Dokumen tersebut merangkum visi, misi, tugas, fungsi, dan program prioritas Kementerian Agama Indonesia untuk periode 2020-2024 yang mencakup peningkatan kesalehan umat, moderasi beragama, layanan keagamaan, dan pendidikan agama, serta tujuh program prioritas seperti penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan relgiosity index.

1. PEMBANGUNAN
BIDANG AGAMA

2. VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024
VISI
“Kementerian Agama yang profesional dan terpercaya dalam membangun
masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan
gotong royong”
M I S I
1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya ekonomi keagamaan umat;
5. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing;
6. Memantapkan tatakelola kepemerintahan yang baik.
INTEGRITAS PROFESIONALITAS INOVASI TANGGUNG JAWAB KETELADANAN

3. TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN AGAMA
TUGAS:
“Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama untuk Membantu
Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara”
FUNGSI:
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan
masyarkat Islam , Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu,
penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagaman;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi;
3. Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari Pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi Kementerian
Agama

4. 7 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA
01 Penguatan Moderasi Beragama;
02 Transformasi Digital;
03 Tahun Toleransi Beragama;
04 Revitalisasi KUA;
05 Religiosity Index;
06 Kemandirian Pesantren, dan;
07 Cyber Islamic University.

5. INDONESIA
Sebagai Negara Pancasila yang
membina dan memfasilitasi
umat beragama
Bukan negara agama
(teokratis) yang menjadikan
agama sebagai dasar negara
Bukan negara sekuler yang
memisahkan negara dan
agama
RELASI NEGARA DAN AGAMA

6. HAKIKAT PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA
PEMBANGUNAN
Material
Pembangunan fisik yang meliputi
politik, sosial, ekonomi,
pertahanan, dan keamanan
Moral-Spiritual
Pembangunan non-fisik yang
meliputi ideologi, budaya dan
agama
INTEGRITAS PROFESIONALITAS INOVASI TANGGUNG JAWAB KETELADANAN

7. PANCASILA
UNDANG-UNDANG
DASAR 45’
BHINEKA TUNGGAL IKA
NKRI
4 PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
INTEGRITAS PROFESIONALITAS INOVASI TANGGUNG JAWAB KETELADANAN

8. 267 Juta
Penduduk
17,504 Pulau
1,340 Suku
Bangsa
652 Bahasa
Daerah
6 Agama
KERAGAMAN INDONESIA
INTEGRITAS PROFESIONALITAS INOVASI TANGGUNG JAWAB KETELADANAN

9. MODERASI BERAGAMA
Moderasi Beragama: Sikap pertengahan dalam beragama yang
tidak condong ke kanan (ekstrem kanan) dan ke kiri (ekstrem kiri)
Bersikap kompromistik dalam relasi agama dan negara dan tidak
membenturkan antar keduanya;
Bersikap pertengahan yang tidak pro liberal yang membolehkan
segala hal dan pro konservatif yang menolak pembaharuan;
Menggunakan pendekatan bilhikmah wal mau’idzatil hasanah
dalam menyampaikan kebaikan dan menolak kemunkaran;
Bersikap tasamuh (toleran) kepada orang lain
Memahami agama secara tekstual dan kontekstual

10. TRANSFORMASI DIGITAL
Transformasi Digital : proses penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk melakukan perubahan pada proses kegiatan
pelayanan publik
Pelayanan yang mudah dan murah
Pelayanan holistik bagi umat beragama, transparan dan tidak
diskriminatif
Sistem manajemen pelayanan dan data yang akurat
Penyediaan layanan SuperApp yang mudah diakses, lengkap, dan
user friendly
Integrasi data dari berbagai aplikasi di Kementerian Agama
(SIMPEG, SIMKAH, EMIS, SIMPATIKA dan lain sebagainya)

11. TAHUN TOLERANSI
BERAGAMA
Pemerintah melalui Kementerian Agama mencanangkan 2022
merupakan tahun toleransi
Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
Dialog dan kerjasama antar agama dan antar budaya
Menolak Intoleransi dan Radikalisme
Mengarusutamakan sikap moderat

12. INDIKATOR INTOLERANSI
Intoleransi: Sikap tidak menghargai orang lain
Memaksakan keyakinan kepada orang lain;
Mengklaim kebenaran hanya dimiliki oleh dirinya
sedangkan orang lain salah;
Menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian kepada
orang lain yang berbeda;
Membatasi kebebasan orang lain

13. INDIKATOR RADIKALISME
Radikalisme: suatu paham atau gagasan yang menginginkan
adanya perubahan sosial-politik dengan
menggunakan cara-cara ekstrem
Mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan
dirinya;
Menebar rasa takut pada orang lain baik dengan
ucapan maupun perbuatan;
Menghalalkan darah orang lain yang menentang
ideologi dan gerakannya
Menolak idelogi dan sistem NKRI

14. REVITALISASI KANTOR
URUSAN AGAMA
Revitalisasi KUA akan memperluas cakupan fungsi
layanan KUA
KUA menjadi garda terdepan Kementerian
Agama dalam pelayanan publik
KUA menjadi pusat layanan keagamaan
bagi masyarakat
KUA menjadi pusat pemberdayaan
ekonomi umat
KUA menjadi pusat data keagamaan yang
dilengkapi dengan sistem deteksi dan
respon dini terhadap konflik keagamaan.
KUA menjadi rumah moderasi beragama
berbasis komunitas

15. RELIGIOSITY
INDEX
Untuk mengetahui perkembangan kerukunan dan keberagamaan di Indonesia,
Kemenag menyusun religiosity index yang juga dikenal dengan Indeks Kerukunan
Umat Beragama (KUB)
Diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh
pihak Kementerian Agama dan pemangku
kepentingan
Pemetaan masalah, prediksi masalah, dan
deteksi masalah, karena indeks KUB dibangun
dari beberapa variabel, yaitu toleransi, kerja
sama, dan kesetaraan

16. KEMANDIRIAN
PESANTREN
Kemandirian Pesantren bertujuan untuk mengoptimalkan
sumber daya pesantren serta untuk meningkatkan kesejahteraan
pesantren dan masyarakat
Menyusun dan memprioritaskan alokasi anggaran
Melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat
Melaksanakan program sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku

17. CYBER ISLAMIC
UNIVERSITY
Pengembangan Cyber Islamic University (CIU) adalah untuk
memenuhi janji konstitusi dan memastikan bahwa tidak ada lagi
warga negara yang tidak terlayani untuk kuliah di Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam
Model pembelajaran dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Tuntutan jaman di era digital
Memberi kesempatan khususnya kepada guru- guru di
Kementerian Agama yang belum menyelesaikan program
sarjana

18. TERIMA KASIH