Downloaded 156 times
Uploaded byAdelfios Andyka Fatra
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Dokumen ini membahas tentang pelayanan publik di desa, diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014, yang mencakup definisi, tujuan, hak, dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Selain itu, diuraikan mengenai kewenangan pemerintah desa dan peran kepala desa dalam memfasilitasi pembangunan serta pelayanan masyarakat. Regulasi juga menjelaskan tentang alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.
More Related Content
Similar to Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
- 2. Dari beberapa pengertian dalamKBBI dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau badan untuk melayani kebutuhan orang lain. Pengertian Pelayanan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 646), Pengertian pelayanan adalah :
- 8. AgendaStrategi Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (ATURANYANG JELAS BILA MEMUNGKINKAN BUATKAN PERDES). AgendaStrategi Adanya komitmen yang kuat antara semua stakeholder yang terkait dengan pelayanan (PEMDES YANG DIKOORDINATOR OLEH SEKDES). AgendaStrategi Mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman dan efisien”. BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- 9. UU NO. 6TH.2014 TENTANG DESA MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA 9 REGULASI BAGI PEMDES UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA KONSTRUKSI DESA KE DEPAN
- 10. PP 72 TH2005 TTG DESA UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA Naik Kelas UU NO. 5 TAHUN 1979 PP No. 76 TAHUN 2001 PENYUSUTAN OTONOMI DESA EKSPANSI OTONOMI DAERAH UU NO. 22 TAHUN 1999 UU NO. 32 TAHUN 2004 UU NO. 19 TAHUN 1965 Turun Ranjang Siuman setelah tidur panjang
- 11. 1. KETENTUAN UMUM 2.KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA 3. PENATAAN DESA 4. KEWENANGAN DESA 5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 7. PERATURAN DESA 8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 10. BADAN USAHA MILIK DESA 11. KERJASAMA DESA 12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP SUBSTANSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA ( 16 BAB, 122 PASAL ) 11
- 12. 1. MEMBERIKAN PENGAKUANDAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN TUJUAN DAN AZAS PENGATURAN TUJUAN PENGATURAN 12
- 13. 1. REKOGNISI 2. SUBSIDIARITAS 3.KEBERAGAMAN 4. KEBERSAMAAN 5. KEGOTONGROYONGAN 6. KEKELUARGAAN 7. MUSYAWARAH 8. DEMOKRASI 9. KEMANDIRIAN 10. PARTISIPASI 11. KESETARAAN 12. PEMBERDAYAAN 13. KEBERLANJUTAN AZAS PENGATURAN 13
- 14. DESA BERKEDUDUKANDI WILAYAH KABUPATEN/KOTA DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT Penyebutan Desa dan Desa adat disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat KEDUDUKAN DAN JENIS DESA 14
- 15. PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSIDAN PEMERINTAH KAB/KOTA DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA TUJUAN PENATAAN DESA: a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA PENATAAN DESA, meliputi: a. PEMBENTUKAN b. PENGHAPUSAN c. PENGGABUNGAN d. PERUBAHAN STATUS e. PENETAPAN DESA PENATAAN DESA 15
- 16. LANJUTAN……… PEMBENTUKAN DESAMERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA BARU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT DESA, ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, KONDISI SOSIAL BUDAYA, KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA MEMENUHI SYARAT (a.l. JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA, dll). PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN, DENGAN JANGKA WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK DITETAPKAN MENJADI DESA DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU KEPENTINGAN PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL 16
- 17. LANJUTAN……… PENGGABUNGAN DESADILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN SESUAI PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN PRAKARSA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI KELURAHAN PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI DESA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT NOMOR REGISTRASI DARI GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI 17
- 18. 1. KEWENANGAN YGSUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA ) KEWENANGAN DESA 18
- 19. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS . PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 19
- 20. KEPALA DESA BERTUGASMENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK TANGGAL PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN. KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA DESA 20
- 21. 21 HAK KEPALA DESA MENGUSULKANSTRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES MENGAJUKAN RANCANGAN DAN MENETAPKAN PERDES MENERIMA PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YG SAH SERTA JAMINAN KESEHATAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN MEMBERIKAN MANDAT PELAKSANAAN TUGAS KPD PERANGKAT DESA
- 22. 22 KEWAJIBAN KEPALA DESA MEMEGANG TEGUH PANCASILA,UUD 1945, MEMPERTAHANKAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA MENINGKATKAN KESEJAHGTERAAN MASY DESA MEMELIHARA TRANTIB MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKSANAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YG GOOD GOVERNANCE MENJALIN KERJASAMA DAN KOORDINASI DGN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN MENYELENGGARAKAN ADM PEMDES MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY DESA MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASY DESA MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN NILAI SOSBUD MASY DESA MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN MEMBERIKAN INFORMASI KPD MASY DESA
- 23. 23 ATAS TUGAS, WEWENANG, HAKDAN KEWAJIBAN KEPALA DESA TSB KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SECARA TERTULIS KEPADA BPD MEMBERIKAN/MENYEBARKAN INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KPD MASY DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN KADES TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TSB DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TREGURAN LISAN DAN /ATAU TERTULIS DLM HAL SANKSI TSB TDK DILAKSANAKAN DILAKUKAN PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN DPT DILANJUTKAN PEMBERHENTIAN
- 24. 24 LARANGAN KEPALA DESA MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, PIHAK LAIN DAN/ATAU GOLONGAN TERTENTU MENYALAHGUNAKAN EWENANG, TUGAS , HAK DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN KELOMPOK TERTENTU MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG DAN / ATAU JASA DARI PIHAK LAIN YG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA DAN/ATAU ANGGOTA BPD, DPR RI, DPRD PROV,KAB/KOTA, DAN JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM UU IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU DAN /ATAU PEMILUKADA MELANGGAR SUMPAH DAN JANJI MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 30 HARI KERJA SECARA BERTURUT-TURUT TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
- 25. PERANGKAT DESABERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG MEMENUHI SYARAT PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 25
- 26. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATANYANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1 TAHUN MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA MUSYAWARAH DESA 26
- 27. BADAN PERMUSYAWARATANDESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 27
- 28. HAK DANKEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK 1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD 2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN > DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 28
- 29. HAK DANKEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK 1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA 2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN ) > MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM 4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG 5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA 29
- 30. JENIS PERATURANDI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BPD RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA OLEH SEKRETARIS DESA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA DARI 2 DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA PERATURAN DESA 30
- 31. PENDAPATAN DESA BERSUMBERDARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB KEUANGAN DAN ASET DESA 31
- 32. ALOKASI ANGGARANAPBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN. BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS >>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 32
- 33. BAGIAN DARI HASILPAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 33
- 34. ALOKASI DANA DESA(ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS > KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN 34
- 35. PEMBANGUNAN DESA: 1 PEMERINTAHDESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 35
- 36. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA 6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA. LANJUTAN 36
- 37. LANJUTAN…….. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU KERJASAMA ANTAR DESA 37
- 38. PENDIRIAN BUMDESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERDES BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI, DAN PELAYANAN UMUM HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) 38
- 39. PENGEMBANGAN USAHABERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH KERJA SAMA DESA 39
- 40. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 1.DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG ADA DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES 3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT SERTA MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA 4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI, KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 40
- 41. LEMBAGA ADAT DESA 1.PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA 2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASYARAKAT 3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN TERHADAP ADAT ISTIADAT MASYARAKAT DESA LANJUTAN 41
- 42. 42 TUGAS SEKRETARIS DESA SekretarisDesa Membantu KADES menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDES termasuk pengelolaan KEUANGAN DESA Mempunyai tugas koordinasi di bidang : penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Des dan barang milik desa; penyusunan rancangan RAPB-Desa dan RPAPB-Desa; penyusunan Raperdes APB-Desa, PAPB-Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB- Desa; tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta peaksanaan dan penatausahaan keuangan desa. penyusunan laporan KEUDES dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-Desa dan pengelolaan barang milik desa; Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KADES. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KADES. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD, yakni Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan KEUANGAN DESA Pelaksana Teknis Pengelolaan Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 43. 43 PENGELOLA KEUANGAN DESA KEPALADESA: (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan (b) Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. SEKRETARIS DESA: (a) Koordinator pelaksanaan keuangan desa; (b) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa; (c) Menguji Tagihan (sesuai Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari PPTKD), dan Memerintahkan Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU). UNSUR PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN (SEPERTI KEPALA SEKSI): Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. BENDAHARA DESA: (a) Bendahara Umum Desa; (b) Bendahara Penerimaan; (c) Bendahara Pengeluaran; (d) Bendahara Barang.
- 45. PENTINGNYA PELAYANAN PRIMA •Alasan Pelayanan Prima Penting Pelayanan adalah tempat berkumpulnya kepentingan, keuangan dan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanaan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintahan Desa. Pemahaman yang semakin baik terhadap kualitas dan kuantitas pelayananan oleh Aparatur Desa memberikan kenyamanan dan ketentraman desa. Pelayanan bermutu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- 46. TUGAS PEMERINTAHAN DESAITU SANGAT BERAT (24 JAM NON STOP) YANG HARUS DIDUKUNG OLEH KEMAUAN UNTUK MELAYANI : Melalui Pendekatan kemauan (willingness) yang disingkat dengan istilah “WTS” yaitu - willing to see - willing to say - willing to save - willing to solve - willing to serve
- 47. Kemauan untuk melayani •Kemauan untuk melihat (WIILING SEE) Melihat yang dilakukan orang lain, sebagai studi banding. Bila tidak ada yang dilihat, sebaiknya upayakan untuk mau mencari (willing to search) apa permasalahan dan kendala di desa. • Kemauan untuk mengatakan (WIILING SAY) Kemauan diri untuk mau berkomunikasi efektif. Untuk mengembangkan suasana harmonis di desa sehingga aspirasi mudah diserap. • Kemauan untuk menyimpan (WIILING SAVE) Kemauan untuk mengambil, menyimpan dan memelihara sesuatu yang baik dari hasil melihat/mendengar, mencari, dan berkomunikasi yang selanjutnya akan dikaji lebih lanjur menjadi suatu kebijakan. • Kemauan untuk memecahkan berbagai masalah (WIILING SOLVE) Kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat, dan bijaksana sehigga segala permasalahan dapat diselesaikan. • Kemauan untuk melayani (WIILING SERVE) Pelayanan yang baik baru terlaksana bila kita mempunyai kemauan untuk melayani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan tanpa ada kepentingan apapun yang melatar belakangi
- 48. PONDASI PELAYANANAN YANGDILAKUKAN : • Kekuatan (power) Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelayanan dan kekuatan kepribadian sesuai kapasitas masing-masing. • Kemampuan (ability) Seseorang yang melakukan pelayanan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidangnya. • Moral (morality) Pelayanan yang baik hanya muncul dari seseorang yang bermoral baik • Integritas (integrity) Seseorang harus mempunyai integritas yang tinggi kepada pekerjaan dan organisasi dimana ia bekerja • Tanggungjawab Total (total accountability) Kesungguhan dalam bekerja merupakan wujud tanggung jawab total, baik bagi diri sendiri, desa maupun masyarakat.
- 49. KATA KUNCI PEMBERDAYAANMASYARAKAT • Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. • Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. • Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, • Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan: • Pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 50. DISKUSI .....??? • SEBUTKANPELAYANAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DESA MASING-MASING..? • SEBUTKAN PELAYANAN YANG BELUM DILAKUKAN OLEH DESA MASING-MASING..?? • KENDALA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ..???
- 51. Kualitas Pelayanan dipengaruhioleh Pendidikan, Ketrampilan, Pengetahuan dan tujuan yang baik “PENGABDIAN TERHADAP MASYARAKAT DESA HARUS DILANDASI OLEH KOMITMEN YANG KUAT UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA DENGAN NIAT TULUS & IKHLAS“ SEKIAN DAN TERIMA KASIH