rencana strategis

1. RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN LAMONGAN
2011 - 2015

2. KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kepegawaian Daerah telah dapat
melalui tahapan lima tahun pertama pembangunan jangka menengah bidang kepegawaian
sebagaimana rencana strategis (Renstra) pembangunan kepegawaian periode Tahun 20062010. Tahap pertama pembangunan berjangka menengah tersebut merupakan bagian dari
Pembangunan Kepegawaian Jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2005-2025.
Renstra pembangunan kepegawaian Tahun 2011-2015, telah disusun tetap
memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan nasional jangka panjang (RPJP)
Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun
2009-2014, khususnya pembangunan nasional bidang aparatur. Dengan demikian kebijakan,
strategi, program, dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah
dalam
rangka
pembangunan
kepegawaian tahap pertama
tersebut
telah
memperhatikan arah kebijakan dan program strategis pembangunan bidang aparatur
nasional. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan
strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan nasional.
Pada pembangunan kepegawaian tahap kedua renstra periode Tahun 2011-2015,
akan dibangun dan dijalankan beberapa komponen sistem manajemen kepegawaian, serta
penyempurnaan dan melanjutkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan
kepegawaian untuk menciptakan kondisi sistem manajemen kepegawaian dalam rangka
terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera. Namun demikian
sampai dengan akhir periode pembangunan kepegawaian tahap kedua, masih dijumpai
adanya kelemahan beberapa sub sistem manajemen kepegawaian yang belum dapat
disempurnakan atau dikembangkan.
Menyadari masih adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada dalam
sistem manajemen kepegawaian khususnya dalam rangka pembinaan karir berbasis sistem
merit, diperlukan langkah
sistemik dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun
kedepan. Oleh karena itu agar langkah dimaksud dapat menjadi prioritas program lima
tahun pembangunan kepegawaian ke depan, maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2011-2015, lebih mempertajam berbagai program dan kegiatan strategisnya
diselaraskan dengan kebutuhan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana
prioritas pembangunan Daerah bidang sumber daya aparatur RPJMD Tahun 2011-2015 dan
dalam rangka mendukung terwujudnya berbagai program reformasi birokrasi.

3. Adapun penajaman program dan kegiatan strategis dalam renstra Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, mencakup: Pengembangan sistem manajemen
kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan
kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan
administrasi dan mutasi kepegawian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan
Kepegawaian Daerah.
Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistimatika
penyusunan renstra kementerian dan lembaga secara nasional, maka Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dengan demikian seluruh instansi pemerintah
baik Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah mempunyai format dan sistimatika
yang sama dalam susunan renstra tahun 2011-2015.
Untuk selanjutnya Visi dan Misi, serta Renstra secara keseluruhan
Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015 ini, akan menjadi
Badan
pedoman bagi seluruh Sub
Ordinasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan untuk
lima tahun ke depan. Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 20112015 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk
kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengemban visi sesuai
dengan amanah tugas dan fungsinya.
Lamongan, 1 Desember 2011
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
BAMBANG KUSTIONO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

4. DAFTAR ISI
Halaman Judul ..............................................................................................................
Kata Pengantar .............................................................................................................
Daftar Isi .......................................................................................................................
i
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................
1.1 Latar Belakang ..............................................................................................
1.2 Landasan Hukum...........................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .....................................................
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................
1
1
2
4
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD ...............................................................
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisai ............................................................
2.2 Sumber daya manusia Pegawai BKD Kabuapten Lamongan .......................
7
7
9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DA FUNGSI ...............
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD
a. Analisa Lingkungan Internal .......................................................................
b. Analisa Lingkungan Eksternal .....................................................................
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepla Daerah dan Wakil Kepalah daerah
Terpilih ..........................................................................................................
3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ............
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ...........................................................................
36
36
36
36
BAB IV VISI dan Misi Badan Kepegawaian Daerah .................................................
4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah ..................................................
4.1.1 Visi ........................................................................................................
4.1.2 Misi .......................................................................................................
4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis jangkah menengah .........................................
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah ...................................
49
49
49
50
52
53
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...............................................
5.1 Program .........................................................................................................
5.2 Kegiatan ........................................................................................................
5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...................
54
54
54
57
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD .......................................................................................
64
BAB VII PENUTUP ....................................................................................................
65
37
43
44

5. DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 3.1
Tabel 4.1
Tabel 5.1
Tabel 5.2
Tabel 6.1
Tabel 6.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
Pemetaan interaksi lingkungan strategis yang melingkupi
BKD Kabupaten Lamongan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendahuluan
Indikatif

6. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan paradigma pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Publik Governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah
mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara
pemerintahan yang terinstegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur penting sistem
ini. Rencana strategi merupakan intrumen awal untuk mengukur kinerja setiap
instansi pemerintah baik terkait pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun sasaran
yang telah diterapkan.
Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Renstra SKPD,
ditentukan bahwa
Visi dan Misi RPJM Nasional harus menajadi pedoman dasar
dalam penyusunan Rencana Strategi (Rentra) kementrian / lembaga (K/L)
Pemerintah Pusat maupun dalam penyusunan Visi, Misi dan Program prioritas (Plat
Form) Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD nya, sehingga
pencapaian sasaran Pembangunan Nasional secara menyeluruh akan dapat dicapai
dan diwujudkan. Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi
pemerintah mengamanatkan agar setiap instansi / SKPD Pemerintah Kabupaten
Lamongan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategi (strategi planning) yang telah dibuat. Rencana Strategi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 yang disusun untuk
jangka waktu lima tahunan ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015. Rencana
Strategi ini, disusun melalui proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang
akan dijadikan sebagai pedoman BKD Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan
pencapaian Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran strategiknya.
Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pada pasal 151 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2004

7. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menentukan bahwa :
1. Satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Strategi yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi,
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan bersifat
indikatif.
2. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk jangka waktu selama lima tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan salah
satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan
tentunya berkewajiban menyusun rencana strategik tahun 2011-2015 yang
didalamnya harus menyampaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program
dan Kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan yang
terbagi sesuai tugas fungsi kesekretariat dan 4 bidang (meliputi Bidang Informasi
dan Pengadaan Pegawai, Bidang Mutasi Pegawai, Bidang Pengembangan Karier
dan Kesejahteraan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan) untuk jangka waktu
selama 5 tahun ke depan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis BKD
Kabupaten Lamongan :
1. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor … Tahun
2008.

8. 5. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan
antara
pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
13. Peraturan
Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

9. 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi Jawa Timur Tahun
2009-2014
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014
22. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus
2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMD Daerah dan
Renstra SKPD
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun
2005 – 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
04 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan
26. Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 01 Tahun 2011 tentang
RPJMD Kabupaten Lamongan
27. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra
Maksud penyusunan Renstra BKD Kabupaten Lamongan 2010-2015 adalah
untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 01 tahun 2011 khususnya untuk
mejabarkan yang terkait dengan bidang tugas kepegawaian daerah untuk jangka
waktu lima tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan adalah untuk membuat dokumen Perencanaan
yang akan
menjadi
pedoman arah/ strategi BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut

10. mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang pada RPJMD
Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015. Renstra ini juga akan menjadi pedoman
bagi BKD dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan/ RKT)
untuk jangka waktu selama lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi BKD Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra BKD Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015 terdiri dari enam bab dan
beberapa lampiran. Lampiran Renstra memuat Formulir Rencana Stratejik dan
Rencana Kerja. Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab ini, menyajikan latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan
dan sistematikan penulisan Renstra.
Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
Bab ini, menyampaikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD,
Sumber Daya BKD, Kinerja Pelayanan BKD, Isu-isu Strategis
Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD, Telaah Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra BKD
dan Penentuan isu-isu strategis
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan.
Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BKD,
Tujuan dan Sasaran jangka menengah BKD, Strategi dan kebijakan BKD
dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Bab. V : Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif.
Bab.VI: Indikator Kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
.

11. Lampiran :
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Lamongan
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD
Kabupaten
Lamongan
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan BKD
Tabel 5.1. Rencana
Program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif BKD kabupaten Lamongan.
Tabel 6.1. Indikator kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

12. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan,
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ditentukan
sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
1. Sub. Bagian Umum
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Sub. Bagian Program
c. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai
1. Sub. Bidang Informasi dan Dokumentasi
2. Sub. Bidang Pengadaan
d. Bidang Mutasi Pegawai
1. Sub. Bidang Mutasi I
2. Sub. Bidang Mutasi II
e. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai
1. Sub. Bidang Pengembangan Karier
2. Sub. Bidang Kesejahteraan
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
1. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Struktural
2. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Teknis Umum dan Fungsional
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan, digambarkan sebagai berikut :

13. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
.
PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN TGL. 4 JUNI 2008 NO. 4 TAHUN 2008
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Tanggal : 4 Juni 2008
Nomor : 4 Tahun 2008
KEPALA
BAMBANG KUSTIONO, SH. MM
19580909 198303 1 015
Tulungagung, 09-09-1958
(IV/c), 01-04-2005
SEKRETARIS
DR. M U G I T O, MM
19671024 198809 1 001
NGANJUK, 24-10-1967
(IV/b), 01-04-2010
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM
SUMARTINI, BA
19580305 198403 2 008
Lamongan, 05-03-1958
(III/d), 01-10-2010
SUPRIYATI, SE
19680711 199303 2 010
Sragen, 11-07-1968
(III/d), 01-04-2011
CHONEEF INDAH F, SH, MSi
BIDANG INFORMASI &
PENGADAAN PEGAWAI
BIDANG MUTASI
PEGAWAI
BIDANG PENGEMBANGAN KARIER
& KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Drs. TURDJI, MM
19590429 198503 1 014
Bojonegoro, 29-04-1959
(IV/b), 01-04-2010
SITI RUBIKAH, SE, MSi
19700607 199803 2 003
Ngawi, 07-06-1970
(III/d) 01-04-2010
Drs. IMMANUEL LAUKAMANG
19580303 198603 1 014
Alor, 03-03-1958
(IV/a), 01-04-2010
Drs. POEJIANTO, MM
19680924 198911 1 001
Lamongan, 24-09-1968
(IV/a), 01-10-2009
SUBBID INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
SUBBID MUTASI I
SUBBID DIKLAT
STRUKTURAL
NURHAYATI AS’ADAH, SE.M.Si
19730402 199901 2 001
Lamongan, 02-04-1973
(III/d), 01-10-2010
HARIYANTO, S.Pd
19730721 199901 1 001
Lamongan, 21-07-1973
(III/d), 01-10-2010
SUBBID
PENGEMBANGAN
KARIER
SUBBID PENGADAAN
JOHNY INDRIANTO F,
SSTP,Msi
19830430 200112 1 002
Lamongan, 30-04-1983
(III/b), 01-04-2009
19650917 199403 2 006
Lamongan, 17-09-1965
(III/d), 01-04-2009
SUTRISNO, SH
19690813 199003 1 010
Lamongan, 13-08-1969
(III/c), 01-10-2010
Drs. FADJAR NUSANTARA
19600426 198403 1 004
Lamongan, 26-04-1960
(III/d), 01-04-2005
SUBBID MUTASI II
SUBBID
KESEJAHTERAAN
R U S Y D I, S.H., M.H.
19690722 199302 1 001
Lamongan, 22-07-1969
(III/c), 01-10-2010
R.MOCH. BAHARUDIN, SH
19591113 198603 1 010
Pamekasan, 13-11-1959
(III/d), 01-10-2005
SUBBID DIKLAT
TEKNIS UMUM &
FUNGSIONAL
ABDUL AWI, S.Sos
19671216 198710 1 001
Lamongan, 16-12-1967
(III/b), 01-10-2007
BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK
UPT
B

14. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008, yang ditentukan bahwa
Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala BKD didukung dengan Sekretariat dan empat
Bidang dengan rincian tugas dan fungsinya sebagai berikut :
Sekretariat BKD merupakan unsur staf umum yang melaksanakan pelayanan
administratif terhadap seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan, yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat BKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan,
kerumahtanggaan,
hukum,
kelembagaan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program dan pelaporan ;
b. Pelaksanaan pengelolaan kepustakaan dan urusan kehumasan ;
c. Pengelolaan keuangan, administrasi gaji pegawai dan perlengkapan ;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
e. Pengelolaan administrasi urusan umum dan kearsipan ;
f. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di
lingkungan Badan ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretariat BKD terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Umum. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
BKD. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. Menghimpun, mengintegrasikan, menyusun rencana dan evaluasi rencana kegiatan
tahunan ;
b. Melakukan urusan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan dinas;
c. Melakukan pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan ;
d. Melakukan evaluasi pelaksanaan/realisasi program unit kerja ;
e. Melakukan hubungan kerja yang bersifat fungsional dalam rangka koordinasi dengan
unit kerja yang menangani pengolahan data elektronik dalam rangka sistem informasi

15. manajemen, penyusunan dan monitoring/ evaluasi program dan dalam rangka penelitian
dan pengembangan ;
f. Membantu
mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
strategis
dan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan , mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran
keuangan ;
b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan ;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usha
kearsipan ;
b. Mengurus adminstrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan ;
c. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat
dinas ;
d. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasi data/informasi dibidang organisasi dan
ketatalaksanaan ;
e. Menyelenggarakan adminstrasi dan urusan kepegawaian ;
f. Mengelola adminstrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan
pegawai ;
g. Melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kedinasan ;
h. Melakukan inventarisasi barang-barang perlengkapan, rumah dinas, peralatan dan
inventaris Badan ;
i. Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bidang Mutasi Pegawai merupakan unsur pelaksanaan Badan yang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, koordinasi dan pelayanan adminstrasi mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi :

16. a. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
b. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk
penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
c. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian PNS Daerah ;
d. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja ;
e. Penyiapan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari Sub Bidang Mutasi I dan Sub Bidang Mutasi II.
Masing-masing Sub Bidang
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi Pegawai. Sub Bidang
Mutasi I, mempunyai tugas :
a. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor,
Kecamatan dan Kelurahan ;
b. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan penerbitkan
pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan ;
c. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan ;
d. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
e. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke

17. instansi vertikal Departemen/Non Departemen di lingkup Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
f. Menyiapkan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan.
g. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, di lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan ;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai.
Sub Bidang Mutasi II mempunyai tugas :
a. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN,
SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
b. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur
pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan
guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru
SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
d. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas
sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman
Kanak-Kanak di Daerah.
e. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke
instansi vertikal Departemen/Non Departemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur
pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan
guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.

18. f. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional Pegawai
Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru
SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai.
Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier merupakan unsur pelaksana
Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta
mengkoordinasikan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dalam
melaksanakan tugas
dimaksud,
Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier,
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengendalian dan
pengembangan Pegawai ;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan peraturan di bidang Kepegawaian Daerah ;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan
serta disiplin dan peningkatan kinerja pegawai ;
d. Penyiapan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan pengembangan
karier pegawai.
e. Penyiapan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemberian penilaian prestasi kerja
pegawai (Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/DP-3) ;
f. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi penerapan penilaian angka kredit bagi
pejabat fungsional ;
g. Pembinaan Korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
h. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
purna tugas, berprestasi luar biasa dan penghargaan lainnya ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier, terdiri dari Sub Bidang Kesejahteraan
dan Sub Bidang Pengembangan Karier. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Kesejahteraan dan Pengembangan Karier. Sub Bidang Kesejahteraan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan Pegawai ;

19. b. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu
Isteri/Suami (Karis/su), Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan
proses realisasi Tabungan Perumahan ;
c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan menangani penerbitan cuti Pegawai
Negeri Sipil Daerah ;
e. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan sebagai Pejabat Negara, Kepala Desa
dan Perangkat Desa ;
f. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan usaha di luar kedinasan ;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat ijin belajar Pegawai Negeri
Sipil Daerah ;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah ;
i. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan pemberian
penghargaan satya lencana karya satya, bantuan uang duka, dan penghargaan pensiunan
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku ;
j. Melaksanakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yg berprestasi dan atau teladan ;
k. Melaksanakan sumpah/janji dan pelantikan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil
Daerah ;
l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana penyelenggaraan general check up dan
asuransi kecelakaan diri Pegawai ;
m. Menyiapkan bahan dan menangani administrasi pembinaan dan persyaratan
permohonan perkawinan dan perceraian Pegawai ;
n. Pembinaan korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil :
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pengembangan Karier ;
Sub Bidang Pengembangan Karier, mempunyai tugas :

20. a. Menghimpun, mengolah dan menganalisis tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin
Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
c. Melaksanakan pembinaan tata cara penyidikan dan pemeriksaan terhadap Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin kedinasan ;
d. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa atau gugatan cerai,
kasus-kasus pelanggaran disiplin dan perkara ijazah palsu serta melaksanakan
penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
e. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa dan gugatan di
bidang kepegawaian ;
f. Menyiapkan bahan dan menyusun pola pengembangan karir pegawai Negeri Sipil
Daerah ;
g. Melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan psikotest dan penelitian khusus bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah ;
i. Menyiapkan bahan, membina dan melaksanakan evaluasi terhadap Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai ;
j. Memberikan pelayanan konsultasi dan pembimbingan psikologis di Bidang
Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
k. Melaksanakan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan
menetapkan penilaian angka kredit (PAK) bagi pejabat fungsional ;
l. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pegawai negeri Sipil daerah dalam
mengaplikasikan hasil pendidikan dan pelatihan jabatan yang diberikan ;
m. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan
menetapkan penilaian kinerja pejabat struktural dan fungsional sebagai dasar
pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan ;
n. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi persyaratan jabatan sebagai dasar untuk
melaksanakan mutasi dan promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional ;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pengembangan Karier;
Bidang Pendidikan dan Latihan merupakan unsur pelaksana Badan yang
dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

21. Kepala Badan. Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan
pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan
Pegawai Negeri Sipil Daerah :
b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai
Negeri Sipil Daerah :
c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan
latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah :
d. Perencanaan dan peaksanaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
e. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan ;
f. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan (Diklat)
Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari Sub Bidang Diklat Struktural dan Sub Bidang
Diklat Teknis Umum dan Fungsional. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan dan Latihan. Sub Bidang Diklat Struktural, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta
menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan
struktural, Tugas Belajar dan seleksi penerimaan IPDN ;
b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program Latihan Pra Jabatan
(LPJ) ;
c. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan
mengikuti pendidikan dan latihan struktural ;
d. Menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan (LPJ) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
f. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan struktural;
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah
yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural dan tugas belajar ;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan.

22. Sub Bidang Diklat Teknis Umum dan Fungsional, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta
menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan
teknis umum dan fungsional ;
b. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan
mengikuti pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional;
c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan teknis umum dan fungsional;
d. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan teknis umum dan
fungsional;
e. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah
yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan.
Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai merupakan unsur pelaksana Badan
yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan. Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan
administrasi informasi kepegawaian, pengadaan dan pemberhentian Pegawai. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai mempunyai
fungsi :
a. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam perundang-undangan ;
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta
ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian ;
c. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk
penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memasuki usia pensiun ;
d. Pengelolaan dokumentasi, pengolahan data dan penyediaan informasi manajemen
kepegawaian ;
e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai, terdiri dari Sub Bidang Informasi dan
Dokumentasi, dan Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai. Masing-masing

23. Sub
Bidang dipimpin
oleh
Kepala
Sub
Bidang
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian
Pegawai. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
a. Menghimpun, menyusun dan mendokumentasikan serta mendistribusikan peraturan
bidang kepegawaian daerah :
b. Menyiapkan bahan, merumuskan dan menyusun serta menerbitkab peraturan dan
petunjuk teknis bidang kepegawaian daerah ;
c. Mengelola arsip naskah teknis bidang kepegawaian daerah ;
d. Mengelola data file perorangan pegawai ;
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola data elektronik dalam rangka
pengembangan sistem informasi manajemen, penyusunan dan monitoring/evaluasi
data ;
f. Menghimpun dan mengolah data fisik serta menyediakan informasi kepegawaian
daerah ;
g. Memberikan informasi hukum di Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah ;
h. Menyiapkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian daerah
(SIMPEGDA) ;
i. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri
Sipil Daerah ;
j. Menyiapkan bahan dan menyelesaikan administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi
Pegawai (LP-2P) ;
k. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan Tata Usaha Kepegawaian
daerah ;
l. Menyiapkan, menyediakan dan menyampaikan laporan Kepegawaian Daerah kepada
Badan Kepegawaian Negara ;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi,
Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ;
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, mempunyai tugas :
a. Melakukan pelayanan adminstrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor,
Kecamatan dan Kelurahan.

24. b. Menyiapkan dan menyusun rencana formasi Pegawai sesuai Anforjab ;
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan Pegawai, yang meliputi penyusunan
jadwal
kegiatan,
mengumumkan
pendaftaran
dan
persyaratan
administrasi,
melaksanakan tes kemampuan dan pengetahuan, kesehatan dan persyaratan lain ;
d. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi peserta ujian
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian ;
e. Menyiapkan bahan dan menerbitkan Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
f. Melakukan pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan perpanjangan dan
pemberhentian Pegawai tidak tetap (pegawai tenaga kontrak kerja) ;
g. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
h. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah yang memasuki usia
pensiun ;
i. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
j. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan Pensiun Janda/Duda dan Pensiun anak Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
k. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan
keputusan Pensiun Pegawai negeri Sipil Daerah yang mengalami cacat/meninggal
dunia karena dinas;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi,
Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
2.2. Sumber daya manusia Pegawai BKD Kabupaten Lamongan
Sebagai sumber daya utama penyelengaraan tugas dan fungsi lembaga sampai
dengan saat ini berjumlag 57 orang yang terdiri dari 55 PNS dan 2 orang tenaga honorer
(data per oktober 2011), sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKD per jenis kelamin
No.
1.
Jenis Kelamin
Laki-laki
%
Perempuan
%
37
67.27 %
18
32.72
Jumlah
%
55
100 %

25. Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Tenaga Kontrak (Honorer)
Jenis Kelamin
No.
Laki-laki
%
Perempuan
%
2
100 %
-
Jumlah
%
-
100 %
-
1.
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan
No.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pendidikan
2
Doktor (S3)
Pasaca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
SM/ D2/ D3
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
Jumlah
3
1
10
30
7
7
55
%
4
1.81
18.2
54.5
12.72
12.72
100 %
Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Tenaga Kontrak (Honorer) Menurut Tingkat Pendidikan
No.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pendidikan
2
Doktor (S3)
Pasaca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
SM/ D2/ D3
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
Jumlah
3
2
2
%
4
100
100 %
Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Pegawai
No.
IV
2
5
1
1.
%
3
9,09 %
III
4
39
Golongan
%
II
5
6
71 %
11
Jumlah
%
7
20 %
I
8
-
%
9
-
10
55
Tabel 2.6. Formasi dan Bezseting Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kab.
Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan dan kebutuhan Pegawai tahun 2011
No.
Jenis
Formasi Bezzeting
Kekurangan
Kelebihan
Ket.
1
1.
2
3
4
5
6
Struktural
1
1
-
-
a. Eseleon II.b
1
1
-
-
7

26. 1
3
4
5
6
b. Eselon III.a
4
4
-
-
c. Eselon IV.a
2.
2
11
11
-
-
43
38
5
-
60
55
5
-
Staff
Jumlah
7
Tabel 2.7 : Data Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
NO
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
JENIS
2.
Gedung
PC unit
Meja tulis
Meja tik
Note book
Camera
Handy cam
Meja pejabat
Meja computer
Filling besi
Lemari besi /Metal
Lemari Buku
Peralatan komputer (server)
Rak besi
Rak kayu
Rak besi arsip
Rotary filling
Lemari kayu
Papan white board
Jam dinding
Kursi lipat
Kursi besi
Kursi kayu
Kursi putar
Kursi pejabat
Ex house fan
Printer
Telepon
Mesin ketik long
JUMLAH
3.
1 unit
16 unit
6 unit
2 unit
10 unit
3 unit
2 unit
20 unit
8 unit
5 unit
7 unit
2 unit
1 unit
10 unit
1 unit
1 unit
3 unit
3 unit
3 unit
4 unit
2 unit
1 unit
1 unit
2 unit
10 unit
3 unit
19 unit
3 unit
1 unit
KONDISI
4.
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
KET.
5.

27. 1.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Tabel 2.8.
2.
Mesin ketik standart
Lambang Gambar Garuda,
Presiden, Wapres dan Bupati
dan Wabup
Papan pengumuman
Papan pengumuman kaca
Goerden
Fitres
AC
Meja kursi tamu
Meja kerja fantasi 160
Kaca meja rapat
Rak File Perorangan
File perorangan
Brankas
LCD
Sepeda Motor
Wireless
Alat Pembantu Pemadam
Kebakaran
Kipas Angin
Mobil Dinas
3.
3 unit
3 set
4.
Baik
baik
1 unit
1 unit
11 unit
10 unit
11 buah
2 set
6 buah
1 unit
Unit
15.100 buah
1 unit
3 unit
11 Unit
2 Buah
1 Buah
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak
2 baik
Baik
Baik
Baik
2 Buah
3 buah
Baik
Baik
1 rusak
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2010
NO.
URAIAN
JUMLAH (Rp.)
1
2
BALANJA DAERAH
3
4.625.877.000,00
A.
BALANJA TIDAK LANGSUNG
2.010.117.000,00
Belanja Pegawai
2.010.117.000,00
B.
BELANJA LANGSUNG
2.615.760.000,00
I
Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
II
5.
2.56.960.000,00
23.975.000,00
232.985.000,00
0,00
184.800.000,00
KET.
4

28. 1
III
IV
V
2
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas
PNS
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
3
1.900.000,00
94.000.000,00
88.900.000,00
89.000.000,00
4
5.472.000,00
83.528.000,00
0,00
150.000.000,00
22.277.000,00
127.723.000,00
0,00
15.000.000,00
14.666.000,00
334.000,00
0,00
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Lamongan mempunyai 13.243 orang
pegawai yang terdiri dari
12.813 Pegawai Negeri Sipil dan 430 orang tenaga kontrak tersebar di seluruh unit kerja.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya secara berkesinambungan
melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM aparaturnya.
Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok
tingkat pendidikannya, disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.9 : Tingkat pendidikannya PNS Kab Lamongan akhir tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TINGKAT PENDIDIKAN
Pasca Sarjana (S-3)
Pasca Sarjana (S-2)
Strata-1/D-4
D-III
D-II
D-I
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
JUMLAH
3
1080
7551
813
636
253
1906
384
187
12.813
KETERANGAN

29. Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok
pangkat golongan ruang, disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.10 :
PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok pangkat
golongan ruang
RUANG KEPANGKATAN
NO GOLONGAN
JML
KET
A
B
C
D
2968
1593
48
5
4614
1
IV
1956
1217
925
892
4990
2
III
1247
820
641
304
3012
3
II
49
12
116
20
197
4
I
JUMLAH
12.813
Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok
jabatan yang didudukinya, disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.11 : PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan yang
didudukinya
NO
JABATAN
1 Pejabat Struktural
a. Eselon II.a
b. Eselon II.b
c. Eselon III.a
d. Eselon III.b
e. Eselon IV.a
f. Eselon IV.b
2 Pejabat Fungsional Tetentu
a. Guru
b. Pengawas Sekolah
c. Penilik PLS
d.Pamong Belajar
e.Dokter
f.Dokter Gigi
g.Perawat
h.Bidan
i.Nutrisionis
j.Apoteker & Asisten Apoteker
k.Laboratoris
l.Sanitarian
m.Penyuluh Pertanian
n.Penyuluh Kehutanan
o.Penyuluh Perikanan
p.Penyuluh KB
3. Staf fungsional Umum
JUMLAH
JUMLAH
29
70
121
565
108
7510
135
54
83
38
439
396
28
26
16
27
54
11
8
114
2981
12.813
KETERANGAN

30. Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok
jabatan struktural dan diklat struktural yang diikuti, disampaikan sebagai berikut :
Tabel 12
NO
1.
2.
3.
: PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan
struktural dan diklat struktural yang diikuti
DIKLAT STRUKTURAL
DIKLATPIM IV
DIKLATPIM III
DIKLATPIM II
JABATAN
KET
sudah belum sudah belum sudah belum
Pejabat Struktural
a. Eselon II.a
1
b. Eselon II.b
20
11
c. Eselon III.a
62
11
2
d. Eselon III.b
55
70
e. Eselon IV.a
394
202
f. Eselon IV.b
43
59
Pejabat Fungsional
Tertentu
Staf Fungsional
1
Umum
JUMLAH
437
261
117
81
23
11
Capaian kinerja pelayanan kepegawaian pada BKD Kabupaten Lamongan dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, disampaikan sebagai berikut :
1.
2.
1. Usulan Pengisian Formasi CPNS yang masih kosong dan Tambahan Formasi Baru
Pengusulan Pengisian Formasi Umum CPNS yang masih kosong dan tambahan formasi
baru disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk mendapat persetujuan pengadaannya, dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.13 : Usulan Pengisian formasi dan tambahan formasi umum tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
JUMLAH
USULAN
JUMLAH YG
DISETUJUI
JUMLAH YG
TIDAK
DISETUJUI
KET.

31. 3.
4.
2. Pelaksanaan Pengadaan CPNS
Pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai usulan formasi
yang kosong dan tambahan formasi baru yang telah disetujui oleh Menteri PANRB,
ditindak lanjuti pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, dengan pelaksanaan dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.14 : Data pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS tahun 2006 - 2010
No.
URAIAN
1.
PENDAFTAR
PENDAFTAR
MEMENUHI
SYARAT
PENDAFTAR YG
IKUT TEST CPNS
PESERTA TEST
YG LULUS UJIAN
PESERTA TEST
YG LULUS UJIAN
& DIANGKAT SBG
CPNS
2.
3.
4.
5.
5.
6.
TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
-
14.266
-
11.256
-
980
10.179
125
KET.
436
350
435
349
-
329
3. Pendataan Honorer yang Masuk Data Base MENPANRB
Pelaksanaan pendataan honorer Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk diusulkan
masuk Data Base Menteri PANRB, pelaksanaan dari tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2. 15 : Data pedataan honorer yang masuk database tahun 2006 - 2010
No.
URAIAN
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
YG MEMENUHI
SYARAT UNTUK
DIUSULKAN KE
MENPAN RB
YG DISETUJUI
MASUK DATA
BASE MENPANRB
FORMASI CPNS
YG DISETUJUI
UNTUK DIISI
DARI HONORER
HONORER DATA
BASE MENPAANRB
YG DIANGKAT
CPNS
HONORER YG
DIUSULKAN
MASUK KELOMPOK
K-1
TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
885
1002
120
115
3576
2596
2529
407
385
KET.
8

32. 1
2
6.
7.
8.
3
4
5
6
HONORER YG
DIUSULKAAN
MASUK KELOMPOK
K-2
SEKDES YG
MEMENUHI
SYARAT
DIUSULKAN
DIANGKAT PNS
SEKDES YG
DIANGKAT PNS
7
8
1305
7. 4. Pemberhentian / Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah memasuki BUP:
Penyelesaian pengajuan pemberhentian/pensiun PNSD dari tahun
2005 sampai
dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.16 : Data Pensiun PNSD memasuki BUP tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
183
189
194
200
206
212
183
189
194
200
206
212
-
KET.
Asumsi
5. Pemberhentian / Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil Daerah
Penyelesaian pengajuan pemberhentian/pensiun dini PNSD dari tahun
dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
2005 sampai
Tabel 2.17 : Data Pensiun Dini PNSD tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1.
2.
3.
4.
2007
2008
2009
2010
20
15
SISA
KET.
20
15
8. 6. Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Meninggal Dunia
Penyelesaian pengajuan pensiun janda/duda/anak PNSD yang suami/istri/orang tuanya
meninggal, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.18 : Data Pensiun Janda/Duda PNS tahun 2006 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
61
69
61
69
SISA
KET.

33. 7. Perpanjangan Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah bereselon II
Pemberian perpanjangan batas usia pensiun PNSD bereselon II dari tahun
sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
2005
Tabel 2.19 : Data Perpanjangan Usia Pensiun PNSD bereselon II tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
2
1
1
2
2
1
-
8. Perpanjangan Usia Pensiun bagi Penilik PLS
Pemberian perpanjangan batas usia pensiun Penilik PLS,
dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
dari tahun
KET.
2005 sampai
Tabel 2.20 : Data Perpanjangan Usia Pensiun Penilik PLS tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
USULAN
REALISASI
SISA
KET.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9. Pengangkatan CPNS menjadi PNS :
Penyelesaian pengajuan pengangkatan CPNS menjadi PNS, dari tahun dasar 2006
sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.21 : Data Pengangkatan CPNS menjadi PNS tahun 2005 – 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
124
445
883
1007
SISA
KET.
124
445
883
1007
10. Penyesuaian Masa Kerja :
Penyelesaian penyesuaian masa kerja PNS dari tahun dasar 2006 sampai dengan tahun
2010 disampaikan sebagai berikut :

34. Tabel 2.22 : Data Jumlah PNS yang disesuaikan masa kerjanya tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20
8
6
24
11
12
SISA
KET.
20
8
6
24
11
12
11. Kenaikan Pangkat :
Penyelesaian pengajuan kenaikan pangkat mulai tahun 2006 sampai dengan 2010
sebagai berikut :
Tabel 2.22 : Data Jumlah Kenaikan Pangkat PNS tahun 2006 - 2010
No.
GOLONGAN
KEPANGKATAN TH.2006
PNS YG DIPROGRAMKAN
NAIK
TAHUN
TH.2007
TH.2008
Th.2009
Th.2010
KET.
PANGKAT
1.
I
20
20
18
18
17
2.
3.
II
III
332
1730
335
1735
335
1737
336
1739
337
1896
614
2696
615
2705
617
2090
618
2711
120
2370
4.
IV
JUMLAH
REALISASI KENAIKAN PANGKAT
1.
2.
I
II
14
301
0
198
1
152
11
199
25
308
3.
4.
III
IV
1088
1053
1038
683
1029
595
934
1080
882
851
2456
1919
1777
2224
2066
JUMLAH
12. Mutasi dan Promosi Jabatan :
Proses mutasi dan promosi jabatan mulai tahun 2005 sampai dengan 2010, disampaikan
sebagai berikut :
Tabel 2.23 : Data Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural PNS tahun 2005 – 2010
NO.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
295
178
97
174
866
184
295
178
97
174
866
184
-
KET.

35. 13. Mutasi Staf Antar SKPD di Kabupaten Lamongan
Mutasi Staf antar SKPD di Kabupaten Lamongan mulai tahun 2006 sampai dengan
2010 sebagai berikut :
Tabel 2.24 : Data Jumlah Mutasi PNS Staf tahun 2006 – 2010
No.
GOLONGAN
KEPANGKATAN TH.2006
TAHUN
TH.2007
JUMLAH USULAN/ YG DIPROGRAMKAN
TH.2008
Th.2009
Th.2010
KET.
DIMUTASIKAN
1.
2.
I
II
20
332
20
335
18
335
18
336
17
337
3.
4.
III
IV
1730
614
1735
615
1737
617
1739
618
1896
120
JUMLAH
2596
2705
REALISASI STAF YANG DIMUTASIKAN
2707
2711
2250
1.
I
13
22
1
2.
3.
II
III
64
119
117
156
11
27
196
1
296
39
4.
IV
JUMLAH
14. Mutasi PNS Masuk dan Keluar dari Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun
dasar 2006 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.25 : Data Jumlah Mutasi PNS Masuk dan Keluar Kab Lamongan tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
MUTASI MASUK PEM KAB LAMONGAN
1.
2005
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
2006
2007
2008
2009
2010
12
7
9
11
13
12
7
9
11
13
MUTASI KELUAR PEM KAB LAMONGAN
1.
2005
5
5
2.
3.
4.
5.
6.
2006
2007
2008
2009
2010
7
9
8
16
20
7
9
8
16
20
SISA
KET.

36. 15. Penyelesaian penjatuhan hukuman PNSD
Proses penyelesaian peenjatuhan/ penindakan pelanggaran disiplin
sampai dengan 2010 disampaikan sebagai berikut :
dari tahun 2005
Tabel 2.26 : Data Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS tahun 2005 – 2010
NO.
TAHUN
1.
2005
2.
2006
3.
2007
4.
2008
5.
2009
6.
2010
TINGKATAN SANGSI
GOLONGAN
KEPANGKATAN
RINGAN
SEDANG
BERAT
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
1
1
2
2
1
3
1
2
3
1
1
2
1
2
3
1
-
2
1
1
3
3
4
2
3
2
1
3
-
1
4
1
1
1
5
4
3
3
1
1
2
-
KET.
16. Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil
Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PNS sebagai kesinambungan proses dari
promosi dan rekruitmen CPNS, dari tahun 2005 sampai dengan 2010 disampaikan
sebagai berikut :
Tabel 2.27 : Data Pengambilan Sumpah/Janji PNS tahun 2005 – 2010
No.
TAHUN
PROGRAM
REALISASI
SISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
543
550
600
650
700
750
543
178
97
619
1749
1342
-
KET.

37. 17. Usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami PNS dan Kartu Taspen :
Pemrosesan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Suami mengikuti jumlah CPNS
yang terekrut dari tahun ke tahun, dan tingkat capaian relalisasi dari tahun 2005 sampai
dengan 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.28 : Data Proses Karpeg, Karis/su dan Kartu Taspen tahun 2005 – 2010
NO
.
TAHUN
NAMA KARTU
IDENTITAS
KET.
2006
2007
2008
2009
2010
1. KARTU PNS/KARPEG
147
2. KARIS/KARSU
359
3. KARTU TASPEN
32
REALISASI KARTU IDENTITAS
575
520
50
575
530
55
585
560
60
590
575
65
16
99
40
486
114
233
892
427
171
1099
1460
135
USULAN YANG DIPROGRAMKAN
1.
2.
3.
KARTU PNS/KARPEG
KARIS/KARSU
KARTU TASPEN
225
17
18. Proses Ijin Perceraian
Tabel 2.29 : Data Perijinan Perceraian PNS tahun 2005 – 2010
NO.
GOL.
2006
PENGAJUAN YANG MASUK
1
IV
2
III
5
3
II
5
4
I
-
2007
TAHUN
2008
2009
2010
2
15
-
2
8
-
4
12
5
-
10
9
5
-
17
10
21
24
PENGAJUAN YANG DISETUJUI
1
IV
2
2
III
5
15
3
II
5
4
I
-
2
8
-
4
12
5
-
10
9
5
-
10
21
KET.
24
JUMLAH
JUMLAH
10
10
17
19. Kenaikan Gaji Berkala
Tabel 2.30 : Data Kenaikan Gaji Berkala PNS tahun 2005 – 2010
No.
TAHUN
PROGRAM
REALISASI
1
2
3
4
5
2006
2007
2008
2009
2010
1.783
1.825
1.850
1.875
1.910
1990
1922
1903
2032
1889
SISA
KET.

38. 20. Cuti Pegawai Negeri Sipil :
Tabel 2.31 : Data Cuti PNS tahun 2005 - 2010
No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
KET.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
72
100
118
119
137
130
4
144
153
98
109
134
184
5
6
21. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
Tabel 2.32 : Data Ujian Dinas PNS tahun 2006 - 2010
TAHUN
KET.
NO.
KELOMPOK
JENIS UJIAN
TH.2006
TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
1
2
4
5
6
7
8
9
UJIAN DINAS YG DIPROGRAMKAN
-GOL. II KE III
75
-
167
89
133
-GOL. III KE IV
16
-
-
15
23
167
104
156
JUMLAH
91
UJIAN DINAS YG DAPAT DIREALISASI
-GOL. II KE III
41
60
54
47
40
-GOL. III KE IV
5
18
30
17
11
46
78
84
64
51
JUMLAH
22. Ujian Penyesuaian Ijazah.
Tabel 2.33 : Data Ujian Penyesuaian Ijazah PNS tahun 2005 - 2010
NO.
1
TINGKAT
PENDIDIKAN
UJIAN
2
TAHUN
KET.
TH.2006
TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
4
5
6
7
8
5
-
8
3
70
YG IUKUT UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YG DIPROGRAMKAN
1.
2.
3.
4.
-SD KE SLTP
-SLTP KE SLTA
-SLTA KE SARMUD
-SARMUD K S-1
-
7
9
33
-
9

39. 1
5.
6.
2
-SLTA KE S-1
-S-1 KE S2
JUMLAH
4
91
5
122
1
139
6
188
7
395
7
32
142
8
12
197
249
9
YG LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YG DAPAT DIREALISASIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-SD KE SLTP
-SLTP KE SLTA
-SLTA KE SARMUD
-SARMUD KE S-1
-SLTA KE S-1
-S-1 KE S2
-
-
2
8
144
7
JUMLAH
-
-
166
23. Penyelesaian Penerbitan PAK sebanyak
Tabel 2.34 : Data Penerbitan PAK PNS Pejabat Fungsional tahun 2005 - 2010
NO.
TAHUN
IV
1
2
3
USULAN PAK YG DIPROGRAMKAN
1.
2006
7
2.
2007
12
3.
2008
14
4.
2009
21
5.
2010
25
JUMLAH
79
USULAN PAK YG DIREALISASIKAN
1.
2006
9
2.
2007
15
3.
2008
12
4.
2009
18
5.
2010
23
JUMLAH
77
GOLONGAN KEPANGKATAN
III
II
JUMLAH
4
5
6
1752
1763
1775
1836
1865
193
193
224
245
255
8991
10178
104
112
180
196
207
7318
7
1950
1968
2.013
2.102
2.145
1110
1248
1386
1503
1577
1604
KET.
1361
1513
1695
1791
1834
799
8194
24. Penyelesaian Ijin Belajar
Tabel2. 35 : Data Ijin Belajar PNS tahun 2006 - 2010
TINGKAT
PENDIDIKAN
TH.2006
IJIN
1
2
3
USULAN IJIN YG DIPROGRAM
1
-SD KE SLTP
2
-SLTP KE SLTA
-SLTA
KE
3
20
SARMUD
4
-SLTA KE S-1
133
-D.IV/S-1
KE
5
35
S-2
6
-S-2 KE S-3
JUMLAH
NO.
TAHUN
TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
4
5
6
7
-
-
-
2
-
26
36
47
60
159
175
188
225
33
22
34
108
-
-
-
-
KET.
8

40. 25. Pendidikan dan Latihan
Pegawai Negeri Sipil yang diproyeksikan dapat diikutkan dalam diklat adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.36 : Data Diklat PNS tahun 2006 - 2010
NO.
JENIS DIKLAT
TH.2006
TH.2007
1
2
3
4
JUMLAH PNS YG DIPROGRAMKAN IKUT DIKLAT
1.
LATIHAN PRAJABATAN
- GOLONGAN I
28
- GOLONGAN II
223
- GOLONGAN III
283
JUMLAH
543
2.
DIKLAT
STRUKTURAL/KEPEMIMPINAN
-DIKLATPIM TK.I
-DIKLATPIM TK.II
5
3
-DIKLATPIM III
8
13
-DIKLATPIM TK.IV
42
40
JUMLAH
55
56
DIKLAT
TEKNIS
3.
FUNGSIONAL
DAN
128
460
PELATIHAN KETRAM
4.
TUGAS BELAJAR
-SLTA KE SARMUD
-SLTA KE S-1
-SARMUD KE S-1
-D.IV KE S-1
-D.IV/S-1 KE S2
3
4
-S-2 KE S-3
JUMLAH
3
4
JUMLAH 1+2+3+4
186
1054
JUMLAH PNS YG DAPAT DIREALISASIKAN IKUT DIKLAT
1.
DIKLAT PRAJABATAN
- GOLONGAN I
28
- GOLONGAN II
223
- GOLONGAN III
283
JUMLAH
543
2.
DIKLAT KEPEMIMPINAN
-DIKLATPIM TK.I
-DIKLATPIM TK.II
-DIKLATPIM III
-DIKLATPIM TK.IV
JUMLAH
DIKLAT
TEKNIS
3.
FUNGSIONAL
DAN
PELATIHAN KETRAM
4.
TUGAS BELAJAR
-SLTA KE SARMUD
-SLTA KE S-1
-SARMUD KE S-1
-D.IV KE S-1
-D.IV/S-1 KE S2
-S-2 KE S-3
JUMLAH
JUMLAH 1+2+3+4
TAHUN
TH.2008
5
TH.2009
6
TH.2010
7
74
541
273
888
32
520
450
1002
16
152
281
449
5
12
40
57
32
10
42
2
7
40
49
760
310
377
1
1
-
1
2
3
3
10
13
1706
1357
498
74
541
273
888
32
520
450
1002
16
152
281
449
5
8
42
55
3
13
40
56
5
12
40
57
32
10
42
2
7
40
49
128
460
760
310
377
1
2
1
-
1
2
3
3
4
4
3
3
10
13
186
1054
1708
1357
498
KET.
8

41. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD
a. Analisa Lingkungan Internal
Analisa lingkungan internal organisasi, dilaksanakan agar diketahui factorfaktor kondisi potensial dan kondisi riil kekuatan organisasi (strength) serta agar
diketahui pula kondisi potensial dan kondisi riil kelemahan organisasi (weakness).
Kekuatan organisasi harus digali dan dikembangkan sebaik mungkin yang nantinya
dapat digunakan untuk menggerakan dan mengembangkan organisasi. Selain kekuatan
organisasi, kondisi potensial dan kondisi riil internal yang harus dianalisa untuk
diketahui keberadaannya adalah kelemahan organisasi (weakness). Kelemahan
organisasi harus memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh penanganannya,
sehingga sebisa mungkin kelemahan tersebut harus didayagunakan untuk diubah
menjadi kekuatan organisasi.
Kondisi potensial dan kondisi riil BKD Kabupaten Lamongan yang dapat
dinilai sebagai kekuatan (strength) yang memiliki keuntungan strategis untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategik , adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Tersedia dan kejelasan tupoksi BKD.
Tersedianya dukungan jumlah SDM Aparat.
Semakin baiknya sarana dan prasarana.
Semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi.
Meningkatnya tingkat pendidikan Aparatur.
Sedangkan kondisi potensial dan kondisi riil yang dapat dipandang sebagai
kelemahan (weakness) internal BKD Kabupaten Lamongan apabila tidak dikelola dan
ditangani pendayagunaannya secara baik yang dapat mengakibatkan gagal mencapai
tujuan dan sasaran strategik, adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya minat personil untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait
dengan bidang tugasnya.
2. Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas
3. Rendahnya motivasi kerja aparatur.
4. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG / SAPK
5. Belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian.
b. Analisa Lingkungan Eksternal
Analisa lingkungan eksternal, dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan
berbagai peluang (Opportunity) dan tantangan/ancaman ((Threat) organisasi, yang
berkembang yang harus dihadapi oleh organisasi. Peluang merupakan factor eksternal

42. yang bersifat positif yang harus digarap oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan untuk mencapai atau mampu melampui pencapaian tujuan dan sasaran
strateginya. Tantangan merupakan faktor eksternal organisasi yang bersifat negatif,
yang menuntut pencermatan, perhatian dan penggarapan sebaik mungkin agar
keberadaannya tidak menjadi ancaman yang dapat merugikan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan.
Peluang (Opportunity) dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Tersedianya secara lengkap Peraturan Bidang Aparatur Pemerintah.
2. Cukup besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan penataan jabatan
PNS.
3. Tingginya minat masyarakat menjadi PNS
4. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai
PNS.
5. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai
macam kerjasama jenis diklat dan kursus.
Sedangkan yang menjadi tantangan (Threat) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan
2. Tingginya tuntutan masyakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi
pemerintahan
4. Belum mantapnya kinerja Aparatur.
5. Masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS.
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
Pasca pemilu kepala daerah tahun 2010, Kabupaten Lamongan telah
memiliki Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang menjadi penanggungjawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode 2011 - 2015. Pada periode
masa jabatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut, menetapkan Visinya
sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015,
yaitu Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan,
Beretika dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamonngan sebagai salah satu SKPD Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Lamongan, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatannya harus dibuat
untuk turut mendorong terwujudnya visi tersebut.

43. Sebagai misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada periode jabatan
tahun 2011-2015, yang harus menjadi bidang konsentrasi sesuai tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah misi “Mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju Pemerintahan Yang
Bersih (Clean Government).” Untuk melaksanakan misi ini, maka ditetapkan satu
tujuan yang akan diwujudkan untuk lima tahun kedepan, yaitu tujuan ”Meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Berkaitan dengan tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka untuk turut mendorong
terwujudnya tujuan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”
maka sasaran yang menjadi fokus garapan BKD Kabupaten Lamongan adalah
“Meningkatnya pengelolaan aparatur yang professional,” dengan dua indikator
sasaran yaitu (1) Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2)
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis).
Dengan demikian seluruh potensi sumber daya lingkungan strategik internal
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, baik yang berkaitan dengan
kekuatan yang dimiliki maupun kelemahannya, semua harus didayagunakan secara
optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Lamonngan 20112015 tersebut. Demikian pula berbagai potensi likungan strategik eksternal, baik yang
berbentuk peluang maupun tantangan semua harus dapat tergarap secara optimal
sehingga akan memunculkan dampak positif yang menguntungkan BKD Kabupaten
Lamongan untuk mendorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran
strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Ketersediaan dan kejelasan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan harus menjadi pedoman bagi seluruh jenjang Pejabat dan Staf
untuk menyelesaian seluruh tugas-tugas pelayanan kepegawaian dan diklat maupun
tugas-tugas pembuatan kebijakan dalam pengaturan teknis kepegawaian dan diklat
PNS Daerah. Dukungan jumlah ketersediaan SDM Apatur sebagai pejabat dan staf
pelaksana penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah harus dioptimalkan
pendayagunaan dan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai urusan
kepegawaian dan diklat PNSD. Semakin baik ketersediaan sarana dan prasarana kerja
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, harus didayagunakan
pemanfaatannya untuk meningkatkan kecepatan dan kecermatan berbagai proses
pelayanan kepegawaian dan diklat PNSD. Mantapnya kerjasama dan koordinasi antar
pejabat dan staf SDM yang ada di Badan Kepegawaian Daerah harus memperlancar
kecepatan dan ketepatan semua proses penanganan tugas bidang kepegawaian dan
diklat dan harus terhindari adanya overlapping (tumpang tindih) penyelesaian tugas
maupun harus terhindari adanya terbengkelainya tugas karena tidak ada yang merasa

44. memiliki tanggungjawab. Meningkatnya tingkat pendidikan SDM BKD Kabupaten
Lamongan, harus didayagunaakan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai tugas
kepegawaian dan diklat menjadi lebih sistematis dan terkonsep sehingga tingkat
ketelitian, kecepatan dan ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan secara hierakhis
administrative maupun secara hukumnya. Faktor lingkungan internal kekuatan BKD
Kabupaten Lamongan tersebut, semuanya harus didayagukan secara optimal untuk
menddorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik
Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
Kelemahan BKD Kabupaten Lamongan terkait rendahnya minat personil
untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait denngan bidang tugasnya,
harus menjadi perhatian dan penanganan secara sungguh-sungguh, karena penguasaan
peraturan terkait bidang tugas merupakan persyaratan vital dan mutlak agar tugastugas yang menjadi tannggungjawabnya dapat tertangani dan diselesaikan sesuai
penjadwalan dan prosesdur yang berlaku, berjalan secara tertib, teratur, tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan legalitas output semua proses
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan
personil dalam penyelesaian tugas, harus segera mendapatkan penanganan karena
semua proses pelayanan dan penyiapan bahan pembuatan kebijakan teknis
kepegawaian dan diklat pegawai memerlukan ketelitian dan kedisiplinaan yang tinggi
agar semua proses berjalan efisien, efektif, menurut penjadwalan dan prosedur sesuai
ketentuan yang berlaku, serta output proses dapat terselesaiakan dengan benar, tepat
waktu, tepat sasaran, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat
dipertanggungjawabkan. Rendahnya motivasi kerja personil perlu segera diatasi agar
tugas-tugas dibidang kepegawaian dan diklat pegawai dapat dicapai sesuai target
kinerja yang telah diprogramkan. Motivasi yang bersifat positif berupa penghargaan
(rewards) dan yang bersifat negative berupa penjatuhan hukuman (punishment)
harus dijalankan secara konsisten dan konsekuwen, obyektif, proporsional dan tepat
sasaran. Upaya peningkatan kesejahteraan dan penumbuhan kebanggaan jiwa korps
serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan
kepada semua pejabat dan staf BKD Kabupaten Lamongan. Komitmen visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan dan program strategis BKD Kabupaten Lamongan harus
tersosialisasi dan tertanam dalam setiap lubuk sanubari personil SDM Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Belum optimalnya pengembangan
SIMPEG/ SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus menjadi
perhatian prioritas program pengembangan perwujudannya, karena dengan SIMPEG
ini berbagai proses pelayanan kepegawaian dan diklat pegawai diharapkan dapat
berjalan dengan benar, cepat dan tepat sasaran, serta dapat berkembang alur
komunikasi dan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, obyektif, valid,

45. cermat dan akurat yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar semua kebijakan teknis
kepegawaian dan diklat pegawai yang dihasilkan BKD Kabupaten Lamongan benarbenar berkualitas mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah maupun percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. Belum
tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian banyak menyebabkan ketidak
jelasan alur proses pelayanan, interval waktu proses pelayanan, personil
penanggungjawab
teknis
penanganan
pelayanan,
maupun
transparansi
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu visualisasi pelayanan kepegawaian dan
diklat pegawai harus menjadi prioritas program perwujudannya.
Ketersediaan secara lengkap terhadap peraturan bidang aparatur pemerintah,
harus didayagunakan pemanfaatannya untuk penanganan dan penyelesaian berbaagai
tugas kepegawaian dan diklat pegawai serta untuk ditindaklanjuti penjabarannya
dalam kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai di Daerah. Dengan demikian
profesionalitas penanganan tugas dan urusan kepegawaian dan diklat pegawai akan
benar-benar dapat terjamin obyektivitas, ketertiban dan keteraturan pelaksanaannya
serta dapat dengan mudan dan transparan pertanggungjawabannya. Cukup besarnya
kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penataan jabatan, harus didayagunakan
secara optimal untuk menata posisi-posisi jabatan untuk diisi dengan tenaga-tenaga
yang professional, berkualitas, berprestasi, memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi
tinggi serta memiliki kompetensi keahlian yang tepat dengan mengacu prinsip the
right man on the right job melalui proses penilaian yang obyektif dan terjadi
kompetisi secara sehat dengan tetap mempedomani bingkai rambu-rambu persyaratan
admnistratif sesuai ketentuan yang berlaku. Tingginya minat masyarakat menjadi
PNS, maka pemerintah tidak banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga
dari masyarakat untuk direkruit sebagai aparat pemerintah. Kondisi tersebut harus
didayagunakan dengan merekruit dan menyeleksi diantara mereka yang benar-benar
memiliki kompetensi keahlian yang tinggi sesuai dengan kebutuhan kekosongan
formasi jabatan yang ada. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat
direkruit sebagai aparatur pemerintah, harus didayagunakan seoptimal mungkin
dengan menyeleksi mereka untuk diambil yang terbaik untuk direkruit sebagai aparat
pemerintah. Dengan demikian apabila diperoleh tenaga-tenaga terbaik dan
berkompetensi keahlian yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan yang
ada di seluruh SKPD, maka diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas-tugas
pemerintahan, pembinaan dan pelayanan masyarakat serta mampu mengendalikan
operasional berbagai pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab
pemerintah secara lebih efeisien, efektif dan akuntable. Tersedianya berbagai lembaga
diklat yang berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama dibidang diklat

46. dan khursus, harus didayagunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan
kemampuan dan kompetensi keahlian aparatur pemerintah, agar yang bersangkutan
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penanganan dan penyelesaian tugas-tugas
yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih efektif, efisien dan akuntable. Dengan
demikian apabila semua peluang strategik tersebut dapat tergarap dan terdayagunakan
secara optimal, maka diharapkan akan mampu mendorong tercapainya tujuan
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis secara menyeluruh juga dapat terdorong kecepatan perwujudannya.
Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan,
harus benar-benar direspon secara positif dan perlu dijadikan sebagai bahan dasar
dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja birokrasi pemerintah agar
bekerja secara lebih professional. Kesalahan, penyalahan guanaanwewenang,
pelanggaran ketentuan, korupsi, kolosi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan
oleh aparat birokrasi pemerintah, apabila diketahui oleh masyarakat, hal tersebut bisa
digugat oleh masyarakat, dan bila terbukti kebenarannya maka akan berdampak
turunnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah dan selanjutnya akan
berakibat pudar dan turunnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena
itu, dengan tingginya kontrol masyarakat terhadap pemerintah harus menjadikan dasar
bagi aparat birokrasi pemerintah untuk instrospeksi diri agar tidak melakukan
kesalahan, bertindak sewenang-wenang, pelanggaran aturan dan tidak melakukan
KKN. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,
harus disikapi secara positif untuk melakukan berbagai upaya dan program
pembenahan dan peningkatan kualitas pelayan publik baik yang menyangkut
peningkatan kualitas sikap perilaku petugas pelayanan yang harus senantiasa
memperlihatkan profesionalilas, simpantik, sopan, santun, ramah dan penuh ketulusan
dalam memberikan pelayanan, yang menyangkut sarana pelayanan harus mampu
menjamin kelancaran, kecermatan, kecepatan, keakuratan, keamanan dan kenyamanan
bagi petugas maupun masyarakat yang dilayani. Komitment memurahkan biaya
pelayanan, meningkatkan efisensi dan efektivitas prosedur dan proses pelayanan,
medekatkan area pelayanan ke masyarakat serta transparansi tarif pelayanan, semua
harus menjadi komitment bersama antara pemerintah, stakeholder pelayanan dan
masyarakat. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja
birokrasi pemerintah, dengan kondisi system pemerintahan yang ada di Indonesia saat
ini, memang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu aparat birokrasi pemerintahan
harus mampu menyikapi secara positif dengan pengusaan berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Intervensi justru harus dijadikan bahan
pertimbangan positif dalam perumusan kebijakan teknis, sepanjang hal tersebut dari
sisi berbagai persyaratan administrative dan standart kualitas masih dalam bingkai ada

47. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum
mantapnya kinerja aparatur, yang selama ini banyak digugat oleh masyarakat, harus
menjadi perhatian secara sungguh-sungguh karena kinerja aparatur pemerintah
merupakan indikator utama sebagai penentu tinggi rendahnya kinerja pemerintah.
Penerapan kebijakan pemberian reward dan punishment harus dijalankan secara
kosekuwen, konsisten, proporsional dan tepat momentum serta sasarannya.
Peningkatan intensitas pengawasan, baik pengawasan melekat (waskat) maupun
pengawasan fungsional, sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan kinerja
aparatur. Upaya peningkatan kesejahteraan, kebanggaan jiwa korps nya, serta
pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan kepada
semua apatur pemerintah. Komitmen visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan
program strategis tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus tersosialisasi
dan tertanam dengan baik dalam setiap lubuk sanubari aparatur pemerintah.
Kesempatan dan keikutsertaan untuk meningkatkan pendidikan formal maupun diklat
jabatan, khursus-khursus, seminar, lokarya sesuai dengan bidang tugas masing-masing
harus di buka seluas-luasnya khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan. Masih rendahnya kesadaran hukum aparat pemerintah, harus
mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, karena terkait dengan hal ini
aparatur pemerintah seharusnya menjadi pelopor dan teladan di masyarakat dan di
likungan dimana yang bersangkutan tinggal, dalam hal kesadaran ketaatan hukum
maupun kesadaran untuk mentaati dan menjalankan etika dan norma-norma yang
berlaku di masyarakat. Aparatur pemerintah harus banyak dilibatkan pada berbagai
proses sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan diikutkan berbagai
program gerakan penyadaran hukum masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah harus
ditanamkan betapa besar manfaat dan pentingnya kesadaran untuk mentaati berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila semua
tantangan dapat dikelola dengan baik dan didayagunakan untuk diusahakan diubah
menjadi peluang, maka hal tersebut justru akan semakin mampu turut mendorong
percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten
Lamongan
3.3
Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai sebagai salah
satu SKPD lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam
mejalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan manajemen kepegawaian
dan diklat pegawai akan selalu berhadapan dengan permasalahan faktor-faktor
lingkungan strategik baik yang bersifat sebagai pendorong maupun yang bersifat
sebagai penghambat. Apabila memperhatikan papar bahasan sebaagaimana point 3.1,

48. bahwa permasalahan faktor lingkungan strategik yang bersifat pendorong secara
prioritas telah teridentifikasi sebanyak sepuluh faktor. Lima faktor pendorong
merupakan faktor lingkungan strategik internal yang menjadi kekuatan (strength)
BKD Kabupaten Lamongan, dan lima faktor pendorong lainnya merupakan faktor
lingkungan strategik eksternal berupa peluang (opportunity), yang kesemuanya
apabila mampu didayagunakan pemanfaatan dan penggarapannya secara optimal,
maka akan turut menjadi daya dorong yang tinggi untuk mempercepat terwujudnya
visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lima faktor
pendorong yang merupakan kekuatan (strength) yang dimiliki BKD Kabupaten
Lamongan tersebut mulai dari (1) Tersedia dan kejelasan tupoksi BKD, (2)
Tersedianya dukungan jumlah SDM Aparat, (3) Semakin baiknya sarana dan
prasarana, (4) Semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi, dan (5) Meningkatnya
tingkat pendidikan Aparatur BKD Kabupaten Lamongan. Sedangkan lima faktor
pendorong yang merupakan peluang (Opportunity) yang perlu digarap dan
didayagunakan pemanfaatannya secara optimal oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan, mulai dari (1) Tersedianya secara lengkap Peraturan Bidang
Aparatur Pemerintah, (2) Cukup besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam
urusan penataan jabatan PNS, (3) Tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS,
(4) Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai PNS,
dan (5) Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan
berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus.
Faktor-faktor lingkungan strategik yang merupakan permasalahan yang
bersifat menghambat, apabila memperhatikan paparan bahasan sebagaimana point 3.1,
secara prioritas telah teridentifikasi sebanyak sepuluh faktor. Lima faktor penghambat
merupakan faktor lingkungan strategik internal yang menjadi kelemahan (weakness)
BKD Kabupaten Lamongan, dan lima faktor penghambat lainnya merupakan faktor
lingkungan strategik eksternal berupa tantangan/ancaman (threat) yang harus dihadapi
oleh BKD Kabupaten Lamongan. Lima faktor penghambat yang merupakan
kelemahan (weakness) yang dimiliki BKD Kabupaten Lamongan tersebut mulai dari
(1) Rendahnya minat personil untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang
terkait dengan bidang tugasnya, (2) Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil
dalam penyelesaian tugas, (3) Rendahnya motivasi kerja aparatur, (4) Belum
optimalnya pengembangan SIMPEG / SAPK, dan (5) Belum tervisualisasikannya
prosedur pelayanan kepegawaian. Sedangkan lima faktor penghambat yang
merupakan tantangan/ancaman (threat) yang harus dihadapi dan direspon secara
positif oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, mulai dari (1)
Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan, (2) Tingginya
tuntutan masyakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, (3) Tingginya

49. intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintahan, (4)
Belum mantapnya kinerja Aparatur, dan (5) Masih rendahnya kesadaran hukum bagi
PNS. Apabila faktor penghambat yang merupakan kelemahan yang dimiliki segera
diatasi dan dilakukan penanganan secara optimal, serta berbagai tantangan/ancaman
dapat direspon secara positif, maka kondisi ini juga akan mampu turut memiliki daya
dorong untuk turut menentukan percepatan pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan
dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Issue bidang kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini,
masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih
tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya
khususnya bidang pelayanan publik. PNS sudah terlalu banyak yang distribusi dan
pengalokasiannya terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar saja. PNS
yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang
diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under
empolyment), dan kinerjanya rendah (under performance). Persepsi masyarakat
terhadap kondisi PNS tersebut, jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS
sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat
mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada
belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian
(prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan,
sebagai kondisi nyata yang ada secara umum dapat disampaikan mulai dari (1)
Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar
kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas, (2) Evalusi
kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit
(mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian
kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan
memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan
prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis
Kinerja), (3) Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS
berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan
distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata, (4) Berbagai regulasi dan
kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian
besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan, (5)
dalam
rangka
perumusan kebijakan
dan
penyelenggaraan
manajemen
kepegawaian
belum
sepenuhnya didukung data dan informasi (database)
kepegawaian yang memadai, dan (6) kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai

50. ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di berbagai instansi pemerintah.
Kondisi issue negatif bidang kepegwaian secara umum tersebut, tentunya
juga sulit untuk dihindari untuk muncul dan terjadi di Pemerintah Kabupaten
Lamongan. Untuk itu, agar kondisi issue negatif bidang kepegawaian terurai diatas
dapat terminimalisir munculnya di Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka faktor
lingkungan strategik baik yang bersifat internal maupun ekternal, khususnya yang
melingkupi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus dikelola sebaik
mungkin dan terdayagunakan seoptimal mungkin, sehingga keberadaannya akan
benar-benar turut berperanan menentukan percepatan perwujudan visi, misi, tujuan
dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang secara khusus tentunya
yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang berhubungan bidang tugas dan
fungsi BKD Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, dalam kontek dengan tugas dan
fungsi BKD Kabupaten Lamongan, untuk turut mendukung percepatan terwujudnya
visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut,
maka perlu disusun issue strategik untuk menjadi kerangka pikir acuan kerja dalam
mejalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan diklat
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan melihat faktorfaktor lingkungan strategik BKD Kabupaten Lamongan sebagaimana dipaparkan pada
bahasan point 3.1 serta telaah visi, misi dan program kepala dan wakil kepala daerah
terpilih dan telaah renstra BKD Kabupaten Lamongan, maka disampaikan issue
strategik bidang kepegawaian dan diklat pegawai melalui pemetaan interaaksi antar
faktor lingkungan strategik yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan,
sebagaimana table berikut :

51. Tabel 3.1 : Pemetaan interaksi antar faktor lingkungan strategis yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan
Kekuatan (Strength)
Peluang (Opportunity)
Kelemahan (Weakness)
Tantangan (Treath)
S – O (Interaksi Strength dg Opportunity)
1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan
mana-jemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan
cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS
2. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk
meng-optimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang
aparatur pemerintah
3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk
mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas
yang menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus
4. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi
ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS.
5. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk
mengop-timalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS.
W – O ( Interaksi Weakness dg Opportunity)
1. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian
tugas untuk mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda
dalam urusan penataan jabatan PNS
2. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan penyeleksian
terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS.
3. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten
Lamongan untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyara-kat paling berkualitas
untuk direkruit sebagai PNS.
4. Mengatasi belum tervisualisasikannya prose-dur pelayanan kepegawaian utuk
mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas
yang menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus
5. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan
terse-diannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah
S – T (Interaksi Strength dg Treath)
1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan
mana-jemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat
terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Mendayagunaakan semakin mantapnya ker-jasama dan koordinasi di BKD untuk
menga-tasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi
pemerintahan.
3. Mendayagunakan ketersediaan
dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk
penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara
menyeluruh.
4. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendidikan SDM Aparatur BKD untuk
mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS
5. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD untuk
mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah
W – T (Interaksi Weakness dg Treath)
1. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian tugas
untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap
kinerja birokrasi pemerintah.
2. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan
belum mantapnya kinerja aparatur
3. Menghindari belum optimalnya pe-ngembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten
Lamongan untuk merespon secara positif terhadap tingginya tututan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menghindari belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian dengan
mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS
5. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif
terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi
pemerintah

52. Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategik yang melingkup BKD
Kabupaten Lamongan tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampai issue strategik
sebagai berikut :
A. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan peluang :
1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan
mana-jemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan
cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS
2. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk
meng-optimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur
pemerintah
3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk
mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang
menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus
4. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi
ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS.
5. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk
mengop-timalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS.
B. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan tantangan :
1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan
mana-jemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat
terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Mendayagunaakan semakin mantapnya ke-rjasama dan koordinasi di BKD untuk
menga-tasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi
pemerintahan.
3. Mendayagunakan
ketersediaan
dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk
penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara
menyeluruh.
4. Mendayagunakan meningkatnya tingkat
pendidikan SDM Aparatur BKD untuk
mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS
5. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD
untuk mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah
C. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan peluang :
1. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian tugas
untuk mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam
urusan penataan jabatan PNS

53. 2. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan penyeleksian
terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS.
3. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten
Lamongan untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk
direkruit sebagai PNS.
4. Mengatasi belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian utuk
mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang
menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus
5. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan
terse-diannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah
D. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan tantangan :
1. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas
untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja
birokrasi pemerintah.
2. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan
belum mantapnya kinerja aparatur
3. Menghindari
belum optimalnya
pe-ngembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD
Kabupaten Lamongan untuk merespon secara positif terhadap tingginya tututan
masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menghindari belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian dengan
mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS
5. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif
terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi
pemerintah