1. 1
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
TINJAUAN PEMILU 2009”
Oleh :
Dr.H.M.Arry Djauharry, Drs., M.Si
Disampaikan dalam Pelatihan Ketahanan Bangsa
Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Rabu, 22 Oktober 2008
2. 2
Apa yang dimaksud dengan
Partai politik ?
Partai politik adalah organisasi politik yang
terdiri dari tiga anggota atau lebih yang
bertujuan untuk memperoleh kekuasaan
politik (Gabriel Almond, 1983)
Partai politik merupakan kumpulan orang-
orang yang mendasarkan ikatan pada
kepentingan politik untuk memperjuangkan
kursi-kursi politik dalam penyelenggaraan
negara / pemerintahan (Maurice Duverger,
1986)
3. 3
Apa signifikansi Partai Politik?
Partai Politik sebagai salah satu pilar
dalam demokrasi
Partai Politik sebagai “lokomotif” dalam
negara demokrasi
Partai Politik sebagai pencetak kader
pemimpin bangsa
Partai Politik sebagai peserta dalam
Pemilu
4. 4
Apa saja sistem kepartaian
yang ada di dunia?
Sistem satu partai, hanya ada satu
partai dalam suatu negara, biasanya
diterapkan dalam negara sosialis.
Sistem dua partai, hanya ada dua partai
dalam suatu negara, ditujukan untuk
kestabilan politik.
Sistem multipartai, banyak partai dalam
suatu negara, pendirian partai tidak
dibatasi.
5. 5
Bagaimana sistem kepartaian
di Indonesia?
Di era reformasi saat ini, sistem Kepartaian di
Indonesia bersifat multipartai. Ada ratusan
partai politik di Indonesia.
Partai Politik yang lolos dan memenuhi syarat
menjadi peserta dalam Pemilu 2009
berjumlah 48 partai politik.
Saat ini, aturan hukum yang mengatur partai
politik dalam Pemilu 2009 adalah UU No. 2
tahun 2008 tentang Partai Politik
6. 6
Apa yang dimaksud dengan
Pemilu?
Dalam literatur Ilmu Politik, Pemilu yang
dalam bahasa Inggris dinamakan dengan
“General election” adalah merupakan sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan
tujuan memilih para wakil rakyat dan
pemimpin politik dari level terendah sampai
dengan level tertinggi.
Berdasarkan UU No. 10 / 2008, Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
7. 7
Apa saja sistem pemilu di
dunia?
Sistem Proporsional
Sistem Distrik
8. 8
Bagaimana Sistem Pemilu di
Indonesia?
Di era reformasi saat ini, sistem pemilu
di Indonesia didasarkan pada sistem
proporsional berimbang
Sampai dengan saat ini, telah
dilaksanakan 9 kali Pemilu, yaitu Pemilu
1955, 1971,1977, 1982, 1987, 1992,
1997, 1999, 2004.
Pemilu 2009 yang akan diselenggarakan
tahun depan merupakan pemilu ke-10
di Indonesia
9. 9
Apa dasar hukum
dilaksanakan Pemilu 2009?
UUD 1945 Hasil Amandemen
UU No. 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilu
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR,
DPD dan DPRD
UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
(masih dalam penggodokan di DPR)
UU Susduk DPR, DPD, dan DPRD (masih
dalam penggodokan di DPR)
10. 10
Mengapa perlu dilaksanakan
Pemilu?
Alasan Politik
Pemilu adalah sebagai sirkulasi kekuasaan
politik
Pemilu adalah sebagai sarana legitimasi
kekuasaan politik
Pemilu adalah sebagai sarana artikulasi
aspirasi dan partisipasi rakyat
Pemilu adalah sebagai sarana pendidikan
politik rakyat
11. 11
Lanjutan…
Alasan Filosofis
Pemilu sebagai sarana perwujudan
kontrak sosial (social contract) antara
pemerintah dan rakyat
Pemilu sebagai bukti dan implementasi
kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan
penguasa
12. 12
Lanjutan…
Alasan Klasik
Pemilu biasanya dilaksanakan dalam sebuah
negara yang sistem politiknya demokratis.
Mekanisme Pilkada yang melibatkan partisipasi
semua lapisan masyarakat, dipakai dalam suatu
negara yang menganut sistem politik demokrasi
(terbuka, penguasa semua/banyak orang)
13. 13
Bagaimana hubungan antara Pemilu
dan Demokrasi?
Pertama, Pemilu adalah ciri penting bagi
suatu sistem politik yang memenuhi
standar atau kriteria untuk disebut
demokratis. Tidak ada negara yang
disebut demokratis jika di negara itu
tidak ada Pemilu yang bebas, jujur dan
adil, yang dilaksanakan secara rutin
untuk memilih wakil-wakil rakyat atau
pemimpin politik.
14. 14
Lanjutan…
Kedua, Pemilu sendiri merupakan produk dari
proses demokratisasi, dimana Pemilu
merupakan konsekuensi logis dari
diperluasnya hak-hak politik rakyat untuk
berperan serta dalam menentukan proses-
proses pengambilan keputusan, baik pada
level lokal maupun nasional. Untuk
menampung partisipasi politik yang diperluas
itulah diperlukan Pemilu dan sistem
pemilihan, yang dapat menjamin partisipasi
politik secara efektif dan efisien.
15. 15
Lanjutan…
Ketiga, Pemilu merupakan alat untuk mengukur dan
menentukan kualitas dan kuantitas demokrasi.
Demokrasi akan memiliki kadar kualitas tinggi apabila
proses Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil,
transparan dan terbuka serta menghormati hak-hak
politik rakyat ketika memilih. Selain itu, terjadi
kompetisi antar aktor politik yang sehat dan
kompetitif. Sedangkan demokrasi akan memiliki kadar
kuantitas yang tinggi apabila proses Pemilu
melibatkan seluruh rakyat dari segenap komponen
dan level. Tidak adanya atau sedikitnya pihak yang
memilih Golongan Putih (Golput) merupakan
indikator keberhasilan Pemilu ditinjau dari aspek
kuantitas.
16. 16
Lanjutan…
Keempat, Demokrasi sendiri merupakan produk dari rasionalisasi
kekuasaan politik. Ketika kekuasaan politik dipegang oleh rezim
0toriter-totaliter, kekuasaan politik biasanya disandarkan pada
sejumlah sumber legitimasi religius yang bersifat adikodrati dan
adiduniawi. Kekuasaan politik yang didasarkan pada legitimasi
religius tidak mungkin dipersoalkan keabsahannya. Tetapi ketika
penguasa politik kehilangan legitimasi adikodrati dan adiduniawi,
maka timbul persoalan atas dasar apa wewenang penguasa
memerintah masyarakat. Untuk menjawab itu maka penguasa
membutuhkan sumber legitimasi baru berupa dukungan dari
masyarakat. Kompetisi antar penguasa dan calon penguasa untuk
membuktikan siapa yang mendapat dukungan rakyat paling besar
itulah kemudian yang melahirkan fenomena “Pemilu”. Dengan kata
lain, Pemilu merupakan fenomena yang muncul sebagai akibat
runtuhnya mitos-mitos disekitar kekuasaan politik oleh
rasionalisme. Karena itu, sudah selayaknya kalau Pemilu
mencerminakan rasionalitas berpolitik.
17. 17
Lanjutan…
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Pemilu dan Demokrasi merupakan ibarat
“dua sisi dari satu keping mata uang”
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lainnya.
Suatu negara tidak bisa dikatakan demokratis
kalau tidak ada dan melaksanakan pemilu.
Sebaliknya, suatu negara tidak akan bisa
melaksanakan Pemilu yang Demokratis jika
negara tersebut tidak memiliki sistem politik
yang demokratis.
