SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
dan
SISTEM PEMILU
Memerintah:
Menentukan berbagai kebijakan yang
diselenggarakan untuk mencapai tujuan
masyarakat-negara; memperkirakan arah
perkembangan masyarakat yang akan
datang; mempersiapkan langkah-langkah
kebijakan untuk menyongsong
perkembangan masyarakat serta mengelola
dan mengarahkan masyarakat ke tujuan
yang ditetapkan
Fungsi Pemerintahan:
1. Legislatif : Pembuatan peraturan
2. Eksekutif : Pelaksanaan peraturan
3. Yudikatif : Peradilan
• Pemerintahan dalam arti sempit: fungsi
pemerintahan dalam pelaksanaan peraturan
saja-lembaga pemerintahan;
• Pemerintahan dalam arti luas : keseluruhan
fungsi pemerintahan- lembaga negara
Ciri ciri Kabinet Presidensiel:
1. Lembaga legislatif dan eksekutif saling
terpisah
2. Eksekutif ditangan presiden;
3. Presiden berfungsi sebagai Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan
4. Kebijakan (pelaksanaan peraturan)
dibuat oleh eksekutif
Ciri-ciri Kabinet Parlementer:
1. Parlemen merupakan satu-satunya badan
yang keanggotaannya dipilih secara langsung
oleh warga negara yang berhak memilih
melalui Pemilu;
2. Anggota kabinet dipilih di antara dan oleh
anggota Parlemen;
3. Pimpinan Kabinet (Perdana Menteri) dipilih di
antara dan oleh anggota Parlemen;
4. Perdana Menteri sebagai Kepala
Pemerintahan;
PERWAKILAN
• Hubungan di antara dua pihak yaitu wakil
dengan terwakil dimana wakil memegang
kewenangan untuk melakukan tindakan
yang berkenaan dengan kesepakatan
yang dibuatnya dengan terwakil (Alfred de
Grazia)
• Proses mewakili di mana wakil bertindak
dalam rangka bereaksi kepada
kepentingan terwakil (Pitkin)
Fungsi Perwakilan:
• Fungsi legislasi – pembuatan peraturan;
• Fungsi anggaran;
• Fungsi pengawasan politik;
TIPE-TIPE HUBUNGAN WAKIL-TERWAKIL
TEORI MANDAT:
1. Wakil dipandang sebagai penerima
mandat untuk merealisasikankekuasaan
terwakil dalam proses politik
2. Wakil memberikan pandangan, bersikap,
bertindak sejalan dengan mandat dalam
melaksanaan tugasnya;
3. Kesesuaian antara wakil tentang
pandangan, sikap dan tindakan sejalan
dengan terwakil dan terkontrol secara
terus menerus
• TIPE PERWAKILAN disebut UTUSAN
TEORI KEBEBASAN
• Wakil merumuskan sikap dan pandangan
tentang masalah yang dihadapi tanpa
terikat secara ketat kepada terwakil
• TIPE PERWAKILAN disebut WALI
Komponen Tanggapan wakil:
• Kebijaksanaan
• Pelayanan
• Pengalokasian kebutuhan
• Simbol-simbol
SISTEM PEMILU
A. Single member constituency =
Sistem Distrik;
B. Multi member constituency =
Sistem Perwakilan Berimbang
Sistem Distrik:
• Negara dibagi dalam distrik-distrik;
• Setiap distrik satu wakil
• Perolehan suara terbanyak dalam distrik
sebagai wakil
KELEMAHAN SISTEM DISTRIK:
• Kurang memperhatikan partai kecil dan
minoritas
• Kurang representatif
KELEBIHAN SISTEM DISTRIK:
• Wakil terpilih cukup dikenal;
• Integrasi/penggabungan partai-partai
politik
• Berkurangnya jumlah partai dan
meningkatkan kerjasama antar partai
sehingga pemerintahan stabil
SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG :
• Negara dianggap sebagai satu daerah
pemilihan besar;
• Jumlah perolehan “kursi’ sesuai dengan
perolehan suara;
• Selisih perolehan suara di satu wilayah
pemilihan dapat ditambahkan pada
wilayah lain dalam partai yang sama
• Kombinasi dengan sistem daftar – Partai
Politik menyusun Daftar Calon Legislatif.
Kelemahan Sistem Perwakilan Berimbang:
• Fragmentasi partai politik
• Wakil lebih tergantung pada partai;
• Cenderung banyak partai.
Ilustrasi Sistem Distrik :
• Wilayah pemilihan dibagi menjadi 12 Distrik;
• Peserta Pemilu 3 Partai: Partai Kelapa, Partai
Jagung dan Partai Ketela;
• Calon Partai Kelapa: (1) Kertarajasa, (2)
Kertapura, (3) Kelanaputra.
• Calon Partai Jagung: (1) Jakasila, (2) Jayaguna,
(3) Jawadwipa.
• Calon Partai Ketela : (1) Elazaqiah dan (2)
Lambarzy
• Jumlah Pemilih di Distrik “Jagarata” sejumlah
1000 pemilih
• Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:
Kelana Putra = 325/ Partai Kelapa
Jayaguna = 425/ Partai Jagung
Elazaqiyah = 225/ Partai Ketela
Lambarzy = 25/ Partai Ketela
WAKIL DISTRIK “JAGARATA” = JAYAGUNA
Ilustrasi Sistem Perwakilan Berimbang :
• Parpol Peserta Pemilu: Partai Ketela,
Jagung dan Kelapa
• Daftar Caleg masing-masing Parpol:
Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai
Ketela
Penentuan Jumlah “Kursi”
Jumlah Pemilih = 10.000
“Harga kursi” = 10.000/ 10 = 1.000
Hasil Pemilu:
• Partai Kelapa = 3250 3 wakil
• Partai Jagung = 4250 4 wakil
• Partai Ketela = 2500 2 wakil
• ANGGOTA PARLEMEN DARI MASING-
MASING PARTAI DITENTUKAN OLEH
POSISI URUTAN DALAM DAFTAR
CALEG PARTAI.

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Sap wiwid
Sap wiwidSap wiwid
Sap wiwid
 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPR
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbianti
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
 
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
 
Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013
 
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
 
Kelebihan reformasi
Kelebihan reformasiKelebihan reformasi
Kelebihan reformasi
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr riPebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
 
Pkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanyePkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanye
 
Dpd mk-ky
Dpd mk-kyDpd mk-ky
Dpd mk-ky
 
Penjelasan
PenjelasanPenjelasan
Penjelasan
 
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye PilkadaPKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
 
pdf aceh
pdf acehpdf aceh
pdf aceh
 

Similar to Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatDini Islamiana
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxDharwantoBandengan
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxSnn27
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMariyudi Sofyan
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerEmil Ardiansyah
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaswirawan
 
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaTugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaSelfia Magdalena
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfJhonwilla2
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahLisa Tri Setiawati
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaMuh Taufik
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of electionAhsanul Minan
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFatihBirri
 

Similar to Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu (20)

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
 
Pkn amerika
Pkn  amerikaPkn  amerika
Pkn amerika
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaTugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
Makalah Polemik RUU Pilkada
Makalah Polemik RUU PilkadaMakalah Polemik RUU Pilkada
Makalah Polemik RUU Pilkada
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of election
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
 

More from Fair Nurfachrizi

More from Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 

Recently uploaded

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikNegustinNegustin
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananriniaandayani
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatanSuzanDwiPutra
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu

  • 1. PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan SISTEM PEMILU Memerintah: Menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara; memperkirakan arah perkembangan masyarakat yang akan datang; mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan
  • 2. Fungsi Pemerintahan: 1. Legislatif : Pembuatan peraturan 2. Eksekutif : Pelaksanaan peraturan 3. Yudikatif : Peradilan • Pemerintahan dalam arti sempit: fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan peraturan saja-lembaga pemerintahan; • Pemerintahan dalam arti luas : keseluruhan fungsi pemerintahan- lembaga negara
  • 3. Ciri ciri Kabinet Presidensiel: 1. Lembaga legislatif dan eksekutif saling terpisah 2. Eksekutif ditangan presiden; 3. Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan 4. Kebijakan (pelaksanaan peraturan) dibuat oleh eksekutif
  • 4. Ciri-ciri Kabinet Parlementer: 1. Parlemen merupakan satu-satunya badan yang keanggotaannya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui Pemilu; 2. Anggota kabinet dipilih di antara dan oleh anggota Parlemen; 3. Pimpinan Kabinet (Perdana Menteri) dipilih di antara dan oleh anggota Parlemen; 4. Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan;
  • 5. PERWAKILAN • Hubungan di antara dua pihak yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil (Alfred de Grazia) • Proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil (Pitkin)
  • 6. Fungsi Perwakilan: • Fungsi legislasi – pembuatan peraturan; • Fungsi anggaran; • Fungsi pengawasan politik;
  • 7. TIPE-TIPE HUBUNGAN WAKIL-TERWAKIL TEORI MANDAT: 1. Wakil dipandang sebagai penerima mandat untuk merealisasikankekuasaan terwakil dalam proses politik 2. Wakil memberikan pandangan, bersikap, bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanaan tugasnya;
  • 8. 3. Kesesuaian antara wakil tentang pandangan, sikap dan tindakan sejalan dengan terwakil dan terkontrol secara terus menerus • TIPE PERWAKILAN disebut UTUSAN
  • 9. TEORI KEBEBASAN • Wakil merumuskan sikap dan pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil • TIPE PERWAKILAN disebut WALI
  • 10. Komponen Tanggapan wakil: • Kebijaksanaan • Pelayanan • Pengalokasian kebutuhan • Simbol-simbol
  • 11. SISTEM PEMILU A. Single member constituency = Sistem Distrik; B. Multi member constituency = Sistem Perwakilan Berimbang
  • 12. Sistem Distrik: • Negara dibagi dalam distrik-distrik; • Setiap distrik satu wakil • Perolehan suara terbanyak dalam distrik sebagai wakil KELEMAHAN SISTEM DISTRIK: • Kurang memperhatikan partai kecil dan minoritas • Kurang representatif
  • 13. KELEBIHAN SISTEM DISTRIK: • Wakil terpilih cukup dikenal; • Integrasi/penggabungan partai-partai politik • Berkurangnya jumlah partai dan meningkatkan kerjasama antar partai sehingga pemerintahan stabil
  • 14. SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG : • Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan besar; • Jumlah perolehan “kursi’ sesuai dengan perolehan suara; • Selisih perolehan suara di satu wilayah pemilihan dapat ditambahkan pada wilayah lain dalam partai yang sama • Kombinasi dengan sistem daftar – Partai Politik menyusun Daftar Calon Legislatif.
  • 15. Kelemahan Sistem Perwakilan Berimbang: • Fragmentasi partai politik • Wakil lebih tergantung pada partai; • Cenderung banyak partai.
  • 16. Ilustrasi Sistem Distrik : • Wilayah pemilihan dibagi menjadi 12 Distrik; • Peserta Pemilu 3 Partai: Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai Ketela; • Calon Partai Kelapa: (1) Kertarajasa, (2) Kertapura, (3) Kelanaputra. • Calon Partai Jagung: (1) Jakasila, (2) Jayaguna, (3) Jawadwipa. • Calon Partai Ketela : (1) Elazaqiah dan (2) Lambarzy
  • 17. • Jumlah Pemilih di Distrik “Jagarata” sejumlah 1000 pemilih • Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut: Kelana Putra = 325/ Partai Kelapa Jayaguna = 425/ Partai Jagung Elazaqiyah = 225/ Partai Ketela Lambarzy = 25/ Partai Ketela WAKIL DISTRIK “JAGARATA” = JAYAGUNA
  • 18. Ilustrasi Sistem Perwakilan Berimbang : • Parpol Peserta Pemilu: Partai Ketela, Jagung dan Kelapa • Daftar Caleg masing-masing Parpol: Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai Ketela Penentuan Jumlah “Kursi” Jumlah Pemilih = 10.000 “Harga kursi” = 10.000/ 10 = 1.000
  • 19. Hasil Pemilu: • Partai Kelapa = 3250 3 wakil • Partai Jagung = 4250 4 wakil • Partai Ketela = 2500 2 wakil • ANGGOTA PARLEMEN DARI MASING- MASING PARTAI DITENTUKAN OLEH POSISI URUTAN DALAM DAFTAR CALEG PARTAI.