SlideShare a Scribd company logo
SISTEM PEMILU ORGANIS DAN
SISTEM PEMILU MEKANIS
Disusun Oleh:
S1 PPKn 2012 / C
•Yeti Arina (124254076)
•Nasria Ika Nitasari (124254240)
•Yeni Agus Tri Puryanti (124254243)
•Elfira Rabbani Hafinur (124254244)
•Ari Tri Maria (124254245)
•El Sinta Lisnawati (124254246)
A. PENGERTIAN SISTEM PEMILU
Sistem pemilihan umum adalah metode yang
mengatur warga negara dalam memilih para wakil
rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan
dengan prosedur dan aturan merubah suara ke kursi
dilembaga perwakilan. Menurut Moh. Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim, pemilihan umum tidak lain adalah
suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan
karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya
sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus
dilaksanakan dalam wakru-waktu tertentu.
1. Sistem Pemilu Organis
Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah
individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna
persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan itulah yang
diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Menurut pemilihan
organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena
pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan
hidup dalam lingkungan sendiri. Sistem organis Badan perwakilan
bersifat Badan Perwakilan kepentingan-kepentingan khusus
persekutuan hidup itu. Dalam pengangkatan, maka bagi negara
yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh
rakyat, dan Majelis Permusyawratan Rakyat.
B. MACAM-MACAM SISTEM PEMILU
2. Sistem Pemilu Mekanis
Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa
individu-individu yang sama. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-
partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih
berdasarkan sistem Bi Party dan Multi Party (Liberalisme Sosialisme) atau
Uni Party (Komunis). Pelaksanaan sistem pemilihan mekanis dapat
dilaksanakan dengan dua cara yaitu:
 Sistem Perwakilan Distrik / Sistem Mayoritas (single member
constituencies)
Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih satu
wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara
terbanyak). Dinamakan sistem distrik karena, wilayah negara dibagi dalam
distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama
dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem
distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai seperti
Inggris serta bekas jajahannya (India dan Malaysia), Kanada dan Amerika
Serikat.
Kelebihan Sistem Distrik
Mendorong terjadinya integrasi antar partai.
Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat di hambat.
Wakil yang terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya,
dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan
mayoritas di parlemen.
Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah
diciptakan.
Sistem distrik lebih sederhana dan biaya penyelenggaraan lebih
murah.
Macam Sistem Distrik
1.Firs Past The Post
2. The Two Round System
3. The Alternative Vote
4. Block Vote
Kelemahan Sistem Distrik
Ada kesenjangan presentase suara yang diperoleh dengan jumlah
kursi di partai. Hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak
suara terbuang.
Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan
pluralis.
Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan
daerahnya daripada kepentingan nasional.
Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah
dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah
mendukungnya.
Sistem proposional adalah sistem dimana kursi-kursi
di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap
partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau
pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai
politik (satu daerah pemilihan, memilih beberapa wakil).
Sistem Proposional (multi member constituency)
Macam Sistem Proposional
1.List Propotional Representation
2. The Single Transferable Vote
Kelebihan Sistem Proposional
Dianggap lebih mewakili suara rakyat.
Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang.
Partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk
menempatkan wakilnya di parlemen.
Kelemahan Sistem Proposional
Kurang mendukung integrasi politik.
Wakil rakyat kurang akrab dengan pemilihnya, tetapi lebih
akrab dengan partainya.
Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi
suatu partai untuk menjadi mayoritas.
Mempermudah timbulnya partai-partai baru.
Banyak partai sehingga mempersulit terbentuknya
pemerintahan yang stabil.
KESIMPULAN
SISTEM DISTRIK
Wilayah yang terdiri dari 10 distrik,
memperebutkan 10 kursi kesatuan.
Setiap distrik memperbutkan 1 kursi.
A. Menang 5 distrik ke atas, dapat 10
kursi.
B. Tidak dapat kursi.
C. Suara hilang (wasted)
SISTEM PROPORSIONAL
Wilayah yang dianggap sebagai
kesatuan, memperebutkan 10 kursi.
A. Menang 60% suara, dapat 6 kursi
B. Menang 30% suara, dapat 3 kursi
C. Menang 10% suara, dapat 1 kursi
Tidak ada suara hilang
1K
1 K1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional :

More Related Content

What's hot

Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Election Commision
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Della Mega Alfionita
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Sherly Anggraini
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatDini Islamiana
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Dian Oktavia
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
93220872
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
Produk Hukum
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum dunia
Vallen Hoven
 

What's hot (20)

Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Sistem pemilu
Sistem pemiluSistem pemilu
Sistem pemilu
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Sistem hukum dunia
Sistem hukum duniaSistem hukum dunia
Sistem hukum dunia
 

Viewers also liked

Opovov & sistem penghitungan kursi pemilu
Opovov & sistem penghitungan kursi pemiluOpovov & sistem penghitungan kursi pemilu
Opovov & sistem penghitungan kursi pemilu
Ahsanul Minan
 
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunNadShop Ship
 
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala DaerahSistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
sangdamar
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluTrinandha Yudha
 
La españa medieval.aasdfghjjkl izan
La españa    medieval.aasdfghjjkl izanLa españa    medieval.aasdfghjjkl izan
La españa medieval.aasdfghjjkl izanfernandoi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Fair Nurfachrizi
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
Fhadel Muhammad
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraNasria Ika
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Mamyl Putri
 
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat DemokrasiMengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat DemokrasiTia's Diary
 
Pasmas pilkada
Pasmas pilkadaPasmas pilkada
Pasmas pilkada
Zainur Ihsan
 
Makalah pranata pemilu prancis
Makalah pranata pemilu prancisMakalah pranata pemilu prancis
Makalah pranata pemilu prancisMaulida Hannah
 
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...Maulida Hannah
 
Teknik memimpin rapat
Teknik memimpin rapatTeknik memimpin rapat
Teknik memimpin rapat
Kasdi Haryanta
 
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluPeran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluAhsanul Minan
 
Taller integral de internet
Taller integral de internetTaller integral de internet
Taller integral de internet
geovanny280487
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Ahsanul Minan
 
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILU
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUPenerapan Prinsip Governance pada PEMILU
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILU
Enchink Qw
 

Viewers also liked (20)

Opovov & sistem penghitungan kursi pemilu
Opovov & sistem penghitungan kursi pemiluOpovov & sistem penghitungan kursi pemilu
Opovov & sistem penghitungan kursi pemilu
 
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
 
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala DaerahSistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemilu
 
La españa medieval.aasdfghjjkl izan
La españa    medieval.aasdfghjjkl izanLa españa    medieval.aasdfghjjkl izan
La españa medieval.aasdfghjjkl izan
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negara
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat DemokrasiMengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Mengevaluasi Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
 
Pasmas pilkada
Pasmas pilkadaPasmas pilkada
Pasmas pilkada
 
Pemilu prancis
Pemilu prancisPemilu prancis
Pemilu prancis
 
Makalah pranata pemilu prancis
Makalah pranata pemilu prancisMakalah pranata pemilu prancis
Makalah pranata pemilu prancis
 
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...
Sejarah Imigrasi di Prancis Periode Tahun 1974 Sampai Dengan Masa Pemerintaha...
 
Teknik memimpin rapat
Teknik memimpin rapatTeknik memimpin rapat
Teknik memimpin rapat
 
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemiluPeran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu
 
Taller integral de internet
Taller integral de internetTaller integral de internet
Taller integral de internet
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
 
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILU
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUPenerapan Prinsip Governance pada PEMILU
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILU
 

Similar to sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis

SISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxSISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptx
zulamirulhaq1
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FatihBirri
 
Sistem Pemilu Distrik
Sistem Pemilu DistrikSistem Pemilu Distrik
Sistem Pemilu Distrik
Alya Titania Annisaa
 
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi shutzz
 
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
MrFirmansyah1
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
Warnet Raha
 
Sistem Pemilu
Sistem PemiluSistem Pemilu
Sistem Pemilu
Fadila Lestari
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
Septian Muna Barakati
 
Pkn amerika
Pkn  amerikaPkn  amerika
Pkn amerika
sulis tiyono
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
Mariyudi Sofyan
 
Pengisian Lembaga Perwakilan
Pengisian Lembaga Perwakilan Pengisian Lembaga Perwakilan
Pengisian Lembaga Perwakilan
Sharon Alfa Marlina
 
Sistem pemilu indonesia
Sistem pemilu indonesiaSistem pemilu indonesia
Sistem pemilu indonesia
Aulia Faris Humam
 
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdfparpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
NikoErdian1
 
sistem pemilu.pptx
sistem pemilu.pptxsistem pemilu.pptx
sistem pemilu.pptx
cheheru
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
swirawan
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbianti
Road Hog
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
zulamirulhaq1
 

Similar to sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis (20)

SISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxSISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptx
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
 
Sistem Pemilu Distrik
Sistem Pemilu DistrikSistem Pemilu Distrik
Sistem Pemilu Distrik
 
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi
Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan di Negara Demokrasi
 
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Sistem Pemilu
Sistem PemiluSistem Pemilu
Sistem Pemilu
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Pkn amerika
Pkn  amerikaPkn  amerika
Pkn amerika
 
PEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptxPEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptx
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
 
Pengisian Lembaga Perwakilan
Pengisian Lembaga Perwakilan Pengisian Lembaga Perwakilan
Pengisian Lembaga Perwakilan
 
Sistem pemilu indonesia
Sistem pemilu indonesiaSistem pemilu indonesia
Sistem pemilu indonesia
 
Tinjauan kritis
Tinjauan kritisTinjauan kritis
Tinjauan kritis
 
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdfparpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
 
sistem pemilu.pptx
sistem pemilu.pptxsistem pemilu.pptx
sistem pemilu.pptx
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbianti
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
 

More from Nasria Ika

model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,Nasria Ika
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiNasria Ika
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptNasria Ika
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Nasria Ika
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohonNasria Ika
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonNasria Ika
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi AfwezigheidNasria Ika
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)Nasria Ika
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus TransjakartaNasria Ika
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Nasria Ika
 

More from Nasria Ika (20)

Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologi
 
Proposal kwu
Proposal kwuProposal kwu
Proposal kwu
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan ppt
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
Repliek
RepliekRepliek
Repliek
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohon
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakarta
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
 

Recently uploaded

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 

sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis

  • 1. SISTEM PEMILU ORGANIS DAN SISTEM PEMILU MEKANIS Disusun Oleh: S1 PPKn 2012 / C •Yeti Arina (124254076) •Nasria Ika Nitasari (124254240) •Yeni Agus Tri Puryanti (124254243) •Elfira Rabbani Hafinur (124254244) •Ari Tri Maria (124254245) •El Sinta Lisnawati (124254246)
  • 2. A. PENGERTIAN SISTEM PEMILU Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah suara ke kursi dilembaga perwakilan. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam wakru-waktu tertentu.
  • 3. 1. Sistem Pemilu Organis Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Menurut pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. Sistem organis Badan perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Dalam pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan Majelis Permusyawratan Rakyat. B. MACAM-MACAM SISTEM PEMILU
  • 4. 2. Sistem Pemilu Mekanis Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai- partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party dan Multi Party (Liberalisme Sosialisme) atau Uni Party (Komunis). Pelaksanaan sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu:  Sistem Perwakilan Distrik / Sistem Mayoritas (single member constituencies) Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dinamakan sistem distrik karena, wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai seperti Inggris serta bekas jajahannya (India dan Malaysia), Kanada dan Amerika Serikat.
  • 5. Kelebihan Sistem Distrik Mendorong terjadinya integrasi antar partai. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat di hambat. Wakil yang terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan. Sistem distrik lebih sederhana dan biaya penyelenggaraan lebih murah. Macam Sistem Distrik 1.Firs Past The Post 2. The Two Round System 3. The Alternative Vote 4. Block Vote
  • 6. Kelemahan Sistem Distrik Ada kesenjangan presentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai. Hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa. Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis. Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.
  • 7. Sistem proposional adalah sistem dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik (satu daerah pemilihan, memilih beberapa wakil). Sistem Proposional (multi member constituency) Macam Sistem Proposional 1.List Propotional Representation 2. The Single Transferable Vote
  • 8. Kelebihan Sistem Proposional Dianggap lebih mewakili suara rakyat. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Kelemahan Sistem Proposional Kurang mendukung integrasi politik. Wakil rakyat kurang akrab dengan pemilihnya, tetapi lebih akrab dengan partainya. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Mempermudah timbulnya partai-partai baru. Banyak partai sehingga mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil.
  • 9. KESIMPULAN SISTEM DISTRIK Wilayah yang terdiri dari 10 distrik, memperebutkan 10 kursi kesatuan. Setiap distrik memperbutkan 1 kursi. A. Menang 5 distrik ke atas, dapat 10 kursi. B. Tidak dapat kursi. C. Suara hilang (wasted) SISTEM PROPORSIONAL Wilayah yang dianggap sebagai kesatuan, memperebutkan 10 kursi. A. Menang 60% suara, dapat 6 kursi B. Menang 30% suara, dapat 3 kursi C. Menang 10% suara, dapat 1 kursi Tidak ada suara hilang 1K 1 K1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional :