Dokumen tersebut membahas perbedaan antara sistem pemilu organis dan sistem pemilu mekanis. Sistem pemilu organis menganggap perwakilan mewakili kepentingan kelompok tertentu, sedangkan sistem pemilu mekanis menganggap perwakilan mewakili kepentingan umum rakyat. Sistem pemilu mekanis terbagi menjadi sistem distrik dan sistem proporsional, di mana sistem distrik dapat menghasilkan distorsi perwakilan sedang

1. TUGAS
HUKUM TATA NEGARA I
“SISTEM PEMILU ORGANIS DAN SISTEM PEMILU MEKANIS”
Disusun Oleh:
1. Yeti Arina (124254076)
2. Nasria Ika Nitasari (124254240)
3. Yeni Agus Tri Puryanti (124254243)
4. Elfira Rabbani Hafinur (124254244)
5. Ari Tri Maria (124254245)
6. El Sinta Lisnawati (124254246)
PRODI S1 PPKn 2012 / C
JURUSAN PMP-Kn
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2. SISTEM PEMILIHAN UMUM
A. PENGERTIAN SISTEM PEMILU
Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur warga negara dalam memilih para
wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan
merubah suara ke kursi dilembaga perwakilan. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim, pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat.
Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi,
pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam wakru-waktu tertentu. Menurut Bagir Manan,
pemilhan umum yang diadakan dalam siklus lima (5) tahun sekali merupakan saat atau
momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat
pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan
pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.
B. MACAM-MACAM SISTEM PEMILU
1. Sistem Pemilu Organis
Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang
hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan: genealogis,
(rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi dan industri), lapisan-lapisan sosial
(buruh tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Masyarakat
dipandangnya sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai
kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalite organisme itu, seperti persekutuan-
persekutuan hidup diatas. Berdasarkan pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup
itulah yang diutamakanya sebagai pengendali hak pilih.
Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup
bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan
itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Menurut pemilihan organis,
partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan
dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. Sistem organis
Badan perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepentingan-kepentingan khusus
persekutuan hidup itu. Dalam pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua
Badan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

3. 2. Sistem Pemilu Mekanis
Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu-individu
yang sama. Aliran Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme semuanya berdasarkan
pandangan mekanis ini. Bedanya bahwa Liberalisme mengutamakan individu sebagai
kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan
antar individu yang bersift kontraktuil, sedangkan Sosialisme dan khususnya
Komunisme mengutamakan totalitet kolektip masyarakat dan mengecilkan peranan
individu dalam totalitet kolektip itu. Tetapi semua aliran diatas mengutamakan
individu sebagai pengenali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps pemilih)
sebagai suatu massa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara
dalam setiap pemilihan. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang
mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party
dan Multi Party (Liberalisme Sosialisme) atau Uni Party (Komunis). Pelaksanaan
sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu:
 Sistem Perwakilan Distrik/Sistem Mayoritas (single member constituencies)
Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih satu
wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak).
Dinamakan sistem distrik karena, wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik
pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota
Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem distrik sering dipakai di negara
yang mempunyai sistem dwi partai seperti Inggris serta bekas jajahannya (India dan
Malaysia), Kanada dan Amerika Serikat.
Dalam sistem distrik, karena hanya diperlukan pluralitas suara untuk
membentuk suatu pemerintahan dan bukan mayoritas dapat terjadi bahwa partai
yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara dapat membentuk kabinet.
Pemerintahan samacam ini dinamakan minority governement. Ciri khas yang
melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan
“distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara
nasional dan jumlah kursi yang diperoeh partai tersebut. akibat dari distorsi
menguntungkan partai besar melalui over-representation, dan merugikan partai
kecil karena under-representation, karena banyak suara dari partai kecil bisa
dinyatakan hilang (wasted) yaitu lantaran tidak berhasil menjadi juara pertama di
suatu distrik, sehingga itu semua akan sangat berpengaruh dalam masyarakat yang
pluralis dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis.

4. Macam Sistem Distrik
A. Firs Past The Post
Sistem yang menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat
pada calon, pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
B. The Two Round System
Sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan
pemenang pemilu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang
memperoleh suara mayoritas.
C. The Alternative Vote
Sama seperti first past the post bedanya adalah para pemilih diberi otoritas
untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-
calon yang ada.
D. Block Vote
Para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat
dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.
Kelebihan Sistem Distrik
1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi
yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan
mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan
mengadakan kerjasama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara
lain melalui stembus accoord.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai partai baru dapat
dibendung, malahan sistem ini bisa medorong kearah penyederhanan partai secara
alami dan tanpa paksaan.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat
meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan
mayoritas.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam
parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini
mendukung stabilitas nasional.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

5. Kelemahan Sistem Distrik
1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan
minoritas, apalagi golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam
suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa
ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia.
Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat
mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan
golongan yang dirugikan.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena
terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan
anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadusecara ideologis dan
etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan
distrik serta warga distrinya, daripada kepentingan nasional.
5. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
 Sistem Proposional/Perwakilan Berimbang (multi member constituency)
Sistem proposional adalah sistem dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat
dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase atau
pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik (satu daerah
pemilihan, memilih beberapa wakil). Dalam sistem proporsional satu wilayah
dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai
jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan
distribusi suara itu. Jumlah suara yang diperoleh secara nasional oleh setiap partai
menentukan jumlah kursinya diparlemen.
Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik.
Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau
partai lain sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Sistem perwakilan
berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain antara lain
dengan sistem daftar (list system). Dalam sistem daftar setiap partai atau golongan
mengajukan satu daftar calon dan si pemilih memilih salah satu daftar darinya dan
dengan demikian memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu
untuk bermacam-macam kursi yang sedang diperebutkan. Sistem perwakilan ini
dipakai Negeri Belanda, Swedia, Belgia, Indonesia.

6. Macam Sistem Proposional
A. List Propotional Representation
Disini partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan,
para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar
urut yang sudah ada.
B. The Single Transferable Vote
Para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. Pemenangnya
didasarkan atas penggunaan kota.
Kelebihan Sistem Proposional
1. Sistem ini dianggap representatif, karena jumah kursi partai dalam parlemen
sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
2. Sistem ini dianggap lebih demokratis dalam arti egalitarian karena praktis tanpa
ada distori yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam
parlemen tanpa ada suara yang hilang ataua wasted.
3. Dianggap lebih mewakili suara rakyat.
Kelemahan Sistem Proposional
1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama
satu sama lain dan memanfaatkan persamaan yang ada, tetapi cenderung
mempertajam perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah
jumlah partai.
2. Sistem ini mempermudah fragmentasi. Jika timbul konflik dalam suatu partai,
anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan
perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa
kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi kurang menggalang
kekompakan dalam tubuh partai.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai
melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentuan daftar calon.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya.
Pertama karena wilayahnya lebih besar sehingga sukar untuk dikenal orang
banyak. Kedua karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar
ketimbang kepribadian seseorang.
5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih
mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk suatu
pemerintahan.

7. KESIMPULAN
Sistem pemilu dibedakan menjadi dua yaitu sistem pemilu organis dan sistem pemilu
mekanis. Menurut sistem mekanis badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan
umum rakyat seluruhnya . Sedangkan menurut sistem organis badan perwakiln bersifat badan
perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Sistem mekanis
menghasilkan “Parlemen”, dan sistem organis menghasilkan “Dewan Korporatif”. Perlu
diperhatikan bahwa kedua sistem itu dapat dikombinasikan khusus dalam negara-negara
dengan sistem bikameral. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang
mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party atau
Multy Party. Sedangkan menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu
dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan
hidup dalam lingkunganya sendiri.
Dalam sistem pemilu mekanis dibagi menjadi dua yaitu sistem pemilu distrik (sistem
pemilu mayoritas / single member constituencies) dan sistem pemilu proporsional (sistem
perwakilan berimbang / multi member constituencies). Perbedaan pokok antara sistem Distrik
dan Proposional adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan
perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.
Menurut sistem mekanis badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan umum
rakyat seluruhnya. Ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan
sistem distrik mengakibatkan “distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh
suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Sedangkan ciri
khas yang melekat pada sistem proporsional yaitu lebih demokratis dalam arti egalitarian
karena praktis tanpa ada distori yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi
dalam parlemen tanpa ada suara yang hilang ataua wasted.

8. Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional :
SISTEM DISTRIK
Wilayah yang terdiri dari 10 distrik,
memperebutkan 10 kursi kesatuan.
Setiap distrik memperbutkan 1 kursi.
A. Menang 5 distrik ke atas, dapat 10 kursi.
B. Tidak dapat kursi.
C. Suara hilang (wasted)
SISTEM PROPORSIONAL
Wilayah yang dianggap sebagai kesatuan,
memperebutkan 10 kursi.
A. Menang 60% suara, dapat 6 kursi
B. Menang 30% suara, dapat 3 kursi
C. Menang 10% suara, dapat 1 kursi
Tidak ada suara hilang
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K 1 K 1 K
1 K
1 K
1K

9. SUMBER :
Budiarjo, Miriam. 2008. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
Kusnardi, & Ibrahim, Harmaily. 1988. “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”. Jakarta;
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar
Bakti”
Soedarsih, & Satmoko, Agus. 2009. “Budaya dan Sistem Politik Indonesia”. Surabaya ;
Unesa University Press
http://www.htnathaanakcerdasSistemPemilu.html
http://www.htn/Sistempemilihanumum.html
http://www.htn/SistemPemiludiIndonesiaSistemPemiludiIndonesia.html
http://www.htn/SecarikCoretankuMAKALAHHUKUMTATANEGARA.html