Dokumen tersebut membahas tentang strategi pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk landasan kerukunan berdasarkan pluralisme dan multikulturalisme, model kerukunan di Indonesia dan Prancis, serta peran dan strategi pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama."

1. Strategi Pembinaan Kerukunan
Umat Beragama
Materi 2
DIKLAT SUBSTANTIF
PENGGERAK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI WILAYAH KERJA

2. Widyaiswara Muda
Balai Diklat Kegamaan Bandung
Firman Nugraha

3.  Memahamai landasan kerukunan di Indonesia
 Strategi implementasi pembinaan kerukunan di
Indonesia
 Pemberdayaan FKUB
Tujuan

4. Landasan Kerukunan
Materi Pokok I Pluralisme
Multikulturalisme

5.  PLURALISME:
 John Hicks: Pluralisme, anggapan bahwa kebenaran
merupakan hal kolektif diantara semua agama
 Oxford Dictionary: The Principle that These different
groups can live together in peace in one society.
 Ali Rabbani: Pluralisme sebagai kehidupan bersama
secara rukun dan tetap dalam keyakinan kebenaran
masing-masing.
PLURALISME –
MULTIKULTURALISME?

6.  MULTIKULTURALISME
 Rob Reich, multikulturalisme deskriptif dan normatif.
Multikulturalisme deskriptif, kenyataan sosial yang
mencerminkan adanya kemajemukan.
Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-
dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para
warga dalam lingkup negara/bangsa untuk
melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan
bersama.

7.  H. M. Atho’ Muzhar:
Gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan
tindakan, oleh masyarakat su-atu negara, yang majemuk
dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun
mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat
kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan
untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

8.  Multikulturalisme mendorong untuk:
 Membagi pergerakan budaya menjadi dua.
 ruang publik yang terbuka bagi seluruh etnis/kelompok/umat
untuk mengekspresikan dirinya dalam suatu tatanan budaya
bersama.
 ruang privat, yang digunakan oleh masing-masing
etnis/kelompok/umat mengekspresikan budayanya secara
leluasa.
 Mengembangkan kebanggaan sebagai satu bangsa dan satu
negara.
 Menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak
kelompok minoritas.

9.  Kesatuan dlm Keragaman:
 Terbentuknya Wadah Integratif
 Eksistensi Ciri Lokal
 Terwujudnya Kontrak Sosial
 Dukungan Antar Kelompok
 Tumbuhnya Format Kearifan Sosial
 Adanya Alternatif Integratif
MEMBANGUN SEMANGAT
MULTIKULTUR

10.  Kerjasama dlm Kemajemukan
 Kesadaran Interdependensi
 Terbentuknya Wadah Paguyuban
 Terbentuknya org Profesi
 Unit-unit Pemerintahan Desa
 Aktivitas Kenegaraan

11. Model dan Strategi
Kerukunan
Materi Pokok II
Pancasila di
Indonesia
Laicite di Francis

12. MENCARI MODEL KERUKUNAN
 PANCASILA
 Model of living
togetherness in
Indonesia
 Bukan negara agama
sekaligus bukan negara
sekuler
 LAICITE
 Francis Sekuler, memisahkan
agama dan negara
 Negara tidak mengakui
apapun bentuk agama
 Negara menjaga kebebasan
beragama dan berfikir
 Melidungi setiap pemeluk
bukan dasar metafisik,
melainkan memelihara hak
individu.

13. Indonesia
 Agama menjadi wilayah
publik
 Pengakuan agama diatur
undang-undang
 Negara turut membiayai
acara keagaman dan
pebangunan sarana
agama termasuk aturan
peribadatan
Francis
 Agama merupakan
private area
 Atheis diakui
 Netral terhadap agama
dan keuangannya

14.  UUD 1945 (Pasal 28E memberi penegasan, bahwa: (1) “Setiap orang
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali”; dan (2) “Setiap orang
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, dan hati nuraninya)
 UU No.1/pnps/ Tahun 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang melalui ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1969 no 39
tahun 1999 ttg HAM
 UU no 23 tahun 2006 ttg adminduk
 UU no 7 tahun 2012 ttg penanganan konflik sosial
Intervensi Negara thd Pemelukan
Agama

15. Diantaranya:
 Penetapan Presiden no 1 tahun 1965 ttg pencegahan
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 Keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-108/J.A/5/1984 tentang
pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat
 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
nomor 8 dan 9 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat
beragama dan pendirian rumah ibadah
Pemerintah
dan pembinaan kerukunan

16.  Memberdayakan institusi keagamaan
 Membimbing umat beragama
 Melayani dan memudahkan urusan ibadah penganut agama
 Tidak mencampuri urusan dogma/aqidah sesuatu agama
 Melindungi agama dari penodaan
 Mendorong dialog dan kerjasama antar majlis dan org
keagamaan
 Mengembangkan wawasan multikultural
 Fungsionalisasi local wisdom
 Melakukan mediasi pada anggota masy yang dilanda konflik
Strategi

17. Pemberdayaan FKUB
Materi Pokok III

18. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah wadah para pemuka
agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat
beragama di daerah,
Perlu pedoman organisasi dan tata kerja yang ditetapkan pada
masing-masing daerah sesuai dengan tingkatannya.
Kongres FKUB II se-Indonesia sepakat untuk melakukan
penyempurnaan rumusan keputusan kongres I FKUB se-
Indonesia di Cipanas tahun 2007, rakornas FKUB se-Indonesia di
Bandung tanggal 6-8 Agustus 2008 dan lokakarya FKUB se-
Indonesia di Bogor Maret tahun 2009.
FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

19.  FKUB kabupaten/kota memberikan Saran dan Pendapat dalam merumuskan
kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat
beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Bupati/Walikota.
 Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-
majelis agama.
 Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai
dengan tingkatannya.
 Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan
pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
 Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat
 Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan
kerukunan.
 Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan
dengan kerukunan umat beragama.
 Memberikan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan pertimbangan izin
tempat ibadat sementara
Fungsi FKUB kabupaten/kota

20.  Struktur FKUB Provinsi, Kabupaten, Kota, terdiri dari :
Dewan Penasehat, Pengurus dan anggota,
 Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat
oleh anggota FKUB,
 Anggota merupakan wakil pemuka agama yang
mewakili majelis-majelis agama,
 Pengurus dan anggota dikukuhkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkatannya
STRUKTUR ORGANISASI

21. Teknik Penyusunan Struktur
Organisasi
 Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama
setempat.
 Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan
jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
 Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan
keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada
di provinsi dan kabupaten/kota.
 FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil
ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris,
yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

22.  Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra
pengurus KUB dalam membangun, memelihara dan
memberdayakan kerukunan umat beragama
 Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk penyediaan
anggaran bagi kelangsungan program kerja FKUB serta
menjadi fasilitator bagi FKUB agar dapat menjalankan tugas-
tugasnya dengan baik.
 Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.
 Ketua Dewan Penasehat dapat melimpahkan pelaksanaan
tugasnya kepada wakil ketua Dewan Penasehat.
DEWAN PENASIHAT

23.  Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pasal
7 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :
 Ketua adalah Wakil Gubernur;
 Wakil Ketua adalah Kakanwil Kementerian Agama;
 Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
atau sebutan lainnya dimasing-masing Provinsi;
 Anggota Dewan Penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait
DEWAN PENASIHAT PROPINSI

24. STRATEGI PENINGKATAN DAN
PEMBERDAYAAN FKUB
 Teknik Penyusunan Struktur Organisasi
 Rencana Program
 Penyelenggaraan Kegiatan
 Teknik Kerja sama antar Lembaga
 Strategi Dialog
 Strategi Tampung Aspirasi
 Strategi Penyaluran Aspirasi
 Strategi Sosialisasi

25. Terimakasih
Semoga Berhasil

26.  Andreas Anangguru Yewangoe (2009) Agama dan kerukunan. Jakarta: BPK
Gunung Mulia
 Bashori A. Hakim (2008) Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog
Pengembangan Wawasan Multikultural. Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Beragama
 Muhamad Ridwan Lubis (2006) Meretas wawasan dan praksis kerukunan
umat beragama di Indonesia dalam bingkai masyarakat multikultural. Jakarta:
Puslitbang Kehidupan Beragama
 Olah Herbert Schumann (2003) Agama dalam dialog: pencerahan,
pendamaian, dan masa depan. Jakarta : BPK Gunung Mulia
 ---------- (2006) Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan. Jakarta:
BPK Gunung Mulia.
 Weinata Sairin (2006) Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan
berbangsa: butir-butir pemikiran. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
Buku terkait