Pemilu Proporsional
•Download as PPT, PDF•
2 likes•20,251 views
Power Poin ini berisi perbandingan sistem Pemilu yang berlaku di Indonesia sejak penyelenggaraan Pemilu I Tahun 1955
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to Pemilu Proporsional
Similar to Pemilu Proporsional (20)
More from Election Commision
More from Election Commision (20)
Pemilu Proporsional
- 1. OOLLEEHH GGEEBBRRIILL DDAAUULLAAII ((TTEENNAAGGAA AAHHLLII KKPPUU RRII))
- 2. 2 PEMILIHAN UMUM • Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat • Sarana pelaksanaan hak-hak asasi manusia • Sarana sirkulasi kekuasaan secara tertib dan damai • Sarana membentuk pemerintahan • Sarana pendidikan politik • Sarana rekrutmen politik
- 3. 3 Jenis Sistem Pemilu • Sistem Distrik (mayoritas) • Sistem Proporsional • Sistem Campuran
- 4. Negara dibagi-bagi menjadi daerah pemilihan Satu daerah pemilihan memilih lebih daripada satu orang wakil Sistem proporsional tertutup: saat pemungutan suara, pemilih memilih nama partai Sistem proporsional terbuka: pemilih memilih nama partai dan atau nama kandidat Proporsi perolehan suara tercermin dalam proporsi perolehan kursi 4 CIRI Sistem Pemilu Proporsional (1)
- 5. Kelebihan sistem proporsional: 1. Setiap suara terkonversi menjadi kursi 2. Membuka kesempatan kelompok minoritas untuk terwakili 3. Lebih besar kesempatan bagi perempuan untuk terpilih 4. Partai dan kelompok minoritas dapat berkembang Kelemahan sistem proporsional: 1. Sistemnya lebih rumit dibandingkan sistem mayoritas 2. Hubungan wakil rakyat – konstituen kurang dekat 3. Kemungkinan stagnasi kebijakan dalam Pemerintahan yang terbentuk 5 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN Sistem Pemilu Proporsional (2)
- 6. CIRI Sistem Pemilu DiSTRIK (1) Negara dibagi menjadi beberapa dapil yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan Satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik menjadi wakil rakyat terpilih Kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak diperhitungkan atau dianggap hilang sehingga dikenal istilah the winner takes all
- 7. KELEBIHAN Sistem Pemilu DISTRIK (2) Kelebihan sistem distrik : Distrik wilayahnya relatif kecil, maka pemilih dapat mengenali lebih baik kandidat yang akan dipilihnya Sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu wakil Mendorong kearah penyederhanaan partai secara alamiah Sistem distrik sederhana, mudah untuk diselenggarakan, tidak memerlukan waktu dan dana yang banyak Berkurangnya parpol memudahkan terbentuknya pemerintahan yang lebih stabil
- 8. KELEMAHAN Sistem Pemilu DISTRIK (3) Kelemahan sistem distrik : 1. Kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik 2. Kurang representatif dalam arti partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya 3. Kurang efektif dalam masyarakat plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini 4. Ada kemungkinan wakil rakyat cenderung lebih memperhatikan kepentingan distrik tersebut saja, dari pada kepentingan nasional
- 9. SISTEM PEMILU CAMPURAN (1) Memadukan ciri-ciri positif sistim distrik dan proporsional Terdapat dua sistem Pemilu yang jalan beriringan Suara diberikan oleh pemilih yang sama dan dikontribusikan pada pemilihan wakil rakyat di bawah kedua sistem tersebut Mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas dengan mayoritarian
- 10. KELEBIHAN Sistem CAMPURAN (2) Kelebihan sistem campuran : 1. Hasil sistem Paralel berada di antara mayoritas-pluralitas dan sistem proporsional 2. Memberikan kepada pemilih baik pilihan distrik maupun pilihan berdasarkan partai secara nasional karena sistem tersebut memerlukan dua kertas suara 3. Jika ada kursi proporsional yang cukup, partai-partai kecil yang tidak mendapatkan kursi melalui mayoritas pluralitas masih dapat memperoleh kursi dalam alokasi kursi berdasarkan sistem proporsional 4. Dapat mengurangi penggolongan sistem partai menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sistem pemilihan proporsional murni
- 11. KEKURANGAN Sistem CAMPURAN (3) Kekurangan sistem campuran : 1. Adanya dua jenis anggota parlemen 2. Tidak dapat menjamin proporsionalitas secara keseluruhan 3. Relatif kompleks dan dapat membingungkan pemilih dalam hal hakikat dan cara kerja sistemnya 4. Menghasilkan kinerja yang mengecewakan karena adanya efek-efek interaksi di antara komponen-komponen PR dan majoritarian di dalam sistem Pemilunya 5. Para wakil rakyat yang terlibat dalam voting behavior yang tidak sesuai dengan jenis kursi yang didapatnya atau sistem campuran yang highly majoritarian kemungkinan gagal untuk mengurangi fragmentasi di lembaga perwakilan
- 12. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Penyelenggara Pemilu KPU : perwakilan Pemerintah, perwakilan partai politik peserta Pemilu KPU : anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. KPU : anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. KPU: anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. Sistem Pemilihan Sistem proporsional dengan daftar calon tertutup Sistem proporsional daftar calon terbuka Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka 12 PERBANDINGAN PEMILU di INDONESIA 1999-2014 (1)
- 13. PERBANDINGAN PEMILU di indonesia 1999-2014 (2) Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Jumlah Kursi DPR - Jumlah Kursi DPR 500 - 462 ditetapkan lewat Pemilu - 38 orang Fraksi ABRI diangkat - Ditetapkan sebanyak 550 kursi - Fraksi ABRI dihapus - Ditetapkan sebanyak 560 kursi - Fraksi ABRI dihapus - Ditetapkan sebanyak 560 kursi - Fraksi ABRI dihapus Jumlah Kursi DPRD Provinsi - 45-100 kursi - 10 persen kursi untuk fraksi ABRI - 35-100 kursi - Alokasi kursi untuk Fraksi ABRI dihapus - 35-100 kursi - Alokasi kursi untuk Fraksi ABRI dihapus - 35-100 kursi - Alokasi kursi untuk Fraksi ABRI dihapus Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota - 20-45 kursi - 10 persen kursi untuk Fraksi ABRI - 20-45 kursi - Alokasi kursi Fraksi ABRI dihapus - 20-50 kursi - Alokasi kursi Fraksi ABRI dihapus - 20-50 kursi - Alokasi kursi Fraksi ABRI dihapus
- 14. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Daerah Pemilihan DPR = Daerah Tingkat I DPRD I = Dati I jadi 1 dapil DPRD II = Dati 2 jadi satu dapil - Penetapan dapil oleh KPU - Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi - Dapil DPRD Provinsi : kab/kota atau gabungan kab/kota - Dapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatan atau gabungan kecamatan - Penetapan dapil DPR RI oleh DPR RI (dlm UU) - Dapil DPR : provinsi atau bagian provinsi - Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kab/koya - Dapil DPRD Kab/Kota : kecamatan atau gabungan kecamatan - Penetapan dapil DPR RI oleh anggota DPR RI (dalam UU Pemilu) - Dapil DPR adalah provinsi, kab/kota atau gabungan kab/kota, bagian kab/kota - Dapil DPRD Provinsi adalah kab/kota, gabungan kab/kota, atau bagian kab/kota - Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan, gabungan kecamatan atau bagian Cara Mencoblos Mencoblos nama dan/ kecamatan Pemberian lambang partai atau lambang partai Suara Memberi tanda satu kali pada nama partai atau lambang partai atau nama calon Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama caleg 14 PERBANDINGAN PEMILU di indonesia 1999-2014 (3)
- 15. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Penghitungan - Hasil di hitung di Suara TPS - Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional - Stembus Accord (penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi) - Hasil di hitung TPS - Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasionali) - Penerapan 3% electoral treshold (untuk diikutkan pada Pemilu berikutnya) - Hasil di hitung di TPS - Agregasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional - Penerapan 2,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) - Hasil di hitung di TPS - Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional - Penerapan 3,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) 15 PERBANDINGAN PEMILU di indonesia 1999-2014 (4)
- 16. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pembagian Kursi 3-12 kursi per dapil 3-12 kursi per dapil 3-10 kursi per dapil untuk DPR 3-12 kursi per dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota 3-10 kursi per dapil DPR 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Penentuan Caleg terpilih Nomor urut Memenuhi 100% BPP atau nomor urut Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK, berdasarkan suara terbanyak) - Caleg dengan suara terbanyak - Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya 16 PERBANDINGAN PEMILU di indonesia 1999-2014(4)
- 17. KEBIJAKAN AFIRMATIF ACTION DALAM PENYUSUNAN DCT (Pemilu 2009 dan 2014) PEMILU 2004 Penempatan Calon Perempuan Pada Pemilu 2009 Penempatan Calon Perempuan Pada Pemilu 2014 Daftar calon: 1.Laki-laki 2.Laki-laki 3.Laki-laki 4.Perempuan 5.Laki-laki 6.Perempuan 7.Laki-laki 8.Laki-laki 9.Perempuan Variasi 1 Variasi 2 Variasi 3 Variasi 1 Variasi 2 Variasi 3 Variasi 4 Daftar calon: Daftar calon: Daftar calon: Daftar calon : Daftar calon: Daftar calon: 1.Laki-laki 1.Laki-laki 1.Perempuan 1.Perempuan 1.Perempuan 1.Perempuan 2.Laki-laki 2.Perempuan 2.Laki-laki 2.Laki-laki 2.Perempuan 2.Perempuan 3.Perempuan 3.Laki-laki 3.Laki-laki 3.Laki-laki 3.Perempuan 3.Laki-Laki 4.Laki-laki 4.Laki-laki 4.Perempuan 4.Laki-laki 4.Laki-laki 4.Perempuan 5.Perempuan 5.Laki-laki 5.Laki-laki 5.Laki-laki 5.Perempuan 5.Laki-laki 6.Laki-laki 6.Laki-laki 6.Laki-laki 6.Perempuan 6.Laki-laki 6.Laki-laki 7.Laki-laki 7.Laki-laki 7.Laki-laki 7.Laki-laki 7.Laki-laki 7.Perempuan 8.Laki-laki 8.Laki-laki 8.Laki-laki 8.Laki-laki 8.Perempuan 8.Laki-laki 9.Perempuan 9.Laki-laki 9.Laki-laki 9.Perempuan 9.Laki-laki 9.Laki-laki Daftar calon: 1.Laki-laki 2.Laki-laki 3.Perempuan 4.Laki-laki 5.Laki-laki 6.Perempuan 7.Laki-laki 8.Laki-laki 9.Perempuani Tidak ada aturan penempatan calon. Perempuan sering ditempatkan di nomor urut bawah Pasal 55 ayat 2 UU No 10 Tahun 2008, menyebutkan di dalam daftar bakal calon setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Perempuan tidak harus di nomor 3, bisa juga di nomor 1 atau 2. Kebijakan afirmatif dipertegas dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD
- 18. terimakasih