonomian
i) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijaksanaan program dan
petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dalam bidang
perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan monitoring
perkembangan di bidang produksi daerah, perusahaan daerah,
perindustrian dan perdagangan, sarana perekonomian serta
pemasaran dan investasi.
j) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
 Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan dan
petunjuk teknis pembinaan administrasi bidang produksi

1 - 11
daerah, perindustrian dan perdagangan, sarana
perekonomian, serta pemasaran;
 Pembinaan pendampingan dan monitoring dibidang
administrasi produksi daerah, perusahaan daerah,
perindustrian dan perdagangan, sarana perekonomian serta
pemasaran;
 Menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang timbul
maupun perkembangan dibidang produksi daerah,
perusahaan daerah, perindustrian dan perdagangan, sarana
perekonomian serta pemasaran;
 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait kebijakan
penanaman modal dan investasi;
 Pengkoordinasian dan perencanaan dibidang produksi
daerah, perusahaan daerah, perindustrian dan perdagangan,
sarana perekonomian serta pemasaran; dan
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugasnya.
6) Bagian Pengelolaan Data Elektronik
k) Bagian Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan manajemen dan sistem pengelolaan data, telematika
dan penyelenggaraan pengelolaan data elektronik.
l) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dibidang pengelolaan data elektronik,
telematika dilingkungan pemerintah daerah;
 Menyiapkan bahan penyusunan rencana penyelenggaraan
manajemen dan sistem pengelolaan data elektronik;
 Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pengelolaan data elektronik;

1 - 12
 Menyelenggarakan tugas sandi dan telekomunikasi;
 Penyelenggaraan persediaan palsan skala daerah;
 Penyelenggaraan sissan skala daerah;
 Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala daerah;
 Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala daerah;
 Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian;
 Perencanaan kebutuhan palsa skala daerah;
 Penyelenggaraan pengadaan palsa melalui karya mandiri
dan mitra skala daerah;
 Pemeliharaan palsan tingkat O;
 Penghapusan palsan skala daerah; dan
 Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
tugasnya.
7) Bagian Hukum
m) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan peraturan perundang-undangan, mengkaji, meneliti
dan mengevaluasi setiap produk hukum, pengajuan produk
hukum dari satuan kerja perangakat daerah, memberikan
bantuan hukum kedinasan, mengaplikasikan dan
mendokumentasikan produk hukum dilingkungan pemerintah
daerah.
n) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Hukum
mempunyai fungsi :
 Melakukan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-
undangan;
 Penyusunan materi rancangan produk - produk hukum;
 Pemberian bantuan hukum kedinasan;
 Aplikasi, inventarisasi, dokumentasi produk - produk
hukum; dan

1 - 13
 Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum.
8) Bagian Organisasi
o) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara,
mengadakan analisis jabatan dan analisis beban kerja, formasi
jabatan, penyelenggaraan penyusunan rencana strategik,
laporan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah Sekretariat
Daerah.
p) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian
Organisasi mempunyai fungsi :
 Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kebijakan Pemerintah Daerah;
 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang – undang yang
berlaku;
 Penyusunan program pembinaan aparatur;
 Penyusunan petunjuk dan kebijaksanaan umum
pendayagunaan aparatur;
 Penyelenggaraan pengawasan terhadap kebijaksanaan
kepegawaian sesuai standar, norma dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah;
 Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 Penyusunan ketatalaksanaan dan standar pelayanan
minimal;
 Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah
kota;
 Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah
skala daerah;
 Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota;

1 - 14
 Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota;
 Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah
kota;
 Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan
perangkat daerah kota;
 Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan
perangkat daerah kota;
 Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah;
 Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah;
 Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat
daerah; dan
 Penyediaan bahan data base perangkat daerah skala
daerah.
9) Bagian Umum
q) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha, pengawasan dan pengendalian barang inventaris
Sekretariat Daerah, urusan administrasi perjalanan dinas,
keuangan Sekretariat Daerah, distribusi informasi dan
pengelolaan kebersihan/keamanan dalam lingkungan
Sekretariat Daerah.
r) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Umum
mempunyai fungsi :
 Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum;
 Pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah;
 Pelaksanaan urusan pegawai Sekretariat Daerah;
 Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan retribusi
serta pemeliharaan barang – barang daerah di lingkungan
Sekretariat Daerah;
 Menginventarisasi barang daerah di lingkungan Sekretariat
Daerah;

1 - 15
 Pelaksanaan urusan perjalanan dinas di lingkungan
Sekretariat Daerah;
 Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah di lingkungan
Sekretariat Daerah termasuk kebersihan dan keamanan
kantor; dan
 Pelaksanaan urusan distribusi informasi dan sandi
telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
D. Profil SDM Sekretariat Daerah Kota Kediri.
Jumlah sumber daya manusia di Sekretariat Daerah cukup memadai.
Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-
tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka
menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dan
pelaksana pengendalian pembangunan.
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan
No UNIT KERJA
GOLONGAN
JUMLAH
I II III IV
1. Sekretaris Daerah dan
Asisten
- - - 4 4
2. Bag. Administrasi
Pemerintahan Umum
- 3 13 1 17
3. Bag. Hukum - 1 13 1 15
4. Bag. Humas dan Protokol - 6 12 1 19
5. Bag. Administrasi Kesra 3 4 8 2 17
Pembangunan
1 5 12 2 20
Perekonomian
3 2 5 2 12
8. Bag. Umum 11 28 28 - 67
9. Bag. PDE - 13 6 1 20
10. Bag. Organisasi - 3 7 1 11
JUMLAH 18 65 104 15 202
Sumber : Data Renstra Setda Kota Kediri 2010-2014

1 - 16
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan
No UNIT KERJA
TK. PENDIDIKAN
JML
Dasar SMP SMA D3 S I S II
1. Sekretaris Daerah
dan Asisten
- - - - - 4 4
Pemerintahan
Umum
- - 3 - 12 2 17
3. Bag. Hukum - - 3 - 10 2 15
4. Bag. Humas dan
Protokol
- - 7 - 9 3 19
Kesra
- 1 5 1 8 2 17
Pembangunan
1 1 4 - 10 4 20
Perekonomian
- 1 4 - 4 3 12
8. Bag. Umum 4 9 30 - 22 2 67
9. Bag. PDE - - 9 - 9 2 20
10. Bag. Organisasi - - 5 - 4 2 11
JUMLAH 5 12 70 1 88 26 202
Sumber : Data Renstra Setda Kota Kediri 2010-2014
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Sistematikan penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan
tujuan, Organisasi, profil SDM Sekretariat Daerah dan
sistematika penyajian.
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1 - 17
Memuat Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Tahunan
Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2014.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Target Sasaran
Strategis tahun 2014, juga evaluasi dan analisis capaian
kinerja tahun 2014 yang diuraikan per sasaran strategis.
Selain itu, bab ini juga berisikan capaian kinerja lainnya dan
akuntabilitas anggaran.
Bab IV : Penutup
Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja
dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan
pembangunan daerah.

2 - 1
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis 2010-2014
Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh
disebabkan oleh berbagai pengaruh baik internal, eksternal local, regional
maupun global yang menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan
reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk memnuhi
tuntutan dan desakan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perlu
dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan kebijakan daerah
yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi
dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif
dalam mendorong terwujudnya visi Kota Kediri “Terwujudnya Masyarakat
Kota Kediri Makmur,Mandiri,dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Reformasi Birokrasiuntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah.
Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai
coordinator perangkat daerah, proses penyusun, implementasi dan evaluasi
kebijakan daerah serta pembinaan adminstrasi dan pendayagunaan aparatur
Pemerintah Daerah.
Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat
Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan
arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju visi utama Kota
Kediri yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri Makmur,Mandiri,dan
Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin
tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas
Bagian
2

2 - 2
pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif melalui
pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara
tepat dan cepat.
Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari
tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk
terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya yang pada gilirannya
secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan
dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
Fasilitasi, sinkronisasi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ini
menjadi salah satu tugas pokok dari Sekretariat Daerah. Hal ini kemudian
menjadi faktor pendorong Sekretariat Daerah unutk menjadi lebih
professional, sehingga mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan dan
kewenangan SKPD sesuai dengan dinamika perubahan penyelenggaraan
pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
1. Visi
Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin
dicapai pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi,
permasalahan, peluang dan dinamika pemerintahan, serta dengan
memperhatikan nilai yang terkandung dalam visi Kota Kediri, maka visi
Sekretariat Daerah adalah:
Menjadikan Sekretariat Daerah sebagai Perumus Kebijakan
Pembangunan dan Penyelenggara Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum yang Andal
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut adalah Sesuai Peraturan Walikota
Kediri Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri adalah

2 - 3
”Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah”.
Secara garis besar tugas pokok Sekretariat Daerah adalah merumuskan
kebijakan pembangunan yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD pelaksana dan
menyelenggarakan pemerintahan umum. Penyelenggaraan pemerintahan
umum yang dimaksud adalah merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi dan
monitoring dalam bidang tatalaksana pemerintahan, administrasi
pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengeloaan
kepegawaian, penyusunan produk hukum, serta mengkomunikasikan
kebijakan pemerintah dan hasil-hasil pembangunan.
Tulang punggung perumus kebijakan pembangunan memberi makna
bahwa sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah
berkewajiban menyusun dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait
dalam hal perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan investasi, serta
perumusan kebijakan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi
Dalam rangka mencapai visi tersebut diatas maka perlu ditetapkan adanya
misi sebagai dasar untuk membangun pondasi yang kuat dalam menetapkan
arah dan tujuan pembangunan. Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penataan tanah daerah, peningkatan sumber daya aparatur
kelurahan serta kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama
2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah melalui koordinasi
antar lembaga dan peningkatan penyebaran hasil pembangunan melalui
teknologi informasi.
3. Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur melalui penataan perundang
undangan.

2 - 4
3. Tujuan dan Sasaran.
Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah
Mengacu kepada faktor kunci keberhasilan tersebut diatas, dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam RPJM Kota Kediri maka tujuan yang ditetapkan oleh
Sekretariat Daerah Kota Kediri diharapkan memberikan arah dan kepastian
operasionalisasi terhadap program yang telah ditetapkan.
Misi 1 : “Mewujudkan penataan tanah daerah, peningkatan sumber daya
aparatur kelurahan serta kerukunan dan kemantapan kehidupan
beragama”. Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:
1. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan dan penataan
aset. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya administrasi penerimaaan dan penataan aset
b. Meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
c. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintah kelurahan
2. Terwujudnya fasilitas diklat kesejahteraan sosial. Tujuan ini didukung
dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya SDM kesejahteraan sosial masyarakat melalui
pelatihan
3. Terwujudnya kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama di Kota
Kediri. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama
melalui kegiatan keagamaam yang difasilitasi
4. Terwujudnya kerukunan dan kemantapan kehidupan berbangsa. Tujuan
ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

2 - 5
a. Meningkatnya kerukunan dan kematapan kehidupan berbangsa
5. Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang NAPZA dan HIV/AIDS.
Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat peserta
sosialisasi NAPZA dan HIV/AIDS.
Tujuan dan sasaran-sasaran diatas dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat.
Misi 2 : “Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah melalui
koordinasi antar lembaga dan peningkatan penyebaran hasil pembangunan
melalui teknologi informasi” Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan,
yaitu:
1. Terwujudnya kualitas pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.
a. Meningkatnya koordinasi adminitrasi pembangunan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan.
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan ini didukung
a. Meningkatnya pengelolaan penyertaan modal BUMD yang lebih
efektif dan efisien.
3. Terwujudnya perlindungan konsumen dari penyelewengan
perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya ketaatan penyedia barang yang patuh terhadap
peraturan
b. Meningkatnya penurunan jumlah penyedia barang yang
melanggar peraturan

2 - 6
4. Terwujudnya kualitas sistem komunikasi, informasi dan media massa.
a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan,
sistem aplikasi dan SDM kompeten TIK
5. Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informasi melalui media
massa dan tatap muka. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran,
yaitu :
a. Mewujudkan sistem komunikasi, informasi melalui media cetak,
elektronik dan tatap muka
6. Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :
a. Tersedianya SDM keprotokolan dalam pelayanan kedinasan
Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.
Tujuan dan sasaran-sasaran diatas dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian
Pengelolaan Data Elektronik, dan Bagian Humas dan Protokol.
Misi 3 : “Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur melalui penataan
perundang undangan” Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum.
Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Mewujudkan penyusunan Perda dan Produk hukum
b. Mewujudkan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum
2. Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dan pemberian bantuan
hukum kedinasan untuk kepastian hukum. Tujuan ini didukung dengan
2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Meningkatkan terjaminnya produk hukum dan kepastian hukum
b. Mewujudkan terselesaikannya kasus hukum

2 - 7
3. Terwujudnya kapasitas kelembagaan. Tujuan ini didukung dengan 1
(satu) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan melalui
kualitas pelayanan publik.
4. Terwujudnya peningkatan ketatalaksanaan. Tujuan ini didukung
a. Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat melalui
akuntabilitas kinerja SKPD
Tujuan dan sasaran-sasaran diatas dilaksanakan oleh Bagian Hukum
dan Bagian Organisasi.
4. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka
strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang dipergunakan untuk
dijadikan sebagai pedoman, pegangan / petunjuk dalam pengembangan
program kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan
pencapaian tujuan dan sasaran.
Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah
Kota Kediri untuk lima tahun adalah :
Misi 1 : “Mewujudkan penataan tanah daerah, peningkatan sumber daya
aparatur kelurahan serta kerukunan dan kemantapan kehidupan
beragama”.
Tujuan 1 :Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan dan
penataan aset.
Kebijakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah :
a. Meningkatkan pengelolaan inventaris daerah melalui
pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah
b. Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan/kelurahan melalui
peningkatan partisipasi aparatur dan masyarakat

2 - 8
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan
kinerja
Tujuan 2 :Terwujudnya fasilitas diklat kesejahteraan sosial.
Tujuan 3 : Terwujudnya kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama
di Kota Kediri.
Tujuan 4 :Terwujudnya kerukunan dan kemantapan kehidupan berbangsa
Tujuan 5 :Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang NAPZA dan
HIV/AIDS.
a. Meningkatkan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat
Misi 2 : “Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah melalui
koordinasi antar lembaga dan peningkatan penyebaran hasil pembangunan
melalui teknologi informasi”
Tujuan 1 :Terwujudnya kualitas pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.
a. Meningkatkan mekanisme tertib administrasi, pelaporan serta
pengendalian pembangunan
b. Pembinaan dan penataan para pengelola/pelaksana pembangunan
Tujuan 2 :Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
a. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi,
ekstensifikasi dan peningkatan sumber daya penerimaaan daerah
Tujuan 3 : Terwujudnya perlindungan konsumen dari penyelewengan
perdagagan
a. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen melalui
pengawasan peredaran barang dan jasa
Tujuan 4 : terwujudnya kualitas sistem komunikasi, informasi dan media

2 - 9
massa
a. Meningkatkan pemberdayaan insan komunikasi informasi dan
masyarakat melalui kecukupan SDM, sarana dan prasarana
komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif
Tujuan 5 : terwujudnya pelayanan komunikasi dan informasi melalui media
massa dan tatap muka
Tujuan 6 : terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah.
a. Terpenuhinya penyebarluasan komunikasi dan informasi melalui
pendokumentasian, peliputan dan penyiaran melalui media cetak,
elektronik dan tatap muka.
Misi 3 : “Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur melalui penataan
perundang undangan”
Tujuan 1 :Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum.
a. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan di bidang
hukum dan perundangan yang partisipatif
Tujuan 2 :Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dan pemberian
bantuan hukum kedinasan untuk kepastian hukum.
a. Mendorong percepatan pencapaian Good Governance melalui
pengembangan produk hukum
Tujuan 3 :Terwujudnya kapasitas kelembagaan.
a. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan kualitas sumber daya
aparatur melalui pengembangan sistem manajemen yang prfesional
Tujuan 4 :Terwujudnya peningkatan ketatalaksanaan.

2 - 10
a. Peningkatan pelaporan kinerja SKPD dan mutu pelayanan kepada
publik
B. Penetapan Kinerja Tahun 2014
Misi I Mewujudkan Penataan Tanah Daerah,
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan
Serta Kerukunan Dan Kemantapan Kehidupan
Beragama
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
1. Meningkatnya SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat melalui
pelatihan
% jumlah SDM kesejahteraan sosial
masyarakat yang mengikuti pelatihan
dalam satu tahun
100%
2. Meningkatnya
kerukunan dan
kemantapan kehidupan
beragama melalui
kegiatan keagamaan
yang difasilitasi
% penyelenggaraan Forum Antar
Umat Beragama (FAUB) dalam satu
tahun
100%
% FAUB yang difasilitasi dalam satu
tahun
100%
% kegiatan keagamaan yang
difasilitasi dalam satu tahun
63,16%
3. Meningkatnya
kerukunan dan
kemantapan kehidupan
berbangsa
% penyelenggaraan PHBN
4. Meningkatnya
pengetahuan kesehatan
masyarakat peserta
sosialisasi NAPZA dan
HIV/AIDS
% pelaksanaan sosialisasi kesehatan
(NAPZA dan HIV/AIDS)

2 - 11
Misi II Mewujudkan Pembangunan Perekonomian
Daerah Melalui Koordinasi Antar Lembaga dan
Peningkatan Penyebaran Hasil Pembangunan
Melaui Teknologi Infomasi
1. Meningkatnya
koordinasi administrasi
pembangunan yang
meliputi perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian evaluasi
dan pelaporan
% kegiatan yang tepat waktu 100%
% kegiatan yang sesuai dengan mutu
yang direncanakan
100%
% kegiatan yang sesuai dengan
anggaran
100%
% pemanfaatan sarana bangunan
pemerintah dalam satu tahun
98%
2. Meningkatnya ketaatan
penyedia barang yang
patuh terhadap
peraturan
% jumlah penyedia barang konsumsi
yang patuh pada ketentuan terhadapa
jumlah penyedia barang yang ada
3. Meningkatnya
penurunan jumlah
penyedia barang yang
melanggar peraturan
% penurunan jumlah kasus
penyelewengan perdagangan
4. Meningkatnya
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
jaringan, sistem aplikasi
dan SDM kompeten TIK
% jumlah infrastruktur jaringan yang
ada terhadap jumlah infrastruktur yang
dibutuhkan
100%
% ketersediaan sistem informasi
(aplikasi) dalam 1 tahun
100%
Ketersediaan data induk bidang TIK 100%
Jumlah SDM kompeten TIK yang ada
terhadap jumlah SDM kompeten TIK
yang dibutuhkan
100%
% titik koneksi yang terhubung dengan
jaringan intranet dalam 1 tahun
100%
5. mewujudkan sistem
komunikasi, informasi
mealui media cetak,
elektronik dan tatap
muka
% jumlah berita/ iklan di surat kabar
nasional/local
100%
% jumlah berita/ikaln di radio 100%
% jumlah berita/iklan di televise 100%
% penyelenggaraan jumpa pers 100%
% kerjasama dengan media massa 100%

2 - 12
Misi II Mewujudkan Pembangunan Perekonomian
Daerah Melalui Koordinasi Antar Lembaga dan
Peningkatan Penyebaran Hasil Pembangunan
Melaui Teknologi Infomasi
% jumlah penerbitan melalui majalah 100%
6. Tersedianya SDM
keprotokolan dalam
pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
% pelayanan kegiatan keprotokolan
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
100%
Misi III Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur
Melalui Penataan Perundang Undangan
1. Mewujudkan
penyusunan Perda dan
Produk Hukum
% Ranperda yang diselesaikan menjadi
Perda dalam 1 tahun
100%
% perda yang diselesaikan tepat waktu
dalam 1 tahun
100%
2. Mewujudkan
pembentukan kelompok
Keluarga Sadar Hukum
% kelompok Kadarkum yang terbentuk
100%
3. Meningkatkan
terjaminnya produk
hukum dan kepastian
hukum
% produk hukum yang dianalisis dan
direview
100%
% perda yang disosialisasikan dalam 1
tahun
100%
4. Mewujudkan
terselesaikannya kasus
hukum
% kasus hukum yang diselesaikan dalam
1 tahun
100%
5. Meningkat nya kapasitas
kelembagaan
pemerintahan melalui
kualitas pelayanan
publik
% satuan kerja yang dilakukan analisa
jabatan dalam 1 tahun

2 - 13
Misi III Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur
Melalui Penataan Perundang Undangan
6. Meningkatnya pelayanan
publik kepada
masyarakat melalui
akuntabilitas kinerja
SKPD
% SKPD yang memiliki SPM dalam 1
tahun
100%
% instansi pelayanan yang melakukan
pengukuran IKM dalam 1 tahun
100%

3 - 1
Akuntabilitas Kinerja
A. Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kota Kediri
menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran
dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu
membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau
indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap
kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran
kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja, maka digunakan rumus:
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100%
Rencana
2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi
menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Bagian
3

3 - 2
Realisasi – (Realisasi – Rencana)
Capaian Indikator Kinerja = -------------------------------------------- x 100%
Rencana
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu :
Skala Ordinal Predikat/Kategori
> 85 Sangat Berhasil
70 < X ≥ 85 Berhasil
55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil
< 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator
Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja
sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula
yang digunakan sebagai berikut:
Total Nilai Capaian Kelompok Indikator
Capaian Kinerja Sasaran = ------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
B. Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2014
Secara umum Sekretariat DaerahKota Kediritelah melaksanakan program
dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam dokumen Rencana StrategisTahun 2010-2014
sebagaimana juga telah ditetapkan melalui Peraturan WalikotaKota
KediriNomor 66Tahun 2008 Tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Kediri. Adapun sasaran strategis yang sudah

3 - 3
ditetapkan dalam target kinerja Rencana Strategis untuk tahun 2014 dan
diruangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel 3.1: Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2014
No Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2014
Capaian
(%)
Kategori
Misi 1:Mewujudkan Penataan Tanah Daerah,
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kelurahan Serta Kerukunan Dan
Kemantapan Kehidupan Beragama
1
Meningkatnya SDM kesejahteraan sosial
masyarakat melalui pelatihan
100 Sangat berhasil
2
Meningkatnya kerukunan dan
kemantapan kehidupan beragama
melalui kegiatan keagamaan yang
difasilitasi
83,3 Berhasil
3
Meningkatnya kerukunan dan
kemantapan kehidupan berbangsa
100 Sangat berhasil
4
Meningkatnya pengetahuan kesehatan
masyarakat peserta sosialisasi NAPZA
dan HIV/AIDS
100 Sangat berhasil
Rata-rata capaian kinerja misi 1 95,8 Sangat berhasil
Misi 2:Mewujudkan Pembangunan
Perekonomian Daerah Melalui Koordinasi
Antar Lembaga dan Peningkatan
Penyebaran Hasil Pembangunan Melaui
Teknologi Informasi
1
Meningkatnya koordinasi administrasi
pembangunan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan
pelaporan
100 Sangat berhasil
2
Meningkatnya ketaatan penyedia barang
yang patuh terhadap peraturan
100 Sangat berhasil
3
Meningkatnya penurunan jumlah
penyedia barang yang melanggar
peraturan
8,3 Tidak berhasil
4
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
infrastruktur jaringan, sistem aplikasi dan
SDM kompeten TIK
51,6 Tidak berhasil

3 - 4
No Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2014
Capaian
(%)
Kategori
5
Mewujudkan sistem komunikasi,
informasi mealui media cetak, elektronik
dan tatap muka
86,8 Sangat berhasil
6
Tersedianya SDM keprotokolan dalam
pelayanan kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
100 Sangat berhasil
Misi 3:Mewujudkan Peningkatan Kinerja
Aparatur Melalui Penataan Perundang
Undangan
1
Mewujudkan penyusunan Perda dan
Produk Hukum
100
Sangat berhasil
2
Mewujudakan pembentukan kelompok
Keluarga Sadar Hukum
100
Sangat berhasil
3
Meningkatkan terjaminnya produk hukum
dan kepastian hukum
93
Sangat berhasil
4
Mewujudkan terselesaikannya kasus
hukum
43 Tidak berhasil
5
Meningkat nya kapasitas kelembagaan
pemerintahan melalui kualitas pelayanan
publik
100
Sangat berhasil
6
Meningkatnya pelayanan publik kepada
masyarakat melalui akuntabilitas kinerja
SKPD
100
Sangat berhasil

3 - 5
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Misi 1 :Mewujudkan Penataan Tanah Daerah, Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Kelurahan Serta Kerukunan Dan Kemantapan Kehidupan
Beragama
Sasaran Strategis :Meningkatnya SDM kesejahteraan sosial masyarakat
melalui pelatihan
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase SDM
kesejahteraan masyarakat
yang mengikuti pelatihan
98,67% 100% 100%
Sangat
berhasil
Rata-rata capaian kinerja
100%
Sangat
berhasil
Dari hasil capaian kinerja sasaran strategis diatas yang terdiri dari 1
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 100 % sehingga sasaran
strategis diatas masuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan tersebut
tidak lepas dari adanya dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut
1. Program peningkatan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan
kegiatan :
a. Penyuluhan, pencegahan peredaran / penggunaan minuman kerasdan
narkoba
Sasaran Strategis :Meningkatnya kerukunan dan kemantapan kehidupan
beragama melalui kegiatan keagamaan yang difasilitasi
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase
penyelenggaraan Forum
Antar Umat Beragama
(FAUB) dalam 1 tahun
100% 100% 100
Sangat
berhasil
Persentase Forum Antar 100% 66,67% 66,67 Cukup

3 - 6
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Umat Beragama (FAUB)
yang difasilitasi dalam 1
tahun
Berhasil
Persentase kegiatan
keagamaan yang
difasilitasi dalam 1 tahun
63,16% 52,63% 83,32 Berhasil
Rata-rata capaian kinerja 83,3 berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 83,3 % sehingga sasaran
strategis diatas masuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari adanya dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut
1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :
a. Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan
lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Sasaran Strategis :Meningkatnya kerukunan dan kemantapan kehidupan
berbangsa
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase
penyelenggaraan PHBN
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil

3 - 7
strategis diatas masuk dalam kategorisangatberhasil. Keberhasilan tersebut tidak
lepas dari adanya dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut
1. Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah daerah, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
Sasaran Strategis :Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat
peserta sosialisasi NAPZA dan HIV/AIDS
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase pelaksanaan
sosialisasi kesehatan
(NAPZA dan HIV/AIDS)
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan
kegiatan :
a. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE) pencegahan dan
pemberantasan penyakit

3 - 8
Misi 2 :Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Daerah Melalui
Koordinasi Antar Lembaga dan Peningkatan Penyebaran Hasil
Pembangunan Melaui Teknologi Infomasi
Sasaran Strategis :Meningkatnya koordinasi administrasi pembangunan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, evaluasi dan
pelaporan
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase kegiatan yang
tepat waktu
100% 100% 100
Sangat
berhasil
sesuai dengan mutu yang
direncanakan
100% 100% 100
Sangat
berhasil
sesuai dengan anggaran
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
dengan kegiatan :
a. Penyusunan standar satuan harga
b. Penelitian RKA dan DPA
2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan :
a. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan :
a. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

3 - 9
b. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan
pengadaan secara elektronik
4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
a. Pembinaan jasa konstruksi
Sasaran Strategis :Meningkatnya ketaatan penyedia barang yang patuh pada
ketentuan
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase jumlah
penyedia barang
konsumsi yang patuh
pada ketentuan terhadap
jumlah penyedia barang
yang ada
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan
kegiatan :
a. Kegiatan fasilitasi peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
a. Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan

3 - 10
Sasaran Strategis :Meningkatnya penurunan jumlah penyedia barang yang
melanggar peraturan
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase penurunan
jumlah kasus
penyelewengan
perdagangan
12 x sidak 1 x sidak 8,3
Tidak
berhasil
8,3
Tidak
berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 8,3 % sehingga sasaran
strategis diatas masuk dalam kategoritidak berhasil.Sasaran diatas didukung oleh
program dan kegiatan sebagai berikut
a. Kegiatan fasilitasi pengelolaan DBHCHT
2. Program pemberantasan barang kena cukai illegal
a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di
peredaran atau tempat penjualan eceran ( dana DBHCHT)
Sasaran Strategis :Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur
jaringan, sistem aplikasi dan SDM kompeten TIK
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase jumlah
infrastruktur jaringan
yang ada terhadap jumlah
infrastruktur yang
dibutuhkan
100% 8% 8
Tidak
berhasil
Persentase ketersediaan
sistem informasi
100% 43% 43
Tidak
berhasil

3 - 11
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
(aplikasi) dalam 1 tahun
Ketersediaan data induk
bidang TIK
100% 7% 7
Tidak
berhasil
Jumlah SDM kompeten
TIK yang ada terhadap
jumlah SDM kompeten
TIK yang dibutuhkan
100% 710% 100
Sangat
berhasil
Persentase titik koneksi
yang terhubung dengan
jaringan intranet dalam 1
tahun
100% 120% 100
Sangat
berhasil
51,6
Tidak
berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 51,6% sehingga sasaran
strategis diatas masuk dalam kategoritidak berhasil.Sasaran diatas didukung oleh
1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan
kegiatan :
a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi,
dengan kegiatan :
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

3 - 12
Sasaran Strategis :Mewujudkan sistem komunikasi, informasi melalui media
cetak, elektronik dan tatap muka
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase jumlah berita/
iklan di surat kabar
nasional/local
4 buah 9 buah 100
Sangat
berhasil
Persentase jumlah
berita/iklan di radio
15 buah 5 buah 34
Tidak
berhasil
Persentase jumlah
berita/iklan di televisi
2 buah 5 buah 100
Sangat
berhasil
Persentase kerjasama
dengan media massa
100% 100% 100
Sangat
berhasil
Persentase jumlah
penerbitan melalui
majalah
100% 100% 100
Sangat
berhasil
86,8
Sangat
berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 86,8% sehingga sasaran
1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan
kegiatan :
a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
2. Program kerjasama informasi dengan media massa, dengan kegiatan :
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

3 - 13
Sasaran Strategis :Tersedianya SDM keprotokolan dalam pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
% pelayanan kegiatan
keprotokolan Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 100% sehingga sasaran
1. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah, dengan kegiatan :
a. Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Misi 3 :Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penataan
Perundang Undangan
Sasaran Strategis :Mewujudkan penyusunan Perda dan Produk Hukum
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
% Ranperda yang
diselesaikan menjadi
Perda dalam 1 tahun
100%
100% 100
Sangat
berhasil
% perda yang
diselesaikan tepat waktu
dalam 1 tahun
100%
100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil

3 - 14
1. Penataan peraturan perundang undangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan
b. Rancangan legislasi peraturan perundang undangan
Sasaran Strategis :Mewujudkan pembentukan kelompok Keluarga Sadar
Hukum
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
% kelompok Kadarkum
yang terbentuk
100% 100%
100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
1. Penataan peraturan perundang undangan, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan
b. Publikasi peraturan perundang undangan
Sasaran Strategis :Meningkatkan terjaminnya produk hukum dan kepastian
hukum
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
% produk hukum yang 100% 100% 100
Sangat
berhasil

3 - 15
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
dianalisis
% produk hukum yang
direview
100% 100%
100
Sangat
berhasil
% perda yang
disosialisasikan dalam 1
tahun
14 buah 11 buah
79 Berhasil
93
Sangat
berhasil
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 93% sehingga sasaran strategis
diatas masuk dalam kategorisangatberhasil. Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari adanya dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut
1. Program Penataan peraturan perundang undangan, dengan kegiatan :
a. Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan
perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan perundang undangan daerah
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
a. Sosialisasi peraturan perundang undangan
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Sasaran Strategis :Mewujudkan terselesaikannya kasus hukum
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
% kasus hukum yang
diselesaikan dalam 1
tahun
7 buah 3 buah 43
Tidak
berhasil
43
Tidak
berhasil

3 - 16
indikator kinerja didapatkan nilai capaian sebesar 43% sehingga sasaran strategis
diatas masuk dalam kategoritidakberhasil.Sasaran diatas didukung oleh
a. Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
Sasaran Strategis :Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan
melalui kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase Satuan Kerja
yang dilakukan analisa
jabatan
100% 100% 100
Sangat
berhasil
100
Sangat
berhasil
strategis diatas masuk dalam kategorisangatberhasil.Keberhasilan tersebut tidak
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Sasaran Strategis :Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat
melalui akuntabilitas kinerja SKPD
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
Persentase SKPD yang
memiliki SPM
100% 100% 100
Sangat
berhasil
Persentase Instansi
pelayanan yang
100% 100% 100
Sangat
berhasil

3 - 17
Indikator Kinerja
2014
Kategori
Target
Renstra 2010-
2014
Realisasi
Capaian
(%)
melakukan pengukuran
IKM
100
Sangat
berhasil
strategis diatas masuk dalam kategorisangatberhasil.Keberhasilan tersebut tidak
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
c. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM
D. Akuntabilitas Anggaran
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan
yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis
kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk
mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 89,3
%sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 90,92 % Hal ini
menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja sudah efektif jika dibandingkan
dengan penyerapan anggaran.

3 - 18
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan sebagai berikut :

3 - 19
Misi 1 : Mewujudkan Penataan Tanah Daerah, Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Serta Kerukunan Dan Kemantapan
Kehidupan Beragama
No Sasaran Strategis
Capaian
(%)
Program Pendukung
Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian
(%)
Meningkatnya SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat melalui
pelatihan
100
Program peningkatan dan
pemberantasan Penyakit
Masyarakat(Pekat)
Penyuluhan, pencegahan
peredaran / penggunaan
minuman kerasdan narkoba
200.000.000 200.000.000 100
Meningkatnya kerukunan
dan kemantapan kehidupan
beragama melalui kegiatan
keagamaan yang difasilitasi
83,3
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Kegiatan fasilitasi pencapaian
halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
2.345.000.000 2.162.362.000 92,21
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
485.000.000 457.675.000 94,36
Meningkatnya kerukunan
dan kemantapan kehidupan
100
Program peningkatan
kerjasama antar Pemerintah

3 - 20
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
berbangsa daerah
Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
350.000.000 344.500.000 98,44
Meningkatnya pengetahuan
kesehatan masyarakat
peserta sosialisasi NAPZA
dan HIV/AIDS
100
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (IDE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
500.000.000 500.000.000 100
Jumlah dan Rata-rata
Capaian
95,8 3.880.000.000 3.664.537.000 94,4

3 - 21
Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Daerah Melalui Koordinasi Antar Lembaga dan Peningkatan Penyebaran Hasil
Pembangunan Melaui Teknologi Infomasi
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
Meningkatnya koordinasi
administrasi pembangunan
yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan,pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
100
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga 113.000.000 128.644.050 100
Penelitian RKA dan DPA 105.000.000 100.308.950 95,53
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota
Evaluasi dan pengawasan
penyerapan anggaran
147.750.000 177.463.160 100
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
134.000.000 106.987.750 79,84
Pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan
layanan pengadaan secara
elektronik
379.200.000 391.068.950 100
Program peningkatan sarana dan

3 - 22
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
prasarana kebinamargaan
Pembinaan jasa konstruksi 105.000.000 101.205.120 96,39
Meningkatnya ketaatan
penyedia barang yang patuh
pada ketentuan
100
Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
Kegiatan fasilitasi peningkatan
pengawasan peredaran barang
dan jasa
100.000.000 82.788.500 82,79
Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kegiatan koordinasi perumusan
kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
3.004.522.000 2.140.795.000 71,25
Meningkatnya penurunan
jumlah penyedia barang
yang melanggar peraturan
8,3
kebijakan KDH
Kegiatan fasilitasi pengelolaan
DBHCHT
150.000.000 67.560.000 45,04
Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas infrastruktur
jaringan, sistem aplikasi dan
51,6
komunikasi, informasi dan media
massa

3 - 23
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
SDM kompeten TIK Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
777.000.000 384.304.922 49,46
Program fasilitasi peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
46.000.000 39.994.000 86,94
Mewujudkan sistem
komunikasi, informasi
melalui media cetak,
elektronik dan tatap muka
86,8
komunikasi, informasi dan media
massa
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan
informasi
143.509.000 141.641.850 98,7
Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
85.902.200 79.182.200 92,18
Program kerjasama informasi
dengan media massa
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
1.501.281.300 1.486.901.300 99,04
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah
341.296.000 341.296.000 100

3 - 24
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
daerah
Tersedianya SDM
keprotokolan dalam
pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
100
Program peningkatan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
21.600.000 21.600.000 100
Jumlah dan Rata-rata
Capaian
87,68 7.155.060.500 5.791.741.752 80,94

3 - 25
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penataan Perundang Undangan
Capaian
(%)
Program Pendukung
Capaian
(%)
Mewujudkan penyusunan
Perda dan Produk Hukum
100
Program Penataan peraturan
perundang undangan
Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan perundang
undangan
231.617.000 189.736.000 81,9
Rancangan legislasi peraturan
perundang undangan
50.156.000 41.704.000 83,1
Mewujudkan pembentukan
kelompok Keluarga Sadar
Hukum
100
perundang undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang undangan
437.943.500 412.863.500 94,3
Publikasi peraturan perundang
undangan
64.460.000 57.575.990 89,3
Meningkatkan terjaminnya
produk hukum dan
kepastian hukum
93
perundang undangan
Kajian peraturan perundang
undangan daerah terhadap
peraturan perundang undangan
yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan
perundang undangan daerah
64.460.000 57.575.990 89,3

3 - 26
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang
undangan
150.264.000 143.792.000 95,7
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang undangan
22.927.000 17.527.000 76,4
Mewujudkan
terselesaikannya kasus
hukum
43
kebijakan KDH
Kegiatan penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
321.831.000 286.133.050 88,9
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan
pemerintahan melalui
kualitas pelayanan publik
100
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS
200.000.000 196.500.000 98
Meningkatnya pelayanan
publik kepada masyarakat
melalui akuntabilitas
kinerja SKPD
100
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Informasi Terhadap
Layanan Publik
200.000.000
196.300.000 98
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
150.000.000
146.910.000 98
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Penerapan dan Pencapaian SPM
150.000.000
147.250.000 98
Jumlah dan Rata-rata Capaian 89,3 2.043.658.500 18.93.867.530 92,6

3 - 27

3 - 28

LaporanKinerjaSekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2014
4 - 1
Penutup
Sebagai bagian penutup dari Laporan KinerjaSekretariat Daerah Kota
Kediri Tahun2014, disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DaerahKota
Kediri telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-
sasaran strategisnya. Sebanyak 16 (enambelas) sasaran strategis sebagaimana
tertuang dalam RencanaStrategisSekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2010 –
2014 rata-rata telah tercapai 90,92%atau telah direalisasikan dengan
SangatBerhasil. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Sekretariat Daerah Kota
Kediri sebagai jabaran dari visi, misi dalamRencanastrategisSekretariat
Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis
yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja
pemerintahan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 misi di dalam
RencanaStrategisSekretariat Daerah Kota Kediri, maka dapat disimpulkan
bahwasemuamisi (3 misi) masuk kategori Sangat Berhasil atau sebanyak
100%. Hasil selengkapnya capaian kinerja setiap misi sebagai berikut:
Misi 1 :Mewujudkan Penataan Tanah Daerah, Peningkatan Sumber Daya
Bagian
4

LaporanKinerjaSekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2014
4 - 2
Aparatur Kelurahan Serta Kerukunan Dan Kemantapan Kehidupan
Beragama,diperoleh capaian kinerja sebesar 95,8% atau kategori
SangatBerhasil.
Misi 2 :Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Daerah
MelaluiKoordinasiAntarLembagadanPeningkatanPenyebaranHasil
Pembangunan MelauiTeknologiInformasi, diperoleh capaian
kinerja 87,68% atau kategori SangatBerhasil.
Misi 3 :
MewujudkanPeningkatanKinerjaAparaturMelaluiPenataanPerunda
ngUndangan, diperoleh capaian kinerja sebesar 89,3% atau
kategori SangatBerhasil

Kota Kediri 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kota Kediri 2014

Similar to Kota Kediri 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Kota Kediri 2014