Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme agama dan tantangan kebangsaan di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain tentang akar fundamentalisme agama, tipologi muslim di Indonesia, dan strategi nasional pencegahan terorisme. Dokumen ini juga membahas mengenai moderasi beragama dalam Islam.
materi tayangan ini untuk peserta seminar mencegah ancaman Radikalisme dan separatisme di UMN, 18september 2019 oleh Kordinator studi Humaniora Simon P W
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian kunci seperti radikal, radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis kelompok radikal dan proses radikalisasi seseorang. Dokumen juga membahas organisasi teroris ISIS dan deklarasi penanggulangan radikalisme di Kabupaten Subang.
DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, tugas, fungsi, dan program prioritas Kementerian Agama Indonesia untuk periode 2020-2024 yang mencakup peningkatan kesalehan umat, moderasi beragama, layanan keagamaan, dan pendidikan agama, serta tujuh program prioritas seperti penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan relgiosity index.
materi tayangan ini untuk peserta seminar mencegah ancaman Radikalisme dan separatisme di UMN, 18september 2019 oleh Kordinator studi Humaniora Simon P W
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian kunci seperti radikal, radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis kelompok radikal dan proses radikalisasi seseorang. Dokumen juga membahas organisasi teroris ISIS dan deklarasi penanggulangan radikalisme di Kabupaten Subang.
DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, tugas, fungsi, dan program prioritas Kementerian Agama Indonesia untuk periode 2020-2024 yang mencakup peningkatan kesalehan umat, moderasi beragama, layanan keagamaan, dan pendidikan agama, serta tujuh program prioritas seperti penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan relgiosity index.
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020iwangprasetyo
Dokumen tersebut memberikan informasi terkini mengenai kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 14 September 2020, dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.417 kasus, 1.242 sembuh dan 48 meninggal, serta sebaran kasus berdasarkan usia dan wilayah desa.
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaFirman Nugraha
Dokumen tersebut membahas tentang strategi pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk landasan kerukunan berdasarkan pluralisme dan multikulturalisme, model kerukunan di Indonesia dan Prancis, serta peran dan strategi pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama."
1. Dokumen tersebut merupakan profil singkat seorang narasumber bernama Rachmat Bahmim Safiri yang berisi tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, alamat rumah dan kantor, serta materi pelatihan yang disampaikan mengenai nasionalisme, perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia, dan wawasan kebangsaan.
2. Materi pelatihan mencakup konsep nasionalisme, perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia sejak zaman Boedi Oet
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan gerakan radikal di Indonesia. Ia menjelaskan definisi radikalisme, contoh gerakan radikal berdasarkan agama di dunia dan Indonesia, pola gerakan radikal di Indonesia beserta doktrin dan proses radikalisasinya. Dokumen ini juga mengidentifikasi korban radikalisme khususnya pemuda dan ancaman yang ditimbulkannya beserta tips antisipasi.
Dokumen tersebut membahas tentang revitalisasi organisasi kepemudaan dengan tujuan membentuk pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Dokumen ini juga menjelaskan strategi pembangunan kepemudaan nasional, peran organisasi kepemudaan, problematika yang dihadapi, dan faktor pendukung untuk merevitalisasi organisasi kepemudaan.
Bab 2 membahas tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Dibahas mengenai jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma-norma tersebut berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya krisis wasbang, ekonomi, sosial budaya yang mengakibatkan gejala disintegrasi bangsa. Langkah yang dibutuhkan antara lain meningkatkan SDM, kesejahteraan masyarakat, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan mencakup pengorbanan, kesedera
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesadaran hukum, pembangunan, dan kriteria kampung sadar hukum. Disebutkan contoh kampung Salo di Kendari sebagai kampung sadar hukum dan tahapan pembentukannya. Terakhir dijelaskan hubungan antara pembangunan dengan kampung sadar hukum karena adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI. Terdapat penjelasan mengenai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Juga dijelaskan pengertian bangsa dan negara serta bentuk-bentuk negara. Dokumen ini juga membahas tentang hakikat ketahanan nasional, nasionalisme, identitas nasional, dan tantangan yang dihadapi
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Radikalisme berpotensi mengancam dan mengganggu keempat pilar tersebut dengan menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah, menganggap syariat Islam sebagai solusi untuk semua masalah, dan sikap intoleran yang dapat merusak keragaman.
Radikalisme dapat diatasi dengan tiga cara:
1. Menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai dan melarang kekerasan
2. Mempromosikan Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran Islam
3. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya melalui pendidikan
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020iwangprasetyo
Dokumen tersebut memberikan informasi terkini mengenai kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 14 September 2020, dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.417 kasus, 1.242 sembuh dan 48 meninggal, serta sebaran kasus berdasarkan usia dan wilayah desa.
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaFirman Nugraha
Dokumen tersebut membahas tentang strategi pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk landasan kerukunan berdasarkan pluralisme dan multikulturalisme, model kerukunan di Indonesia dan Prancis, serta peran dan strategi pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama."
1. Dokumen tersebut merupakan profil singkat seorang narasumber bernama Rachmat Bahmim Safiri yang berisi tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, alamat rumah dan kantor, serta materi pelatihan yang disampaikan mengenai nasionalisme, perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia, dan wawasan kebangsaan.
2. Materi pelatihan mencakup konsep nasionalisme, perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia sejak zaman Boedi Oet
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan gerakan radikal di Indonesia. Ia menjelaskan definisi radikalisme, contoh gerakan radikal berdasarkan agama di dunia dan Indonesia, pola gerakan radikal di Indonesia beserta doktrin dan proses radikalisasinya. Dokumen ini juga mengidentifikasi korban radikalisme khususnya pemuda dan ancaman yang ditimbulkannya beserta tips antisipasi.
Dokumen tersebut membahas tentang revitalisasi organisasi kepemudaan dengan tujuan membentuk pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Dokumen ini juga menjelaskan strategi pembangunan kepemudaan nasional, peran organisasi kepemudaan, problematika yang dihadapi, dan faktor pendukung untuk merevitalisasi organisasi kepemudaan.
Bab 2 membahas tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Dibahas mengenai jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma-norma tersebut berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya krisis wasbang, ekonomi, sosial budaya yang mengakibatkan gejala disintegrasi bangsa. Langkah yang dibutuhkan antara lain meningkatkan SDM, kesejahteraan masyarakat, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan mencakup pengorbanan, kesedera
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesadaran hukum, pembangunan, dan kriteria kampung sadar hukum. Disebutkan contoh kampung Salo di Kendari sebagai kampung sadar hukum dan tahapan pembentukannya. Terakhir dijelaskan hubungan antara pembangunan dengan kampung sadar hukum karena adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI. Terdapat penjelasan mengenai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Juga dijelaskan pengertian bangsa dan negara serta bentuk-bentuk negara. Dokumen ini juga membahas tentang hakikat ketahanan nasional, nasionalisme, identitas nasional, dan tantangan yang dihadapi
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Radikalisme berpotensi mengancam dan mengganggu keempat pilar tersebut dengan menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah, menganggap syariat Islam sebagai solusi untuk semua masalah, dan sikap intoleran yang dapat merusak keragaman.
Radikalisme dapat diatasi dengan tiga cara:
1. Menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai dan melarang kekerasan
2. Mempromosikan Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran Islam
3. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya melalui pendidikan
Membahas tentang pemikiran pilitik islam di indonesia mengenai pergulatan konsepsi wacana politik dalam Islam antara Islam Radikal versus Islam Liberal. Selain itu juga disajikan beberapa organisasinya.
Potensi Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan di Lima WilayahLestari Moerdijat
Riset ini bertujuan menjelajahi potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan perempuan di lima wilayah di Indonesia dengan melakukan wawancara mendalam dan fokus grup diskusi terhadap 358 responden termasuk mantan narapidana terorisme, pejabat pemerintah, dan aktivis. Temuan utama riset ini adalah bahwa meski Indonesia memiliki peraturan yang mendukung toleransi, masih ada aturan yang dimanfaatkan kelompok intoleran untuk menolak keruk
Radikalisme merupakan ideologi yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara ekstrem dan revolusioner melalui kekerasan. Kelompok radikal terus berupaya menyebarkan pahamnya ke berbagai elemen masyarakat termasuk kampus melalui media sosial dan organisasi mahasiswa. Upaya pencegahan meliputi pendidikan kewarganegaraan dan agama yang mendorong toleransi serta kegiatan mahasiswa yang mengintegrasikan nilai
1. Digital Culture-Fatikhun Literasi Digital dalam Menangkal Terorisme Radika...Muhammad Fatikhun
Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Mereka suka melakukan tindakan- tindakan teror, yang berarti menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan
Pendapat Anda adalah memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tentang pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme baru kemudian mengambil tindakan yang tepat.
Pengaplikasian atutan-aturan atau kaidah-kaidah Syariah dalam sistem politik yang berlaku bagi Moslem dan Kafir.
* Strukturisasi praktik ekonomi, bisnis, perdagangan, keuangan, dan militer.
* Dominasi sistem kebudayaan dunia melalui spasialisasi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan agama, sosial, dan ekonomi.
* Diskriminasi normatif (kepercayaan, preferensi, dan strategi) tentang bagaimana seharusnya individu (Moslem dan Kafir) dan lembaga berperilaku dalam kegiatan produksi, alokasi sumberdaya, dan kebijakan publik.
Terorisme Mengancam Keamanan Nasional (B.D.O Siagian, Universitas Pertahanan ...Okt Unhan
Dokumen tersebut membahas tentang keamanan nasional dan terorisme di Indonesia. Terorisme mengancam keamanan nasional karena menimbulkan keresahan masyarakat, konflik, gangguan ekonomi, dan mengajarkan kekerasan. Ideologi radikal seperti wahabisme/salafisme merupakan akar terorisme yang bertujuan mendirikan negara Islam. Indonesia perlu melakukan deradikalisasi untuk melawan ideologi tersebut.
Radikalisme dan terorisme menjadi perbincangan setelah serangan terhadap Menkopolhukam Wiranto oleh kelompok teroris. Peristiwa ini memicu debat di media sosial antara kelompok yang menganggapnya settingan dan kelompok yang menuntut penanggulangan radikalisme. Radikalisme dan terorisme dapat muncul dari berbagai latar belakang dan kepercayaan, namun tidak ada agama yang menghalalkan kekerasan dan pembunuhan. Penyebabnya
Dokumen tersebut memberikan panduan umum dalam membuat presentasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa poin pentingnya adalah kelebihan TIK dalam presentasi seperti dapat menyajikan berbagai media secara menarik, menjangkau audiens lebih luas, dan dapat digunakan berulang kali, namun juga kelemahannya seperti ketergantungan listrik dan peralatan khusus. Dokumen tersebut juga
Manajemen dewan kemakmuran masjid membahas tiga aspek utama yaitu idaroh (pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan masjid), imaroh (program-program untuk memakmurkan masjid), dan riayah (pengelolaan fasilitas masjid). Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip manajemen menurut beberapa ahli dan karakteristik dari manajemen masjid.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara peta (map) yang merupakan realitas internal di dalam kepala manusia dengan wilayah (territory) yang merupakan realitas eksternal di luar kepala. Peta hanyalah representasi dari sudut pandang seseorang sedangkan wilayah merupakan kenyataan objektif. Dokumen juga menyinggung tentang bias kognitif manusia untuk cenderung menolak fakta yang bertentangan dengan kepercayaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis fenomena kompleks menggunakan model esberg yang dikembangkan oleh Senge dan Hamilton. Model ini menganalisis faktor-faktor yang tampak (events) dan tidak tampak (pola perilaku, struktur sistem, dan model mental) dari suatu fenomena. Semakin dalam lapisan esberg yang dianalisis, semakin besar pengaruhnya untuk meredesign sistem guna mengubah pola perilaku. Dokumen ini juga membahas proses "U" untuk
Dokumen tersebut membahas tentang sistimatika penulisan artikel ilmiah mulai dari penentuan tema, topik, judul, trihierarki antara tema dan judul, penomoran bab, jumlah halaman per bab, sistem penulisan rujukan (Harvard, APA, gabungan), contoh penulisan rujukan, penulisan catatan kaki dan daftar pustaka.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penulisan karya tulis ilmiah bagi penyuluh sebagai bagian dari pengembangan profesinya. Karya tulis ilmiah harus memenuhi kriteria asli, perlu, dan ilmiah serta menggunakan metode ilmiah. Ada dua jenis karya tulis ilmiah yaitu yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya memiliki pikiran, hati, dan kemauan yang terbuka untuk menghindari bias kognitif dan mendengar suara-suara seperti penghakiman, sikap sinis, dan takut. Dengan memiliki pikiran, hati, dan kemauan yang terbuka, seseorang dapat menanggapi fakta dan bukti secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepercayaan dan nilai pribadinya.
Dokumen tersebut membahas model analisis Iceberg untuk memahami fenomena kompleks dalam masyarakat. Model ini membedakan antara elemen-elemen yang tampak (perilaku, peristiwa) dengan yang tidak tampak (pola perilaku, struktur sosial, paradigma). Semakin dalam lapisan yang dianalisis, semakin besar pengaruhnya untuk perubahan berkelanjutan. Dokumen ini juga menjelaskan strategi penguatan moderasi beragama melalui kerja
Dokumen tersebut membahas tentang moderasi beragama di Indonesia. Menurut ringkuman singkat dokumen tersebut:
1. Kemenag mempromosikan sikap moderat dan adil dalam beragama untuk mencegah ekstremisme.
2. Tantangan utama kehidupan beragama di Indonesia adalah pluralitas agama yang harus dihargai.
3. Kemenag berupaya memperkuat moderasi beragama melalui kebijakan dan pelayanan untuk mendukung ker
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
1. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
RADIKALISME AGAMA DAN
TANTANGAN KEBANGSAAN
Disampaikan kembali oleh
H.A. Mushoddik
2. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Bagaiaman intoleransi dan ekstrimisme
terbentuk?
• Fundamentalisme akut
• Ultra Konservativisme
3. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Akar fundamentalisme Agama
• Kata “fundamentalisme” datang dari bahasa latin fundamentum,
yang artinya dasar (base).
• Istilah fundamentalisme pada mulanya lahir di lingkungan orang
Kristen di Amerika pada awal abad 20 yang ditujukan kepada
sekelompok umat Kristen yang berjuang mempertahankan ajaran-
ajaran dasar kekristenan sesuai dengan pemahaman mereka
terhadap Alkitab. (The Fundamentals: A Testimony to the Truth,
1910)
• Tetapi sekarang ini kata fundamentalisme sudah menjadi
“trademark” yang dikenakan kepada semua agama (Kristen,
Yahudi, Islam, Hindu, Budha dan lain-lain) yang berjuang untuk
mempertahankan ajaran-ajaran fundamental (dasar) agama itu
secara konservatif di mana teks-teks Kitab Suci cenderung
dipahami secara hurufiah tanpa melihat konteks.
4. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Conservative turn?
• Dalam Risalah Jakarta yang ditetapkan tanggal 28 Desember
2018, disepakati bahwa konservatisme adalah sesuatu yang
lumrah dalam beragama karena pemeluk agama berkewajiban
memelihara keyakinan dan praktek keagamaannya.
• Yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama
adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (ultra-
conservatism). Dalam Islam, sikap tidak berlebih-lebihan
tersebut berangkat dari konsep al wasathiyah yang bermakna
seimbang.
• Dalam konteks pengalamannya di Indonesia, al wasathiyah
meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks
Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual.
• Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip
maqashid atau tujuan ditetapkannya hukum Islam (Syari’ah).
Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi
dinamis dan sesuai zaman.
5. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
DEFINISI INTOLERANSI, RADIKALISME, DAN TERORISME
5
Intoleransi:
orientasi negatif
atau penolakan
seseorang
terhadap hak-hak
politik dan sosial
dari kelompok
yang ia tidak
setujui.
Menyuburkan Sikap Intoleran,
Anti Pancasila, anti NKRI,
Penyebaran Paham Takfiri.
Menyebabkan Disintegrasi
Bangsa.
Terorisme :
Perbuatan yang
menggunakan
kekerasan atau
Ancaman kekerasan
yang menimbulkan
suasana teror atau
rasa takut secara
meluas, yang dapat
menimbulkan
korban dengan motif
ideologi, politik, atau
gangguan keamanan.
Radikalisme :
Suatu ideologi
(ide atau gagasan)
dan paham yang ingin
melakukan perubahan
pada sistem sosial dan
politik dengan
menggunakan
cara-cara
kekerasan/ ekstrim.
6. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
6
1. Resistensi masyarakat terhadap terorisme cukup kuat dengan pandangan bahwa terorisme adalah
musuh bersama;
2. Namun, Narasi Radikalisme Masih Sangat Kuat Mengitari Masyarakat :
Narasi militansi yang menanamkan kebencian terhadap yang lain (the other)
Narasi keterancaman (Islam under siege)
Narasi teori konspirasi tentang terorisme
Narasi umat yang diperlakukan tidak adil
Narasi Intoleransi terkait sentimen keagamaan.
3. Narasi-narasi Berpotensi Radikal Tersebut Masih Menjadi Bagian Dari Kehidupan Sosial Masyarakat yang
Berpotensi Mengarah dan Mengajak Pada Tindakan Terorisme.
Sumber : Penelitian Potensi Radikalisme di 20 Provinsi Kerjasama BNPT
dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
Potensi Ancaman Radikalisme
ke Terorisme
7. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
7
MOTIF AKSI TEROR RISET OLEH INSEP TAHUN 2012
8. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
disko
identifikasi
• Identifikasi potensi dan kenampakan
intoleransi/radikalisme/ekstrimisme
• What, why, where, when, who, how
• 1.
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7.
• …
Kerangka kerja
• 7. …
• Dengan pertimbangan Urgent,
Seriousness, Growth
9. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
POTENSI DAN TANTANGAN RADIKALISME BERDASARKAN RISET
Sumber : Survei Wahid Foundation 2016
7,7% Menyatakan Bersedia
Berpartisipasi ;
72% Mayoritas Muslim di Indonesia
Menolak Tindakan Radikalisme;
0,4% Mengaku Pernah Berpartisipasi
dalam Kegiatan yang Berpotensi
Kekerasan atas nama Agama.
10. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
RADIKALISME
(LIT. BNPT 2017)
PEMAHAMAN
(SKOR 60,67)
SIKAP
(SKOR 55,70)
TINDAKAN
(SKOR 48,99)
0,873 0,466 0,102
DIMENSI POTENSI RADIKALISME
11. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP RADIKALISME
Variabel
Variabel Laten
Keterangan
Urutan Daya
Tangkal
Produktivitas Kerja (Y)
Notasi Keterangan
Loading
Estimation
(Gamma)
Signifikansi Keeratan
Faktor
Signifikasi Faktor
(thitung)
X1 Kepercayaan hukum -0.6039 74.25 Kuat
Daya Tangkal
Signifikan
4
X2 Kesejahteraan -0.7101 98.82 Kuat
Daya Tangkal
Signifikan
2
X3
Pertahanan dan
Keamanan
-0.2295 23.11 Lemah
Daya Tangkal
Signifikan
6
X4 Keadilan -0.4563 50.25 Sedang
Daya Tangkal
Signifikan
5
X5 Kebebasan -0.6111 75.66 Kuat
Daya Tangkal
Signifikan
3
X6 Kearifan Lokal -0.7122 99.43 Kuat
Daya Tangkal
Signifikan
1
12. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Persoalan Intoleransi di Bidang Pendidikan
Pandangan
Radikal
Pandangan
Intoleran
Aksi
Radikal
Aksi
Intoleran
Siswa dan
Mahasiswa
58,5% 51,1% 7,0% 34,1%
Sumber : PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017
23%
77%
Jihad untuk Khilafah
Setuju Tidak setuju
Khilafah Sebagai Bentuk
Pemerintahan yang Ideal
dibanding NKRI
Setuju Tidak Setuju
Sumber : Survei Alvara terhadap
Mahasiswa, 2017
82%
18%
82%
13. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Nationalist- Oriented Nationalist Religious
Oriented
Religious- Oriented
Pancasila Tidak
Bertentangan dengan
Agama Islam
Dalam Bermasyarakat
harus memperhatikan
norma dan adat yang
berlaku
Islam adalah Agama yang
Cinta Damai dan Inklusif
Mendukung Perda Syariah
di terapkan di Indonesia
Kekerasan diperlukan
untuk menegakkan amar
ma’ruf nahi mungkar
Pemimpin kelurahan
hingga Presiden harus
dari kalangan muslim
Cenderung setuju dengan
konsep khilafah
39.43% 42.47% 18.10%
Sumber : Alvara, September 2018
TIPOLOGI MUSLIM DI INDONESIA
14. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
TIPOLOGI MUSLIM MILENIAL INDONESIA
Nationalist- Oriented Nationalist Religious
Oriented
Religious- Oriented
Mereka adalah umat islam
yang menganggap bahwa
tidak boleh ada ada idelogi
selain Pancasila di Indonesia
Mereka juga berpandangan
bahwa Pancasila tidak
bertentangan dengan
syariat Islam,
Dalam bermasyarakat harus
memperhatikan norma dan
adat yang berlaku.
Mereka adalah umat islam
yang berpandangan bahwa
agama dan negara bisa
saling melengkapi,
Mereka berpandangan
bahwa Islam adalah agama
yang cinta damai dan
inklusif,
Namun disisi lain mereka
juga mendukung penerapan
perda syariah diterapkan di
Indonesia.
Mereka adalah umat islam
yang memiliki
kecenderungan untuk
mendirikan negara Islam di
Indonesia,
Mereka berpandangan
seharusnya seorang
pempimpin dari berbagai
tingkatan harus dari
kalangan islam,
Bahkan mereka menolerir
penggunaan kekerasan
dalam menegakkan amar
makruf nahi mungkar.
35.8% 40.9% 23.3%
15. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
POLA REKRUTMEN ISIS
16. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN TERORISME
17. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN
Moderasi Beragama dalam Islam
• Untuk Islam, definisi moderasi beragama yang menjadi referensi dalam cetak biru
ini adalah berasal dari buku yang ditulis Chafid Wahyudi (2011). 'Tipologi Islam
Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadhl’.
• Dalam buku itu, Abou Fadl mengatakan bahwa moderasi beragama adalah
beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis dan
menghargai tradisi-tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks
kekinian.
• Merujuk pada seruan Menteri Agama pada 28 April 2017 lalu, bahwa sebaiknya
ceramah agama di rumah ibadah memenuhi ketentuan diantaranya adalah (poin 3)
agar ceramah agama disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam
ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran
kebencian yang dilarang oleh agama manapun
(http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/inu-seruan).
18. @ 2020 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – BNPT – DILARANG MENYEBARLUASKAN TANPA IZIN