1. M. Yusrizal Adi S,SH.MH
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2. Pemilihan Umum ( PEMILU)
Sebagai pelaksanaan
kedaulatan rakyat atau
demokrasi
Pemilu dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yaitu
suatu lembaga independent yang
dibentuk dengan suatu undang-
3. 1. Menguatkan legitimasi pranata
politik (eksekutif, legislatif,
judikatif)
2. Menjamin stabilitas peralihan
kepemimpinan
3. Memilih kader penguasa yang
terbaik
4. Menegakkan demokrasi.
4. Menurut Dr. Wahyudi Kumorotomo
1. Demokratis (persaingan sehat, jujur, adil, aman)
2. Terciptanya infrastruktur politik (DPR, presiden)
yg kuat dan berkualitas
3. Derajat keterwakilan yg optimal; mengurangi
kemungkinan over-representation di daerah
tertentu dan under-representation di daerah
lainnya
4. Menyeluruh & tuntas; peraturan yg jelas, tanpa
intervensi pemerintah atau pihak tertentu
5. Praktis, tidak rumit dan mudah dilaksanakan.
5. LANDASAN IDIL : PANCASILA
LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945
LANDASAN OPERASIONAL : PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMILU,
a. UU No.2/2008 ttg Parpol sudah diubah dg
UU No.2/2011
b. UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
c. UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
d. UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
umum Presiden Dan wakil presiden
6. e. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang Nomor 1 tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi undang-undang
7. Sistem Pemilihan Organis yakni Dalam Sistem
Organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah
individu-individu yang hidup bersama-bersama
dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti
geneaologi (rumah tangga)
sistem Pemilihan mekanis, dimana partai politik
mengorganisir pemilihan-pemilihan dan partai
partai politik berkembang, baik menurut sistem
satu partai, dua partai atau multi partai. Sistem
mekanis dapat dilaksanakan dengan cara yaitu,
sistem perwakilan distrik/single member
constituency dan sistem perwakilan proposional/
multi member constituencies
8. 1. Sistem Proporsional (proportional representation);
Kursi yg dimenangkan parpol berbanding
seimbang dg proporsi suara yg diperolehnya.
Mis: Partai A=48,5%, B=29%,C=14%,D=7,5%,
E=1% Quota: 100%/5 kursi = 20%; Jatah kursi
ke-4 diberikan ke partai C krn terbesar sisa
suaranya (14%).
Variasi sistem: closed system & open system.
9. Kursi yang tersedia di parlemen,
diperebutkan dalam suatu pemilihan umum,
dibagi kepada partai-partai politik dan
golongan-golongan politik yang ikut serta
dalam Pemilu sesuai dengan imbangan suara
dalam Pemilu.
Misal 1 : 400.000 pemilih mempunyai1 kursi
artinya satu orang wakil memperoleh
dukungan 400.000 pemilih.
10. Sistem proporsional lahir untuk menjawab
kelemahan dari sistem distrik. Sistem
proporsional merupakan sistem pemilihan
yang memperhatikan proporsi atau
perimbangan antara jumlah penduduk
dengan jumlah kursi di suatu daerah
pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam
lembaga perwakilan, daerah yang memiliki
penduduk lebih besar akan memperoleh
kursi yang lebih banyak di suatu daerah
pemilihan, begitu pun sebaliknya.
11. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi
antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai
politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi
yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya
perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka
di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih
(BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang
menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah
pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan
lebih dari satu kandidat karena kursi yang
diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.
12. Sistem proposional lebih demokratis,
praktis tanpa ada suara yang hilang
Setiap suara dihitung, dan yang kalah
suaranya dikompensasikan, sehingga
tidak ada suara yang hilang
Sistem proposional dianggap representatif
karena jumlah kursi partai dalam
parlemen sesuai dengan suara yang
diperolehnya dari masyarakat dalam
pemilu
Tidak ada distorsi, di mana perolehan
kursi kira-kira sama dengan persentase
perolehan suara secara nasional
13. Sistem ini kurang mendorong partai-partai
untuk berintegrasi atau kerjasama antara
partai yang satu dengan yang lain dan
memanfaatkan persamaan-persamaan
yang ada, tetapi sebaliknya cenderung
mempertajam perbedaan-perbedaan
Sistem proposional memberikan
kedudukan yang kuat pada pimpinan partai
melalui sistem daftar karena pimpinan
partai sesudah berkonsultasi dengan
cabang-cabang menentukan daftar calon
14. Wakil yang terpilih kemungkinan
renggang ikatannya dengan warga
yang telah memilihnya
Mempermudah timbulnya partai-
partai baru
Wakil lebih terikat dan loyal dengan
partai daripada rakyat atau daerah
yang diwakilinya
Banyaknya partai bisa mempersulit
terbentuknya pemerintahan stabil
15. Sistem Distrik (plurality system);
Wilayah pemilihan dibagi ke dalam bbrp distrik
pemilihan.
Rumus pengalokasian kursi: absolut majority; 50%+1
(Inggris) dan simple majority (Amerika).
Sistem distrik biasa disebut juga single member
constituency tetapi ada juga yang memakai
istilah single member district. Pada intinya,
sistem distrik merupakan sistem pemilihan
dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa
daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan
jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam
sebuah lembaga perwakilan.
16.
Dengan demikian, satu distrik akan
menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat
yang memperoleh suara terbanyak di suatu
distrik, maka akan menjadi wakil rakyat
terpilih. Sedangkan kandidat yang
memperoleh suara lebih sedikit, maka
suaranya tidak akan di perhitungkan atau
dianggap hilang walau sekecil apapun selisih
perolehan suara yang ada. Sehingga dikenal
istilah the winner takes all atau sistem
mayoritas
17. Distrik wilayahnya relatif kecil, maka pemilih dapat
mengenali calon-calon wakil rakyat yang akan
dipilih didistriknya Calon yang dipilih dikenal baik
karena batas distrik
Sistem distrik lebih mendorong kearah integrasi
partai-partai politik karena kursi yang
diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya
satu wakil
Kecenderungan untuk membentuk partai baru
dapat dibendung. Sistem ini bisa mendorong
kearah penyederhanaan partai secara alamiah dan
tanpa paksaan
Sistem distrik sederhana, mudah untuk
diselenggarakan, tidak memerlukan waktu dan
dana yang banyak
Berkurangnya parpol memudahkan pemerintahan
yang lebih stabil (integrasi)
18. Kurang memperhitungkan partai-partai kecil
dan golongan minoritas
Kurang representatif karena calon yang kalah
kehilangan suara pendukungnya
Terlalu banyak suara yang terbuang
19. 1, Banyak suara yang terbuang.
Misalnya :
Calon A = 50 suara
Calon B = 45 suara
Calon C = 40 suara
Calon D = 30 suara
Yang menang adalah Calon A dan menjadi wakil
distrik. Apabila dibandingkan suara antara A
dengan B, C, dan D, maka presentasi Calon A di
distrik tersebut adalah rendah ( low representative)
2. Menyulitkan bagi partai kecil untuk memperoleh
kursi ( wakil di parlemen)
20. Proporsional Distrik
1. Peran partai Kuat sekali Sangat lemah
2. Distorsi Rendah Tinggi
3. Kedekatan calon
dg pemilih
Rendah Tinggi
4. Akuntabilitas Rendah Tinggi
5. Politik uang Rendah Tinggi
6. Kualitas
legislatif
Sama dg Distrik Sama dg
Proporsional
21. PERIODESASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
1. Pemilu tahun1955 (Masa Parlementer).
2. Pemilu tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)
a. Pemilu 1977
b. Pemilu 1982
c. Pemilu 1987
d. Pemilu 1992
e. Pemilu 1997
3. Pemilu 1999-2014 (Masa Reformasi)
a. Pemilu tahun 1999
b. Pemilu 2004
c. Pemilu 2009
cd. Pemilu 2014
22. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang
diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan
bangsa Indonesia yang baru berusia 10
(sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan
pada masa Demokrasi Parlementer pada
kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan
suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk
memilih anggota DPR pada 29 September 1955
dan untuk memilih anggota Dewan
Konstituante pada 15 Desember 1955
23. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang
pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun
1953.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang
Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang
Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh
Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non
Aktif/Pemberhentian berdasarkan penerimaan
keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut,
maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu
terhadap Anggota Angkatan Perang
24. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang
terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi
kemasyarakatan, dan 48 perorangan,
sedangkan untuk Pemilu anggota
Konstituante di ikuti 91 peserta yang terdiri
dari 39 partai politik, 23 organisasi
kemasyarakatan, dan 29 perorangan.
25. 1. Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7
Nopember 1945, diketuai oleh Moh.Yusuf
Sarjono
2. Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945,
diketuai oleh dr. Sukirman Wirjo-sardjono
3. Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember
1945, diketuai oleh Nyono
4. Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945,
diketuai oleh Sutan Dewanis
5. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10
Nopember 1945 diketuai oleh DS. Probowinoto
6. Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember
1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin
26. 7. Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember
1945 diketuai oleh Sutan Syahrir
8. h. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI),
berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J.
Kasimo
9. i. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
diketuai oleh JB. Assa
10. j. Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai
Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17
Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir,
Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat
11. k. Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik
Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi
Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946,
diketuai oleh Sidik Joyosuharto.
27. Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang
diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971
dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru,
tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini
berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli
1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota
DPR.
Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan
berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel
daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan
organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang
dengan besarnya dukungan pemilih karena
pemilih memberikan su-aranya kepada
Organisasi Peserta Pemilu.
28. 1. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
2. TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
3. UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan /
Perwakilan Rakyat
4. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Badan Penyelenggara Pemilu yakni Lembaga Pemilihan
Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden
Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam
Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan
Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU
dan Badan Perbekalan dan Perhubungan
29. Peserta Pemilu 1971 :
1. Partai Nahdlatul
Ulama
2. Partai Muslim
Indonesia
3. Partai Serikat Islam
Indonesia
4. Persatuan Tarbiyah
Islamiiah
5. Partai Nasionalis
Indonesia
6. Partai Kristen
Indonesia
7. Partai Katholik
8. Partai Ikatan
Pendukung
Kemerdekaan
Indonesia
9. Partai Murba
10. Sekber Golongan
Karya
30. Sistem Pemilu
Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru
ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.
Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada
Pemilu 1977 juga menggunakan sistem
perwakilan berimbang (proporsional) dengan
stelsel daftar.
31. 1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur
Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
2. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang
Pemilihan Umum.
3. Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai
Politik dan Golongan Karya.
4. Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di daerah.
5. Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian.
6. Undang-undang Nomor 5/1979 tentang
Pemerintahan Desa.
32. Badan Penyelenggara Pemilu
Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur
yang sama dengan penyelenggaraan pada
tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di
provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS
di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan
KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar
negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang
bersifat sementara (adhoc).
33. Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai
politik peserta Pemilu 1971 se-hingga Pemilu
1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
merupakan fusi/penggabungan dari: NU,
Parmusi, Perti, dan PSII.
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan
fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai
Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba
34. Sistem Pemilu
Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang
diselenggarakan pada pemerintahan Orde
Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada
tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982
tidak berbeda dengan sistem yang digunakan
dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu
masih menggunakan sistem perwakilan
berimbang (proporsional).
35. Dasar Hukum
1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978
Tentang Pemilu.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980
tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1980 sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
36. Badan Penyelenggara Pemilu
Struktur organisasi penyelenggara
Pemilu1982 sama dengan struktur organisasi
penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari
PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS
serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN
37. 1. Partai Persatuan Pembangunan
(PPP).
2. Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Demokrasi Indonesia
(PDI).
38. Sistem Pemilu
Pemilu keempat pada pemerintahan Orde
Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April
1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada
tahun 1987 masih sama dengan sistem
yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu
menganut sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan stelsel daftar
39. Dasar Hukum
1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang
GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983
tentang Pemilihan Umum.
2. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975
dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 1976.
40. Badan Penyelenggara Pemilu.
Struktur organisasi penyelenggara
Pemilu 1987 sama dengan struktur
organisasi penyelenggara Pemilu
1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD
II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN,
PPSLN, dan KPPSLN.
41. Peserta Pemilu 1987
1) Partai Persatuan
Pembangunan.
2) Golongan Karya
3) Partai Demokrasi Indonesia
42. Sistem Pemilu
Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru
dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992.
Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun
1992 masih sama dengan sistim yang
digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu
menganut sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan stelsel daftar.
43. 1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang
GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988
tentang Pemilu.
2. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975
dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990
44. Badan Penyelenggara Pemilu.
Struktur organisasi penyelenggara
Pemilu 1992 sama dengan
struktur organisasi penyelenggara
Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI,
PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan
KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan
KPPSLN.
46. Sistem Pemilu.
Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru
ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997.
Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun
1997 masih sama dengan sistem yang
digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu
menganut sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan stelsel daftar.
47. 1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang
GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993
tentang Pemilu.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1985
48. Badan Penyelenggara Pemilu.
Struktur organisasi penyelenggara
Pemilu 1997 sama dengan
struktur organisasi penyelenggara
Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI,
PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan
KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan
KPPSLN.
50. Sistem Pemilu.
Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama
pada masa reformasi. Pemungutan suara
dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999
secara serentak di seluruh wilayah
Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama
dengan Pemilu 1997 yaitu sistem
perwakilan berimbang (propor-sional)
dengan stelsel daftar.
51. 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun
1999 tentang Partai Politik.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun
1999 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
52. Badan Penyelenggara Pemilu.
Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden.
KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik
dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam
menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh
Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat
pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia
(PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan
KPU.
53. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah
dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan
KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri
dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN
yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil
parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang
wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh
masyarakat
54. Peserta Pemilu tahun 1999
diikuti oleh 48 Partai Politik,
yaitu
1. Partai Indonesia Baru.
2. Partai Kristen Nasional
Indonesia.
3. Partai Nasional
Indonesia.
4. Partai Aliansi Demokrat
Indonesia.
5. Partai Kebangkitan
Muslim Indonesia.
6. Partai Ummat Islam.
7. Partai Kebangkitan Umat.
8. Partai Masyumi Baru.
9. Partai Persatuan
Pembangunan.
10. Partai Syarikat Islam
Indonesia.
11. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan.
12. Partai Abul Yatama.
13. Partai Kebangsaan
Merdeka.
14. Partai Demokrasi Kasih
Bangsa.
15. Partai Amanat Nasional.
16. Partai Rakyat Demokratik
55. 17. Partai Syarikat Islam
Indonesia 1905.
18. Partai Katholik
Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat.
20. Partai Rakyat Indoneia.
21. Partai Politik Islam
Indonesia Masyumi.
22. Partai Bulan Bintang.
23. Partai Solidaritas
Pekerja.
24. Partai Keadilan.
25. Partai Nahdlatul Umat
26. PNI-Front Marhaenis.
27. Partai Ikatan
Pend.Kmd. Indonesia
28. Partai Republik.
29. Partai Islam Demokrat.
30. PNI-Massa Marhaen.
31. Partai Musyawarah
Rakyat Banyak.
32. Partai Demokrasi
Indonesia.
33. Partai Golongan Karya.
34. Partai Persatuan.
35. Partai Kebangkitan
Bangsa.
36. Partai Uni Demokrasi
Indonesia.
37. Partai Buruh Nasional.
56. 38. Partai Musyawarah
Kekeluargaan
Gotong Royong
(MKGR).
39. Partai Daulat Rakyat.
40. Partai Cinta Damai.
41. Partai Keadilan dan
Persatuan.
42. Partai Solidaritas
Pekerja Seluruh
Indonesia.
43. Partai Nasional
Bangsa Indonesia.
44. Partai Bhinneka
Tunggal Ika.
45. Partai Solidaritas Uni
Nasional Indonesia.
46. Partai Nasional
Demokrat.
47. Partai Umat
Muslimin Indonesia.
48. Partai Perkerja
Indonesia.
57. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang
memungkinkan rakyat memilih langsung wakil
mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD
serta memilih langsung presiden dan wakil
presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara
serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk
memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD,
serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun
DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode
2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden
dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009
diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004
(putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).
58. Sistem Pemilu.
Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang
berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu
untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk
didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem
perwakilan berimbang (proporsional) dengan
sistem daftar calon terbuka.
Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah
suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini
akan diberikan kepada calon yang memenuhi
atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka
kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan
nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD
dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil
banyak.
59. Undang-undang No. 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik.
Undang-undang No. 12 Thn 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD.
Undang Undang Nomor 23 tahun
2003 Tentang Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden.
60. Badan Penyelenggara Pemilu
Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh
KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi
dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat
kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain
badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat
juga penyelenggara pemilu yang bersifat
sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia Pemu-ngutan Suara
(PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan
Kelompok Penyelenggara Pemu-ngutan Suara
(KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di
luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar
Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
61. Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD tahun
2004 diikuti oleh 24
partai, yaitu
1. Partai Nasional
Indonesia
Marhaenisme (PNI
Marhaenisme).
2. Partai Buruh Sosial
Demokrat (PBSD).
3. Partai Bulan Bintang
(PBB).
4. Partai Merdeka.
5. Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
6. Partai Persatuan
Demokrasi
Kebangsaan (PDK).
7. Partai Perhimpunan
Indonesia Baru (PIB).
8. Partai Nasional
Banteng Kemerdekaan
(PNBK).
9. Partai Demokrat.
62. 10. Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia
(PKP Indonesia).
11. Partai Penegak
Demokrasi Indonesia
(PPDI).
12. Partai Persatuan
Nahdlatul Ummah
Indonesia (PPNUI).
13. Partai Amanat Nasional
(PAN).
14. Partai Karya Peduli
Bangsa (PKPB).
15. Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB).
16. Partai Keadilan
Sejahtera (PKS
17. Partai Bintang
Reformasi (PBR).
18. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDIP).
19. Partai Damai Sejahtera.
20. Partai Golongan Karya
(Partai Golkar).
21. Partai Patriot Pancasila.
22. Partai Sarikat Indonesia.
23. Partai Persatuan Daerah
(PPD).
24. Partai Pelopor
63. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun
2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima)
pasangan, adalah sebagai berikut
1. H. Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H.
Ahmad Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H.
Siswono Yudo Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H.
Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar,
M.Sc.
64. Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil
presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran I (pertama) belum ada yang
memperoleh suara lebih dari 50%, maka
dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan
terbanyak kedua, yaitu :
Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Putaran II
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad
Hasyim Muzadi
2. H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H.
Muhammad Jusuf Kalla
65. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada
masa reformasi yang diselenggarakan secara
serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk
memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD,
serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun
DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode
2009-2014. Sedangkan untuk memilih
presiden dan wakil presiden untuk masa bakti
2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8
Juli 2009 (satu putaran).
66. Sistem Pemilu.
Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan
dengan sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan sistem daftar calon
terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai
politik mencerminkan proporsi total suara yang
didapat setiap parpol.
Mekanisme sistem ini memberikan peran besar
kepada pemilih untuk menentukan sendiri
wakilnya yang akan duduk di lembaga
perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang
memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih
Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik
berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi,
dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat)
perwakilan.
67. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
68. Badan Penyelenggara Pemilu
UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum
dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan
oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU
Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten/Kota.
Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat
juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara
(adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat
desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk
penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia
Pemu-ngutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
(KPPSLN).
69. Peserta Pemilu
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun
2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai
merupakan partai nasional dan 6 partai
merupakan partai lokal Aceh
70. 1. Partai Hati Nurani
Rakyat
2. Partai Karya Peduli
Bangsa
3. Partai Pengusaha dan
Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat
Nasional
5. Partai Gerakan
Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan
Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan
Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan
Bangsa
14. Partai Pemuda
Indonesia
15. Partai Nasional
Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi
Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
71. 19. Partai Penegak
Demokrasi
Indonesia
20. Partai Demokrasi
Kebangsaan
21. Partai Republika
Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan
Karya
24. Partai Persatuan
Pembangunan
25. Partai Damai
Sejahtera
26. Partai Nasional
Benteng Kerakyatan
Indonesia.
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan.
29. Partai Bintang
Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih
Demokrasi
Indonesia
72. 33. Partai Indonesia
Sejahtera.
34. Partai Kebangkitan
Nasional Ulama
35. Partai Aceh Aman
Seujahtra (Partai
Lokal)
36. Partai Daulat Aceh
(Partai Lokal)
37. Partai Suara
Independen Rakyat
Aceh (Partai Lokal)
38. Partai Rakyat Aceh
(Partai Lokal)
39. Partai Aceh (Partai
Lokal)
40. Partai Bersatu Aceh
(Partai Lokal)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan
Nahdlatul Ummah
Indonesia
43. Partai Sarikat
Indonesia
44. Partai Buruh
73. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3
(tiga) pasangan calon, yaitu :
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo
Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI
Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai
Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)
2. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr.
Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS,
PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN,
PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot,
PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai
PIB, Partai PDI)
3. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto,
74. penyelenggaraan pemilihan umum tahun
2014 adalah untuk memilih anggota Legislatif
(DPR) dan DPD, DPRD dan Presiden dan wakil
presiden, serta pemilu kepala daerah
76. 5. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-undang
6. UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang
77. PASAL 5, UU NOMOR 8 TAHUN 2012
Ayat 1:
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan
sistem proporsional terbuka.
Ayat 2:
Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan
dengan sistem distrik berwakil banyak.
79. 1. Penataan organisasi;
2. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan;
3. Pembentukan Badan Penyelenggara
4. Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota;
5. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan
Teknis di setiap tingkatan;
6. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih
7. Pengelolaan data dan informasi
8. Logistik
80. NO. KEGIATAN JADWAL
1 Penataan organisasi 9 Juni s/d 9 Des 2012
2 Pendaftaran pemantau Agust 2012 s/d Maret 2014
3
Pembentukan Badan
Penyelenggara
a. PPK dan PPS/PPLN Nov 2012 s/d Jan 2013
b. KPPS/KPPSLN 9 Feb s/d 9 Maret 2014
c. Pantarlih Feb 2013
4
Seleksi Anggota KPU Prov & KPU
Kab/Kota
Jan s/d Des 2013
5 Pengadaan & distribusi logistik 9 Juni 2013 s/d 8 April 2014
81. ◦ Perencanaan Program dan Anggaran
◦ Penyusunan Peraturan KPU
◦ Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
◦ Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
◦ Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
◦ Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan
◦ Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota
◦ Kampanye
◦ Masa Tenang
◦ Pemungutan dan Penghitungan Suara
◦ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
◦ Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional
◦ Penetapan partai politik memenuhi ambang batas
◦ Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
◦ Peresmian keanggotaan
◦ Pengucapan sumpah/janji anggota
82. NO. KEGIATAN JADWAL
1 Perencanaan program & anggaran 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013
2 Penyusunan peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013
3 Pendaftaran , verifikasi & penetapan Peserta Pemilu 9 Agust/d 15 Des 2012
a. Pengundian & penetapan nomor urut 16 s/d 18 Des 2012
b. Penyelesaian sengketa TUN 17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013
4 Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih 9 Nov 2012 s/d 23 Okt 2013
5 Penataan & penetapan daerah pemilihan 10 Des 2012 s/d 9 Maret 2013
6 Pencalonan anggota DPR, DPD & DPRD 6 April s/d 4 Agust 2013
7 Kampanye Pemilu 17 Des 2012 s/d 5 April 2014
8 Masa Tenang 6 s/d 8 April 2014
9 Pemungutan & penghitungan suara 9 April 2014
10 Rekapitulasi penghitungan suara
a. PPS/PPLN 10 s/d 15 April 2014
b. PPK 13 s/d 17 April 2014
c. KPU Kabupaten/Kota 19 s/d 21 April 2012
d. KPU Provinsi 22 s/d 24 April 2014
e. KPU 26 April s/d 6 Mei 2014
11 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 2014
12 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, & DPRD
a. DPRD Kabupaten/Kota Juli s/d Agust 2014
b. DPRD Provinsi Agust s/d Sept 2014
c. DPR & DPD 1 Oktober 2014
83. Perselisihan Hasil Pemilu
◦ Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah
Konstitusi
b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemilu
◦ KPU kabupaten/kota;
◦ KPU provinsi.
c. Penyusunan Dokumentasi
d. Pengelolaan Arsip
e. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara
ad hoc
f. Penyusunan Laporan Keuangan
84. NO. KEGIATAN JADWAL
1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 12 s/d 14 Mei 2014
2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Okt s/d Nov 2014
3 Penyusunan dokumentasi 9 April s/d 31 Agust 2014
4 Pengelolaan arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019
5 Pembubaran Badan Penyelenggara Adhoc 9 Juni 2014
6 Penyusunan laporan keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014
85.
86. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
Penyelen
ggara
Pemilu
KPU : perwakilan
Pemerintah,
perwakilan partai
politik peserta
pemilu, serta
anggota
independen.
KPU : anggotanya
dipilih melalui
proses pemilihan
oleh Presiden
(pengusul nama
balon) dan DPR
yang menyeleksi
dan menentukan
hasil akhir nama-
nama anggota KPU.
KPU :
anggotanya
dipilih melalui
proses pemilihan
oleh Presiden
(pengusul nama
balon) dan DPR
yang menyeleksi
dan menentukan
hasil akhir
nama-nama
anggota KPU.
KPU:
anggotanya dipilih
melalui proses
pemilihan oleh
Presiden
(pengusul nama
balon) dan DPR
yang menyeleksi
dan menentukan
hasil akhir nama-
nama anggota
KPU.
Sistem
Pemiliha
n
Sistem
proporsional
dengan daftar
calon tertutup
Sistem proporsional
daftar calon terbuka
Sistem
proporsional
dengan daftar
calon terbuka
Sistem
proporsional
dengan daftar
calon terbuka
87. Aspek
Pemilu
1999
Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
Daerah
pemilihan
Wilayah
administratif
(provinsi,
kabupaten
dan kota)
- Penetapan dapil
oleh KPU
- Dapil DPR : provinsi
atau bagian-bagian
provinsi
- Dapil DPRD Provinsi
: kabupaten/kota
- Dapil DPRD
Kabupaten/Kota:
kecamatan
- Penetapan dapil DPR RI
oleh DPR RI (dlm UU)
- Dapil DPR : provinsi atau
bagian-bagian dari
provinsi
- Dapil DPRD Provinsi :
kabupaten/kota
- Dapil DPRD Kab./Kota :
kecamatan
- Penetapan dapil
DPR RI oleh
anggota DPR RI
(dalam UU Pemilu)
- Dapil DPR adalah
provinsi atau
bagian-bagiannya
- Dapil DPRD
Provinsi adalah
kabupaten/kota
- Dapil DPRD
Kabupaten/Kota
adalah kecamatan
Cara
pemberian
suara
Mencoblos
lambang
partai
Mencoblos nama dan /
atau lambang partai
Memberi tanda satu kali
pada nama partai atau
lambang partai atau nama
calon
Mencoblos satu kali
pada nomor atau
tanda gambar partai
politik atau nama
caleg
88. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
Penghitun
gan suara
- Hasil di TPS
- Agregasi di PPS,
PPK, KPU
Kabupaten /
Kota, KPU
Provinsi dan KPU
KPU Nasional
- Stembus Accord
(penggabungan
suara beberapa
parpol yang
suaranya kurang
/ kecil untuk
mendapatkan 1
kursi).
- Hasil di TPS - Hasil di TPS
- Agregasi di PPK,
KPU Kabupaten /
/ Kota, KPU
Provinsi dan KPU
KPU Nasional
- Penerapan 2,5%
Parliamentary
Threshold
(ambang batas
perolehan suara
partai politik
untuk diikutkan
dalam
pembagian kursi)
- Hasil di TPS
- Agregasi di PPS,
PPK, KPU
Kabupaten /
Kota, KPU
Provinsi dan KPU
KPU Nasional
- Penerapan 3,5%
Parliamentary
Threshold
(ambang batas
perolehan suara
partai politik
untuk diikutkan
dalam
pembagian kursi)
89. Aspek Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
Pembagian
Kursi
3-12 kursi per dapil
3-12 kursi per
dapil
3-10 kursi per dapil
untuk DPR
3-12 kursi per dapil
untuk DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten
/ Kota
3-10 kursi per dapil
DPR
3-12 kursi per dapil
DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten /
Kota
Penentuan
Caleg terpilih
Nomor urut
Memenuhi
100% BPP atau
nomor urut
Memenuhi 30% BPP
atau nomor urut
(Setelah Putusan MK,
berdasarkan suara
terbanyak)
- Caleg dengan suara
terbanyak
- Jika caleg terpilih
jumlahnya kurang
dari kursi yang
diperoleh partai,
kursi diisi oleh
caleg yang
memperoleh suara
terbanyak
berikutnya
90. Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah
pemungutan suara selesai. Perolehan suara untuk parpol
maupun caleg perorangan dihitung berdasarkan tingkat
pemilihannya. Saksi peserta pemilu berhak mendapatkan
salinan hasil penghitungan suara.
Setelah proses penghitungan suara di TPS selesai,
selanjutnya dilakukan rekapitulasi atau agregasi
perolehan suara peserta pemilu di tingkat
kelurahan/desa.
Seluruh proses penghitungan suara serta rekapitulasinya
dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi peserta pemilu,
pemantau, pengawas pemilu serta masyarakat umum.
91. Pada Pemilu 2014 diberlakukan parliamentary
threshold (PT) 3,5 % hanya untuk perolehan
kursi DPR RI.
Parpol yang tidak mendapatkan suara sah
sekurang-kurangnya 3,5% dari suara sah secara
nasional maka tidak diikutsertakan dalam
pembagian kursi DPR di semua dapil. Kursi
dibagikan kepada parpol yang lolos PT.
91
92. a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian
hukum;
e. tertib;
f. kepentingan
umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalita
s;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.
93. Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :
1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun
sekali.
2) Pemilu diselenggarakan utnuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan
DPRD.
3) Peserta Pemilu untuk memilih DPR dan anggota
DPRD adalah Partai Politik.
4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD
adalah perseorangan.
5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri
6) Ketentuan lebih tentang Pemilu diatur oleh
undang- undang
94. Dasar Hukum :
1. UUD 1945
2. UU No 8 tahun 2015 tentang Perubahan
UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan
PERPU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan
gubernur, bupati dan walikota menjadi
Undang-Undang
3. UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan
UU No 2 tahun 2008 tentang partai Politik
4. UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan
kedua UU No 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
95. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah kepala daerah dipilih
secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali
diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,
sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah
pertama yang diselenggarakan berdasarkan
undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta
2007.
96. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru
mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam
undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu
krusial terkait pemilihan kepala daerah secara
langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24
September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan
Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung,
atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan
kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226
anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar
berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat
Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi
Gerindra berjumlah 32 orang
97. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa
pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai
langkah mundur di bidang "pembangunan"
demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk
menggagalkan keputusan itu melalui uji materi
ke MK.
Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak
langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi
satu hal prinsip yang harus digarisbawahi
(walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak
langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat)
adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung
menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua,
Pemilukada tidak langsung menyebabkan
anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus,
yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika
Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan
hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara)
hak pilihnya tetap ada
98. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi
oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (Panwaslu) Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota.
Khusus di Aceh , Pilkada
diselenggarakan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) dengan
diawasi oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).
99. 266 Daerah yang menyelenggarakan
pemilukada serentak di Indonesia pada tahun
9 desember 2015
UU Pilkada telah menentukan perkara
sengketa pilkada yang bisa diajukan ke MK
hanya menyangkut sengketa penetapan hasil
penghitungan suara. Selain itu, sengketa hasil
ini ada syarat presentase tertentu yang
dibatasi secara limitatif. “
Ada presentase tertentu dibatasi limitatif
perkara yang bisa digugat ke MK
100. Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada menyebut
syarat pengajuan (pembatalan) jika ada
perbedaan selisih suara maksimal 2 persen
dari penetapan hasil penghitungan suara KPU
Provinsi bagi provinsi maksimal 2 juta
penduduk. Bagi penduduk lebih dari 2 juta
hingga 6 juta, syarat pengajuan jika ada
perbedaan selisih maksimal 1,5 persen dari
penetapan hasil penghitungan suara KPU
Provinsi.
persentase selisih suara dihitung dari suara
terbanyak berdasarkan hasil penghitungan
suara.
101. Persoalan yang menyangkut pelanggaran etik,
administratif, pidana pemilu, dan keabsahan
penetapan pasangan calon merupakan
kewenangan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lewat
penegakan hukum terpadu (Gakumdu), dan
PTUN
102. Komisi Pemilihan Umum ( UU No 22 Tahun
2007)
Badan Pengawas Pemilu
Panitia Pengawas Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
103. Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau
Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh
Penduduk daerah administratif setempat yang
memenuhi syarat.
Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket
bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
dimaksud mencakup:
1. Gubernur dan wakil gubernur untuk
provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk
kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
104. 1. merencanakan program dan anggaran
serta menetapkan jadwal;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun dan menetapkan pedoman
teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah
terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR
dan Pemerintah;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan,
dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
105. 6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;
7. menetapkan peserta Pemilu;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara
di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
106. 9. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu
dan Bawaslu;
10. menerbitkan keputusan KPU untuk
mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya;
11. menetapkan dan mengumumkan perolehan
jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik
peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
107. 12. mengumumkan calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Daerah terpilih dan membuat berita
acaranya;
13. menetapkan standar serta kebutuhan
pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi
Bawaslu atas temuan dan laporan adanya
dugaan pelanggaran Pemilu;
108. 15. mengenakan sanksi administratif dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi,
anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris
Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal
KPU yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang
berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas
dan wewenang KPU kepada masyarakat;
109. 15. menetapkan kantor akuntan publik untuk
mengaudit dana kampanye dan
mengumumkan laporan sumbangan dana
kampanye;
16. melakukan evaluasi dan membuat laporan
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
17. melaksanakan tugas dan wewenang lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
110. KPU sebanyak 7 (tujuh)
orang;
KPU Provinsi sebanyak 5
(lima) orang; dan c.
KPU Kabupaten/Kota
sebanyak 5 (lima) orang.
111. Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU
yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada Kamis, 12 April 2012:
1. Ketua: Husni Kamil Manik, S.P., Anggota
KPU Sumatera Barat.
2. Ida Budhiati, S.H ., M.H., Ketua KPU Jawa
Tengah.
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Dosen
FISIPOL UGM Yogyakarta.
4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota
KPU Jawa Timur.
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si.,
Ketua KPU Jawa Barat.
6. Drs. Hadar Nafis Gumay, Pegiat
LSM/Direktur Eksekutif Centre for
Electoral Reform (Cetro).
7. Juri Ardiantoro, M.Si., Ketua KPU DKI
Jakarta.
