Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas peraturan dan prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia serta sanksi pidananya. 2. Proses penyidikan pelanggaran pemilu melibatkan Panwaslu, KPU, dan Polri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Pelanggaran pemilu dapat berupa tindak pidana umum maupun khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

2. ~
~
UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI
~
PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA
PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN
UMUM
~
PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM

6. KAB. BATUBARA
U
O
KO
K
A
A
Y
D
D
T
S
I
AI
LA
AL
BA
B
T.
T.
KAB. SIMALUNGUN
.
B
A
K
KAB. TOBASA
B
U
B
A
L
H
N
A
TU
A
B

7. DISTRIBUSI
LOGISTIK &
PRLENGKAP
AN PUNGUT
SUARA
PENYUSUNAN &
PENGUMUMAN
DPT
PLENO
PENETAPAN
DCT
PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS
KAMPANYE
RAPAT UMUM & IKLAN
MASS MEDIA
TAHAP
PERSIAPAN
REKAP
HSL PUNGUT
SUARA
TAHAP
PENYELENGGARAAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PENGUCAPAN
SUMPAH JANJI
CALEG
TERPILIH
PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI
& CALON TERPILIH
TAHAP
PENYELESAIAN

9. UU NO.8 / 2012
• WAKTU SIDIK SINGKAT
• POTENSI FKK
PANWASLU
POLRI
KEJAKSAAN
MASALAH/
HAMBATAN
• LIT LAP MASY OLH
PANWASLU
• WAKTU SIDIK
• LIT BP OLEH JPU
• PERAT KHUSUS RIKSA PJBT NEG
• PANWASLU TANPA KEANGGOTAAN POLRI & JAKSA
GAKKUM
CEPAT,
SEDERHANA,
BIAYA RINGAN,
JUJUR,
TIDAK MEMIHAK

10. KAPOLRI
JAKSA AGUNG
TUA BAWASLU
BARESKRIM
JAMPIDUM
BAWASLU
POLDA
KEJATI
PANWASLU PROV
KEJARI
PANWASLU KAB
POLRES
SENTRA GAKKUMDU
LAP
PANWASLU
PUSAT
POLDA
POLRES
PIDANA
BUKAN
PIDANA

12. NO
N
1
A
M
A
2
JABATAN
KE
T
3
4
1
AKP HENDRA EKO TRIYULIANTO , SIK ,
SH
KASAT RESKRIM
2
AIPDA AHMADI
BA SAT RESKRIM
3
BRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SH
BA SAT RESKRIM
4
BRIGADIR L. SIRINGORINGO, SH
BA SAT RESKRIM
5
BRIGADIR IMRAN SIREGAR
BA SAT RESKRIM
6
BRIPKA ZICO SITOMPUL
BA SAT RESKRIM

13. NO
N
1
A
M
A
2
JABATAN
TELFON
3
4
JAKSA
PRATAMA
082171601976
1
AHMAD PATONI, SH
2
ADEURI, SH
JAKSA MUDA
082168443910
3
FIORAN JUNAIDI
HARAHAP,SH
JAKSA MUDA
081375782429
4

14. No
1.
NAMA
Ardiansyah, SP
BAGIAN / DIVISI
Ketua /
0813700163
Bagian Umum
22
Anggota /
2.
Rustam Abdi
NO. HP
Pengawasan
dan Humas
ALAMAT
Setia Janji
Kab.
Asahan
Jl. SM
0813704789
22
Raja
Kisaran
Kab.
Asahan
Anggota /
3.
Halimatussakdiah,
Hukum,
0852969823
SH
Pelayanan &
24
Pelanggaran
Air Joman
Kab.
Asahan

15. KODE ETIK
SENGKETA
7 HARI
3 HARI
PELAPOR
1. WNI HAK PILIH
2. PEMANTAU PEMILU
3. PESERTA PEMILU
ADM
PANWASLU
K.P.U
TP. PEMILU
POLRI
+ 5 HARI
+ 7 HARI
DALUWARSA

16. 14 HARI
KIRIM TAHAP I
5 HARI
P 21 / P 18
PENYIDIK
POLRI
JPU
KRM KMBLI
THP II
PN

17. 5 HARI
JPU
7 HARI
PN
3 HARI
SIDANG
ADILI
BANDING
KE P T

18. SEMUA T.P YG TERJADI SELAMA PELAKS TAHAP
PEMILU YG DILAKUKAN OLH SETIAP ORG DAN
PJBT PENY. PEMILU DIRUMUSKAN DLM PSL 273
S/D PSL 321 UU NO.8 THN 2012
1. DISEBUTKAN SCR TEGAS DLM UU NO 8 THN 2012
2. DILAPORKAN OLEH PANWASLU KPD POLRI
3. DILAPORKAN OLEH KPU KPD POLRI KHUSUS PSL 263 KUHP

19. ~
ANCAMAN PIDANA
PASA
L
TENTANG
6 THN
PENJARA
298
Setiap orang yang dengan sengaja
membuat surat atau dokumen palsu
dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang memakai, atau setiap
orang yang dengan sengaja memakai
surat atau dokumen palsu untuk menjadi
bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota atau
calon Peserta Pemilu
319
Dalam hal KPU tidak menetapkan
perolehan hasil Pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota secara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
ayat (2), anggota KPU
5 THN
PENJARA
~
~
~
PIDANA
DENDA
RP. 72 JUTA
RP. 60 JUTA

25. PSL 321
PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN TP.PEMILU
SBG DIMAKSUD DLM PSL 273, 275,276,
PSL 283, 286, PSL 291, 292, 293, PSL 297, 298, 301,
PSL 303, 304,, PSL 309, 310, 311, PSL 312, 313

26. K.U.H.PIDANA
 PASAL : 156 ; 156 a ; 160 ; 161 ; 162 ; 164 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 ;
187 ; 188 ; 193 ; 200 ; 207 ;338 ; 351 ; 359 ; 360 ; 362 ; 363 ; 365 ;
406 ; 408 ; 409 ; 410
NON K.U.H.PIDANA
UU NO 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR
UU NO 25 THN 2003 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

27. 1.
TIDAK ADA LP TINDAK PIDANA PEMILU TANPA LAPORAN PANWASLU
TINDAK
PIDANA
PEMILU
WNI PUNYA HAK PILIH
PEMANTAU
PESERTA PEMILU
PANWASLU
BUKAN
T.P
(GAR MIN)
L.P - SENTRA
GAKKUMDU
KPU
2.
LAPORAN YG DITERIMA DARI PANWASLU BUKAN MERUPAKAN TP PEMILU
TETAPI MERUPAKAN TP UMUM  PK
3.
UU NO.8 THN 2012  LEX SPECIALIS
TINDAK PIDANA PEMILU DIPROSES SESUAI HUKUM ACARA YG MELEKAT
PADA UU NO 8 TH. 2012
4.
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA :
PENYERAHAN BP TAHAP I & II
PENGHITUNGAN WAKTU PROSES PENYIDIKAN TERMASUK HARI LIBUR

28. 5.
GABUNGAN TP PEMILU DAN TP UMUM
-
DI PRIORITASKAN TP. PEMILU
TP LAINNYA DI PROSES SESUAI PROSEDUR YANG ADA
6.
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN OLEH KPU TERKAIT
PEMALSUAN (SYARAT ADM CALON/BALON),KPU
BERKOORDINASI DGN POLRI UTK TERBITKAN LP.
7.
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN LANGSUNG OLEH
ANGGOTA POLRI TETAP HARUS MELALUI / DISERAHKAN
KE PANWASLU

33. JLH PENDUDUK
• KAB ASAHAN
: 658.876 JIWA
KAB. ASAHAN :
3.702,21 KM2
BATAS
WILAYAH
KAB B BARA
U
KAB.
SIMALUNGUN
B
T
SELAT
MALAKA
S
LAB. BATU &
TOBA SAMOSIR
PANJANG JALAN : 391,2 KM
JALAN NEGARA
JALAN PROP
: 131,2 KM
: 120 KM
JALAN KABUPATEN: 140 KM
JALINSUM LINTAS TIMUR
 TERBAGI DALAM :
 2 KABUPATEN
 32 KECAMATAN
TERCOVER DALAM :
 1 POLRES
 12 POLSEK
 3 POS POL
 KISARAN
 KISARAN
 KISARAN
 KISATAN
–
–
–
–
BTS T. TINGGI
BTS RT. PRAPAT
BTS SIMALUNGUN
TANJUNG BALAI
:
:
:
:
68
52
56
25
KM
KM
KM
KM