Perencanaan Penganggaran APBN
•
13 likes•12,551 views
proses perencanaan dan Penganggaran APBN dari perspektif kebijakan publik
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perencanaan Penganggaran APBN
Similar to Perencanaan Penganggaran APBN (20)
More from PSEKP - UGM
More from PSEKP - UGM (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Perencanaan Penganggaran APBN
- 1. Perencanaan Penganggaran APBN Stephanus Aan, M.Si Pengantar untuk pengenalan Sistem Anggaran tentang mekanisme perencanaan penganggaran dan struktur penganggaran pemerintah pusat melaluiAPBN.
- 2. TOPIK BAHASAN Bagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam APBN 1 Apa saja permasalahan dan tantangan dalam penyusunan APBN Seperti apa Struktur Belanja Publik dalam APBN 3 2
- 3. DASAR HUKUM UUD 1945 (ps. 5, 20, 23, 31, 33) UU 17 Tahun 2003 UU 25 Tahun 2004 UU 17 Tahun 2014 jo 42 Tahun 2014 1 2 3 4
- 5. Sistem Anggaran Keuangan Negara 5 MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. UNIFIED BUDGET Penerapan penganggaran secara terpadu. PERFORMANCE BASED BUDGETING Penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja/anggaran berdasar prestasi kerja Sumber: UU 17/2003
- 6. 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. UU 17/2003
- 7. Anggarannegara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 7 FUNGSI OTORISASI Anggarannegara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan FUNGSI PERENCANAAN Anggarannegara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan FUNGSI PENGAWASAN Anggarannegara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian FUNGSI ALOKASI Kebijakan anggarannegara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan FUNGSI DISTRIBUSI Anggarannegara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian FUNGSI STABILISASI
- 8. Perencanaan dan Penganggaran APBN 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun PLATFORM PRESIDEN RPJM APBN RKP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Renstra KL Renja KL RKA-‐KL KEPPRES RINCIAN APBN Pagu Sementara Pagu indikatif APBN = Bagian Dari Perencanaan Nasional
- 9. Keterangan 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga (Renstra-‐KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (Renja-‐KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kemiterian Negara/Lembaga (RKA-‐KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran è Finalisasi RKA K/L pasca penetapan UU APBN
- 10. Tahapan 10 Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Penyusunan resource envelope, RancanganRKP dan Pagu Indikatif Pra Musrenbang Trilateral (K/L dan Daerah) Musrenbang Kab/Kota Penyusunan Kapasitas Fiskal Penyusunan Ranwal RKP dan Pagu Indikatif Penyusunan Ranc Renja K/L Penetapan RKP Pengajuan Pokok-‐pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR dan dibahas s.d. akhir Juli Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran(Juli) Penetapan Pagu Anggaranoleh Menteri Keu Penyusunan RKAKL oleh Kementerian/ Lembaga (PMK) Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan) Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR Sidang Paripurna persetujuan DPR thd RAPBN (max. akhir bulan Oktober) setelah dibahas bersama Pemerintah sejak pidato kenegaraan Penetapan Rincian APBN dalam Perpres Penetapan DIPA Musrenbang Provinsi dan Pusat Finalisasi RKP pasca Musrenbang Jan Feb Mar Ap Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des perencanaan penganggaran
- 11. 11 Tahapan
- 13. Struktur APBN (I-‐account) 13 Pendapatan Belanja Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Pembiayaan 1 2 + + 3 adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali ataspengeluaran tahun-‐tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali ataspenerimaan tahun-‐ tahun anggaransebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun tahuntahun anggaranberikutnya Selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga
- 14. 14 Pendapatan Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan PPN & PPN BM PBB Pajak Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Bea Keluar PNBP Penerimaan SDA SDA Migas SDA Non Migas BagiLaba BUMN PNBP Lainnya Pendapatan BLU HIbah Pendapatan
- 15. 15 Belanja Belanja Pemerintah Pusat Belanja Menurut Fungsi Belanja Menurut Organisasi Belanja Menurut Program Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfer ke Daerah Dana Perimbangan Dana Transfer Umum DBH DBH Pajak PBB PPh CHT SDA Migas Batubara Kehutanan Perikanan Panas Bumi DAU Dana Transfer Khusus DAK DAK Fisik DAK Non Fisik DID Dana Otsus dan Keistimewaan DIY Dana Otsus Dana Keistimewaan DIY Dana Desa Belanja kategori
- 16. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. The “Classification of the Functions of Government”(COFOG) established by the United Nations is presented in the GFS manual. The main objective of COFOG is to give a standard classification for international comparisons. The COFOG is also used to prepare the national accounts according to the System of National Accounts (SNA) methodology established in 1993. In countries that have not already eveloped their own functional classification, adopting COFOG instead of a customised classification presents some advantages. Such an approach is already established and well documented in the GFS manual. It facilitates international comparisons. Many countries may decide, however, to reorganise the COFOG system to accommodate their actual programme structures and deal with specific policy issues. This is recognised in the GFS. Klasifikasi Fungsi Belanja
- 17. MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. An economic classification of expenditures is required for analysing the budget and defining the macro-‐fiscal policy position. For example, the share of wages in government expenditures and the value of transfers to public enterprises are important measures of the impact of fiscal policy. The minimum requirement for the economic classification is to be consistent with the GFS economic classification of government expenditures. The cross-‐classification of expenditure and/or expenses by economic character and function is a very useful tool for analysing the budget. Klasifikasi Jenis Belanja
- 18. 18 18 STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ORGANISASI FUNGSI SUB-FUNGSI PRIORITAS FOKUS PRIORITAS SASARAN POKOK (IMPACT) ORGANISASI ESELON 1A ESELON 2 PROGRAM KEGIATAN JENIS BELANJA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS MISI/SASARAN K/L (IMPACT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA FOKUS PRIORITAS (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Hubungan Tipologi Belanja APBN
- 19. 19 Pembiayaan Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi Pemberian Pinjaman Kewajiban Penjaminan PembiayaanLainnya Pembiayaan
- 20. 20 Postur APBN 2016-‐2017 Sumber: RUU APBN 2017 ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️
- 21. 21 Sumber: RUU APBN 2017
- 22. 22 Sumber: NK APBN 2017 Perkembangan Postur APBN
- 23. Keseimbangan Primer 23 50.79 49.94 29.96 84.31 5.16 41.54 8.86 ,52.78 ,111.67 ,87.21 ,66.77 ,105.5,111.4 ,150 ,100 ,50 0 50 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 keseimbangan primer moving average (2)
- 24. 24
- 25. 25
- 26. Perubahan APBN 1. Perubahan atau penyesuaianterhadapAPBN dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan UU 17/2003 tentangKeuangan Negara. 2. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi: – Perkembangan ekonomi makro yang tidaksesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; – Perubahan pokok-‐pokokkebijakan fiskal; – Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan – Keadaan yang menyebabkan saldoanggaran lebih(SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untukpembiayaananggaran pada tahun yang berjalan. 26
- 27. Tahapan Monev Pelaksanaan DIPA, Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dan Realisasi APBN Penyusunan exercise dan penetapan Postur RAPBN-‐P Pembahasan Usulan Perubahan APBN s.d. Mei Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasi APBN Prioritas Perubahan RKP Perubahan Renja K/L Penyusunan dan Penetapan Nota Keuangan dan RAPBN-‐P Pengajuan Pokok-‐ pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan Perubahan RKP ke DPR dan dibahas s.d. akhir Juni Sidang Paripurna persetujuan DPR thd RAPBN-‐P Penetapan Rincian APBN-‐P dalam Perpres Penetapan DIPPA perencanaan penganggaran Jan Feb Mar Ap Mei Juni Juli
- 28. 28 3 PERMASALAHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
- 29. KETIDAKSINKRON PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN Alur Kerja yang Tidak Kondusif Kurang Kesinambungan Rencana – Anggaran Mekanisme Penganggaran Pusat- Daerah Belum Sinergi • Kelembagaan à Bappenas vs Kemenkeu • Deviasi à Indikator (RKP) vs Output (RKAKL) • Pendekatan RKP (Rencana Aksi) vs RAPBN (Akunting) • Keselarasan Tatawaktu (timing) : Jadwal dan Agenda • Tumpang Tindih kewenangan • Hub Eksekutif vs Legislatif • Kewenangan Pusat-Daerah • Sinkronisasi Prioritas Pusat vs Daerah
- 30. SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (PENGALAMAN NEGARA LAIN) Indikator Korea Selatan Brazil Indonesia GDP Per Capita 2015 (current prices) ($) (IMF) 27.513 8.802 3.416 HDI (2015) (UNDP) 0,898 0,755 0,684 Life expectancy (2015) (WHO) 70,6 Tahun 75,00 Tahun 69,1 Tahun sumber: 1. IMF Outlook Oct 2015 2. HDI 2014, UNDP 3. World Health Statistic 2016, WHO
- 31. 31 Rank Country GDP (nomilal) (billions of$) Growth GDP per Capita (nomilal) ($) Continent 2015 % Share Diff 2020 % Share Rank 2015 Rank 1 United States 17,968 24.44 - 22,294 23.18 1 2.57 55,904 5 North America 2 China 11,385 15.49 6,583 17,100 17.78 2 6.81 8,280 75 Asia 3 Japan 4,116 5.6 7,269 4,747 4.93 3 0.59 32,481 25 Asia 4 Germany 3,371 4.59 745 4,005 4.16 4 1.51 41,267 19 Europe 5 United Kingdom 2,865 3.9 506 3,852 4 5 2.52 44,118 14 Europe 6 France 2,423 3.3 442 2,940 3.06 7 1.16 37,728 21 Europe 7 India 2,183 2.97 240 3,444 3.58 6 7.26 1,688 141 Asia 8 Italy 1,819 2.47 364 2,144 2.23 8 0.8 29,847 27 Europe 9 Brazil 1,800 2.45 19 2,054 2.14 9 -3.03 8,802 70 South America 10 Canada 1,573 2.14 227 1,958 2.04 10 1.04 43,935 15 North America 11 Korea 1,393 1.89 180 1,899 1.97 11 2.66 27,513 29 Asia 12 Australia 1,241 1.69 152 1,516 1.58 13 2.37 51,642 7 Oceania 13 Russia 1,236 1.68 5 1,792 1.86 12 -3.83 8,447 73 Europe 14 Spain 1,221 1.66 14 1,498 1.56 14 3.07 26,327 30 Europe 15 Mexico 1,161 1.58 60 1,496 1.55 15 2.31 9,592 64 North America 16 Indonesia 873 1.19 289 1,194 1.24 16 4.66 3,416 118 Asia - World 73,507 96,193 sumber: IMF Outlook Oct 2015
- 32. Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan, Semi-‐Presidensiil. Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan Parlemen, untuk mengkoordinasikan fungsi kabinet. Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat Negara Federal, Presidensiil. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat Negara Kesatuan, Presidensiil Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat Sistem Anggaran Unified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting Program Budgeting, fixed 4-‐yrs budgeting, direview per tahun (bukan MTEF). Unified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting Tahun Fiskal 1 Januari -‐ 31 Desember 1 Juli – 30 Juni 1 Januari -‐31 Desember 32 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (1) sumber: Bappenas, 2014.
- 33. Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia Struktur Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Dalam 1 Lembaga: Ministry of Strategy and Finance (MOSF). MOSF merupakan penggabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Penganggaran (sejak tahun 2008) Dalam 1 Lembaga: Ministry of Planning, Budgeting, and Management Terpisah dalam 2 Lembaga: 1.Perencanaan: Bappenas 2.Penganggaran: Kementerian Keuangan 33 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (2) sumber: Bappenas, 2014.
- 34. Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia Kewenangan Parlemen Parlemen membahas pagu total, detil program dan proyek. Parlemen tidak berwenang menaikkan pagu anggaran. Dalam prakteknya Parlemen tidak banyak mengubah usulan Pemerintah. Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran total dan per sektor. Pemerintah memiliki hak veto terhadap hasil pembahasan Parlemen Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program dan kegiatan sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran per program dan kegiatan, bahkan sampai jenis belanja 34 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (3) sumber: Bappenas, 2014.
- 35. Terima Kasih Stephanus Aan, M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com