RANCANGAN TPBK

Rancangan Proyek Perubahan
Diklat PIM III Angkatan II Tahun 2018
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
TEKNIK PENGAWASAN INTERN BERBANTUAN KOMPUTER (TPBK)
YANG TERINTEGRASI PADA BADAN POM
Disusun Oleh:
Nama : Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM
NIP : 19780629 200501 1 001
Instansi : Badan Pengawas Obat dan Makanan
PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III ANGKATAN XI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
2018

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III
ANGKATAN XI TAHUN 2018
“TEKNIK PENGAWASAN INTERN BERBANTUAN
KOMPUTER (TPBK) TERINTEGRASI
DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”
A. JUDUL PROYEK PERUBAHAN
Proyek Perubahan mengambil judul “Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer (TPBK) yang Terintegrasi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan”
B. LATAR BELAKANG
1. Badan Pengawasa Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) hadir dan diberi mandat
sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 110
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen dan terakhir adalah Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK)
yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
Visi dan Misi Badan POM yaitu :
Visi : Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa.
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel
serta diarahkan untuk menyesuaikan permaslaahn kesehatan yang lebih.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai
berikut :
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan
Obat dan makanan telah melalui analisa dan kajian,
sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah
seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak
membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat
juga diartikan bahwa khasiat/ manfaat Obat dan
Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan
mutunya terjamin.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang
telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun
internasional, sehingga produk dapat bersaing di tingkat
Internasional
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai
berikut :
Misi : 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kaapsitas dan komitmen pelaku usaha dalam

memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama
Lebih lanjut, aturan mengenai organisasi dan tata kerja Badan POM telah diatur
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM
Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Utama terantum pada Pasal 362 yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
Inspektorat Utama sebagaimana dikemukakan pada Pasal 363
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.
Tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama diatur pada
Pasal 373 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan

pemberian dukungan administrasi Inspektorat Utama. Pasal 374, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi:
1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan
evaluasi; dan
2) Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.
3. E-Governance dan Peran Inspektorat Utama
Peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama
diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai
tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Inspektorat Utama
merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan/birokrasi yang
bersih (clean government).
Manfaat pengawasan intern Inspektorat Utama diharapkan tidak hanya
menghasilkan banyaknya nilai temuan, namun mampu mendorong efektivitas
pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan yang dilaksanakan oleh unit
kerja.
Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi
hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan
maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa
adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan
intern itu sendiri tidak tercapai.
Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola kepemerintahan (e-
governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap
instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses kepemerintahan,
pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.
Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk
dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan

jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi,
komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.
BPOM telah merancang inovasi yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat
dan pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik di bidang Obat dan
Makanan dengan berbasis teknologi informasi seperti e-PPUB (Persetujuan
Protokol Uji Bioekivalensi); e-PPUK (Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik) satu
pintu; SIDABBO (Aplikasi Database Bahan Baku Obat); ECD (Export
Consultation Desk), layanan berbasis web tentang informasi pokok regulasi dan
persyaratan Obat dan Makanan di negara tujuan ekspor; e-SKE (Surat
Keterangan Ekspor); SPP-IRT (Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah
Tangga) untuk memudahkan Dinas Kesehatan melaporkan penerapan SPP-IRT;
Puspaman (Pusat Informasi pasar Aman dari Bahan Berbahaya); Aplikasi
android/Iphone “Ayo Cek BTP” untuk mengetahui informasi tentang bahan
tambahan pangan yang diizinkan; Halo BPOM Mobile untuk memudahkan
masyarakat memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan; ASROT
(Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional) untuk pendaftaran online Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan; e-Notifikasi untuk pendaftaran online
kosmetika; SIREKA (Sistem Registrasi Iklan) untuk pendaftaran on line Iklan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan SIMKA (Sistem Informasi
Manajemen Kinerja) untuk meningkatkan mutu pengawasan internal.
Gambar 2. Data Jumlah Produk Obat dan Makanan secara digital
Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM
terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online,

yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Ke
depan, BPOM akan menyusun sistem informasi distribusi obat dan makanan
yang terintegrasi berbasis digital dengan memberikan teknologi otentifikasi
produk pada kemasan (Barcode Security System), Track and Trace System,
serta Analytic Sistem.
Perkembangan pengawasan obat dan makanan berbasis digital menuntut cara
untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Inspektorat Utama
sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah turut menerapkan e-governance
dalam pelaksanaan Pengawasan Intern. Secara generik hal ini dikenal dengan
istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). TABK adalah satu proses
pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi yang digunakan
untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut
dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini menggunakan bantuan
komputer dengan menghasilkan bukti berupa file data komputer (berbasis
elektronik).
Melalui TABK, pelaksanaan audit menjadi efisen dengan prinsip do more with
less, TABK akan mengotomasikan pekerjaan rutin yang cenderung
menghabiskan waktu tanpa nilai tambah yang signifikan seperti: menguji
kebenaran perhitungan, evaluasi tindak lanjut, monitoring kinerja dan lain-lain.
Sehingga, TABK dapat digambarkan sebagai teknik audit berbantuan perangkat
komputer yang membantu auditor dalam semua fase penugasan pengawasan
intern yang dilaksanakan.
Dalam konteks Inspektorat Utama BPOM, TABK mengalami perluasan istilah
menjadi Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK). Perluasan
makna ini mengandung arti bahwa seluruh proses pengawasan intern
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah berupa audit, review,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dilaksanakan
dengan berbantuan komputer.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Satuan Kerja/Unit Kerja vs Jumlah Auditor
Pembangunan dan pengembangan digitalisasi pengawasan intern (Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer) harus segera dikembangkan
mengingat pertambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM dari semula sejumlah
58satker/unit kerja pada tahun 2016, sejumlah 103 satker/unit kerja
(penambahan 40 Loka POM) pada tahun 2018 dan proyeksi 123 satker/unit
kerrja pada tahun 2019 dengan penambahan 20 Loka POM.
Pada jangka panjang, Badan POM berusaha untuk mewujudkan kehadiran Loka
POM pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tantangan kehadiran Unit
Pelaksanan Teknis POM ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah
Aparatur Sipil Negara Auditor Inspektorat Utama. Jumlah Auditor diproyeksikan
hanya sejumlah 43 Auditor pada tahun 2019.
Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Badan POM
dan integrasinyanya dengan Badan POM Command Center diharapkan mampu
bertindak sebagai Decision Support System bagi Pimpinan. Sinergi data
pengawasan intern dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien dan lebih
efektif dan penyediaan data/informasi terkait kinerja dan integritas aparatur dapat
tersedia secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (real time).

4. Diagnosis Organisasi
Gambar 3. Alur Diagnosis Organisasi
Inspektorat Utama telah membangun mimpi untuk mengembangkan Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Badan melalui pernyataan dalam
dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2014 sampai
dengan 2019.
Inspektorat Utama telah mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dan
kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai
(controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang
dikuasai (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan
ancaman dengan menggunakan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses
(kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau SWOT.
Tabel 2. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Kekuatan (Strengths - S) Kelemahan (Weaknesses –W)
1. Auditor dengan Sertifikasi JFA
2. Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan
pedoman pengawasan lainnya
3. Komitmen pimpinan
4. Kewenangan yang telah dimiliki Inspektorat
utama
1. Jumlah SDM kurang memadai
2. Kompetensi teknis belum memadai
3. Kedudukan Inspektorat sebatas Eselon II
dan miskin struktur
4. Sumber dana kurang memadai
5. Belum adanya sistem informasi
pengawasan.
6. Lemahnya kemampuan koordinasi dan
komunikasi publik
7. Kapasitas kelembagaan model Internal
Audit Capability Model (IA-CM) pada
level 1
Peluang (Opportunities – O) Ancaman (Threats – T )
1. Political will pemerintah untuk mewujudkan
good governance yang mempunyai peran
pengawasan dan posisi strategis dalam
system manajemen pembangunan nasional
yang cukup tinggi
1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan
Badan POM oleh BPK RI
2. Mitra kerja yang kurang memahami peran
pengawasan internal.
3. Belum adanya perundang-undangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
3. Perubahan paradigma pengawasan internal
dimana APIP sebagai mitra auditee
menjadikan APIP berperan sebagai
consultant partner.
4. Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas
Laporan Keuangan (LK)
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk
mempermudah fungsi pengawasan.
6. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan
fungsi pengawasan meningkat.
terkait pengawasan internal.
4. Dinamika perubahan dalam sistem
manajemen birokrasi pemerintah masih
berorientasi pada pembenahan aspek
perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan, sementara aspek sistem
pengawasan masih tertinggal.
5. Penerapan SPIP belum optimal dalam
pelaksanaanya.
Berdasarkan tabel SWOT kemudian disusun strategi Inspektorat Utama. Strategi dan
dilakukan analisis komparasi (tapisan) dengan menggunakan USG dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 3. Analisis Tapisan USG
STRATEGI
TAPISAN USG
TOTAL PRIORITAS
URGENT SERIOUS GROWTH
Strategi
S + O
Menyusun kajian peningkatan
struktur organisasi Inspektorat
(peningkatan eselonisasi)
4 4 3 11 5
Mengoptimalkan teknologi dan
sistem informasi untuk
mengembangkan mekanisme
pengawasan by report, by
system dan by audit (Teknik
Audit Berbantuan Komputer)
4 4 4 12 4
Manfaatkan tingginya animo
dan apresiasi para pemangku
kepentingan/stakeholders
terhadap peranan Inspektorat
dalam pengawasan.
3 3 3 9 8
Strategi
W + O
Melaksanakan prioritas
pengawasan dengan risk base
audit
3 4 3 10 7
Tingkatkan kompetensi para
Pejabat Fungsional
Pengawasan melalui
pendidikan dan pelatihan
4 4 4 12 3
Peningkatan Kapasitas
kelembagaan model Internal
Audit Capability Model (IA-
CM)
5 5 5 15 1
Strategi
S + T
Melibatkan auditor dalam
mengawal pelaksanaan
program dan kegiatan serta
penyusunan laporan
keuangan.
3 3 2 8 9
Meningkatkan Maturitas SPIP
BPOM
5 5 4 14 2

Strategi
W + T
Bekerjasama dengan
kementerian/ lembaga
pemerintah lainnya untuk
menunjang keberhasilan
pengawasan.
3 2 2 7 10
Pemberdayaan satgas SPIP
dan satgas LK sebagai bagian
dari three lines of defence
4 3 3 10 6
Metode komperasi strategi SWOT menghasilkan 5 (lima) Kegiatan utama yang
menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode implementasi Perencanaan
Strategis Inspektorat Utama BPOM Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
Tabel 4. Capaian Kegiatan Strategis sampai periode Semester I Tahun 2018
No. Kegiatan Prioritas Pencapaian
1. Peningkatan Kapasitas
kelembagaan model Internal
Audit Capability Model (IA-CM)
 Laporan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor
LR-24/D2/03/2018 tertanggal 26 Februari 2018
perihal Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
Badan POM Tahun 2017 telah berhasil mencapai
level 3 (Integrated).
2. Meningkatkan Maturitas SPIP
BPOM
 Pada tahun 2018 Badan POM berhasil
meningkatkan level maturitas SPIP dari level 2
Berkembang ke level 3 Terdefinisi.
Badan POM telah berhasil meraih level 3 lebih
cepat dari target nasional tahun 2019. Dari 86
Kementerian/Lembaga, hanya terdapat 21
Kementerian/Lembaga yang telah berhasil
meraih level 3
3. Tingkatkan kompetensi para
Pejabat Fungsional Pengawasan
melalui pendidikan dan pelatihan
 Jumlah pegawai yang mendapatkan sertifikasi
Internasional :
1 Inspektur mendapat sertifikasi QIA
3 pegawai mendapat sertifikasi CRMP
2 pegawai mendapat sertifikasi C.Fra
6 pegawai mendapat sertifikasi CRMO
4. Mengoptimalkan teknologi dan
sistem informasi untuk
mengembangkan mekanisme
pengawasan by report, by system
dan by audit (Teknik Audit
Berbantuan Komputer)
x Pengembangan TABK masih berlangsung dan
belum terintegrasi
5. Menyusun kajian peningkatan
struktur organisasi Inspektorat
(peningkatan eselonisasi)
 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
lingkungan Badan POM. APIP telah eselon I
Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama yang masih menjadi issue untuk
diselesaikan adalah mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk

mengembangkan mekanisme Pengawasan Intern melalui Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer (TPBK).
Tabel 5. Analisis GAP
No Kondisi Saat Ini Kondisi Ideal Kesenjangan
1 Data pengawasan intern
tersedia pada masing-
masing Inspektorat sesuai
dengan wilayah
pengawasannya
Data pengawasan intern
tersedia untuk seluruh satuan
kerja/unit kerja secara
komprehensif dan
menggambarkan profil unit
kerja secara utuh
Belum adanya mekanisme
berbagi data
2 Keterlambatan dalam
penyediaan informasi bagi
pimpinan untuk perumusan
kebijakan
Data pengawasan intern
tersedia cepat dan akurat
untuk mendukung perumusan
kebijakan pimpinan
Terbatasnya sarana dan
prasaranan serta sumber
daya manusia yang
menangani penyiapan data
dan informasi
3 Terbatasnya media interaksi
untuk pengumpulan serta
berbagi data pengawasan
yang mudah diakses oleh
stakeholder
Database pengawasan intern
terpelihara dengan baik
Belum adanya media
berbagi data berbasis
informasi (web based
information) yang bisa
diakses stakeholder
4 Data Pengawasan Intern
yang tampil pada Badan
POM Command Center
merupakan data statis
Data Pengawasan Intern
terintegrasi dengan Badan
POM Command Center
secara Real Time dan Up to
Date dan berbentuk
Geograophical Informational
System (GIS)
Up date data secara manual
5 Pengembangan digitalisasi
pengawasan intern
disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran
Tersedianya strategi
pengembangan digitalisasi
pengawasan intern
Belum tersedianya strategi
pengembangan
pengawasan intern
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
Perubahan yang dilakukan adalah dengan menerapkan beberapa solusi untuk
peningkatan e-government di Badan POM khususnya pengawasan intern.
Pembangunan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
Terintegrasi bertujuan untuk membangun sistem informasi dan digitalisasi
pengawasan intern serta penyediaan data base pengawasan intern berbasis
sistem informasi (web-based information) bagi Pimpinan Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Pimpinan
Satuan Kerja/Unit Kerja yang up to date dan real time.

2. Manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan ini meliputi:
a. Manfaat bagi Pimpinan Badan POM dan Inspektorat Utama:
1) Tersedianya data dan informasi yang komprehensif, terstruktur, cepat,
tepat, akurat, akuntabel dan real time.
2) Tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dengan Badan POM
Command Center diharapkan mampu mendukung untuk pengambilan
keputusan strategis (sebagai Decision Support System).
3) Tersedianya profil kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja Badan POM
pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Seluruh Indonesia.
4) Media interaksi virtual berbasis internet (web-based) untuk
memberikan ruang komunikasi dan berbagi informasi dengan mitra
pengawasan intern Inspektorat Utama.
5) Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan rekomendasi pengawasan
intern dan akselerasi peningkatan kinerja satuan kerja/unit kerja.
b. Manfaat bagi stakeholders:
1) Tersedianya data dan informasi yang komprehensif, terstruktur, up to
date dan informatif yang mudah diakses stakeholder sehingga
memudahkan pemantauan kinerja Badan POM, khususnya terkait
data dan informasi pengawasan intern.
2) Mendukung secara langsung peningkatan penilaian Reformasi
Birokrasi pada area perubahan:
i. Bidang Pengawasan dengan hasil meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan
ii. Bidang Akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan meningkatnya
kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
3) Harmonisasi pengembangan TPBK dengan kebijakan satu data Pusat
Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
c. Manfaat bagi peserta:
1) Pemeliharaan data dan informasi pengawasan intern secara online.
2) Membantu mempercepat dan mempermudah dalam pengumpulan
data dan informasi pengawasan intern yang dibutuhkan untuk
membantu dalam pembuatan analisis dan rekomendasi pengawasan
intern.

3) Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
layanan kepada pimpinan.
4) Tersedianya road map pengembangan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer.
D. DESKRIPSI PROYEK
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) merupakan merupakan
inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan e-governance Badan
Pengawas Obat dan Makanan terutama digitalisasi pengawasan intern yang
dilaksanakan oleh Inspektorat utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Digitalisasi pengawasan intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi pelaksanaan audit,
review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
Sebagai tahap awal, Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
dikembangkan pada aspek pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
TPBK dirancang dan dikembangkan untuk men-digitalisasi hasil pengawasan
intern yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama Badan POM.
Pembangunan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang akan
dikembangkan dirancang mampu menampilkan data dan informasi pengawasan
intern secara online dan realtime dengan cara:
1. Pembangunan Aplikasi Data Base dan sinergi dengan Aplikasi Sistem
Monitoring Secara elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja (SIMOLEK
DESI BERKINERJA). Tahapan :
a. Pembangunan aplikasi data base pengawasan intern yang terdiri dari:
1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja/Unit Kerja;
2) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Satuan
Kerja/Unit Kerja;
3) Hasil Review RKA/KL Satuan Kerja/Unit Kerja;
4) Hasil Review Laporan Keuangan Satuan Kerja/Unit Kerja;
5) Hasil Reviw RKA BMN Satuan Kerja/Unit Kerja;

6) Data Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN Satuan Kerja/Unit
Kerja;
7) Data Benturan Kepentingan Satuan Kerja/Unit Kerja;
8) Data Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi Satuan Kerja/Unit Kerja;
b. Pembangunan aplikasi data base track record Aparatur Sipil Negara Badan
POM.
c. Sinergi aplikasi data base dengan aplikasi Simolek Desi Berkinerja
2. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center secara real time dan up to date.
a. Data Status Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI
b. Data Status Tindak Lanjut Pengawasan Intern Inspektorat Utama
c. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
d. Data Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
3. Data dan Informasi pengawasan intern yang akan ditampilkan dalam Badan
POM Command Center berupa Geographic Informational System Peta
Indonesia
Inovasi ini berbeda dengan sistem yang sudah ada karena Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer (TPBK) merupakan dengan ciri:
1. Inovasi tata kerja dan tatalaksana pengawasan intern.
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer merupakan digitalisasi
pengawasan intern yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama Badan POM.
2. Inovasi Program
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan computer didesain lengkap dan
terintegrasi dengan keunggulan Geographic Informational System dan
tracking system menunjang Pengambilan Keputusan Pimpinan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Decision Support System).

E. RUANG LINGKUP
1. Focus
Fokus proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
yang Terintegrasi adalah digitalisasi pengawasan intern sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah meliputi pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya.
Inovasi yang dirancang diharapkan mampu menampilkan data dan informasi
pengawasan intern secara online dan realtime dengan cara:
a. Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Secara elektronik dan
Dashboard Evaluasi Kinerja (SIMOLEK DESI BERKINERJA) melalui (1)
Pembangunan aplikasi data base pengawasan intern dan (2)
Pembangunan aplikasi data base track record Aparatur Sipil Negara
Badan POM.
b. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center secara real time dan up to date.
c. Data dan Informasi pengawasan intern yang akan ditampilkan dalam
Badan POM Command Center berupa Geographic Informational System
Peta Indonesia
d. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
berkelanjutan
2. Lokus
Lokus proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
yang Terintegrasi akan dilaksanakan pada lingkup Inspektorat Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan dan Mitra Pengawasan Inter.
F. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS
1. Jenis Stakeholder
Stakeholder diartikan sebagai individu, sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan, interaksi serta kepentingan terhadap organisasi, individu maupun

kelompok atau masayarakat jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai
kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap organisasi.
Karakteristik tersebut dapat bernilai positif atau negatif dari suatu
kebijakan/proyek, atau menjadi pihak yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan/ proyek.
Identifikasi stakeholder hendaknya dilakukan sedini mungkin pada awal
program untuk mengidentifikasikan berbagai kelompok yang tertarik, berkait
dan berminat dengan topik proyek perubahan. Identifikasi pandangan dan
karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat penting, yang merupakan dasar
untuk pelaksanaan tahap berikutnya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis stakeholder untuk
menganalisis pola hubungan yang terjalin dalam menyelesaikan proyek
perubahan. Pola hubungan kerja disajikan pada gambar dibawah ini.
Gambar 4. Net Map Stakeholder Internal dan Eksternal
Gambar 4. Net Map Stakeholder Internal dan Eksternal
Berikut adalah pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh, kekuatan, dan
kepentingan stakeholder terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan.
Stakeholder pada proyek perubahan ini dapat diketegorikan, antara lain :

a) Stakeholder primer;
Stakeholder primer (utama) adalah individu (orang) atau kelompok yang
memperoleh manfaat secara langsung dari hasil suatu kegiatan proyek
perubahan. Atau terkena dampak secara langsung baik positif maupun
negatif. Jika dimobilisasi secara tepat maka penerima manfaat merupakan
pendukung yang paling terpercaya dan meyakinkan.
b) Stakeholder sekunder (pendukung);
Stakeholder sekunder (pendukung) adalah individu (orang), kelompok
maupun organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi baik positif
maupun negatif. Dalam proyek ini mempunyai pandangan atau posisi
yang sama dan siap bergabung didalam suatu koalisi untuk mendukung
topik permasalahan tertentu..
c) Stakeholder Utama;
Stakeholder kunci adalah individu atau kelompok pembuat keputusan atau
mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan atau otoritas untuk
bertindak mempengaruhi perubahan atau kebijakan yang diharapkan.
Keputusan adalah merupakan target yang bermakna dalam suatu
program (proyek perubahan yang dilakukan). Kelompok ini mendapat
perhatian yang lebih dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Gambar 5. Identifikasi Stakeholder Internal dan Eksternal

Pemangku kepentingan (stakeholders) dikelompokan menjadi dua kelompok
utama, yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders
internal adalah pihak-pihak baik institusi maupun personal yang terkait dengan
proyek perubahan yang berada dalam lingkup Badan Pengawas Obat dan
Makanan, sedangkan stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang terkait
dan berkepentingan yang berada di luar institusi Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
2. Identifikasi Stakeholder
Setelah melakukan pemetaan awal stakeholder, selanjutnya perlu dilakukan
identifikasi lebih lanjut bagaimana perubahan yang akan dilakukan akan
memberikan dampak (impact) kepada para stakeholder dan bagaimana
tingkat pengaruh atau kewenangan (influence) para stakeholder tersebut atas
keberhasilan proyek perubahan.
Tujuan dari identifikasi stakeholder adalah untuk melakukan asesmen dan
memetakan para stakeholder terkait dengan peran dan kapasitas mereka
dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya proyek perubahan agar berbagai
kepentingan (interests) dari masing - masing stakeholder dapat teridentifikasi
dengan baik dan jelas. Selain itu, juga berguna untuk menentukan prioritas
para stakeholder berdasarkan tingkat kewenangan dan derajat dampak yang
dimiliki sehingga strategi perubahan yang akan dibuat akan lebih efektif dan
mudah dalam implementasinya.
Setelah identifikasi jenis stakeholder, kemudian stakeholder tersebut
dipetakan menurut interest (horizontal) dan influence-nya (vertikal) baik yang
bersifat positif maupun yang bersifat negatif dalam matriks stakeholder.
Berikut adalah gambaran stakeholders baik internal dan eksternal serta posisi
dan potensi dukungan terhadap gagasan proyek perubahan.

Tabel 6. Potensi Dukungan Stakeholder
NO STAKEHOLDER POSISI
POTENSI
DUKUNGAN
STRATEGI
KOMUNIKASI
INTERNAL
1 Kepala Badan POM Promotors (+) Manage Closely
2 Sekretaris Utama Promotors (+) Manage Closely
3 Deputi Badan POM Promotors (+) Manage Closely
4 Inspektur Utama (atasan Mentor) Promotors (+) Manage Closely
5 Biro Perencanaan dan Keuangan Latens (+) Keep Satisfy
6 Biro Dukungan Strategis Pimpinan dan Humas Latens (+) Keep Satisfy
7 Pusat Data dan Informasi Latens (+) Keep Satisfy
8 Kepala Balai Besar/Balai POM Latens (+) Keep Satisfy
9 Inspektur I Promotors (+) Manage Closely
10 Inspektur II (Mentor) Promotors (+) Manage Closely
11 Kepala Bidang Tata Kelola dan Informasi Latens (+) Keep Satisfy
12 Kepala Bidang Sistem Informasi Apathetics (-) Monitor
13 Kepala Bagian Evaluasi Latens (+/-) Keep Satisfy
14 Kepala Bagian Organisasi Latens (+/-) Keep Satisfy
15 Kasubag Umum & Keuangan Defenders (+) Keep Informed
16 Kasubag Program & Evaluasi Promotors (+) Manage Closely
17 Kasubag TU Inspektorat I Defenders (+) Keep Informed
18 Kasubag TU Inspektorat II Defenders (+) Keep Informed
19 Auditor Defenders (+) Keep Informed
EKSTERNAL
20 BPK RI Defenders (+/-) Keep Informed
21 BPKP RI Defenders (+/-) Keep Informed
22 Kementerian PAN dan RB Defenders (+/-) Keep Informed
23 Ombudsman Republik Indonesia Defenders (+/-) Keep Informed
Berikut adalah identifikasi stakeholder berdasarkan hubungan (internal-
eksternal), pemetaan, pengaruh (influence) dan kepentingan (interests) :

Gambar 6. Kwadran Mapping Stakeholder
3. Strategi Komunikasi
Komunikasi yang efektif sangatlah diperlukan dalam setiap melakukan proyek
perubahan yang ada di sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif
dibutuhkan untuk menyampaikan dan memastikan bahwa makna yang
ditangkap oleh penerima adalah sama dengan makna yang disampaikan oleh
pemberi informasi, sehingga komunikasi akan membangun persepsi yang
sama antara pemberi dan penerima informasi. Dalam banyak pengalaman,
komunikasi sering dijadikan sebuah cara yang handal dan jitu untuk
mengatasi berbagai hambatan pada proses membangun sebuah perubahan.
Komunikasi adalah suatu proses simbolik, dimana salah satu kebutuhan
pokok manusia, penggunaan lambang-lambang atau simbol sebagai sesuatu
yang digunakan untuk menunjukan sesuatu lainya berdasarkan sekelompok
orang berdasarkan prinsip respek, empati, dimengerti, kejelasan dan rendah
hati.

Berdasarkan sifat kepentingannya, strategi komunikasi yang diterapkan dalam
proyek perubahan ini, dikelompokan menjadi:
1) Komunikasi Efektif;
Tujuan strategi komunikasi ini adalah terciptanya komunikasi efektif yang
mampu melahirkan efek: perubahan pengetahuan; perubahan sikap; dan
perubahan perilaku seluruh jajaran dan pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan proyek perubahan.
2) Partisipasi;
Secara umum konsep partisipasi adalah sebagai kemampuan stakeholder
untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk
menanggapi kondisi lingkungan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan
logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan yang ada (to take part or
have share in an activity or event)
3) Fasilitasi;
Strategi komunikasi ini dilakukan dalam bentuk memberikan dukungan dan
kemudahan.
4) Negosiasi;
Strategi komunikasi ini dilakukan untuk mencari titik temu terhadap
perbedaan, mengelola konflik, menyelesaikan sengketa, menjalin
hubungan dengan pihak-pihak yang resisten agar tercapai perubahan yang
diharapkan secara sinergis. Negosiasi efektif lebih dari sekedar
mendapatkan apa yang diharapkan, akan tetapi juga memperoleh solusi
yang memuaskan bagi semua kelompok dan menciptakan peluang di
masa yang akan datang.
5) Paksaan
Penerapan strategi komunikasi ini lebih melekat pada kewenangan setiap
level dalam organisasi untuk melakukan sesuatu atau memerintah kepada
unsur organisasi yang ada dibawahnya, agar tujuan organisasi dapat
tercapai. Dalam rangka pencapaian tujuan perubahan para pemimpin
organisasi dengan kepemimpinannya harus mampu menggunakan
kewenangannya secara efektif
Secara umum pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan dalam proyek
perubahan ini adalah sebagai berikut :

a) Komunikasi Formal
Memberikan informasi dan sosialisasi melalui forum resmi (rapat,
konsultasi, diskusi) kepada pihak terkait (mentor, unit pengelola,
stakeholder terkait) tentang rencana, pelaksanaan, penerapan, monitoring
dan evaluasi kegiatan proyek perubahan secara periodik sesuai
pentahapan yang telah dirumuskan.
Hasil-hasil dari kegiatan komunikasi formal ini, dituangkan ke dalam bentuk
laporan, dokumen resmi atau rekaman-rekaman yang merupakan bentuk
persetujuan, dukungan, komitmen kesepakatan dan kesepahaman; seperti
Surat Keputusan, Form Persetujuan, Notulen Rapat dsb.
b) Komunikasi In-formal
Melakukan komunikasi tidak resmi kepada tim kerja. Komunikasi ini
bersifat temporal (sewaktu-waktu bila dibutuhkan) tentang rencana,
pelaksanaan, penerapan dan kendala-kendala atau hambatan yang terjadi
selama kegiatan proyek perubahan, yang selanjutnya informasi yang
didapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan komunikasi formal
untuk dicari pemecahannya secara bersama-sama.
c) Menggunakan strategi (1) partisipasi; melibatkan peran serta stakeholder
dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan,
dan pemanfaatan hasil kegiatan proyek perubahan. Dan (2) fasilitasi tim
kerja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para
stakeholder melalui peningkatan kapasitas baik secara individu, kelompok
maupun lembaga sehingga mereka mau terlibat secara sukarela dalam
proses pelaksanaan proyek perubahan.
G. TIM EFEKTIF
Untuk merealisasikan proyek perubahan ini bangun sebuah tim beranggotakan
personal-personal yang merepresentasikan institusi terkait (stakeholders) dan
staf pendukung di Inspektorat Utama dan internal Bagian Tata Usaha Inspektorat
Utama.

Tim Efektif ini bekerja sama dalam suatu teamwork yang solid, saling
mendukung, kooperatif dan kolaboratif.
Gambar 7. Bagan Struktur Tim Efektif
Keanggotaan Tim Efektif terdiri dari :
Tabel 7. Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan
No Nama Jabatan
Peran Dalam
Tim
Tugas
1. Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si Inspektur Utama Pengarah Penanggungjawab
TPBK
2. Dra. Zulaimah, Apt, M.Si Inspektur II Mentor Mengarahkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan
penugasan
3 Dr. Ahmad Taufik, S.Sos.,
M.Si.,
Widyaiswara Madya Coach Membimbing,
memantau, dan
memberikan
feedback dan
mengevaluasi
evidences
4. Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt,
MM
Kepala Bagian Tata
Usaha Ittama
Project Leader Mengkoordinasi, dan
mengevaluasi
pelaksanan
penugasan
5. Aditya Nugraha, S.Si, Apt,
M.Sc
Kepala Subbag
Program dan Evaluasi
Ketua Tim
Teknis
Merancang dan
implementasi aplikasi
6. Dodi Widianto, SAP Analis Data dan
Informasi
Anggota
7. Dini, ST PPPK Anggota
8. Okta Sihotang Programer Anggota
9. Hayati Nurhistianti Adisani,
S.Si, Apt
Kasubbag Keuangan
dan Umum
Ketua Tim
Administrasi
Menyiapkan
administrasi kegiatan
10. Devi Ari Primanti, Amd Bendahara Anggota
11. Ana Nawati Pengelola Keuangan Anggota

12. Verayan Narendra, SE PPPK Anggota
13. Tri Apriadi, S.Si, Apt Kasubbag Tata Usaha
Isnpektorat I
Ketua Tim
Integrasi
dengan BCC
Merancang integrasi
data ke Badan POM
Command Center
14. EKawati MH Amelia S.Kom Kepala Bidang Tata
Kelola IT Pusdatin
Anggota
15. Liza Eka Putri, S.Farm, Apt Auditor Muda Anggota
16. Ristra Tyas Irviantie, S.
Farm, Apt
Auditor Pertama Anggota
17. Moch Fachrul Rizal Kasubbag Tata Usaha
Inspektorat II
Ketua Tim
Substansi
Menyiapkan data
pengawasan intern
18. Mahardhika Hestiningtyas,
S.Farm, Apt
Auditor Muda Anggota
19. Dedi Gunawan, S.TP Auditor Pertama Anggota
20. Elida Sari Silalahi, SE Auditor Pertama Anggota
Budaya Organisasi
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan hatus dihayati
dan diamalkan oleh seluru anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.
Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi
semngat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah :
1. Profesional; Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan Komitmen yang tinggi.
2. Integritas; Konsistensi dan ketugahan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas; Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional
dan internasional.
4. Kerjasama Tim; Mengutamakan keterbukaan, saling pervaya dan
komunikasi yang baik.
5. Inovatif; Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap; Antisipatif dan rsponsif dalam mengatasi
masalah.
H. TATA KELOLA PELAKSANAAN
Tata kelola proyek perubahan ditetapkan dengan tujuan untuk menjabarkan
kebijakan dan arahan serta strategi apa yang diterapkan. Selain itu juga
melakukan sosialisasi dan internalisasi agar kebijakan dan arahan
terimplementasi, sehingga terbangun persamaan persepsi, komitmen, konsistensi

serta keterlibatan semua pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan
proyek perubahan ini. Proyek perubahan akan dikelola dengan tugas dan fungsi
masing-masing sebagai berikut:
Fungsi
1. Inspektur Utama adalah sebagai penanggungjawab atas setiap kegiatan yang
dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dari Proyek Perubahan
2. Inspektur II sebagai mentor, yang berfungsi untuk membantu Peserta,
memberikan dukungan penuh, bimbingan dan arahan dalam merumuskan
atau mengidentifikasi permasalahan krusial serta mengatasi kendalanya,
memetakan agenda yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan,
menjelaskan kontrak penyelesaian tugas, serta memberikan kesepakatan dan
persetujuan dokumen rancangan dan memantau pelaksanaan dan capaian
milestones yang telah ditetapkan dalam rancangan Proyek Perubahan serta
memberikan feedback.
3. Dr. Ahmad Taufik, S.Sos., M.Si., sebagai coach, yang berfungsi untuk
membimbing, memantau, dan memberikan feedback terhadap perkembangan
pelaksanaan rancangan Proyek Perubahan, termasuk memonitor dan
mengevaluasi evidences dalam proses realisasi Proyek Perubahan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama sebagai Project Leader, yang
bertugas menyusun rancangan Proyek Perubahan, menggalang dukungan
dari stakeholders, serta mengimplementasikan rancangan sesuai rencana
dengan cara menggerakkan dan memanfaatkan semua potensi stakeholders,
serta memobilisasi Tim Efektif untuk melaksanakan rancangan Proyek
Perubahan sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan.
5. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi sebagai Ketua Tim Teknis akan
bertanggung jawab terhadap pembuatan aplikasi sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi bertugas :
a. Membantu team leader dalam menyusun rencana detail proyek
perubaan.
b. Mendesain substansi dan questinaire bagi pengumpulan data
c. Menyusun Road Map Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
(TPBK) (Automation);

d. Memberikan masukan kepada project leader terkait bisnis proses
dalam sistem informasi yang akan disusun
e. Mengkomunikasikan kepada project leader terkait hambatan dalam
pelaksanaan proyek perubahan.
f. Menyusun manual/pedoman penggunaan system informasi
g. Melakukan uji coba system informasi layanan
Tanggungjawab :
a. Menentukan substansi proyek perubahan agar sesuai dengan konsep
yang direncanakan.
b. Memastikan pengembangan teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer sebagai pendukung kebijakan dapat berjalan dengan baik.
c. Menjamin keamanan data pada sistem informasi
6. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum sebagai Ketua Tim Administrasi
akan bertugas:
a. Membuat dan mengadministrasikan surat menyurat.
b. Membuat notulensi setiap pertemuan.
c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari stakholder
d. Mendokumentasikan setiap kegiatan dan tahapan dalam melaksanakan
proyek perubahan
Tanggungjawab :
a. Memastikan kelancaran setiap pertemuan
b. Mengadminitrasikan serta mendokumentasikan surat menyurat, data
dan informasi.
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I sebagai Ketua Tim Integrasi
dengan Badan POM Command Center akan bertugas :
a. Menyusun platform dan infrastruktur yang sesuai dengan Badan POM
Command Center (BCC)
b. Menyusun rencana integrasi dengan BCC
c. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM
d. Menganalisis kesesuaian infrastruktur Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer dengan BCC
Tanggungjawab :
a. Memastikan Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan
Badan POM Command Center.

8. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II sebagai Ketua Tim Substansi
akan bertugas:
a. Menyiapkan data pengawasan intern yang akan ditampilkan pada
aplikasi
b. Input data dan informasi Pengawasan Intern
Tanggungjawab :
a. Menjamin kebenaran dan keakuratan data dan informasi pengawasan
Intern
b. Tersusunnya profile kinerja Unit Kerja BPOM
I. MILESTONES DAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
Milestones proyek perubahan:
a. Jangka Pendek
No Milestone Target Waktu
1. Pembentukan Tim Efektif Minggu 1 Oktober 2018
2. Identifikasi area of improvement Minggu 2 sd 4 minggu
Oktober 2018
3. Pembangunan Data Base Pengawasan Intern secara
online
Minggu 2 Oktober sd
minggu 3 November 2018
4. Pembangunan Data Base Track Record Aparatur Sipil
Negara Badan POM.
Minggu 2 Oktober sd
minggu 3 November 2018
5 Uji coba aplikasi Minggu 1 sd minggu 2
November 2018
6. Diseminasi Layanan aplikasi kepada Stakeholder Minggu 3 November 2018
7. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan
Badan POM Command Center.
Minggu 3 sd minggu 4
November 2018
8. Tampilan Data dan Informasi pengawasan intern berupa
Geographic Informational System Peta Indonesia
Minggu 4 November 2018
9. Modul/video penggunaan aplikasi. Minggu 2 sd minggu 4
November 2018
b. Jangka Menengah
1. Penetapan Road Map Pengembangan Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
Maret 2019
2. Security Assessment Aplikasi oleh BSSN Juni 2019
3. Pelatihan e-audit Beginning Juni 2019
4. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem
Agustus 2019

Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)
c. Jangka Panjang
1. Pelatihan e-audit Advance April 2020
2. FGD Pengembangan e-audit Februari 2020
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer
Agustus 2020
4. Diseminasi pemanfaatan TPBK Oktober 2020
J. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI PENANGANAN
No. Kendala Penyebab Risiko Strategi Penanganan
1 Komitmen yang rendah
dari Stakeholder
Stakeholder mempunyai
kepentingan sendiri dan
ego sektoral tinggi
Keterlibatan
stakeholder rendah
Dukungan dari Mentor dan
Coach untuk
menyelesaikan proyek
perubahan
2 Keengganan anggota tim
kerja untuk terlibat
langsung dalam
penyelesaian proyek
perubahan.
Kurangnya kesadaran/
komitmen dari anggota
tim
Rendahnya
keterlibatan anggota
tim menyelesaikan
tahapan dan rincian
kegiatan
1. Koordinasi dengan
seluruh anggota Tim
Efektif
2. Supervisi Langsung
3 Kurangnya SDM yang
terlibat dalam proyek
perubahan
SDM di Inspektorat
Utama terbatas
Ketiadaan SDM yang
menangani tahapan
dan rincian kegiatan
Kolaborasi dengan
stakeholder
4 Ketidaktaatan pada plan
of action yang telah
ditetapkan.
Beban kerja (load
pekerjaan) rutin dari
masing-masing personil
Tim
Milestone tidak
tercapai
1. Penetapan quick win
yang terukur.
2. Melakukan monitoring
dan evaluasi untuk
setiap tahapan.
5 Aktifitas pengawasan
intern yang dilaksanakan
Inspektorat Utama cukup
menyita waktu kerja
anggota tim.
6 Anggaran tidak tersedia. Tidak terdapat
perencanaan anggaran
kegiatan
Ketiadaan Anggaran Revisi anggaran untuk
membiayai proyek
perubahan ini.

K. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan sebagai factor kunci
keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dengan judul “Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer (TABK) yang Terintegrasi di Badan POM”.
Faktor Kunci Keberhasilan tersebut :
1. Komitmen dari seluruh Stakeholder
Komitemen dari seluruh stakeholder untuk mendukung proyek perubahan
diperlukan sebagai prasyarat agar proyek perubahan tersebut dapat berhasil
guna dan berdaya guna
2. Adaptif Leadership
Adaptif Leadership adalah kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi
dan partisipasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan gagasan (Inovasi) dan
menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara-cara non teknikal.
3. Membangun Tim Efektif
Untuk merealisasikan proyek perubahan ini perlu dibangun sebuah tim efektif
yang dapat bekerja sama dalam suatu teamwork yang solid, saling
mendukung, kooperatif dan kolaboratif. Dari kolaborasi tersebut akan tercipta
‘super tim’ yang mampu mewujud sinergi untuk keberhasilan pencapaian
milestone yang telah ditentukan.
4. Membangun Kolaborasi
Kolaborasi yang dilakukan bukanlah sekedar kerja sama diantara projek
leader dan tim efektif dengan stakeholder untuk menyelesaikan proyek
perubahan, namun merupakan proses bersama di dalam tim efektif dan
dengan stakeholder yang bekerja bersama untuk menyelesaikan proyek
perubahan.
5. Keberlangsungan Program
Untuk menjamin keberlangsungan proyek perubahan dapat terus berlangsung
(sustainability) sangat ditentukan oleh, yaitu: (1) kemampuan untuk melakukan
penyelarasan internal (internal alignment), (2) kemampuan mencapai kualitas
pelaksanaan program (quality of execution), (3) serta kapasitas untuk
memperbarui diri (renewal capacity)

L. RENCANA KEGIATAN DAN TIME SCHEDULE PROYEK PERUBAHAN
1. Time Schedule Jangka Pendek
1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 Internalisasi Rencana Proyek Perubahan Project Leader Notulen Rapat
2 Pembentukan Tim Efektif Mentor dan Project
Leader
SK Tim Efektif
3 Konsolidasi tim efektif terkait Job description Project Leader Dok. Job Desk; Notulen
Rapat
4 Koordinasi dan Brainstroming dengan
Stakeholder terkait konsep Aplikasi
Tim Efektif dan
Stakeholder
Laporan Kegiatan
5 Benchmarking penerapan TPBK ke APIP K/L
Lain
Tim Efektif Laporan Benchmarking
6 Mengidentifikasi area of improvement da road
map pengembangan TPBK
Tim Teknis dan
Auditor
Dok. Area of improvement
7 Penyusunan desain dan bisnis proses sistem
aplikasi
Project Leader dan
Tim Teknis
Peta Bisnis Proses
8 Koordinasi dan kolaborasi pengembangan
sistem aplikasi
Mentor, Tim Teknis
dan Stakeholder
Notulen Rapat
9 Evaluasi Mock Up Aplikasi Tim Teknis dan
Stakeholder
Laporan Evaluasi
10 Uji Coba Aplikasi dan Perbaikan Sistem
Informasi
Tim Teknis dan
Stakeholder
Laporan Uji Coba
11 Unit Integration Tesing & System Intergration
Testing
Tim Teknis dan
Stakeholder
Aplikasi terinstal pada
server
12 Penyusunan Manual Book/video Tim Efektif Manual Book
13 Diseminasi Layanan aplikasi kepada
Stakeholder
Tim Efektif dan
Stakeholder
Notulen Rapat
14 Input Data dan Informasi Pengawasan Intern Tim Substantif Input Data ke Aplikasi
15 Penyusunan Laporan Kegiatan Tim Administratif Laporan Kegiatan
16 Penyusunan SOP Tim Teknis Dok. SOP
17 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan pada BCC
18 Evaluasi Tampilan Data pada BCC Tim Integrasi Tampian pada BCC
KETNo
Tahap I – Persiapan
Tahap II - Perancangan Sistem dan Uji Coba
Tahap III - Implementasi dan pemantauan
Output
Tahap IV - Integrasi dengan BCC
NovemberOktoberUraian Kegiatan Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
2. Time Schedule Jangka Menengah
Des 18 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Penyusunan dan
penetapan Road Map
pengembangan TPBK
Irtama dan Tim
Efektif
SK Road Map TPBK
2 Securitisasi aplikasi oleh
BSSN
Tim Teknis Sertifikat
Securitisaasi
3 Koordinasi dan
kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Tim Efektif Lap Kegiatan
4 Pengembangan Modul
Pengawasan Intern
Tim Efektif Modul Aplikasi
5 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan integrasi
6 Updating Data
Pemanfaatan
Tim Substantif Input Data online
7 Pemeliharaan aplikasi Tim Teknis Laporan
Pemeliharaan
8 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan TPBK
Tim Teknis Laporan
Monitoring
9 Pelatihan e-audit Tahap
I (Beginner)
Tim Efektif Sertifikat Peserta
Output KETNo Uraian Kegiatan Pelaksana
Waktu Pelaksanaan - Jangka Menengah 2019

3. Time Schedule Jangka Panjang
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Pelatihan e-audit Tahap
II (Advance)
Tim Administratif Sertfikat Peserta
2 FGD Pengembangan E-
Audit
Tim Efektif Laporan Disiminasi
3 Koordinasi dan
kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Tim Efektif Lap Kegiatan
4 Pengembangan Modul
Pengawasan Intern
Tim Efektif Modul Aplikasi
5 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan integrasi
6 Updating Data
Pemanfaatan
Tim Substantif Input Data online
7 Pemeliharaan aplikasi Tim Teknis Laporan
Pemeliharaan
8 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan TPBK
Tim Teknis Laporan
Monitoring
9 Diseminasi Pemanfaatan
TPBK
Tim Substantif Laporan Disiminasi
No Uraian Kegiatan Pelaksana Output KET
Waktu Pelaksanaan - Jangka Panjang 2010
Demikian Rancangan Proyek Perubahan ini dibuat, untuk dapat disetujui sebagai
Proyek Perubahan bagi peserta diklat.
Jakarta, 28 September 2018
Peserta Diklat,
Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM
NIP. 19780629 200501 1 001

RANCANGAN TPBK

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RANCANGAN TPBK

Similar to RANCANGAN TPBK (20)

More from aliyudhi_h

More from aliyudhi_h (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

RANCANGAN TPBK