SlideShare a Scribd company logo
AhsanulMinan Konsultan UNDP Election-MDP untukbawasluri PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM MEMBANTU PENGAWASAN PEMILU Disampaikandalamacarabimbinganteknisstafsekretariatpanwaslukada
LANDASAN HUKUM 1. 	UU NO 22/2007, Pasal 103 Dalammenjalankantugasnya, Bawaslu, PanwasluProvinsi, PanwasluKabupaten/Kota, danPawnasluKecamatandbantuolehsekretariat 2. 	PeraturanBawasluNomor 30 tahun 2009
StrukturOrganisasiPanwaslukada AnggotaPanwaslukada Ketuamerangkapanggota Anggota Anggota Membidangipenangananpelanggaran Membidangiumum MembidangiPengawasan SekretariatPanwaslukada Kasek BidangUmum BidangPengawasan Bidangpenganananpelanggaran
POSISI DAN PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM PENGAWASAN PEMILU SECARA UMUM: Memberikandukunganteknisdanadministratifdalampelaksanaanpengawasanpemilu. SECARA KHUSUS:MembantuanggotaPanwaslukada yang membidangipengawasandalam: menyusundanmenetapkan program dankegiatanpengawasanPemiluKada; a) menyiapkanbahanteknisuntukkebutuhanpengawasanPemiluKada; b) mengelola data danbahanhasilpengawasanPemiluKada; dan c) lain-lain tugas yang ditetapkanolehkepalasekretariatsepanjangtidakbertentangandenganketentuanperaturanperundang-undangan.
CAKUPAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DivisiPengawasandanHubunganMasyarakatmempunyaitugas;  mempersiapkanrencana, langkah-langkah, danstrategipengawasanPemiluKada; dan menjalinkemitraandenganberbagaipihakuntukmemperluaspengawasanpartisipatif.
PRINSIP DASAR YANG PERLU DIPAHAMI DALAM MEMBANTU TUGAS PENGAWASAN StafsekretariatPanwaslukadaterikatolehkodeetik (Per-BawasluNomor 30 tahun 2009, pasal 2): Pengawas Pemilu Kada dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kada berpedoman pada asas:  mandiri;jujur;adil;kepastian hukum;tertib penyelenggara pemilu;kepentingan umum;keterbukaan;proporsionalitas;profesionalitas;akuntabilitas;efisiensi; danefektifitas. Dalammenjalankantugasdanfungsinya, KepalaSekretariatPanwasluKabupaten/Kota bertanggungjawabkepadaPanwasluKabupaten/Kota (PeraturanBawaslunomor 30 tahun 2009 pasal 55). KoordinatorbidangpadaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota bertanggungjawabkepadaKepalaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota sesuaitingkatannyamasing-masing.  KoordinatorbidangwajibmenyampaikanlaporanberkaladengantepatwaktukepadaKepalaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota sesuaitingkatannyamasing-masing. PegawaipadaSekretariatPanwasluKecamatan, dalammenjalankantugasdanfungsinya, bertanggungjawabkepadaKepalaSekretariatPanwasluKecamatan.
PRINSIP KERJA DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA KENALI AKTOR/KELOMPOK POTENSIAL PELAKU PELANGGARAN KENALI TITIK RAWAN PELANGGARAN DOKUMENTASIKAN PROSES DAN HASIL PENGAWASAN JALANKAN PENGAWASAN PREVENTIF MELALUI SOSIALISASI DAN KOORDINASI PAHAMI PERATURAN  TINDAKLANJUTI TEMUAN PELANGGARAN LAKUKAN FIELD MONITORING
BENTUK DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PengawasanPemilukada Membangunhubunganantarlembaga menyiapkanbahanteknisuntukkebutuhanpengawasanPemiluKada mengelola data danbahanhasilpengawasanPemiluKada MembantuanggotaPanwasludalammelakukanidentifikasi stakeholder danmembangunkomunikasidankerjasama ,[object Object]

More Related Content

What's hot

Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
Pemdes Seboro Sadang
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
 
Struktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bbStruktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bb
Lunandi Syaiful
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Billy Adam Fisher
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
Sarnidasari
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
BawasluPacitan
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Ahsanul Minan
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenAhsanul Minan
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
vae ri
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
FauziahSPdI1
 
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Septian Muna Barakati
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Syahroni Ateng Syafrudin
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
 
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnyacontoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
WanTsunami
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
Arhie Lipu
 

What's hot (20)

Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Struktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bbStruktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bb
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
 
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnyacontoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 

Peran staf sekretariat dalam membantu pengawasan pemilu

  • 1. AhsanulMinan Konsultan UNDP Election-MDP untukbawasluri PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM MEMBANTU PENGAWASAN PEMILU Disampaikandalamacarabimbinganteknisstafsekretariatpanwaslukada
  • 2. LANDASAN HUKUM 1. UU NO 22/2007, Pasal 103 Dalammenjalankantugasnya, Bawaslu, PanwasluProvinsi, PanwasluKabupaten/Kota, danPawnasluKecamatandbantuolehsekretariat 2. PeraturanBawasluNomor 30 tahun 2009
  • 3. StrukturOrganisasiPanwaslukada AnggotaPanwaslukada Ketuamerangkapanggota Anggota Anggota Membidangipenangananpelanggaran Membidangiumum MembidangiPengawasan SekretariatPanwaslukada Kasek BidangUmum BidangPengawasan Bidangpenganananpelanggaran
  • 4. POSISI DAN PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM PENGAWASAN PEMILU SECARA UMUM: Memberikandukunganteknisdanadministratifdalampelaksanaanpengawasanpemilu. SECARA KHUSUS:MembantuanggotaPanwaslukada yang membidangipengawasandalam: menyusundanmenetapkan program dankegiatanpengawasanPemiluKada; a) menyiapkanbahanteknisuntukkebutuhanpengawasanPemiluKada; b) mengelola data danbahanhasilpengawasanPemiluKada; dan c) lain-lain tugas yang ditetapkanolehkepalasekretariatsepanjangtidakbertentangandenganketentuanperaturanperundang-undangan.
  • 5. CAKUPAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DivisiPengawasandanHubunganMasyarakatmempunyaitugas; mempersiapkanrencana, langkah-langkah, danstrategipengawasanPemiluKada; dan menjalinkemitraandenganberbagaipihakuntukmemperluaspengawasanpartisipatif.
  • 6. PRINSIP DASAR YANG PERLU DIPAHAMI DALAM MEMBANTU TUGAS PENGAWASAN StafsekretariatPanwaslukadaterikatolehkodeetik (Per-BawasluNomor 30 tahun 2009, pasal 2): Pengawas Pemilu Kada dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kada berpedoman pada asas: mandiri;jujur;adil;kepastian hukum;tertib penyelenggara pemilu;kepentingan umum;keterbukaan;proporsionalitas;profesionalitas;akuntabilitas;efisiensi; danefektifitas. Dalammenjalankantugasdanfungsinya, KepalaSekretariatPanwasluKabupaten/Kota bertanggungjawabkepadaPanwasluKabupaten/Kota (PeraturanBawaslunomor 30 tahun 2009 pasal 55). KoordinatorbidangpadaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota bertanggungjawabkepadaKepalaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota sesuaitingkatannyamasing-masing. KoordinatorbidangwajibmenyampaikanlaporanberkaladengantepatwaktukepadaKepalaSekretariatPanwasluProvinsidanKabupaten/Kota sesuaitingkatannyamasing-masing. PegawaipadaSekretariatPanwasluKecamatan, dalammenjalankantugasdanfungsinya, bertanggungjawabkepadaKepalaSekretariatPanwasluKecamatan.
  • 7. PRINSIP KERJA DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA KENALI AKTOR/KELOMPOK POTENSIAL PELAKU PELANGGARAN KENALI TITIK RAWAN PELANGGARAN DOKUMENTASIKAN PROSES DAN HASIL PENGAWASAN JALANKAN PENGAWASAN PREVENTIF MELALUI SOSIALISASI DAN KOORDINASI PAHAMI PERATURAN TINDAKLANJUTI TEMUAN PELANGGARAN LAKUKAN FIELD MONITORING
  • 8.
  • 13. Menyiapkan data profillembaga –lembagaterkaitdenganpengawasanpemilu