SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Tahun 2020-2024
PENGUATAN
MODERASI BERAGAMA
BAHAN SESI
KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENAG
DALAM KEGIATAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
Kementerian Agama
Republik Indonesia
Peta Jalan Moderasi Beragama
Landasan hukum dan urgensi Moderasi
Beragama di Indonesia
Pendahuluan
Peta Jalan Moderasi Beragama
PMA 18 2020
tentang
Renstra
Kementerian
Agama 2020-
2024
Perpres 18
Tahun 2020
tentang
RPJMN 2020-
2024
Perpres 83
Tahun 2015
tentang
Kementerian
Agama
UU 39 Tahun
1999 tentang
Hak Asasi
Manusia
UUD 1945
Negara menjamin
kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk
memeluk agamanya
masing-masing dan
untuk beribadat
menurut agamanya
dan kepercayaannya
itu
Pasal 29 ayat (2)
Setiap orang bebas
memeluk agamanya
masing-masing dan
untuk beribadat
menurut agamanya
dan kepercayaannya
itu
Pasal 22 ayat (2)
Kementerian Agama
mempunyai tugas
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang agama
untuk membantu
Presiden dalam
menyelenggarakan
pemerintahan negara
Pasal 2
Program Prioritas
memperkuat moderasi
beragama, yang
bertujuan untuk
mengukuhkan
toleransi, kerukunan
dan harmoni sosial,
menjadi tanggung
jawab Kementerian
Agama
Lampiran III
Kementerian Agama yang
profesional dan andal dalam
membangun masyarakat
yang saleh, moderat, cerdas
dan unggul untuk
mewujudkan Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berdasarkan
gotong royong
Lampiran I
4
Dasar Hukum
Peta Jalan Moderasi Beragama
Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik
beragama yang berlebihan (ekstrem), yang
mengesampingkan martabat kemanusiaan
Moderasi beragama
merupakan perekat antara
semangat beragama dan
komitmen berbangsa. Di
Indonesia, beragama pada
hakikatnya adalah ber-
Indonesia dan ber-Indonesia itu
pada hakikatnya adalah
beragama
Moderasi Beragama
menjadi sarana
mewujudkan
kemaslahatan kehidupan
beragama dan berbangsa
yang harmonis, damai dan
toleran sehingga Indonesia
maju.
Indonesia adalah negara yang bermasyarakat
religius dan majemuk. Meskipun bukan negara
agama, masyarakat lekat dengan kehidupan
beragama dan kemerdekaan beragama
dijamin oleh konstitusi. Menjaga
keseimbangan antara hak beragama dan
komitmen kebangsaan menjadi tantangan
bagi setiap warga negara
5
Moderasi Beragama
Berkembangnya klaim kebenaran
subyektif dan pemaksaan kehendak atas
tafsir agama serta pengaruh
kepentingan ekonomi dan politik
berpotensi memicu konflik
Berkembangnya semangat beragama
yang tidak selaras dengan kecintaan
berbangsa dalam bingkai NKRI
Tantangan 3
Tantangan 1
Tantangan 2
Merawat
Keindonesiaan
Memperkuat esensi
ajaran agama
dalam kehidupan
masyarakat
Mengelola
keragaman tafsir
keagamaan dengan
mencerdaskan
kehidupan
keberagamaan
Kondisi kebangsaan
dan keagamaan
Moderasi
Beragama
Toleran, Harmonis,
Damai
Urgensi
Peta Jalan Moderasi Beragama
6
Penguatan Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan
ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur
Menjadikan nilai agama
sebagai fatsoen politik,
bukan mempermainkan
agama untuk
kepentingan politik
Agama dan Politik
Menekankan tujuan
penerapan hukum
yang memenuhi hajat
hidup orang banyak
dan kemaslahatan
bersama, tanpa harus
terlalu memaksakan
formalisasi hukum
agama
Agama dan
Hukum
Menyelenggarakan
pelayanan publik secara
adil untuk memenuhi
hak-hak sipil tanpa
diskriminasi
Agama dan
Layanan Publik Memberikan kebebasan
mengekspresikan agama
di ruang publik sesuai
koridor hukum
Agama dan
Ekspresi Publik
Penyelarasan Relasi Agama dan Negara
Peta Jalan Moderasi Beragama
Rumusan
Moderasi Beragama
Rumusan, indikator, muatan pesan keagamaan
dalam Moderasi Beragama
Peta Jalan Moderasi Beragama
Rumusan
Moderasi Beragama
Moderasi beragama
sesungguhnya
merupakan kunci
terciptanya toleransi
dan kerukunan, baik di
tingkat lokal, nasional,
maupun global.
MODERASI, menurut kamus bahasa:
• Bahasa Indonesia: 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman.
• Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).
• Bahasa Inggris: core (inti, esensi), standard (etika).
• Bahasa Arab: wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata
tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang).
8
Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan
cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat
kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip
adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa
Peta Jalan Moderasi Beragama
Indikator
Moderasi Beragama
Anti kekerasan
Menolak tindakan seseorang atau kelompok
tertentu yang menggunakan cara-cara
kekerasan, baik secara fisik maupun verbal,
dalam mengusung perubahan yang
diinginkan
Komitmen kebangsaan
Penerimaan terhadap prinsip-prinsip
berbangsa yang tertuang dalam konstitusi:
UUD 1945 dan regulasi di bawahnya
Toleransi
Menghormati perbedaan dan memberi ruang
orang lain untuk berkeyakinan,
mengekspresikan keyakinannya, dan
menyampaikan pendapat. Menghargai
kesetaraan dan sedia bekerjasama.
Penerimaan terhadap tradisi
Ramah dalam penerimaan tradisi dan
budaya lokal dalam perilaku keagamaannya,
sejauh tidak bertentangan dengan pokok
ajaran agama
9
Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan
masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang
selaras dan saling bertautan:
Peta Jalan Moderasi Beragama
Diwujudkan dalam sikap
hidup amanah, adil, serta
menebar kebajikan dan kasih
sayang terhadap sesama
manusia
Memajukan Kehidupan
Umat Manusia
Mempromosikan dan
mengejawantahkan
pengamalan cara
pandang, sikap, dan
praktik keagamaan jalan
tengah
Memperkuat Nilai
Moderat
Menebar kebajikan dan
kedamaian, mengatasi
konflik dengan prinsip adil
dan berimbang serta
berpedoman pada
konstitusi
Mewujudkan
Perdamaian
Menjadikan nilai-nilai moral
universal dan pokok ajaran agama
sebagai pandangan hidup (world
view) dengan tetap berpijak pada jati
diri Indonesia
Menjunjung Tinggi
Keadaban Mulia
Mengutamakan sikap memanusiakan
manusia, baik laki-laki maupun
perempuan atas dasar kesetaraan
hak dan kewajiban warga negara
demi kemaslahatan bersama
Menghormati Harkat Martabat
Kemanusiaan
Menerima keberagaman
sebagai anugerah, dan
karenanya bersikap
terbuka terhadap
perbedaan
Menghargai
Kemajemukan
Muatan Pesan Keagamaan
10
dalam Moderasi Beragama
Menjadikan konstitusi
sebagai panduan
kehidupan umat beragama
dalam berbangsa dan
bernegara, serta menaati
aturan hukum dan
kesepakatan bersama
Menaati Komitmen
Berbangsa
Dalam memperkuat muatan Moderasi Beragama
terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus
digaungkan:
Peta Jalan Moderasi Beragama
Indikator Kinerja
Tahun 2024
Indikator kinerja tahun 2024 lingkup
Penguatan Moderasi Beragama sesuai
dengan RPJMN 2020-2024
Peta Jalan Moderasi Beragama
2019 2024
83,56 86,08
n/a 76,00
73,83 75,80
Kualitas pemahaman dan
pengamalan ajaran agama para umat
beragama melalui kepedulian sosial,
relasi antar manusia, melestarikan
lingkungan, etika dan budi pekerti,
serta kepatuhan terhadap negara dan
pemerintah
Keselarasan relasi agama dan
budaya melalui sikap akomodatif
umat beragama terhadap budaya dan
penurunan konflik bernuansa agama
Menggambarkan realitas kerukunan
umat beragama dalam hubungannya
dengan pembangunan kehidupan
sosial keagamaan melalui sikap
toleransi, kesetaraan, dan kerjasama
antar umat beragama
Indeks Kesalehan Umat
Beragama
Indeks Penerimaan Umat Beragama atas
Keragaman Budaya
Indeks Kerukunan Umat
Beragama
Indikator Kinerja
16
Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2024
Pemerintah memperkuat Moderasi Beragama sebagai modal sosial
pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat
konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi leading
sector, pengejawantahan Moderasi Beragama adalah tugas semua
pemangku kepentingan.
Peta Jalan Moderasi Beragama
Arah Kebijakan dan
Strategi Penguatan
Moderasi Beragama
Arah kebijakan dan strategi Penguatan Moderasi
Beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN
dan Renstra Kemenag 2020-2024
Meningkatkan Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan
Memperkuat Moderasi Beragama
KP 2. Pengembangan dan
pemanfaatan kekayaan budaya
KP 2. Penguatan harmoni dan
kerukunan umat beragama
KP 3. Penyelarasan relasi agama
dan budaya
KP 4. Pengembangan budaya
bahari dan sumber daya maritim
KP 3. Perlindungan hak
kebudayaan dan kebebasan
ekspresi budaya
Meningkatkan Literasi, Inovasi dan
Kreativitas
KP 1. Peningkatan Budaya
Literasi
KP 3. Pengembangan budaya
iptek, inovasi, kreativitas, dan
daya cipta
KP 4. Penguatan institusi sosial
penggerak literasi dan inovasi
KP 5. Pengembangan diplomasi
budaya
KP 4. peningkatan kualitas
pelayanan kehidupan beragama
KP 1. Penguatan cara pandang,
sikap, dan praktik beragama
dalam perspektif jalan tengah
KP 2. Pengembangan,
pembinaan, dan pelindungan
Bahasa Indonesia, bahasa daerah,
dan sastra
PP 2 PP 3 PP 4
KP 1. Revitalisasi dan aktualisasi
nilai budaya dan kearifan lokal
KP 5. Pengembangan ekonomi
dan sumber daya keagamaan
Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila
KP 6. Pembinaan ideologi
pancasila, pendidikan kewargaan,
wawasan kebangsaan, dan bela
negara
KP 1. Revolusi mental dalam sistem
pendidikan
KP 2. Revolusi mental dalam tata
kelola pemerintahan
KP 3. Revolusi mental dalam sistem
sosial
KP 5. Pembangunan dan
pembudayaan sistem ekonomi
kerakyatan berlandaskan Pancasila
KP 4. Penguatan pusat-pusat
perubahan gerakan revolusi mental
PP 1
RPJMN 2020-2024
PRIORITAS NASIONAL 4
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
Peta Jalan Moderasi Beragama
Arah Kebijakan
19
Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024
Memperkuat
Moderasi
Beragama
Penguatan
cara pandang,
sikap, dan
praktik
beragama
jalan tengah
Penguatan
harmonisasi dan
kerukunan umat
beragama
Penyelarasan
relasi agama
dan budaya
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kehidupan
beragama
Pengembangan
ekonomi dan
sumber daya
keagamaan
Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan
pada paradigma:
• Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan
agama dari negara, bukan pula negara yang diatur
berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah
negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak
bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya,
negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan
keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
• Negara memposisikan diri “in between”: tidak boleh
terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh
terlalu jauh lepas tangan.
• Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai
agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama
menuju kedamaian dan kebahagiaan.
1
2
3
4
5
Peta Jalan Moderasi Beragama
20
Sistem Pendidikan
Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi
beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses
pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan
rekruitmen guru
Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya
Penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya
dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan
pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan
Pengelolaan Ruang Publik
Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan
di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya,
lintas agama, dan lintas suku bangsa
Pengelolaan Rumah Ibadat
Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar
agama yang toleran
Penyiaran Agama
Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan
kemaslahatan umat
*Dikutip dari RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024
Strategi Penguatan Moderasi Beragama*
Penguatan cara pandang,
sikap, dan praktik beragama
jalan tengah
1
Peta Jalan Moderasi Beragama
Harmonisasi umat beragama
dapat tercapai jika:
• Masyarakat terlindungi hak
sipil dan hak beragamanya
• Para tokoh dan lembaga
kunci mampu memainkan
peran untuk menjaga
situasi yang kondusif bagi
terciptanya kerukunan dan
solidaritas sosial demi
kemaslahatan bangsa
Kunci Harmonisasi
Umat Beragama
Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama disertai pelindungan hak
konstitusi, optimalisasi peran lembaga negara dan lembaga agama, serta
pemberdayaan FKUB
Pelindungan umat
beragama untuk
menjamin hak-hak
sipil dan beragama
Penguatan peran
lembaga keagamaan,
organisasi sosial
keagamaan, tokoh agama,
tokoh masyarakat, ASN,
TNI, dan Polri sebagai
perekat persatuan dan
kesatuan bangsa
Penguatan Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
untuk membangun
solidaritas sosial,
toleransi, dan gotong
royong
21
Penguatan harmonisasi
dan kerukunan umat
beragama
2
Peta Jalan Moderasi Beragama
Relasi Agama dan Budaya
Pelestarian Budaya
Pelestarian dan optimalisasi
produk budaya berbasis
agama untuk mensejahterakan
umat
Apresiasi Budaya
Penghargaan atas keragaman
budaya yang merupakan wujud
dari implementasi pengamalan
agama
Literasi Budaya
Pengembangan literasi khazanah
budaya bernafas agama
Dialog Lintas Agama
dan Budaya
Penguatan dialog lintas
agama dan budaya
Perayaan Keagamaan dan Budaya
Pemanfaatan perayaan keagamaan dan
budaya untuk memperkuat toleransi
Tafsir Keagamaan
Pengembangan tafsir
keagamaan berperspektif
budaya
Apresiasi terhadap ekpresi budaya berbasis nilai agama, pengembangan
literasi khazanah budaya, dan pelestarian situs dan perayaan keagamaan
dan budaya memperkuat toleransi
22
Penyelarasan relasi
agama dan budaya
3
Peta Jalan Moderasi Beragama
Fasilitasi Pelayanan
Haji dan Umrah
Bimbingan Keluarga
Jaminan Produk Halal
Peningkatan bimbingan perkawinan dan
keluarga sakinah berwatak moderat.
Penguatan penyelenggaraan jaminan produk
halal sebagai nilai tambah ekonomi sehingga
umat lain turut merasakan manfaatnya.
Pelayanan sertifikasi halal sebagai jaminan
kepastian hukum terkait produk halal, dan
bukan untuk menciptakan segregasi pangsa
pasar.
Peningkatan fasilitasi pelayanan
keagamaan yang akuntabel serta
bersifat inklusif dan non-diskriminatif.
peningkatan kualitas penyelenggaraan
haji dan umrah dengan menerapkan
hukum fikih yang bertumpu pada
pertimbangan realitas sosial, guna
menghadirkan kemaslahatan bersama
sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin.
Pelayanan Publik
23
Penerapan perspektif Moderasi Beragama dalam fasilitasi pelayanan
keagamaan, peningkatan pelayanan bimbingan keluarga, penjaminan produk
halal, dan penyelenggaraan haji dan umrah
Peningkatan kualitas
pelayanan kehidupan
beragama
4
Peta Jalan Moderasi Beragama
Penguatan Ekonomi Umat
secara profesional, produktif,
inklusif
Pengelolaan dana haji
secara profesional,
transparan, dan akuntabel
Dana Haji
Pengelolaan dan
pemberdayaan dana sosial
keagamaan berperspektif
Moderasi Beragama
Dana Sosial
Pengembangan dan
penguatan kelembagaan
ekonomi umat
Kelembagaan Ekonomi
Umat
Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan sebagai modal
penguatan Moderasi Beragama
Pengembangan ekonomi umat dan
sumber daya keagamaan secara
profesional agar dapat dimanfaatkan
untuk sebaik-baik kemaslahatan
masyarakat.
Pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya keagamaan secara
profesional, produktif dan inklusif akan
meningkatkan kesejahteraan umat
dan berkontribusi bagi ekonomi
nasional.
24
Moderasi Beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha
yang sehat dan ramah investasi. Moderasi Beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk
menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia.
Pengembangan
ekonomi dan sumber
daya keagamaan
5
Terima Kasih
@Kementerian Agama 2020

More Related Content

Similar to MODERASI BERAGAMA

Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptx
Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptxNilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptx
Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptxIntanpratiwi360796
 
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptx
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptxMakalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptx
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptxAnonymouskNlIgjlBVe
 
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.ppt
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.pptMODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.ppt
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.pptssusercbded3
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptxIMADEJIWAASTIKA
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptxviviednopidtrianis
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptxviviednopidtrianis
 
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptx
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptxPembangunan Bidang Agama 2022.pptx
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptxmadyaashari1
 
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.ppt
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.pptKebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.ppt
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.pptkemenagkotablitar
 
Pembangunan Bidang agama.ppt
Pembangunan Bidang agama.pptPembangunan Bidang agama.ppt
Pembangunan Bidang agama.pptdanielserafin6
 
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdf
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdfpembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdf
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdfFKUBKabupatenKlungku
 
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxMAHMUN SYARIF
 
Presentasi Agama
Presentasi AgamaPresentasi Agama
Presentasi AgamaIndra West
 
Visi dan misi ppp
Visi dan misi pppVisi dan misi ppp
Visi dan misi pppHery Rock
 
Visi dan misi ppp
Visi dan misi pppVisi dan misi ppp
Visi dan misi pppHery Rock
 
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKI
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKIModerasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKI
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKIDadang Solihin
 
Tajuk 2 (Kumpulan B)
Tajuk 2 (Kumpulan B)Tajuk 2 (Kumpulan B)
Tajuk 2 (Kumpulan B)Ms Yati
 
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...rizkiwirsa
 

Similar to MODERASI BERAGAMA (20)

Penguatan Moderasi Beragama.pptx
Penguatan Moderasi Beragama.pptxPenguatan Moderasi Beragama.pptx
Penguatan Moderasi Beragama.pptx
 
Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptx
Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptxNilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptx
Nilai Moderasi Beragama pada budaya daerah_fix .pptx
 
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptx
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptxMakalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptx
Makalah Moderasi Beragama 16 Juli 2022.pptx
 
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.ppt
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.pptMODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.ppt
MODERASI BERAGAMA-Drs. H. Salihin, MA.ppt
 
Konsep mb kemenag
Konsep mb kemenagKonsep mb kemenag
Konsep mb kemenag
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI.pptx
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI ok.pptx
 
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptxMATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptx
MATERI_LAYANAN_PUBLIK_MODERASI_BERAGAMA_BALI (2).pptx
 
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptx
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptxPembangunan Bidang Agama 2022.pptx
Pembangunan Bidang Agama 2022.pptx
 
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.ppt
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.pptKebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.ppt
Kebijakan_Pemb. Bidang_Agama_ KPA FIX.ppt
 
Pembangunan Bidang agama.ppt
Pembangunan Bidang agama.pptPembangunan Bidang agama.ppt
Pembangunan Bidang agama.ppt
 
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdf
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdfpembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdf
pembangunanbidangagama-221116030557-166c6019.pdf
 
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
 
Moderasi Beragama.pdf
Moderasi Beragama.pdfModerasi Beragama.pdf
Moderasi Beragama.pdf
 
Presentasi Agama
Presentasi AgamaPresentasi Agama
Presentasi Agama
 
Visi dan misi ppp
Visi dan misi pppVisi dan misi ppp
Visi dan misi ppp
 
Visi dan misi ppp
Visi dan misi pppVisi dan misi ppp
Visi dan misi ppp
 
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKI
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKIModerasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKI
Moderasi Beragama dalam Bingkai Bappenas dan Pemda DKI
 
Tajuk 2 (Kumpulan B)
Tajuk 2 (Kumpulan B)Tajuk 2 (Kumpulan B)
Tajuk 2 (Kumpulan B)
 
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...
 

Recently uploaded

(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 

Recently uploaded (20)

(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 

MODERASI BERAGAMA

  • 1. Tahun 2020-2024 PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAHAN SESI KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENAG DALAM KEGIATAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA Kementerian Agama Republik Indonesia
  • 2. Peta Jalan Moderasi Beragama Landasan hukum dan urgensi Moderasi Beragama di Indonesia Pendahuluan
  • 3. Peta Jalan Moderasi Beragama PMA 18 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020- 2024 Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 Perpres 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 22 ayat (2) Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Pasal 2 Program Prioritas memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Lampiran III Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong Lampiran I 4 Dasar Hukum
  • 4. Peta Jalan Moderasi Beragama Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber- Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara 5 Moderasi Beragama Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI Tantangan 3 Tantangan 1 Tantangan 2 Merawat Keindonesiaan Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan Kondisi kebangsaan dan keagamaan Moderasi Beragama Toleran, Harmonis, Damai Urgensi
  • 5. Peta Jalan Moderasi Beragama 6 Penguatan Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur Menjadikan nilai agama sebagai fatsoen politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik Agama dan Politik Menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama, tanpa harus terlalu memaksakan formalisasi hukum agama Agama dan Hukum Menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi Agama dan Layanan Publik Memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor hukum Agama dan Ekspresi Publik Penyelarasan Relasi Agama dan Negara
  • 6. Peta Jalan Moderasi Beragama Rumusan Moderasi Beragama Rumusan, indikator, muatan pesan keagamaan dalam Moderasi Beragama
  • 7. Peta Jalan Moderasi Beragama Rumusan Moderasi Beragama Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. MODERASI, menurut kamus bahasa: • Bahasa Indonesia: 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman. • Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). • Bahasa Inggris: core (inti, esensi), standard (etika). • Bahasa Arab: wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). 8 Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa
  • 8. Peta Jalan Moderasi Beragama Indikator Moderasi Beragama Anti kekerasan Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan Komitmen kebangsaan Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya Toleransi Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. Penerimaan terhadap tradisi Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama 9 Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan:
  • 9. Peta Jalan Moderasi Beragama Diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebar kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia Memajukan Kehidupan Umat Manusia Mempromosikan dan mengejawantahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah Memperkuat Nilai Moderat Menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi Mewujudkan Perdamaian Menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup (world view) dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia Menjunjung Tinggi Keadaban Mulia Mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama Menghormati Harkat Martabat Kemanusiaan Menerima keberagaman sebagai anugerah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan Menghargai Kemajemukan Muatan Pesan Keagamaan 10 dalam Moderasi Beragama Menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan bersama Menaati Komitmen Berbangsa Dalam memperkuat muatan Moderasi Beragama terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan:
  • 10. Peta Jalan Moderasi Beragama Indikator Kinerja Tahun 2024 Indikator kinerja tahun 2024 lingkup Penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan RPJMN 2020-2024
  • 11. Peta Jalan Moderasi Beragama 2019 2024 83,56 86,08 n/a 76,00 73,83 75,80 Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama para umat beragama melalui kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah Keselarasan relasi agama dan budaya melalui sikap akomodatif umat beragama terhadap budaya dan penurunan konflik bernuansa agama Menggambarkan realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan melalui sikap toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama Indeks Kesalehan Umat Beragama Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya Indeks Kerukunan Umat Beragama Indikator Kinerja 16 Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2024 Pemerintah memperkuat Moderasi Beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi leading sector, pengejawantahan Moderasi Beragama adalah tugas semua pemangku kepentingan.
  • 12. Peta Jalan Moderasi Beragama Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama Arah kebijakan dan strategi Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024
  • 13. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Memperkuat Moderasi Beragama KP 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya KP 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama KP 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya KP 4. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim KP 3. Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas KP 1. Peningkatan Budaya Literasi KP 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta KP 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi KP 5. Pengembangan diplomasi budaya KP 4. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama KP 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah KP 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra PP 2 PP 3 PP 4 KP 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal KP 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila KP 6. Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara KP 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan KP 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan KP 3. Revolusi mental dalam sistem sosial KP 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila KP 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental PP 1 RPJMN 2020-2024 PRIORITAS NASIONAL 4 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
  • 14. Peta Jalan Moderasi Beragama Arah Kebijakan 19 Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 Memperkuat Moderasi Beragama Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama Penyelarasan relasi agama dan budaya Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma: • Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi. • Negara memposisikan diri “in between”: tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. • Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. 1 2 3 4 5
  • 15. Peta Jalan Moderasi Beragama 20 Sistem Pendidikan Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekruitmen guru Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya Penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan Pengelolaan Ruang Publik Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa Pengelolaan Rumah Ibadat Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran Penyiaran Agama Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat *Dikutip dari RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024 Strategi Penguatan Moderasi Beragama* Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah 1
  • 16. Peta Jalan Moderasi Beragama Harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika: • Masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya • Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran untuk menjaga situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial demi kemaslahatan bangsa Kunci Harmonisasi Umat Beragama Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama disertai pelindungan hak konstitusi, optimalisasi peran lembaga negara dan lembaga agama, serta pemberdayaan FKUB Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama Penguatan peran lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong 21 Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama 2
  • 17. Peta Jalan Moderasi Beragama Relasi Agama dan Budaya Pelestarian Budaya Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk mensejahterakan umat Apresiasi Budaya Penghargaan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan agama Literasi Budaya Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama Dialog Lintas Agama dan Budaya Penguatan dialog lintas agama dan budaya Perayaan Keagamaan dan Budaya Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi Tafsir Keagamaan Pengembangan tafsir keagamaan berperspektif budaya Apresiasi terhadap ekpresi budaya berbasis nilai agama, pengembangan literasi khazanah budaya, dan pelestarian situs dan perayaan keagamaan dan budaya memperkuat toleransi 22 Penyelarasan relasi agama dan budaya 3
  • 18. Peta Jalan Moderasi Beragama Fasilitasi Pelayanan Haji dan Umrah Bimbingan Keluarga Jaminan Produk Halal Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai nilai tambah ekonomi sehingga umat lain turut merasakan manfaatnya. Pelayanan sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian hukum terkait produk halal, dan bukan untuk menciptakan segregasi pangsa pasar. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan yang akuntabel serta bersifat inklusif dan non-diskriminatif. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah dengan menerapkan hukum fikih yang bertumpu pada pertimbangan realitas sosial, guna menghadirkan kemaslahatan bersama sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Pelayanan Publik 23 Penerapan perspektif Moderasi Beragama dalam fasilitasi pelayanan keagamaan, peningkatan pelayanan bimbingan keluarga, penjaminan produk halal, dan penyelenggaraan haji dan umrah Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 4
  • 19. Peta Jalan Moderasi Beragama Penguatan Ekonomi Umat secara profesional, produktif, inklusif Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel Dana Haji Pengelolaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan berperspektif Moderasi Beragama Dana Sosial Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi umat Kelembagaan Ekonomi Umat Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan sebagai modal penguatan Moderasi Beragama Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan secara profesional agar dapat dimanfaatkan untuk sebaik-baik kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keagamaan secara profesional, produktif dan inklusif akan meningkatkan kesejahteraan umat dan berkontribusi bagi ekonomi nasional. 24 Moderasi Beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi Beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan 5