SlideShare a Scribd company logo
Wawasan Kebangsaan
Untuk Indonesia Damai
BAGIAN 1
BAGIAN 2
BAGIAN 3
BAGIAN 4
Wawasan Kebangsaan
Ketahanan Bangsa
Gerakan Nasional Revolusi Mental
Pencegahan Paham Radikalisme
Materi
Pembelajaran
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika
dan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 angka 1 Permendagri no 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Apa itu
Wawasan Kebangsaan
Mengapa Perlu
Memahami Wawasan
Kebangsaan
Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan peguatan
kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinekka
Tunggal Ika dan NKRI.
Pasal 3 Permendagri No 7 Tahun 2012
1. Rakyat yang Bersatu
2. Daerah atau Wilayah
3. Pemerintah yang Berdaulat
4. Pengakuan dari Negara Lain
Unsur
Terbentuknya Satu
Negara
1. Organisasi Politik
2. Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Nirlaba Lainnya)
3. Pegawai Negeri Sipil
4. Guru atau Pendidik
5. Tokoh Agama / Masyarakat / Adat
Sasaran
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1. Perspektif historis
2. Makna dan fungsi Pancasila
• Pancasilasebagai dasar negara
• Pancasila sebagai ideologi
• Pancasilasebagai falsafah
• Pancasilasebagai pandangan hidup bangsa
• Pancasilasebagai pemersatu bangsa, dan
• Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila
4. Aktualisasi Pancasila
PANCASILA
1
SILA 1
SILA 2
SILA 3
SILA 4
SILA 5
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
PANCASILA
• Dimulai pada masa Sidang 1 BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman
Wediodiningrat) pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.
• Rangkayan ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang
menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama
Pancasila.
• Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok
melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang
BPUPKI.
Perumusan Konseptualisasi Pancasila
• Kemudian membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan
rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam
Jakarta pada 22 Juni 1945.
• Fase “Pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang
menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perumusan Konseptualisasi Pancasila
Fungsi Pancasila
Dan Tantangan bagi Generasi Muda
• Generasi muda harus bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam berpikir, berucap
dan bertindak karena Pancasila sedang ada dalam persimpangan.
• Oleh karena itu Pancasila tidak hanya dipahami, dihapal oleh generasi muda akan
tetapi Pancasila harus hadir dalam nafas kehidupan kita
• Maka kita harus saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut
kepercayaan.
1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan
2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum
3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI 1945
4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh
5. Perubahan UUD NRI 1945
6. Aktualisasi UUD NRI 1945
UUD 1945
2
1. Konstitusi Negara
2. Landasan konstitusional yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan Perundang-
undangan di bawahnya
3. UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas:
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh
c. Penjelasan
4. Setelah perubahan, terdiri dari:
a. Pembukaan
b. Pasal - pasal
UUD 1945
• Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum
MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama.
• Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang
Tahunan MPR tahun 2000.
• Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001.
• Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.
• Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal
Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Perubahan UUD 1945
Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti Tatanan Negara, Kedaulatan Rakyat, HAM, Pembagian
Kekuasaan, Ekesistensi Negara, Demokrasi, dan Hukum serta perubahan tersebut merupakan respon
tuntutan reformasi pada waktu itu.
Alasan
Perubahan UUD 1945
1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis
2. Makna dan fungsi seloka BhinnekaTunggal Ika
3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan
4. Landasan teoritis
5. Aktualisasi BhinnekaTunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika
3
• Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu.
• Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam),
tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.
• Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi
tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.
• Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita
wujudkan.
Makna
Bhineka Tunggal Ika
• Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan
Bung Karno setelah Indonesia merdeka.
• Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila),semboyan
BhinnekaTunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.
• Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada
Bung Karno agar BhinnekaTunggal Ika dijadikan semboyan sesanti
(wejangan atau nasehat) Negara.
Makna
Bhineka Tunggal Ika
Secara harafiah Bhineka Tunggal Ika yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya
Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, semboyan ini digunakan untuk menumbuhkan persatuan dan
kesatuan Bangsa Indonesia dan NKRI yang terdiri atas beranekaragam budaya, bahasa daerah, ras,
suku, agama dan kepercayaan.
Makna
Bhineka Tunggal Ika
1. Perspektif historis
2. Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan GeoPolitis.
3. Landasanteoritis.
4. Mencintai dan mempertahankan NKRI
4 NKRI
• Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama.
• Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa.
• Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami
oleh seluruh komponen bangsa.
• Mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasanhukum yang
kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).
NKRI
Negara Kesatuan yaitu negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana
pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah
dipilih pemerintah pusat untuk diselenggarakan. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi,
satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen.
NKRI
IDEOLOGI, BELA
NEGARA, PEMBAURAN,
KEWASPADAAN
Untuk Memperkokoh Dan Menjaga Persatuan
dan Kesatuan Serta Ketahanan Bangsa
KETAHANAN
BANGSA
IDEOLOGI, BELA NEGARA,
PEMBAURAN, KEWASPADAAN
PROFESIONALISME
IPTEK
AKHLAK & MORAL
WASBANG
Kondisi dinamika bangsa yg berisi ketangguhan, keuletan,& kehandalan yg dibangun agar mampu
menghadapi tantangan, dari dalam dan luar negeri.
Konsepsi untuk membangun kesejahteraan dan kehormatan bangsa adalah:
•Gizi: akhlak, moral, iptek, wasbang, profesionalisme
•Aspek: ipoleksosbudhankam, termasuk kewaspadaan
Ketahanan Bangsa
Dinamika Bangsa
DEMOKRASI
BINGKAI DIDALAMNYA ANAK BANGSA BERINTERAKSI
MENENTUKAN PILIHAN.
ANARKI
MASING MASING POK. MENGANDALKAN
ORIENTASINYA SENDIRI, TIDAK TOLERAN. POK. LAIN
SEBAGAI MUSUH.
Bahwa saat ini banyak anak bangsa yang krisis akan jati diri sehingga kurang bertanggungjawab untuk
ikut berperan serta dalam membangun NKRI.
Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Intoleransi:
1.Fanatisme Agama
2.Ketidakperca.yaan terhadap agama atau etnis lain
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
INTOLERANSI
Sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan nilai-nilai dalam bertoleransi, yaitu perasaan
sempit kepada orang lain atau kelompok lain yang berasal dari kelompok atau golongan atau latar
belakang yang berbeda.
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
TERORISME
Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror
atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan
korban yang bersifat massif, dan/atau menimbulkan
kerusuhan atau kehancuran terhadap objek Vital yang
strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik.
RADIKALISME
Radikalisme adalah suatu pandangan paham dan
gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap
tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada
dengan cara perubahan atau perombakan secara
besar-besaran melaui jalan kekerasan.
Cara mengatasi radikalisme menurut Zamzuri :
1. Membentuk tim cyber anti radikalisme.
2. Mensosialisasikan ajaran agama yang santun,
saling menghargai, menghormati, damai, toleran.
3. Memiliki rasa cinta NKRI.
4. Memberdayakan peran penyuluh agama.
5. Memberdayakan Lembaga Pendidikan agama.
6. Melakukan pemetaan paham radikalisme dilakukan
penyuluhan terhadap napi teroris.
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
2
RADIKALISME
FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME
1. Pemahaman keagaman yang literal.
2. Masalah politik sosial dan ekonomi.
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
KORUPSI
Tindakan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UUD
No. 3 Tahun 1999)
Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
DAMPAK KORUPSI
• Pertumbuhanekonomi suatu negara menurun
• Meningkatnya kemiskinan
• Meningkatnya ketimpangan pendapatan
• Meningkatnya kejahatan.
PENYEBAB KORUPSI
• Adanya tekanan
• Adanya kesempatan
• Rasionalisasi
Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
KONDISI FISIK
•Infeksi liver dan ginjal
•Kerusakan penglihatan
•Penurunan daya tahan tubuh
•Infeksi jarum suntik, HIV, hepatitis
•Impotensi
•Penyakit kulit
•Kematian
KEHIDUPAN SOSIAL
•Melakukan tindakan kriminal,
seperti mencuri
•Berteman dengan anak yang tidak
baik
MENTAL, EMOSIONAL &
PERILAKU
•Depresi
•Bunuh diri
•Gangguan persepsi, daya piker,
kreasi dan emosi
•Perilaku menyimpang
•Prestasi menurun
Kondisi Akibat Pengunaan Narkoba
Untuk Menyelamatkan Anak
Bangsa Perlu Dilaksanakan
Ir. Soekarno
"Revolusi Mental bukan pekerjaan satu-dua hari,
melainkan sebuah gerakan nasional jangka panjang dan
terus-menerus. Generasi silih berganti dan kita ingin
memastikan agar generasi mendatang tidak kehilangan
jati dirinya.”
Dalam konteks Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI Pertama Ir.
Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957
Revolusi mental menurut Ir. Soekarno adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembleng
manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang
rajawali dan berjiwa api yang menyala-nyala.
Semangat Revolusi Mental ini juga kemudian menjadi dasar bagi Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1964
untuk memperkenalkan gagasan Trisakti.
Latar Belakang dan Sejarah
Latar Belakang dan Sejarah
Gagasan Revolusi Mental ini kemudian pada tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden RI ke-7 Ir.
Joko Widodo. Beliau kembali menyerukan untuk memulai sebuah Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) untuk mengubah kebiasaan lama menjadi yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi Koordinator dari seluruh
GNRM, sesuai Inpres No.12/ 2016
Apa Itu Revolusi Mental ?
Merupakan gerakan untuk m e n g u bah cara pandang, carapikir, sikap perilaku, dan cara kerja bangsa
Indonesia yan g mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan goton g royong berdasarkan Pancasila yang
berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negarayang maju, modern, Makmur sejahtera dan
bermatabat
BERTUMPU PADA 3 NILAI DASAR
INTEGRITAS, ETOS KERJA DAN GOTONG ROYONG
DENGAN KATA LAIN DAPAT DISEBUT SEBAGAI
GERAKAN HIDUP BARU BANGSA INDONESAIA
Karena kita sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan
dengan cara tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat
diandalkan dan tidak dipercaya. Dengan kata lain sebagai bangsa kita kehilangan nilai nilai integritas.
Dalam bidang perekonomian kita tertinggal jauh dari negara-negara lain, karena kita kehilangan etos
kerja keras, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreatifitas dan semangat motivasi.
Sebagai bangsa kita krisis identitas. Karakter kuat bangsa indonesia sebagai bangsa yang mempunyai
semangat gotong royong, saling bekerjasama demi kemajuan bangsa meluntur. Kita harus
mengembalikan karakter Bangsa Indonesia ke watak luhurnya yaitu Gotong royong.
Mengapa Indonesia Memerlukan
Revolusi Mental ?
Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi pada kemajuan dan
modernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa
lain di dunia
Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia
sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan perpotensi menjadi
bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar Trisakti
Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian yang
kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul
Tujuan
Revolusi Mental
8 Prinsip Revolusi Mental
1. Berfokus pada gerakan social untuk mendorong kemajuan Indonesia .
2. Ada tekad politik untuk menjadi kesungguhan pemerintah.
3. Harus bersifat lintas sektoral
4. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sector privat dan akademisi.
5. Diawali oleh program pemicu untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkrit dan cepat.
6. Desain program harus user friendly, popular, menjadi bagian dari gaya hidup dan sistematik-holistik.
7. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan social (moralitas public) dan bukan
mengatur moralitas privat.
8. Dampaknya dapat diukur.
Nilai Utama Revolusi Mental
ETOS KERJA
ETOS KERJA, DAYA SAING,
INOVATIF DAN PRODUKTIF
GOTONG ROYONG
KERJASAMA, SOLIDARITAS,
TOLONG MENOLONG, PEKA,
KOMUNAL DAN BERORIENTASI
PADA KEMASLAHATAN
INTEGRITAS
JUJUR, DAPAT DIPERCAYA,
BERKARAKTER, BERTANGGUNG
JAWAB DAN KONSISTEN
Darimana Kita Memulai Revolusi Mental ?
LINGKUNGAN KELUARGA DIRI SENDIRI
Siapa Saja Pelaku Gerakan Revolusi Mental
PEMERINTAH
KEMENTRIAN, LEMBAGA
NEGARA, BUMN DAN
PEMERINTAH DAERAH
SWASTA
KORPORASI, KELOMPOK
USAHA, KOPERASI
MASYARAKAT
PARTAI POLITIK, PERS.MEDIA,
ORGANISASI MASY, TOKOH
AGAMA/MASY, AKADEMISI,
BUDAYAWAN DLL
PEMERINTAH
•Reformasi birokrasi Pelayanan Satu Atap (transparansi anggaran).
•SOP pelayanan publik di seluruh Indonesia.
•Program monitoring: Perencanaan, implementasi dan laporan program di kementrian / lembaga.
•Membuat portal pengaduan masyarakat atas pelayanan publik
•Gerakan disiplin waktu kerja
•Pendidikan karakter di sekolah.
Contoh Kegiatan Revolusi Mental
SWASTA
•Program inkubasi bisnis
•Program kemitraan Pengusaha kecil, menengah dan besar Insentif bagi produk lokal yang
inovatif
•Kolaborasi pengusaha dan pemerintah menyelenggarakan "Indonesia Bazar" di luar negeri
Contoh Kegiatan Revolusi Mental
MASYARAKAT
•Gerakan taat hukum.
•Gerakan hidup bersih.
•Pembuatantertib lalu lintas.
•Pembuatan iklan layanan masyarakat, film pendek, happening arts tentang gerakan
revolusi mental.
•Gerakan partai politik bersih.
•Komunitas kreatif.
•Menciptakan "Pulau Integritas" di lingkungan RT, RW, komunitas, ormas dan orpol.
Contoh Kegiatan Revolusi Mental
Ilustrasi Kegiatan Revolusi Mental
47
Wawasan Kebangsaan
Marsudin Sinaga S.H
Tertib lalu lintas Gotongroyong Budaya bersih
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME TERORISME
51
TERORISME
adalah Perbuatan yang
menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa
takut secara meluas, yang dapat
menimbulkan korban yang bersifat
massal, dan/atau menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap
objek vital yang strategis,
lingkungan hidup, fasilitas publik,
atau fasilitas internasional dengan
motif ideologi, politik, atau
gangguan keamanan
52
Transportasi
Objek Vital yang
strategis
Kawasan, lokasi, bangunan, atau
instalasi yang:
1.Hajat hidup orang banyak, harkat
dan martabat bangsa;
2.merupakan sumber pendapatan
negara yang mempunyai nilai politik,
ekonomi, sosial, dan budaya;
3.menyangkut pertahanan dan
keamanan yang sangat tinggi.
Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas
Publik merupakan salah satu sasaran
utama terorisme dan perlunya
pelindungan sarana prasarana pada
Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas
Publik dalam rangka pencegahan
tindak pidana terorisme.
Transportasi sebagai Objek Vital yang Stategis
Sumber : Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020.
Dinamika Propaganda dan Rekrutmen Terorisme
CIRI INDIVIDU YANG SUDAH TER-
RADIKALISASI
MENDADAK ANTI SOSIAL / MENGASINGKAN DIRI
DARI PERGAULAN
MENUTUP KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA DAN
TEMAN DI SEKOLAH, KANTOR, ATAUPUN DI
LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL
MEMPUNYAI KESIBUKAN BARU YANG TIDAK
NORMAL
MENGHABISKAN WAKTU DENGAN KOMUNITAS
BARU SECARA TERTUTUP
 MENYALAHKAN DAN MEMBENCI KELOMPOK
TERTENTU BAHKAN PEMERINTAH SECARA
EKSTRIM
 MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM,
MENGANGGAP PEJABAT NEGARA,
MEREKA
APARAT
KEAMANAN, DAN ORANG YANG BEKERJA PADA
PEMERINTAH MERUPAKAN KAFIR THOGHUT
Sesuai Amanah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme ada 3 Langkah strategi pencegahan
radikalisme dan terorisme yaitu:
1.Strategi Kesiapsiagaan, yaitu mencegah individu atau kelompok yang
belum terpapar paham radikal agar tidak terpapar dan imun dari
pengaruh radikalisasi.
2.Strategi kontra radikalisasi, yaitu mencegah individu atau kelompok
yang sudah terpapar paham radikal dalam kadar yang masih rendah
dan menengah agar dapat sembuh kembali atau tidak meningkat
levelnya ke kadar yang lebih tinggi dan atau tidak bergabung di
dalamnya.
3.Strategi deradikalisasi, yaitu mencegah individu atau kelompok yang
sudah terpapar pada kadar yang sudah tinggi agar tidak melakukan aksi
terorisme, terkurangi kadarnya, dan atau sembuh kembali dari paham
radikal.
PENDEKATAN KERAS
( Hard Approach )
Penegakan Hukum
Operasi Aparat Intelijen
Pembinaan
Kemampuan Aparat
Pelatihan Kesiapsiagaan
aparat
Prinsip:
Koordinasi lintas
sektoral
Supremasi Hukum
Penghormatan
HAM dengan
melibatkan Komnas
HAM
PENDEKATAN LUNAK
( Soft Approach )
Kontra Radikalisasi:
•Peningkatan Kewaspadaan
•Peningkatan daya tangkal
•Media Literasi
Deradikalisasi:
•Pembinaan Narapidana
Terorisme
•Pembinaan mantan
narapidana, mantan teroris
keluarga dan jaringannya
Prinsip:
Koordinasi lintas
sektoral
Pelibatan
Kementerian dan
Lembaga
Partisipasi Publik
Kearifan Lokal
KERJASAMA INTERNASIONAL
Bilateral, Regional dan
Multilateral
Kebijakan dalam Penanggulangan Terorisme
Strategi Penanggulangan Radikal Terorisme di Dunia Maya
REKAYASA TEKNOLOGI (HARD APPROACH)
 Penutupan Situs
 De-registrasi Domain
 Penyaringan IPAddres
 Penyaringan konten
 Penyaringan Search engine
REKAYASA SOSIAL DAN BUDAYA (SOFT APPROACH)
Kontra Ideologi Kontra Propaganda Kontra Narasi
PENDEKATAN OFFLINE
Penguatan koordinasi dengan K/L
Peran aktif komunitas blogger
Membangun jejaring komunitas
Melakukan pelatihan internet damai
thd generasi muda
Pelibatan ulama dan tokoh agama
dlm kampanye damai di dunia maya
PENDEKATAN ONLINE
Monitoring media online (situs/sosmed)
Pemberdayaan media informatif
Pemberdayaan media edukatif
Pemberdayaan portal komunitas damai
Mensinergikan seluruh jejaring
komunitas damai dalam mewujudkan
program damai di dunia maya
Koordinasi :
- Kemenkominfo
- Stakeholder
terkait
57
58
 Perkaya Wawasan Keagamaan
 Tanamkan Rasa Nasionalisme Dan Kecintaan Terhadap NKRI Dengan Kearifan Lokalnya
 Melakukan Penelitian Dan Pengkajian Akademis Yang Mendukung Kedamaian Dan Penguatan
Wawasan Kebangsaan
 Waspada Terhadap Provokasi, Hasutan Dan Pola Rekruitmen Teroris Baik Di Lingkungan Kantor,
Masyarakat Maupun Dunia Maya.
 Jadikan Keluarga Sebagai Tempat Konsultasi Dan Diskusi Setiap Gejala Yang Mencurigakan.
 Laporkan Setiap Gejala Mencurigakan Dari Individu Maupun Kelompok Yang Mengarah Pada
Tindakan Radikal
 Membangun Jejaring Dengan Komunitas Damai Baik Offline Maupun Online Untuk Menambah
Wawasan Dan Pengetahuan.
Peran Masyarakat dalam Membendung
Paham Radikalisme dan Terorisme
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA LAHIR DARI KESEPAKATAN ANAK-
ANAK BANGSA DAN KESEDIAAN BERKORBAN DARI PARA PENDAHULU KITA.
NKRI BESAR DAN MAJEMUK, BANGSA KITA SEMAKIN RUKUN DAN BERSATU,
KARENA KITA MEMILIKI JATI DIRI BANGSA YANG KHAS.
1
KARAKTER WAWASAN
KEBANGSAAN MULAI KITA BANGUN
DARI LINGKUNGAN TERKECIL
YAITU KELUARGA DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI EMPAT
KONSENSUS DASAR DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA, YAKNI PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.
DENGAN MEMILIKI
KARAKTER KEBANGSAAN
YANG BAIK DAN WAWASAN
KEBANGSAAN YANG MANTAP
MENJADI KUNCI BAGI KITA
UNTUK SELALU MAMPU
BERADAPTASI DI TENGAH
ARUS PERUBAHAN SEJARAH.
3
KESIMPULAN & PENUTUP
2
60
60 60 60
B A G I M U N E G E R I, J I W A R A G A K A M I60

More Related Content

What's hot

BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
HairilPatobas1
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
suwaridspd
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
SitiKuswaroh
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Alfonsus Liguori
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
guruppkn11
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
hadiarnowo
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknnuffiq ahmad
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
Risdiana Hidayat
 
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKATPENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Pusat
 
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
guruppkn11
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
Muslihin Hilim
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Putri Aisyah
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Smywlndr wlndr
 
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Galang Eko Prasetyo
 
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
Muhamad Yogi
 
Evaluasi 1
Evaluasi 1Evaluasi 1
Evaluasi 1
NurhayanaNurhayana
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriLukman Priasmoro
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MesinesId
 

What's hot (20)

BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
 
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxPower Point  PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptx
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
 
Bab 5 powerpoint kelas 9 semester 1
Bab 5 powerpoint kelas 9 semester 1Bab 5 powerpoint kelas 9 semester 1
Bab 5 powerpoint kelas 9 semester 1
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pkn
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKATPENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ELEMEN MASYARAKAT
 
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguanAncaman, tantangan, hambatan, gangguan
Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
 
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas VIII Edisi Revisi 2017
 
Evaluasi 1
Evaluasi 1Evaluasi 1
Evaluasi 1
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
 

Similar to MATERI WAWASAN KEBANGSAAN PI TH 2022.pptx

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaraPancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaraAnnisa Suci Priyanti
 
Materi Pancasila.ppt
Materi Pancasila.pptMateri Pancasila.ppt
Materi Pancasila.ppt
UsepFauzi2
 
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILASEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILAnadiraslmh_
 
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbukaMenampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
SMKN 1 WANAREJA - UNIVERSITAS MERCUBUANA
 
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Cloudys04
 
Hand out siswa
Hand out siswaHand out siswa
Hand out siswarhyea
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
Silvia Laurents
 
ppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptxppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptx
lintangputri19
 
WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptxWAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
AdianNurAshniyLevieK
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IWAN SUKMA NURICHT
 
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan KewarganegaraanPengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Gunadarma University
 
ppkn
ppknppkn
ppkn
Arps06
 
Bab I pancasila kita indonesia
Bab I pancasila kita indonesiaBab I pancasila kita indonesia
Bab I pancasila kita indonesia
JalaludinJambei
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
AanZaman
 
Kelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojoKelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojo
apotek agam farma
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
Muslihin Hilim
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
Tiga Maha Publisher
 

Similar to MATERI WAWASAN KEBANGSAAN PI TH 2022.pptx (20)

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaraPancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
 
Materi Pancasila.ppt
Materi Pancasila.pptMateri Pancasila.ppt
Materi Pancasila.ppt
 
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILASEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
 
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbukaMenampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
 
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
panacasila
panacasilapanacasila
panacasila
 
Hand out siswa
Hand out siswaHand out siswa
Hand out siswa
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
PPKn
PPKnPPKn
PPKn
 
ppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptxppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptx
 
WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptxWAWASAN KEBANGSAAN.pptx
WAWASAN KEBANGSAAN.pptx
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
 
PKn XII
PKn XIIPKn XII
PKn XII
 
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan KewarganegaraanPengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 
ppkn
ppknppkn
ppkn
 
Bab I pancasila kita indonesia
Bab I pancasila kita indonesiaBab I pancasila kita indonesia
Bab I pancasila kita indonesia
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Kelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojoKelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojo
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 

Recently uploaded (12)

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 

MATERI WAWASAN KEBANGSAAN PI TH 2022.pptx

  • 2. BAGIAN 1 BAGIAN 2 BAGIAN 3 BAGIAN 4 Wawasan Kebangsaan Ketahanan Bangsa Gerakan Nasional Revolusi Mental Pencegahan Paham Radikalisme Materi Pembelajaran
  • 3. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Permendagri no 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Apa itu Wawasan Kebangsaan
  • 4. Mengapa Perlu Memahami Wawasan Kebangsaan Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan peguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinekka Tunggal Ika dan NKRI. Pasal 3 Permendagri No 7 Tahun 2012
  • 5. 1. Rakyat yang Bersatu 2. Daerah atau Wilayah 3. Pemerintah yang Berdaulat 4. Pengakuan dari Negara Lain Unsur Terbentuknya Satu Negara
  • 6. 1. Organisasi Politik 2. Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Nirlaba Lainnya) 3. Pegawai Negeri Sipil 4. Guru atau Pendidik 5. Tokoh Agama / Masyarakat / Adat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan
  • 7. 1. Perspektif historis 2. Makna dan fungsi Pancasila • Pancasilasebagai dasar negara • Pancasila sebagai ideologi • Pancasilasebagai falsafah • Pancasilasebagai pandangan hidup bangsa • Pancasilasebagai pemersatu bangsa, dan • Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila 4. Aktualisasi Pancasila PANCASILA 1
  • 8. SILA 1 SILA 2 SILA 3 SILA 4 SILA 5 Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia PANCASILA
  • 9. • Dimulai pada masa Sidang 1 BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. • Rangkayan ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila. • Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Perumusan Konseptualisasi Pancasila
  • 10. • Kemudian membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. • Fase “Pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perumusan Konseptualisasi Pancasila
  • 11. Fungsi Pancasila Dan Tantangan bagi Generasi Muda • Generasi muda harus bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam berpikir, berucap dan bertindak karena Pancasila sedang ada dalam persimpangan. • Oleh karena itu Pancasila tidak hanya dipahami, dihapal oleh generasi muda akan tetapi Pancasila harus hadir dalam nafas kehidupan kita • Maka kita harus saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan.
  • 12. 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI 1945 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh 5. Perubahan UUD NRI 1945 6. Aktualisasi UUD NRI 1945 UUD 1945 2
  • 13. 1. Konstitusi Negara 2. Landasan konstitusional yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan Perundang- undangan di bawahnya 3. UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: a. Pembukaan b. Batang Tubuh c. Penjelasan 4. Setelah perubahan, terdiri dari: a. Pembukaan b. Pasal - pasal UUD 1945
  • 14. • Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. • Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. • Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. • Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. • Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Perubahan UUD 1945
  • 15. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti Tatanan Negara, Kedaulatan Rakyat, HAM, Pembagian Kekuasaan, Ekesistensi Negara, Demokrasi, dan Hukum serta perubahan tersebut merupakan respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Alasan Perubahan UUD 1945
  • 16. 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis 2. Makna dan fungsi seloka BhinnekaTunggal Ika 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan 4. Landasan teoritis 5. Aktualisasi BhinnekaTunggal Ika Bhineka Tunggal Ika 3
  • 17. • Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. • Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu. • Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. • Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan. Makna Bhineka Tunggal Ika
  • 18. • Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. • Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila),semboyan BhinnekaTunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. • Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar BhinnekaTunggal Ika dijadikan semboyan sesanti (wejangan atau nasehat) Negara. Makna Bhineka Tunggal Ika
  • 19. Secara harafiah Bhineka Tunggal Ika yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, semboyan ini digunakan untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan NKRI yang terdiri atas beranekaragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan. Makna Bhineka Tunggal Ika
  • 20. 1. Perspektif historis 2. Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan GeoPolitis. 3. Landasanteoritis. 4. Mencintai dan mempertahankan NKRI 4 NKRI
  • 21. • Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. • Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. • Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. • Mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasanhukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). NKRI
  • 22. Negara Kesatuan yaitu negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih pemerintah pusat untuk diselenggarakan. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen. NKRI
  • 23. IDEOLOGI, BELA NEGARA, PEMBAURAN, KEWASPADAAN Untuk Memperkokoh Dan Menjaga Persatuan dan Kesatuan Serta Ketahanan Bangsa KETAHANAN BANGSA IDEOLOGI, BELA NEGARA, PEMBAURAN, KEWASPADAAN PROFESIONALISME IPTEK AKHLAK & MORAL WASBANG
  • 24. Kondisi dinamika bangsa yg berisi ketangguhan, keuletan,& kehandalan yg dibangun agar mampu menghadapi tantangan, dari dalam dan luar negeri. Konsepsi untuk membangun kesejahteraan dan kehormatan bangsa adalah: •Gizi: akhlak, moral, iptek, wasbang, profesionalisme •Aspek: ipoleksosbudhankam, termasuk kewaspadaan Ketahanan Bangsa
  • 25. Dinamika Bangsa DEMOKRASI BINGKAI DIDALAMNYA ANAK BANGSA BERINTERAKSI MENENTUKAN PILIHAN. ANARKI MASING MASING POK. MENGANDALKAN ORIENTASINYA SENDIRI, TIDAK TOLERAN. POK. LAIN SEBAGAI MUSUH.
  • 26. Bahwa saat ini banyak anak bangsa yang krisis akan jati diri sehingga kurang bertanggungjawab untuk ikut berperan serta dalam membangun NKRI. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Intoleransi: 1.Fanatisme Agama 2.Ketidakperca.yaan terhadap agama atau etnis lain Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini
  • 27. Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini INTOLERANSI Sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan nilai-nilai dalam bertoleransi, yaitu perasaan sempit kepada orang lain atau kelompok lain yang berasal dari kelompok atau golongan atau latar belakang yang berbeda.
  • 28. Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini TERORISME Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massif, dan/atau menimbulkan kerusuhan atau kehancuran terhadap objek Vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik. RADIKALISME Radikalisme adalah suatu pandangan paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melaui jalan kekerasan.
  • 29. Cara mengatasi radikalisme menurut Zamzuri : 1. Membentuk tim cyber anti radikalisme. 2. Mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, menghormati, damai, toleran. 3. Memiliki rasa cinta NKRI. 4. Memberdayakan peran penyuluh agama. 5. Memberdayakan Lembaga Pendidikan agama. 6. Melakukan pemetaan paham radikalisme dilakukan penyuluhan terhadap napi teroris. Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini 2 RADIKALISME FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME 1. Pemahaman keagaman yang literal. 2. Masalah politik sosial dan ekonomi.
  • 30. Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini KORUPSI Tindakan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UUD No. 3 Tahun 1999)
  • 31. Kondisi Anak Bangsa Indonesia Saat Ini DAMPAK KORUPSI • Pertumbuhanekonomi suatu negara menurun • Meningkatnya kemiskinan • Meningkatnya ketimpangan pendapatan • Meningkatnya kejahatan. PENYEBAB KORUPSI • Adanya tekanan • Adanya kesempatan • Rasionalisasi
  • 32. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba KONDISI FISIK •Infeksi liver dan ginjal •Kerusakan penglihatan •Penurunan daya tahan tubuh •Infeksi jarum suntik, HIV, hepatitis •Impotensi •Penyakit kulit •Kematian KEHIDUPAN SOSIAL •Melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri •Berteman dengan anak yang tidak baik MENTAL, EMOSIONAL & PERILAKU •Depresi •Bunuh diri •Gangguan persepsi, daya piker, kreasi dan emosi •Perilaku menyimpang •Prestasi menurun
  • 34. Untuk Menyelamatkan Anak Bangsa Perlu Dilaksanakan
  • 35. Ir. Soekarno "Revolusi Mental bukan pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah gerakan nasional jangka panjang dan terus-menerus. Generasi silih berganti dan kita ingin memastikan agar generasi mendatang tidak kehilangan jati dirinya.”
  • 36. Dalam konteks Indonesia, istilah Revolusi Mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI Pertama Ir. Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957 Revolusi mental menurut Ir. Soekarno adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api yang menyala-nyala. Semangat Revolusi Mental ini juga kemudian menjadi dasar bagi Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1964 untuk memperkenalkan gagasan Trisakti. Latar Belakang dan Sejarah
  • 37. Latar Belakang dan Sejarah Gagasan Revolusi Mental ini kemudian pada tahun 2014 digaungkan kembali oleh Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo. Beliau kembali menyerukan untuk memulai sebuah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk mengubah kebiasaan lama menjadi yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi Koordinator dari seluruh GNRM, sesuai Inpres No.12/ 2016
  • 38. Apa Itu Revolusi Mental ? Merupakan gerakan untuk m e n g u bah cara pandang, carapikir, sikap perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yan g mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan goton g royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negarayang maju, modern, Makmur sejahtera dan bermatabat BERTUMPU PADA 3 NILAI DASAR INTEGRITAS, ETOS KERJA DAN GOTONG ROYONG DENGAN KATA LAIN DAPAT DISEBUT SEBAGAI GERAKAN HIDUP BARU BANGSA INDONESAIA
  • 39. Karena kita sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan dan tidak dipercaya. Dengan kata lain sebagai bangsa kita kehilangan nilai nilai integritas. Dalam bidang perekonomian kita tertinggal jauh dari negara-negara lain, karena kita kehilangan etos kerja keras, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreatifitas dan semangat motivasi. Sebagai bangsa kita krisis identitas. Karakter kuat bangsa indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong, saling bekerjasama demi kemajuan bangsa meluntur. Kita harus mengembalikan karakter Bangsa Indonesia ke watak luhurnya yaitu Gotong royong. Mengapa Indonesia Memerlukan Revolusi Mental ?
  • 40. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi pada kemajuan dan modernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan perpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar Trisakti Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul Tujuan Revolusi Mental
  • 41. 8 Prinsip Revolusi Mental 1. Berfokus pada gerakan social untuk mendorong kemajuan Indonesia . 2. Ada tekad politik untuk menjadi kesungguhan pemerintah. 3. Harus bersifat lintas sektoral 4. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sector privat dan akademisi. 5. Diawali oleh program pemicu untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkrit dan cepat. 6. Desain program harus user friendly, popular, menjadi bagian dari gaya hidup dan sistematik-holistik. 7. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan social (moralitas public) dan bukan mengatur moralitas privat. 8. Dampaknya dapat diukur.
  • 42. Nilai Utama Revolusi Mental ETOS KERJA ETOS KERJA, DAYA SAING, INOVATIF DAN PRODUKTIF GOTONG ROYONG KERJASAMA, SOLIDARITAS, TOLONG MENOLONG, PEKA, KOMUNAL DAN BERORIENTASI PADA KEMASLAHATAN INTEGRITAS JUJUR, DAPAT DIPERCAYA, BERKARAKTER, BERTANGGUNG JAWAB DAN KONSISTEN
  • 43. Darimana Kita Memulai Revolusi Mental ? LINGKUNGAN KELUARGA DIRI SENDIRI
  • 44. Siapa Saja Pelaku Gerakan Revolusi Mental PEMERINTAH KEMENTRIAN, LEMBAGA NEGARA, BUMN DAN PEMERINTAH DAERAH SWASTA KORPORASI, KELOMPOK USAHA, KOPERASI MASYARAKAT PARTAI POLITIK, PERS.MEDIA, ORGANISASI MASY, TOKOH AGAMA/MASY, AKADEMISI, BUDAYAWAN DLL
  • 45. PEMERINTAH •Reformasi birokrasi Pelayanan Satu Atap (transparansi anggaran). •SOP pelayanan publik di seluruh Indonesia. •Program monitoring: Perencanaan, implementasi dan laporan program di kementrian / lembaga. •Membuat portal pengaduan masyarakat atas pelayanan publik •Gerakan disiplin waktu kerja •Pendidikan karakter di sekolah. Contoh Kegiatan Revolusi Mental
  • 46. SWASTA •Program inkubasi bisnis •Program kemitraan Pengusaha kecil, menengah dan besar Insentif bagi produk lokal yang inovatif •Kolaborasi pengusaha dan pemerintah menyelenggarakan "Indonesia Bazar" di luar negeri Contoh Kegiatan Revolusi Mental
  • 47. MASYARAKAT •Gerakan taat hukum. •Gerakan hidup bersih. •Pembuatantertib lalu lintas. •Pembuatan iklan layanan masyarakat, film pendek, happening arts tentang gerakan revolusi mental. •Gerakan partai politik bersih. •Komunitas kreatif. •Menciptakan "Pulau Integritas" di lingkungan RT, RW, komunitas, ormas dan orpol. Contoh Kegiatan Revolusi Mental
  • 48. Ilustrasi Kegiatan Revolusi Mental 47 Wawasan Kebangsaan Marsudin Sinaga S.H Tertib lalu lintas Gotongroyong Budaya bersih
  • 50.
  • 51. 51 TERORISME adalah Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan
  • 52. 52 Transportasi Objek Vital yang strategis Kawasan, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: 1.Hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; 2.merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 3.menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik merupakan salah satu sasaran utama terorisme dan perlunya pelindungan sarana prasarana pada Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Transportasi sebagai Objek Vital yang Stategis Sumber : Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020.
  • 53. Dinamika Propaganda dan Rekrutmen Terorisme
  • 54. CIRI INDIVIDU YANG SUDAH TER- RADIKALISASI MENDADAK ANTI SOSIAL / MENGASINGKAN DIRI DARI PERGAULAN MENUTUP KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA DAN TEMAN DI SEKOLAH, KANTOR, ATAUPUN DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL MEMPUNYAI KESIBUKAN BARU YANG TIDAK NORMAL MENGHABISKAN WAKTU DENGAN KOMUNITAS BARU SECARA TERTUTUP  MENYALAHKAN DAN MEMBENCI KELOMPOK TERTENTU BAHKAN PEMERINTAH SECARA EKSTRIM  MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM, MENGANGGAP PEJABAT NEGARA, MEREKA APARAT KEAMANAN, DAN ORANG YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH MERUPAKAN KAFIR THOGHUT
  • 55. Sesuai Amanah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ada 3 Langkah strategi pencegahan radikalisme dan terorisme yaitu: 1.Strategi Kesiapsiagaan, yaitu mencegah individu atau kelompok yang belum terpapar paham radikal agar tidak terpapar dan imun dari pengaruh radikalisasi. 2.Strategi kontra radikalisasi, yaitu mencegah individu atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal dalam kadar yang masih rendah dan menengah agar dapat sembuh kembali atau tidak meningkat levelnya ke kadar yang lebih tinggi dan atau tidak bergabung di dalamnya. 3.Strategi deradikalisasi, yaitu mencegah individu atau kelompok yang sudah terpapar pada kadar yang sudah tinggi agar tidak melakukan aksi terorisme, terkurangi kadarnya, dan atau sembuh kembali dari paham radikal.
  • 56. PENDEKATAN KERAS ( Hard Approach ) Penegakan Hukum Operasi Aparat Intelijen Pembinaan Kemampuan Aparat Pelatihan Kesiapsiagaan aparat Prinsip: Koordinasi lintas sektoral Supremasi Hukum Penghormatan HAM dengan melibatkan Komnas HAM PENDEKATAN LUNAK ( Soft Approach ) Kontra Radikalisasi: •Peningkatan Kewaspadaan •Peningkatan daya tangkal •Media Literasi Deradikalisasi: •Pembinaan Narapidana Terorisme •Pembinaan mantan narapidana, mantan teroris keluarga dan jaringannya Prinsip: Koordinasi lintas sektoral Pelibatan Kementerian dan Lembaga Partisipasi Publik Kearifan Lokal KERJASAMA INTERNASIONAL Bilateral, Regional dan Multilateral Kebijakan dalam Penanggulangan Terorisme
  • 57. Strategi Penanggulangan Radikal Terorisme di Dunia Maya REKAYASA TEKNOLOGI (HARD APPROACH)  Penutupan Situs  De-registrasi Domain  Penyaringan IPAddres  Penyaringan konten  Penyaringan Search engine REKAYASA SOSIAL DAN BUDAYA (SOFT APPROACH) Kontra Ideologi Kontra Propaganda Kontra Narasi PENDEKATAN OFFLINE Penguatan koordinasi dengan K/L Peran aktif komunitas blogger Membangun jejaring komunitas Melakukan pelatihan internet damai thd generasi muda Pelibatan ulama dan tokoh agama dlm kampanye damai di dunia maya PENDEKATAN ONLINE Monitoring media online (situs/sosmed) Pemberdayaan media informatif Pemberdayaan media edukatif Pemberdayaan portal komunitas damai Mensinergikan seluruh jejaring komunitas damai dalam mewujudkan program damai di dunia maya Koordinasi : - Kemenkominfo - Stakeholder terkait
  • 58. 57
  • 59. 58  Perkaya Wawasan Keagamaan  Tanamkan Rasa Nasionalisme Dan Kecintaan Terhadap NKRI Dengan Kearifan Lokalnya  Melakukan Penelitian Dan Pengkajian Akademis Yang Mendukung Kedamaian Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan  Waspada Terhadap Provokasi, Hasutan Dan Pola Rekruitmen Teroris Baik Di Lingkungan Kantor, Masyarakat Maupun Dunia Maya.  Jadikan Keluarga Sebagai Tempat Konsultasi Dan Diskusi Setiap Gejala Yang Mencurigakan.  Laporkan Setiap Gejala Mencurigakan Dari Individu Maupun Kelompok Yang Mengarah Pada Tindakan Radikal  Membangun Jejaring Dengan Komunitas Damai Baik Offline Maupun Online Untuk Menambah Wawasan Dan Pengetahuan. Peran Masyarakat dalam Membendung Paham Radikalisme dan Terorisme
  • 60. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA LAHIR DARI KESEPAKATAN ANAK- ANAK BANGSA DAN KESEDIAAN BERKORBAN DARI PARA PENDAHULU KITA. NKRI BESAR DAN MAJEMUK, BANGSA KITA SEMAKIN RUKUN DAN BERSATU, KARENA KITA MEMILIKI JATI DIRI BANGSA YANG KHAS. 1 KARAKTER WAWASAN KEBANGSAAN MULAI KITA BANGUN DARI LINGKUNGAN TERKECIL YAITU KELUARGA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI EMPAT KONSENSUS DASAR DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, YAKNI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. DENGAN MEMILIKI KARAKTER KEBANGSAAN YANG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN YANG MANTAP MENJADI KUNCI BAGI KITA UNTUK SELALU MAMPU BERADAPTASI DI TENGAH ARUS PERUBAHAN SEJARAH. 3 KESIMPULAN & PENUTUP 2
  • 61.
  • 62. 60 60 60 60 B A G I M U N E G E R I, J I W A R A G A K A M I60