SlideShare a Scribd company logo
KELOMPOK 1
KELAS E
Prinsip Manusia Pancasila
Pengertian Prinsip
Konsep Manusia Pancasila
Bentuk Aktualisasi Pancasila
Prinsip Butir-butir Pancasila dan
Penerapannya
• Prinsip adalah gagasan dasar yang mengandung
kebenaran, berupa doktrin atau asumsi, yang
terjabar dalam hukum atau tata pergaulan, yang
dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan
tingkah laku.
• Prinsip dipegang sebagai acuan dalam
menentukan pilihan suatu pemikiran atau tindakan,
menentukan pola pikir dan pola tindak, sehingga
akan mewarnai tingkah laku pemegang prinsip di
maksud.
Prinsip Manusia Pancasila
Manusia Pancasila adalah manusia yang merupakan kesatuan
dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya
berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Manusia berelasi
vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia dan
dunia.
Konsep manusia Pancasila menunjukkan sebuah pemahaman
adanya prinsip-prinsip keseimbangan sebagai prinsip dasar
mengenai hakikat manusia yang sesungguhnya. Keseimbangan
menjadi nilai dasar dan orientasi dalam menjelaskan mengenai
hakikat manusia.
Pancasila adalah bentuk pemikiran mengenai
manusia, sebab manusia pendukung utama dan
satu-satunya dari Pancasila
Manusia Pancasila merupakan manusia yang mendasari awal
diri dan jiwanya dengan ber-Periketuhanan Yang Maha Esa
lebih dahulu. (Notonagoro, 1975: 53)
Pancasila memuat ajaran bahwa keberadaan manusia dalam
semesta realita selalu terhubung dan tergantung pada "yang
lain", yaitu sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan
(Driyarkara 1959: 28)
1. Menjalin hubungan cinta kasih kepada Tuhan dengan
penuh ketaqwaan dan pengabdian (sila 1)
2. Menjalin hubungan cinta kasih kepada sesama manusia
dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (sila 2, 3, dan 4)
3. Memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran bersama
(sandang, pangan dan papan) sumbernya dari daya alam
(sila 5)
Aktualisasi Obyektif
Aktualisasi Subyektif
Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran
nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma,
dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan
pengaktulisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.
Realisasi pelaksanaan Pancasila dalam
bidang-bidang penyelenggaraan negara, baik
bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun
bidang-bidang seperti ekonomi, polítik,
hukum, hankam, termasuk realisasi dalam
bentuk peraturan perundang-undangan
negara Indonesia.
Pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi,
setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.
Aktualisasi Pancasila yang subyektif ini lebih
penting dari aktualisasi obyektif, karena
aktualisasi yang subyektif ini merupakan
persyaratan keberhasilan aktualisasi yang
obyektif.
Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup
adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan,
yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki
jiwa maupun semangat untuk mencapai rida Tuhan
dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.
Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk
memeluk agama dan beribadat menurut agama dan
kepercayaan masing-masing.
1. Dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak,
manusia selalu mendudukkan manusia lain
sebagai mitra, sesuai dengan harkat dan
martabatnya.
2. Hak dan kewajibannya dihormati secara
beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi
penindasan atau pemerasan.
3. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam
keseimbangan, kesetaraan, dan kerelaan.
Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang
kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.
Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan
dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk
melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar.
1. Sukuisme (Primordialisme): Paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri dan
tidak menghargai suku bangsa lain;
2. Provinsialisme (Kedaerahan adalah paham): Sikap yang hanya mementingkan provinsi/daerahnya tanpa memperhatikan
kepentingan nasional;
3. Chauvinisme: Paham yang mengagungkan bangsa/negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain (nasionalisme
yang sempit).
Prinsip Manusia Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara
Indonesia. Semboyan ini memiliki artian ‘berbeda-beda
tetapi tetap satu jua’. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
menjelaskan dengan tegas jika adanya keanekaragaman
di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan Bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh.
Keanekaragaman ini seharusnya tidak menjadi ancaman,
tetapi menjadi pemersatu memperkuat jalinan
kehidupan di antara masyarakat Indonesia.
Fungsi mendasar dari semboyan negara “Bhinneka
Tunggal Ika” ialah menjadi landasan persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar inilah
yang membuat masyarakat dapat hidup saling
menghormati dan menghargai keberagaman yang
ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar
semboyan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman
kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita
Bangsa Indonesia.
Frasa ini berasal dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan
Empu Tantular yang berbahasa Jawa Kuno.
1. Dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku bahwa
yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah
seluruh rakyat, sehingga rakyat harus didudukkan secara
terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
2. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai
kesepakatan, maka pemungutan suara tidak dilarang.
3. Setiap kesepakatan bersama mengikat semua pihak
tanpa kecuali, dan wajib untuk merealisasikan
kesepakatan di maksud.
4. Dalam menentukan kesepakatan bersama dapat juga
ditempuh dengan jalan perwakilan.
Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma
berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta
pemerataan terhadap suatu hal.
Pendistribusian sumber daya ditujukan untuk
menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi
kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang
lemah sosial ekonominya. Keadilan sosial juga
menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar
kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari
kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di
tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.
Kerakyatan Yang Dipimpin
Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan
Perwakilan
Bagaimana contoh
tindakannya?
1. Bangsa Indonesia menyatakan
kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan sikap hormat
menghormati dan bekerja sama
antara pemeluk agama dengan
penganut kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa; dan
3. Tidak memaksakan suatu agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain.
1. Mengakui persamaan derajat, persamaan
hak, dan kewajiban asasi setiap manusia,
tanpa membeda-bedakan suku, agama,
jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna
kulit;dan
2. Tidak memaki-maki teman yang bersalah
kepada kita.
1. Mengikuti upacara bendera dengan
tertib;
2. Tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain;
3. Memakai produk-produk dalam negeri;
4. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan
budayanya; dan
5. Mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah
wilayah Indonesia.
1. Membiasakan diri bermusyawarah dengan
orang lain dalam menyelesaikan masalah;
2. Memberikan suara dalam pemilihan;
3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
4. Menerima kekalahan dengan ikhlas dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah.
1. Berlaku adil kepada siapa pun;
2. Tidak pilih-pilih dalam bersosialisasi
dengan orang lain;
3. Tidak menggunakan hak milik untuk
bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum; dan
4. Menjalankan kewajiban dan menghormati
hak orang lain.
Prinsip Manusia Pancasila
Kelompok 1 | Pertemuan Keempat
Aku tidak mengatakan bahwa aku yang
menciptakan Pancasila. Apa yang
kukerjakan hanyalah menggali jauh ke
dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami
sendiri dan aku menemukan lima butir
mutiara indah.
Prinsip Manusia Pancasila
Kelompok 1 | Pertemuan Keempat

More Related Content

Similar to TM 4 Prinsip Manusia Pancasila_Kelas E_Kelompok 1.pptx

Fp filsafat pancasila kelompok
Fp filsafat pancasila kelompokFp filsafat pancasila kelompok
Fp filsafat pancasila kelompok
Pia Rohdina
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraSeptian Muna Barakati
 
2017 c pascaliandra d.b
2017 c pascaliandra d.b2017 c pascaliandra d.b
2017 c pascaliandra d.b
Pasca list
 
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdfTugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
HendroGunawan8
 
Dalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandungDalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandung
Maria Sari Arif
 
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila sebagai Sistem FilsafatPancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Sita Nurhalimah
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
MellyAnita
 
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
Hakman Hamdani
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
maryamanwar12
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
mildamarmil
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
feggyernes
 
Utang dulu kune
Utang dulu kuneUtang dulu kune
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
YuniHartatik1
 
2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi
moh najmi albegama
 
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptxPPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
anasthasiarosselini
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat
dita rahmawati
 

Similar to TM 4 Prinsip Manusia Pancasila_Kelas E_Kelompok 1.pptx (20)

Fp filsafat pancasila kelompok
Fp filsafat pancasila kelompokFp filsafat pancasila kelompok
Fp filsafat pancasila kelompok
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
 
2017 c pascaliandra d.b
2017 c pascaliandra d.b2017 c pascaliandra d.b
2017 c pascaliandra d.b
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdfTugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
 
Dalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandungDalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandung
 
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila sebagai Sistem FilsafatPancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
 
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
 
Utang dulu kune
Utang dulu kuneUtang dulu kune
Utang dulu kune
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi
 
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptxPPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
PPT-UEU-Pendidikan-Pancasila-Pertemuan-8.pptx
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat
 
panacasila
panacasilapanacasila
panacasila
 
3 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp023 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp02
 

Recently uploaded

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 

Recently uploaded (11)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 

TM 4 Prinsip Manusia Pancasila_Kelas E_Kelompok 1.pptx

  • 2. Prinsip Manusia Pancasila Pengertian Prinsip Konsep Manusia Pancasila Bentuk Aktualisasi Pancasila Prinsip Butir-butir Pancasila dan Penerapannya
  • 3. • Prinsip adalah gagasan dasar yang mengandung kebenaran, berupa doktrin atau asumsi, yang terjabar dalam hukum atau tata pergaulan, yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku. • Prinsip dipegang sebagai acuan dalam menentukan pilihan suatu pemikiran atau tindakan, menentukan pola pikir dan pola tindak, sehingga akan mewarnai tingkah laku pemegang prinsip di maksud. Prinsip Manusia Pancasila
  • 4. Manusia Pancasila adalah manusia yang merupakan kesatuan dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Manusia berelasi vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia dan dunia. Konsep manusia Pancasila menunjukkan sebuah pemahaman adanya prinsip-prinsip keseimbangan sebagai prinsip dasar mengenai hakikat manusia yang sesungguhnya. Keseimbangan menjadi nilai dasar dan orientasi dalam menjelaskan mengenai hakikat manusia. Pancasila adalah bentuk pemikiran mengenai manusia, sebab manusia pendukung utama dan satu-satunya dari Pancasila
  • 5. Manusia Pancasila merupakan manusia yang mendasari awal diri dan jiwanya dengan ber-Periketuhanan Yang Maha Esa lebih dahulu. (Notonagoro, 1975: 53) Pancasila memuat ajaran bahwa keberadaan manusia dalam semesta realita selalu terhubung dan tergantung pada "yang lain", yaitu sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan (Driyarkara 1959: 28) 1. Menjalin hubungan cinta kasih kepada Tuhan dengan penuh ketaqwaan dan pengabdian (sila 1) 2. Menjalin hubungan cinta kasih kepada sesama manusia dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (sila 2, 3, dan 4) 3. Memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran bersama (sandang, pangan dan papan) sumbernya dari daya alam (sila 5)
  • 6. Aktualisasi Obyektif Aktualisasi Subyektif Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan pengaktulisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Realisasi pelaksanaan Pancasila dalam bidang-bidang penyelenggaraan negara, baik bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun bidang-bidang seperti ekonomi, polítik, hukum, hankam, termasuk realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subyektif ini lebih penting dari aktualisasi obyektif, karena aktualisasi yang subyektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang obyektif.
  • 7. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai rida Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
  • 8. 1. Dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukkan manusia lain sebagai mitra, sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. 3. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan, dan kerelaan.
  • 9. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. 1. Sukuisme (Primordialisme): Paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri dan tidak menghargai suku bangsa lain; 2. Provinsialisme (Kedaerahan adalah paham): Sikap yang hanya mementingkan provinsi/daerahnya tanpa memperhatikan kepentingan nasional; 3. Chauvinisme: Paham yang mengagungkan bangsa/negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain (nasionalisme yang sempit).
  • 11. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia. Semboyan ini memiliki artian ‘berbeda-beda tetapi tetap satu jua’. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan dengan tegas jika adanya keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh. Keanekaragaman ini seharusnya tidak menjadi ancaman, tetapi menjadi pemersatu memperkuat jalinan kehidupan di antara masyarakat Indonesia. Fungsi mendasar dari semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar inilah yang membuat masyarakat dapat hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar semboyan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang berbahasa Jawa Kuno.
  • 12. 1. Dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku bahwa yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat, sehingga rakyat harus didudukkan secara terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan, maka pemungutan suara tidak dilarang. 3. Setiap kesepakatan bersama mengikat semua pihak tanpa kecuali, dan wajib untuk merealisasikan kesepakatan di maksud. 4. Dalam menentukan kesepakatan bersama dapat juga ditempuh dengan jalan perwakilan.
  • 13. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.
  • 14. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Bagaimana contoh tindakannya? 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;dan 2. Tidak memaki-maki teman yang bersalah kepada kita. 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib; 2. Tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain; 3. Memakai produk-produk dalam negeri; 4. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya; dan 5. Mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. 1. Membiasakan diri bermusyawarah dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah; 2. Memberikan suara dalam pemilihan; 3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; dan 4. Menerima kekalahan dengan ikhlas dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 1. Berlaku adil kepada siapa pun; 2. Tidak pilih-pilih dalam bersosialisasi dengan orang lain; 3. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; dan 4. Menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain.
  • 15. Prinsip Manusia Pancasila Kelompok 1 | Pertemuan Keempat Aku tidak mengatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara indah.
  • 16. Prinsip Manusia Pancasila Kelompok 1 | Pertemuan Keempat