Downloaded 29 times
Uploaded byNasria Ika
keadaan tak hadir (afwezigheid)
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang keadaan tak hadir menurut KUH Perdata, termasuk pengertian, unsur-unsur, tahapan, akibat hukum, dan tindakan hukum yang terkait. 2. Keadaan tak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang lama tanpa memberi kuasa kepada orang lain. 3. Terdapat berbagai tahap
Law◦
keadaan tak hadir (afwezigheid)
- 2. Nama Kelompok NasriaIka Nitasari(124254240) Elfira Rabbani Hafinur (124254244) Ari Tri Maria (124254245) S1 PPKn 2012 C
- 3. Hukum Perdata Keadaan TakHadir ( Afwezigheid )
- 4. Keadaan Tak Hadir KUH Perdata Pasal463 s/d Pasal 498
- 5. Pengertian Keadaan TakHadir Orang yang tidak hadir (afwezig) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.
- 6. Untukdapat dinyatakan dalamkeadaantidak hadir harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkandalampasal 463 KUHPerdata sebagai dasar dari ketidakhadiranyaitu: 1. Meninggalkan tempat kediaman 2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya 3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya 4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur 5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda seluruhnya atau untuk sebagian 6. Untuk mengangkat seorang wakil maka harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.
- 7. Tahapan ketidakhadiran 4. Periode sesudah mencapai 30 tahun 1. Periodesampai 5 tahun 3. Periode sesudah mencapai 10 tahun 2. Periode sesudah mencapai 5 tahun
- 8. Secara garis besarakibat Hukum dari Keadaan Tidak Hadir adalah : Tindakan - sementara Dinyatakan barangkali - meninggal dunia Pewarisan secara definitive
- 9. Tahap-tahap tindakan hukumuntuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh karena tidak hadirnya seseorang adalah : 1. Menetapkan ketidakhadiran dan menunjuk wakil yang mewakili dan memelihara kepentingan orang yang tidak hadir, yang meliputi kepentingan harta kebendaan dan kepentingan-kepentingan mengenai pribadinya. 2. Penetapan tentang dianggapnya seseorang telah meninggal dunia. 3. Menetapkan pewarisan
- 10. Tindakan penetapan tentangdi anggapnya seseorang telah meninggal dunia, dapat diambil baik dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, dan cukup kalau sudah beberapa lama Ia tidak pulang. Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukkan dalam pasal 467 dan 470 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut : 1. Lima tahun sejak keberangkatan dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir, bila yang tak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurusi harta kekayaannya. 2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya. 3. Satu tahun bila tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya, atau merupakan penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.
- 11. Akibat Pernyataan BarangkaliMeninggal Dunia dibagi 3 yaitu : Terhadap para barangkali ahli waris Terhadap para legataris dan mereka yang mempunyai hak Terhadap istri atau suami yang ditinggalkan Pasal 468, 472, 477, 479, 476 , 478, 473, 482, 484 KUHPerdata Pasal 475, 476, 477, 482 KUHPerdata Pasal 483 KUHPerdata
- 12. Berakhirnya keadaan setelahketetapan barangkali meninggal dunia 1. Jika si tidak hadir pulang dan diterima kabar bahwa ia masih hidup 2. Diterima kabar bahwa si tidak hadir telah meninggal 3. Dengan lewatnya waktu 30 tahun setelah pernyataan barangkali meninggal dunia atau setelah lewat 100 tahun sejak kelahiran si tidak hadir
- 13. DAFTAR PUSTAKA Komariah.2010. “HukumPerdata”.Malang : UMM Press Satrio, J.1999. “Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah”.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Subekti.2002. “Pokok-Pokok Hukum Perdata”.Jakarta : PT Intermasa