1. Gugatan diajukan oleh PT. Indofarma Sari Ratu melawan James Sumartono atas wanprestasi pembayaran pinjaman produk perawatan kulit Dr.Dep senilai Rp110 juta berdasarkan perjanjian 1 Januari 2012.
2. Tergugat gagal membayar pinjaman beserta bunganya hingga batas waktu dan mengabaikan teguran penggugat.
3. Penggugat meminta sita jaminan mobil dan produk Dr.Dep milik tergugat, serta pen
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanRidwan Firmansyah
Contoh Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
dijelaskan point-point :
1. Perjanjian tanggal jatuh tempo
2. Jumlah Total hutang yang harus dibayar
3. Penjelasan apa saja barang yang menjadi objek jaminan
4. Apabila tidak bisa membayar maka berhak mengambil alih kepemilikan barang yang menjadi objek jaminan
5. Penyelesaian sengketa
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanRidwan Firmansyah
Contoh Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
dijelaskan point-point :
1. Perjanjian tanggal jatuh tempo
2. Jumlah Total hutang yang harus dibayar
3. Penjelasan apa saja barang yang menjadi objek jaminan
4. Apabila tidak bisa membayar maka berhak mengambil alih kepemilikan barang yang menjadi objek jaminan
5. Penyelesaian sengketa
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
Perjanjian Usaha Bersama ini berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja sama untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha bersama dalam bentuk persekutuan perdata, yaitu dengan cara memasukan modal (inbreng) dan membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
DRAF PERATURAN PERUSAHAAN:
Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan, Jam Kerja, Gaji/Upah, Lembur, Penerimaan dan Penempatan Karyawan, PHK, Tata Tertib Perusahaan, Sanksi, Larangan Karyawan, Tunjangan Karyawan, dll.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
Draf Perjanjian Kerja ini berisi ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan. Di dalamnya mengatur tentang:
- Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan
- Waktu Kerja
- Istirahat Kerja, Libur Kerja dan Cuti
- Upah dan Tunjangan
- Kerja Lembur
- Jaminan Kesejahteraan Karyawan
- PHK dan kompensasinya
- Pengunduran Diri Karyawan
- Tata Tertib dan Sanksi
- Dll
File Draf Perjanjian Kerja ini disusun dalam format MS Word Document dan dapat dimodifikasi serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum pengguna.
Download selengkapnya draf Perjanjian Kerja ini di:
http://legalakses.com/contoh-surat-perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidak-tertentu-pkwt/
PERPLEXITY
Merek PDF adalah suatu merek yang digunakan untuk produk atau layanan yang berhubungan dengan dokumen PDF. Merek adalah suatu tanda atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari suatu perusahaan dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan lain. Merek PDF dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan atau pengeditan dokumen PDF, atau perusahaan yang menyediakan layanan terkait dokumen PDF. Merek PDF dapat memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan yang ditawarkan, serta dapat membantu konsumen dalam mengenali produk atau layanan yang berasal dari perusahaan tertentu. Merek PDF juga dapat dilindungi oleh hukum merek di Indonesia, sehingga perusahaan yang menggunakan merek PDF dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang sama oleh perusahaan lain
1. YEREM
IAINDONESIA
Perihal: Permohonan Gugatan Malang, 1 Maret 2013
Wanprestasi dan Sita
Eksekusi Jaminan Kepada:
Yth. Ketua PN Malang
di
Malang
Dengan hormat,
Bertanda tangan di bawah ini, saya:
nama : Prof.dr.Yeremia Anggarianto,S.H.,M.H.
alamat kantor : Jalan Tirtonadi Nomor 21, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan
Lowokwaru, RW 01 RT 03, Malang
Berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Februari 2013 (terlampir) bertindak untuk dan atas:
nama : Iman Pantara
alamat : Jalan Menari Nomor 07, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kasin, RW 05 RT
01, Malang
yang merupakan wakil dari PT. Indofarma Sari Ratu berdasarkan AD/ART tanggal 30 Juni 2002
dalam hal ini telah memilih (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud
menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.
Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:
nama : James Sumartono
alamat : Jalan Mawar Nomor 37 RT 14 RW 01, Kecamatan Lowokwaru,
Kelurahan Lowokwaru, Malang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:
1. bahwa terjadi perjanjian kerja sama produk perawatan wajah dengan merk Dr.Dep antara
penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya penggugat dan tergugat disebut para pihak,
yang dibuat dengan akta di bawah tangan di Malang tertanggal 1 Januari 2012 yang
disaksikan oleh empat orang saksi;
2. bahwa dalam akta perjanjian tersebut penggugat bersedia meminjamkan produk Dr.Dep
dengan nilai total Rp110.000.000 terlebih dahulu kepada tergugat dengan jangka waktu
2. YEREM
IAINDONESIA
pembayaran hingga tanggal 1 Januari 2013 dimana tergugat akan dikenai bunga 2,5% per
bulannya setelah tenggat waktu terlewati.
3. bahwa dalam perjanjian tersebut di atas, tergugat memberikan jaminan berupa mobil
Toyota avanza dengan nomor polisi N 524 AS dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas
nama tergugat. (vide bukti P-1, fotokopi terlampir)
4. bahwa penggugat berkewajiban antara lain meminjamkan kepada tergugat berupa produk
Dr.Dep dengan nilai Rp110.000.000 dengan rincian produk Dr.Dep1 dengan nilai jual
Rp60.000.000 (@Rp200.000 x 300) dan produk Dr.Dep2 dengan nilai jual Rp50.000.000
(@Rp250.000 x 200) serta bantuan biaya promosi sebesar Rp10.000.000 yang disertai
dengan bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal 1 Januari 2012. (vide
bukti P-2, fotokopi terlampir)
5. bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, tergugat tidak mau
melakukan kewajibannya untuk membayar lunas hutangnya tersebut kepada penggugat;
6. bahwa atas terjadinya wanprestasi tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan
teguran-teguran terhadapnya secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi
tergugat tidak mengindahkannya. (vide bukti P-3, fotokopi terlampir)
7. bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut
melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama jo. Pasal 1267 BW., sudah jelas
sekali sangat merugikan bagi penggugat.
8. bahwa untuk kerugian mana, wajar apabila penggugat meminta pengembalian uangnya
sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 2,5% terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada
penggugat.
9. bahwa penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap prasangka itikad buruk
tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan mobil Toyota avanza
nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama tergugat serta
produk-produk Dr.Dep yang merupakan milik penggugat, mohon terlebih dahulu agar
pengadilan negeri di Malang berkenan meletakkan jaminan sita jaminan (conservatoir
beslag) terhadap barang-barang milik tergugat tersebut di atas
Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat
sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan memutuskan:
3. YEREM
IAINDONESIA
PRIMAIR:
1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian bagi hasil antara penggugat dan tergugat yang dibuat di
bawah tangan tertanggal 1 Januari 2012 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.
4. Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh
juta rupiah) ditambah bunga 2,5% per bulannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013
sampai dengan tergugat mulai melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun
timbul verzet atau banding.
Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain:
SUBSIDAIR:
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex acquo et bono)
Hormat kuasa penggugat
(Prof.dr.Yeremia Anggarianto,S.H.,M.H.)