Dokumen tersebut membahas implementasi moderasi beragama di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa moderasi beragama penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menghargai perbedaan. Dokumen juga menjelaskan langkah-langkah untuk mendiseminasikan nilai-nilai moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk melalui penyiapan instruktur dan penyusunan kurikulum

1. Implementasi Moderasi
Beragama
Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Kebijakan

2. Pengertian
sebuah komitmen bersama untuk menjaga
keseimbangan yang paripurna, di mana
setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis,
budaya, agama, dan pilihan politiknya harus
mau saling mendengarkan satu sama lain,
serta saling belajar melatih kemampuan
mengelola dan mengatasi perbedaan di
antara mereka

3. Mengapa MB Penting?
• Menyadari bahwa perbedaan adalah Sunnatullah
• Keanekaragaman adalah “fitrah” bangsa
• Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat
• Bangsa Indonesia adalah beragama
Mengajarkan agama yang ramah, toleran dan
menghargai keberagaman

4. Moderasi; Landasan & Ada di Mana?

5. • Moderasi sebagai sikap jalan tengah atau sikap
keberagamaan yang paling ideal?
• Jika dimakna “Posisi Tengah”, siapa yang dipinggir?
Moderat EkstremLiberal
Konservatif ??Mu’tazilah ??
Syi’ah ?? Fanatis/Ekstrem???KAPITALISME ( ? )
KOMUNISME ( ? )

6. Moderasi à Sikap Keberagamaan Terbaik
• Al-Hallaj dengan tasawuf falsafi yang mengembangkan wahdatul wujud à
persatuan antara hamba dengan Tuhan. Sehingga ketika terjadi
penyatuan, dia tidak sadar dengan kemanusiaannya. Akibatnya, Khalifah
saat itu menghukum mati.
• Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqib-nya menyatakan
“Seandainya aku sezaman dengan Al-Hallaj, maka akan aku bimbing ia agar
tidak tersesat.”
• Rasulullah Saw adalah praktik keberagamaan terbaik. Dalam kajian
tasawuf, meski dirinya mengalami “wahdatul wujud” atau “ittihad”, tapi ia
tetap sadar dengan aspek kemanusiaannya. Dia tetap moderat.
• Kesimpulan: Moderasi dalam beragama berarti mengikuti praktik Nabi
Muhammad Saw.

7. MODERASI, SEBERAPA PERLU?

8. Mengapa Perlu Diseminasi MB?
• Kajian beberapa penelitian,
Lembaga Pendidikan
memegang peran sentral dalam
mendisemimasikan MB
• Perhatikan peta opini dan aksi
radikalisme pada slide
selanjutnya!!

9. Hasil Penelitian PPIM UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
kerjasama dengan Convey
– UNDP tahun 2017
Potensi
Radikalisme;
5-10 Tahun ke
depan,
Sebagian
Mereka akan
Menjadi ASN

10. Hasil Penelitian PPIM UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
kerjasama dengan Convey
– UNDP tahun 2017
Potensi
Radikalisme;
5-10 Tahun ke
depan,
Sebagian
Mereka akan
Menjadi ASN

11. SIKAP MODERAT

12. IMPLEMENTASI MODERASI
Hub. Agama & Negara Hub. Antar Umat
Agama
Hub. Inter Pemeluk
Agama

13. Penjelasan [1]
• Pancasila bersumberkan dari ajaran Islam
• Setiap Sila dapat ditelusuri dalil-nya dalam ajaran kitab Suci
• Mengamalkan Pancasila = Mengamalkan Islam
• Aturan turunan pancasila à aturan Islam meski tidak
menyebut sebagai hukum Islam (ex. UU Perkawinan)
• Jika sebuah negara sudah menerbitkan aturan kental
dengan nilai syariah à negara Islam
• Orang yang melawan negara Islam à pemberontak (fiqh:
bughat). Dalam fiqh, pembelot halal untuk ditindak
(ditangkap, dibunuh).
• Jika ada sekelompok orang ingin mengganti dengan syariah
Islam à redundant/pengulangan. Itu berarti mubadzir

14. • Manusia memang diciptakan berbeda-beda.
(“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya
kamu dijadikan-Nya satu umat (saja),
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya [QS Al-Maidah: 48])
• Berbeda-beda adalah sunnatullah
• Agama adalah bentuk perjalanan dan
pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya
• Kita harus sadar atas perbedaan tersebut
Penjelasan [2]

15. • Perbedaan satu pendapat dalam mazhab,
tidak menafikan pendapat yang lainnya. (Al-
ijtihad la yunqadzu bil ijtihad, ijtihad tidak
bisa dihapuskan dengan ijtihad lainnya);
• Perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan
khazanah Islam;
• Selama memiliki dalil, seseorang dilarang
mengkafirkan atau membid’ahkan
sekelompok yang berbeda pendapat. (Man
kaffara laqad kafara, barang siapa yang
mengkafirkan seseorang, sungguh ia telah
menjadi kafir)
Penjelasan [3]

16. GERAK LANGKAH PENDIS

17. Paradigma Program
• Program “memutus” mata rantai
masyarakat dari sumber-sumber
berkembangnya pola pikir radikal;
• membangun sinergi lintas
Kementerian/lembaga, karena
opini dan aksi ekstremisme
beragama memasuki memori lintas
usia dan lintas lapisan sosial;

18. PETA LANGKAH IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
Penyiapan Instruktur
Nasional Terintegrasi
Membekali
Wawasan MB
Instruktur
Menugaskan
Instruktur
Regulasi MB
Memberikan
Penguatan
wawasan MB
Insersi MB
dalam kurikulum
Pendidikan
Menyusun
Materi/Modul/Buku
Moderasi
Insersi MB dalam setiap
pertemuan/kegiatanReview Kurikulum
Pendidikan berbasis
MB
Kementerian
Koordinator
PENYIAPA
N INSTR
UKTUR
KEBI
JAKAN
KON
TEN
Penindakan:
Jika ASN tidak bisa
disadarkan, pilihan
terakhir dapat
dilakukan Pemecatan

19. “Terwujudnya Pendidikan Islam
yang inovatif, berdaya saing
global dan menjadi rujukan serta
destinasi dunia dalam studi Islam
yang Rahmatan lil Alamin”
VISI PENDIDIKAN ISLAM 2020-2024

20. 1. Memperkuat mutu pendidikan Islam yang
memperkokoh karakter dan akhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan agama
Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
3. Memperkuat kapasitas lembaga pendidikan Islam
sebagai destinasi dan pusat kajian Islam dunia.
4. Mewujudkan integrasi Islam dan sains yang inovatif
dan berdaya saing
5. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pendidikan
Islam.
MISI PENDIDIKAN ISLAM

21. Visi Direktorat
1. Memperkuat mutu pendidikan Agama Islam yang memperkokoh
karakter dan akhlakul karimah, untuk mewujudkan pemahaman
dan pengamalan agama Islam yang moderat
2. Memperkuat kapasitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Islam sebagai pusat kajian Tafaqquh fiddin, moderasi beragama
dan pengembagan life skills untuk memantapkan kemandirian
3. Meningkatkan mutu pembelajaran Madrasah, untuk menghasilkan
lulusan yang berkarakter, moderat, berakhlakul karimah dan
berdaya saing
4. Menjadikan PTKI sebagai pusat pendidikan dan kajian Islam
moderat dengan mengokohkan model integrasi Islam dan sains
yang inovatif dan berdaya saing
5. Meningkatkan mutu dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan
berbasis kebutuhan dan kinerja untuk menghasilkan lulusan yang
berkarakter, moderat, berakhlakul karimah dan berdaya saing.
6. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola untuk memperkuat
Pemenuhan SPM , Strategi Pembiayaan , Pemanfaatan Anggaran,
dan Sinkronisasi Data Pendidikan Islam.
Jakarta, 10
PAI
PD PONTREN
KSKK
PTKI
GTK
SEKRETARIAT

22. TERIMA KASIHDIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM