Dokumen ini membahas hukum benda atau hukum kebendaan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan benda, termasuk pengertian, klasifikasi, dan hak-hak yang terkait dengan benda. Hukum benda diatur dalam KUHPerdata dan termasuk aturan tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud serta pembagian berbagai jenis benda. Hak kebendaan adalah hak absolut atas benda yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.

1. Hukum Benda

2. Benda dan Hukum Benda
• A. Pengertian Benda
• Pengertian benda (zaak), tidak hanya barang (goed),
melainkan juga meliputi hak (recht). Dapat diketahui
pengertian benda dalam arti luas dan sempit. Dalam
arti luas benda dapat diartikan sebagai ‘segala sesuatu
yang dapat menjadi objek hukum” atau dapat dihaki”
oleh “orang” menurut hukum serta mempunyai nilai
ekonomis. Sedangkan bila diartikan dalam pengertian
sempit, maka pengertian benda disini terbatas hanya
pada “segala sesuatu yang berwujud”, yaitu barang-
barang yang dapat ditangkap oleh panca indera.

3. • Dapat disimpulkan bahwa hukum benda atau hukum kebendaaan
adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan
hukum secara langsung antara sesseorang dengan benda, yang
melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan
kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan
kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada.
Dengan kata lain hukum benda atau hukum kebendaan adalah
keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai
kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan disini
adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda,
pembedaan benda, hak-hak kebendaan serta hal lainnya yang
menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan.
•

4. Pengaturan Hukum Benda
• Hukum benda diatur dalam buku II KUHPdt. Hukum
benda ialah keseluruhan aturan hukum yang menagtur
tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya
meliputi pengertian benda, pembedaan macam-
macam benda, dan hak-hak kebendaan. Penaturan
hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya
orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan
selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang.
Hukum benda bersifat memaksa (dwingend), artinya
harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disimpangi dengan
mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak
kebendaan. Selain dari buku II KUHPdt, hukum bneda
juga diatur dalam undang-undnag lain antara lain ialah:

5. • 1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
dan semua peraturan pelaksaannya. Undnag-undang ini
mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan
dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terdapat
didalamnya.
• 2. Undng-undang merek Nomor 21 Tahun 1961.
Undang-undang ini mengatur tentang haka ats merek
perusahaan dan perniagaan. Hak atas merek adalah benda
tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik.
• 3. Undang-undang hak cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan
perubahannya. Undang-undang ini mengatur tentang hak
cipta sebagai benda tidak berwujud, yang dapat dijadikan
objek hak milik. Peralihan hak cipta harus dilakukan secara
tertulis

6. Pembedaan Macam-macam
Benda
• Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa
macam sebagai berikut:
• 1. Barang-barang berwujud dan barang-barang tidak
berwujudKebendaan berwujud adalah kebendaan yang dapat
dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan
kebendaan yang tidak berwujud adalah kebendaan yang berupa
hak-hak atau tagihan-tagihan.
• 2. Barang-barang bergerak dan barang-barang tidak
bergerak. Suatu benda di kategorikan sebagai kebendaan apabila
yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat tanpa
mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya. Demikian pula sebaliknya
kategorisasi kebendaan tidak bergerak pertama, karena sifatnya
adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud,
fungsi dan hakikatnya. Kedua, karena tujuan dan peruntukannya,

7. • 3. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang
yang tidak dipakai habis. Kebendaan bergerak dikatakan dapat
dihabiskan, apabila karena dipakai menjadi habis dan dengan
dihabiskannya menjadi berguna. Sedangkan kebendaan bergerak
dikatakan tidak dapat dihabiskan apabila kebendaan yang dipakai
menjadi tidak habis, namun nilai ekonomisnya berkurang.
• 4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih
akan ada baik secara absolut maupun secara relative. Pembedaan
kebendaan atas benda yang sudah ada dan benda yang akan ada
ini, penting bagi pelaksaan perjanjian dan pelunasan jaminan utang.
Pembedaan kebendaan yang sudah ada dan yang akan ada ibi
didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 1334 KUH Perdata.

8. • 5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang diluar
perdagangan. Suatu barang yang dapat dikatakan barang-barang
dalam perdagangan apabila barang tersebut dapat menjadi pokok
suatu perjanjian. Sebaliknya suatu benda dikatakan sebagai barang
di luuar perdagangan apabila benda itu dilarang dijadikan sebagai
objek suatu perjanjian, sehingga barang tersebut tidak dapat
diperdagangkan, dihibahkan maupun diwariskan.
• 6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang
tidak dapat dibagi. Suatu kebendaan dikatakan benda dapat dibagi-
bagi apabila kebendaan itu dapat dipisah-pisahkan dan tetap dapat
digunakan, karena tidak menghilangkan eksistensi dari kebendaan
yang dipisah-pisahan tersebut. Sedangkan suatu kebendaan
dikatakan benda tidak dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu
tidak dapat dipisah-pisahkan merupakan satu kesatuan yang utuh
dan jika dapat dipisah-pisahkan tidak dapat digunakan, sebab
menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang bersangkutan.

9. Hak Kebendaan
• A. Hak Perdata
• Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh
hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan
bersifat relatif. Hak yang bersifat absolut memberikan
kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap
siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relatif memberikan
kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan
terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum).
• Hak perdata yang bersifat absolut meliputi:
• a) Hak kebendaan (zakelijkrecht), yang diatur dam buku
II KUHPdt.
• b) Hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht), yang diatur
dalam buku I KUHPdt terdiri dari:

10. • 1) Hak atas diri sendiri, misalnya hak atas
nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki,
dan hak untuk kawin.
• 2) Hak atas diri orang lain, yang timbul dalam
hubungan hukum antara suami dan istr, antara
orang tua dan anak,antara wali dan anak.
• Hak perdata yang bersifat relatif
(personoonlijkrecht) yang diatur dalam buku III
KUHPdt ialah hak yang timbul karena adanya
hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau
berdasarkan ketentuan undang-undang.

11. Hak Kebendaan
• Hak kebendaan adalah suatu hak absolute,
hak yang melekat pada suatu
benda,memberikan kekuasaan langsung atas
benda tersebut dan dapat dipertahankan
terhadap tuntutan oleh setiap orang.Hak
kebendaan bersifat absolut (mutlak), contoh
hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak
pakai, hak gadai, hak hipotik, dan hak cipta

12. Macam-macam Benda dan Hak
Kebendaan
• Pembedaan berbagai macam kebendaan dalam hukum
perdata berdasarkan perspektif kitab undang-undang
hukum perdata. KUH perdata membeda-bedakan benda
dalam berbagai macam:
a. Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (anroe
rende zaken) dan benda bergerak (roerendes zaken) (pasal
504 KUH perdata).
b. Kebendaan dapat dibendakan pula atas benda yang
berwujud atau bertubuh (luchamelijke zaken) dan benda
yang tidak berwujud atau berubah (onlichme Lijke Zaken)
(pasal 503 KUH perdata).
c. Kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat
dihabiskan (verbruikbare zaken) atau tak dapat dihabiskan
(pasal 505 KUH perdata).

13. • pembedaan kebendaan demikian ini diatur dalam pasal-pasal 503,504 dan 505
KUH perdata yang berbunyi sebagai berikut: (pasal 503, tiap-tiap kebendaan
adalah bertubuh/ tidak bertubuh), (pasal 504, tiap-tiap kebendaan adalah
bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam
kedua bagian berikut), (pasal 505, tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat
dihabiskan/tak dapat dihabiskan kebendaan terlepas dn benda-benda sejenis itu,
adalah kebendaan bergerak). Selain itu, baik didalam buku I dan buku II KUH
Perdata, kebendaan dibedakan atas benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken)
dan benda yang baru akan ada (taekomstige zaken) (pasal 1134 KUH Perdata)
dibedakan lagi atas kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan
benda diluar perdagangan (zaken buiten de handel) (pasal 1332 KUH Perdata),
kemudian kebendaan dibedakan lagi benda yang dapat dibagi (deelbare zaken)
dan benda yang tidak dapat dibagi (ondeelbare zaken) (pasal 1163 KUH Perdata),
serta akhirnya kebendaan dibedakan atas benda yang dapat diganti (vervangbare
zaken) dan benda yang tidak dapat dibagi (onvervange zaken) (pasal 1694 KUH
Perdata). Pembedaan benda yang sangat penting yaitu pembedaan atas benda
bergerak dan tidak bergerak serta benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.
Pembedaan macam kebendaan berdasarkan totalitas bendanya :

14. • Didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 500 dan pasal 501 KUHPerdata yang
menyatakan sebagai berikut :
• Pasal 500 KUHPerdata
“Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan
sepertipun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil
karena pekerjaan orang lain, selama yang akhir-akhir ini melekat paada kebendaan
itu laksana dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari
pada kebendaan tadi”
• Pasal 501
“Dengan tak mengurai ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang
atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari pada sesuatu
kebendaan, jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih”.
• Dari pasal-pasal diatas benda dapat dibagi menjadi benda pokok (utama) dan
benda perlekatan. Benda pokok adalah benda yang semula telah dimiliki oleh
seseorang tertentu, sedangkan benda perlekatan adalah setiap yang:
(1) karena perbuatan alam;
(2) karena perbuatan manusia;
(3) karena hasil perdata yang belum dapat ditagih.

15. • Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-
undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Ada tiga golongan benda tak bergerak, yaitu:
• 1. Benda menurut sifatnya tak bergerak dapat dibagi menjadi 3 macam :
a. Tanah
b. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti
tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya)
c. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan diatas tanah, yaitu karena tertanam
dan terpaku seperti tanaman.
• 2. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak, yaitu:
a. Pada pabrik ; segala macam mesin-mesin katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya
terus-menerus berada disitu untuk digunakan dalam menjalankan pabrik.
b. Pada suatu perkebunan ; segala sesuatu yang dapat digunakan rabuk bagi tanah, ikan dalam
kolam dan lain-lain.
c. Pada rumah kediaman ; segala kacak, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk
menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat
dimakan (walet).
d. Barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna untuk
mendirikan lagi bangunan itu.

16. • 3. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak,
yaitu:
a. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti : hak
opstal, hak hipotek, hak tanggungan dan sebagainya).
b. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik keatas (WvK).
• Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau
penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak.
Ada 2 golongan benda bergerak, yaitu:
• a. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau
dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain. Misalnya : kendaraan (seperti :
sepeda, sepeda motor, mobil); alat-alat perkakas (seperti : kursi, meja, alat-alat
tulis).
• b. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak
adalah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya : hak memetik hasil, hak
memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak
menuntut dimuka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda beregerak
diserahkan kepada seseorang (penggugat), dan lain-lain.

17. • Perbedaan mengenai benda bergerak dan benda tak bergerak tersebut penting artinya, karena
adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut,
misalnya : pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut :
•
• Mengenai hak bezit; Untuk benda bergerak yang menentukan, barang siapa yang menguasai
bendaa bergerak dianggap ia sebagai pemiliknya.
•
• Mengenai pembebanan (bezwaring); Terhadap benda bergerak harus digunakan lembaga
jaminan gadai (pand). Sedangkan benda tak bergerak harus digunakan lembaga jaminan
hyphoteek. (pasal 1150 dan pasal 1162 BW).
•
• Mengenai penyerahan (levering); Pasal 612 BW menetapkan bahwa penyerahan benda bergerak
dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Sedangkan benda tak bergerak, menurut pasal 616 BW
harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.
•
• Mengenai kedaluarsa (verjarinng); Terhadap benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sebab bezti
sama dengan eigendom. Sedangkan benda tak bergerak mengenai kadaluarsa. Seseorang dapat
mempunyai hak milik karena lampaunya 20 tahun (dalam hal ada alas yang sah) atau 30 tahun
(dalam hal tidak ada alas hak), yang disebut dengan “acquisitive verjaring”.
•
• Mengenai penyitaan (beslag); Revindicatior beslag adalah penyitaan untuk menuntut kembali
suatu benda bergerak miliknya pemohon sendiri yang ada dalam kekuasaan orang lain.

18. • Benda yang musnah
Sebagaimana diketahui, bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang
berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu
hubungan hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan
musnah, kegunaan benda-benda itu terletak pada kemusnahannya.
Misalnya : makanan dan minuman, kalau dimakan dan diminum (artinya
musnah) baru memberi manfaat bagi kesehatan.
• Benda yang tetap ada
Benda yang tetap ada ialah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak
mengakibatkan benda itu musnah, tetapi memberi manfaat bagi
pemakaiannya. Seperti : cangkir, sendok, piring, mobil, motor, dan
sebagainya.
• Benda yang dapat diganti dan benda yang tak dapat diganti
Menurut pasal 1694, BW pengambilan barang oleh penerima titipan harus
in natura, artinya tidak boleah diganti oleh benda lain. Oleh karena itu,
maka perjanjian pada penitipan barang umumnya hanya dilakukan
mengenai benda yang tidak musnah.

19. • Bilamana benda yang dititipkan berupa uang, maka menurut pasal 1714
BW, jumlah uang yang harus dlkembalikan harus dalam mata uang yang
sama pada waktu dititipkan, baik mata uang itu telah naik atau turun
nilainya. Lain halnya jika uang tersebut tidak dititipkan tetapi dipinjam
menggantikan, maka yang menerima pinjaman hanya diwjibkan
mengembalikan sejumlah uang yang sama banyaknya saja, sekalipun
dengan mata uang yang berbeda dari waktu perjanjian (pinjam
mengganti) diadakan.
• Benda yang diperdagangkan
Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat dijadikan
objek (pokok) suatu perjanjian. Jadi semua benda yang dapat dijadikan
pokok perjanjian dilapangan harta kekayaan termasuk benda yang
dipertahankan.
• Benda yang tak diperdagangkan
Benda yang tak diperdagangkan adalah benda-benda yang tidak dapat
dijadikan objek (pokok) suatu perjanjin dilapangan harta kekayaan.

20. Asas-asas Kebendaan
• a. Asas individualitas. Yaitu objek kebendaan selalu benda tertentu, atau
dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan. Hak
kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu. Artinya
berwujud dan merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis
jumlahnya. Contoh: rumah, hewan.
• b. Asas totalitas. Yaitu hak kebendaan terletak diatas seluruh objeknya
sebagai satu kesatuan. Contoh: seorang memiliki sebuah rumah, maka
otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, dan benda-benda
lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya (tanah).
• c. Asas tidak dapat dipisahkan.Yaitu orang yang berhak tidak boleh
memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk hak
kebendaan yang ada padanya. Contoh: seseorang tidak dapat memindah
tangankan sebagian dari wewenang yang ada padanya atas suatu hak
kebendaan, seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah
rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh, karena itu
pemindahannya harus juga utuh.

21. • d. Asas publisitas. Yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak
diumumkan dan di daftarkan dalam register umum. Contoh:
pengumunam status kepemilikan suatu benda tidak bergerak
(tanah) kepada masyarakat melalui pendaftaran dalam buku tanah/
register.sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui
penguasaan nyata benda itu.
• e. Asas spesialitas. Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah
secara individual harus ditunjukan dengan jelas ujud, batas, letak,
luas tanah. Contoh Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
• f. Asas zaaksvelog atau droit de suit (hak yang mengikuti), artinya
benda it uterus menerus mengikuti bendanya dimanapun juga
(dalam tangan siapapun juga) barang itu berada.

22. • g. Asas accessie/asas pelekatan. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian
yang melekat menjadi satu dengan benda pokok. Contohnya: hubungan antara
bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela. Menurut asas ini pemilik
benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan
perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda
pokok.
• h. Asas zakelijke actie. Adalah hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas
hak tersebut. Misalnya: penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan
gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk memulihkan secara semula,
gugatan untuk menuntut ganti rugi, dll.
• i. Asas hukum pemaksa (dewingen recht). Bahwa orang tidak boleh mengadakan
hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU. Aturan yang sudah berlaku menurut
UU wajib dipatuhi atau tidak boleh disimpangi oleh para pihak.
• j. Asas dapat dipindah tangankan. Yaitu semua hak kebendaan dapat dipindah
tangankan. Menurut perdata barat, tidak semua dapat dipindah tangankan
( seperti hak pakai dan hak mendiami) tetapi setelah berlakunya undang-undang
hak atas tanah UUHT, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan.

23. Timbul dan Terhapusnya Hak
Kebendaan
• Timbulnya hak kebendaan:
• a. Pendakuan (toeeigening), Yaitu memperoleh hak milik atas benda-
benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius). Res nullius hanya atas
benda bergerak. Contohnya: memburu rusa di hutan, memancing ikan
dilaut, mengambil harta karun, dll.
• b. Perlekatan (natrekking), yaitu suatu cara memperoleh hak milik,
dimana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam.
Contoh: tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, seseorang
membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang dilahirkan
dari induknya itu menjadi milinya juga, pohon berbuah, dll.
• c. Daluarsa (verjaring), yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau
membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu
tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang
(pasal 1946 KUH Perdata). Barang siapa menguasai benda bergerak yang
dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya (misalnya karena
menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3
tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan.

24. • d. Melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain, akan tetapi
lepas dari penguasanya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang
siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa
pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukannya.
• e. Melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh
melalui penyerahan. Contoh: jual beli, sewa menyewa. Dengan adanya
penyerahan maka title berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.
• f. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan
dari pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan dapat dibedakan menjadi
dua macam: karena UU dan wasiat
• g. Dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari
benda yang sudah ada maupun baru, dapat memperoleh hak milik atas
benda ciptaannya tersebut. Contoh: orang yang menciptakan patung dari
sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu. Demikian pula hak kebendaan
tidak berwujud seperti hak paten, dan hak cipta.

25. Hapusnya hak kebendaan
• a. Bendanya lenyap/ musnah
Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap.
• Contohnya: hak sewa atas rumah yang habis/musnah tertimbun longsor. Hak
gadai atas sebuah sepeda motor ikut habis apabila barang tersebut musnah
karena kebakaran.
• b. Karena dipindah tangankan
Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang
bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.
• c. Karena pelepasan hak (pemilik melepaskan benda tersebut)
Pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang
memiliki hak tersebut.
Contohnya: radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini, maka hak
kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang
menemukan radio tersebut.
• d. Karena pencabutan hak
Penguasa public dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu,
dengan syarat: harus didasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan
umum (dengan ganti rugi yang layak).

26. Cara Memperoleh Hak Kebendaan
• 1. Dengan pengakuan
• Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya (res
nullius) kemudian didapatkan dandiakui oleh
seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai
pemiliknya.
• 2. Dengan penemuan
• Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas
dari penguasaannya, karenamisalnya jatuh di
perjalanan, maka barang siapa yang menemukan
barang tersebutdan ia tidak mengetahui siapa
pemiliknya, menjadi pemilik barang
yangdiketemukannya.

27. • 3. Dengan penyerahan
• Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui
penyerahanberdasarkan alas hak (rechts titel) tertentu, seperti jual
beli, sewa menyewa, hibahwarisan, dll. Dengan adanya penyerahan
maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.
• 4. Dengan cara daluarsa
• Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui
pemilik benda itusebelumnya (misalnya karena menemukannya),
hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun
sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan.
• Untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah :
• a. jika ada alas hak, 20 tahun
• b. jika tidak ada alas hak, 30 tahun

28. • 5. Dengan pewarisan
• Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum
waris yangberlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum
barat.
• 6. Dengan cara penciptaan
• Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang
sudah ada maupunsamasekali baru, dapat memperoleh hak milik
atas benda ciptaannya itu.
• 7. Dengan cara ikutan/turunan
• Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka
anak sapi yangdilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga.
Demikian pula orang yang membeli sebidang tanah, ternyata diatas
tanah itu kemudian tumbuh pohon durian, maka pohon durian itu
termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut.

29. HUKUM JAMINAN
• Hukum jaminan adalah kaidah atau peraturan hukum yang
mengatur ketentuan mengenai jaminan dari pihak debitur
atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang
kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Dalam kehidupan
sehari-hari kita juga sudah sering mendengar istilah
jaminan. Jaminan dalam pengertian bahasa sehari-hari
biasanya merujuk pada pengertian adanya suatu benda
atau barang yang dijadikan sebagai pengganti atau
penanggung pinjaman uang terhadap seseorang. Jadi
pengertian jaminan secara umum adalah suatu benda yang
dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang
piutang antara kreditur dan debitur. Berdasarkan
pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung didalam
perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

30. • 1. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan
kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang
tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah
ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang
original (asli) maupun peraturan yang derivatif (turunan). Adapun
ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan
hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan
pembebanan utang suatu jaminan.
• 2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai
hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima
jaminan (kreditur). Pemberi jaminan yaitu pihak yang berutang
dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan
suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada
penerima jaminan (kreditur).

31. • 3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh
debitur kepada kreditur.
• 4. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh
pemberi jaminan dimaksudkan sebagai
jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang
tertentu.

32. • Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli
• 1. Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan
• Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang
memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan
benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan .Peraturan demikian
harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi
lembaga-lembga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus
dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah
besar,dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah.
Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen
Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan
penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang jaminan pada masa yang akan dating. Sedangkan saat ini
telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan jaminan.

33. • 2. J satrio
• Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-
jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Definisi ini
difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-
mata,tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor.Padahal subjek
kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditor semata-
mata,tetapi juga erat kaitannya dengan debitor.
• 3. Salim H.S
• Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan
dalam kaitannya dengan pembebebanan jaminan untuk
mendapatkan fasilitas kredit.

34. • 4. Prof. M. Ali Mansyur
• Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum
antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan
jaminan atas pemberian kredit. Dari pendapat diatas dapat ditarik
benang merah bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum
yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jamianan dengan
penerima jaminan dengan menjaminkan benda- benda sebagai
jaminan.
• Unsur–unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut adalah
• 1. Adanya kaidah hukum
• 2. Adanya pemberidan penerima kuasa
• 3. Adanya jaminan
• 4. Adanya fasilitas kredit

35. • Jenis-jenis Hukum jaminan
• Jaminan Umum : Jaminan yang lahir karena ditentukan
oleh Undang-undang
• Jaminan Khusus : Jaminan yang lahir karena perjanjian
• Jaminan Kebendaan: Jaminan yang berupa hak mutlak atas
suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai
hubungan langsung atas benda dari debitur, dapat
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti
bendanya, dan dapat diperalihkan.
• Jaminan Perorangan: Jaminan yang menimbulkan
hubungan langsung pada perseorangan, hanya dapat
dipertahankan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan
debitur semuanya.

36. Asas-asas Hukum Jaminan
• 1. Asas Publicitiet
• Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotik
harus didaftarkan.
• Hak tanggungan: Objek benda jaminan adalah tanah berikut atau
tidak berikut dengan apa yang ada diatasnya maka aturan hukum
dan yang mengaturnya adalah hak tanggungan.
• Hak fidusia: Objek jaminan adalah benda bergerak contoh: mobil,
sepeda motor, perabot rumah tangga. Benda yang akan menjadi
jaminan masih tetap dikuasai. Aturan hukum yang mengaturnya
disebut lembaga Fidusia.
• Benda yang akan menjadi jaminan tapi tidak dikuasainya maka
aturan hukum yang mengaturnya disebut pengadaian
• Hipotik: Hipotik digunakan apabila benda yang sebagai jaminan
berupa kapal yang berbobot minimal 20 ton.

37. • Hak-hak yang dijadikan sebagai jaminan ia
wajib didaftarkan yaitu dimasing-masing
instansi yang berwenang terhadap benda
tersebut. Kegunaan didaftarkan adalah supaya
pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut
sedang dijaminkan untuk sebuah hutang atau
dalam pembebanan hutang.
• Asas publicitiet untuk melindungi pihak ketiga
yang beritikat baik

38. • 2. Asas Specialitiet
• Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat
dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang
sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Secara ringkas, Bahwa
sesuatu benda yang akan dijaminkan sudah didaftarkan.
• 3. Asas Tidak Dapat Dibagi
• Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan
dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik walaupun
telah dilakukan pembayaran sebagian. Contoh: A berhutang ke
Bank 100 juta dengan jaminan sebidang tanah, dan sebuah mobil.
Tanah nilai taksirannya 100 juta dan mobil nilai taksirannya 60 juta,
apabila hutang ini telah 50 % diselesaikan maka nilai jaminannya
hanya sebatas 1 benda jaminan tapi dengan begitu walau hutang
sudah mengecil tapi jaminan tidak bisa dibagi atau diambil.

39. Sistem Pengaturan Hukum Jaminan
• Sistem Terbuka: Boleh disimpangi. Orang dapat
melakukan hukum perjanjian mengenai apapun
juga baik yang sudah ada pengatur aturannya
dalam KUHPerdata (Nominat) maupun yang tidak
diatur dalam KUHPerdata (Innominat).
• Sistem Tertutup: Tidak Boleh disimpangi tunduk
oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan,
tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru
selain yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang.

40. Sumber Hukum Jaminan
• Buku ke II KUHPerdata: Antara lain tentang gadai dan
hipotik.
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
Terutama yang berkaitan Hipotik kapal laut
• Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan
dasar Pokok agrarian.
• Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah.
• Undang-undang No 42 tahun 1949 tentang Fidusia.
• Undang-undang no 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

41. Fungsi Jaminan
• Fungsi jaminan adalah sebagai sarana perlindungan
bagi keamanan atau kepastian pelunasan hutang
debitur kepada kreditur. Jaminan secara yuridis
mempunyai fungsi untuk mengkover hutang. Oleh
karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain
(watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi
ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan
untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan
utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi
oleh debitur.
•

42. Ruang Lingkup dalam Hukum Jaminan
• a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
• Jaminan umum adalah jaminan dari pihak editor yang terjadi by the operation of
law dan merupakan mandatory rule; setiap barang bergerak ataupun tidak
bergerak milik debitor menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Dasar
hukumnya adalah pasal 1131 KUH Perdata . Dengan demikian, apabila seorang
debitor dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban umum ini kreditor
dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitor –
kecuali jika atas harta tersebut ada hak-hak lain yang bersifat preferensial.
• Jaminan khusus yaitu setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yakni yang
terbit dari perjanjian tertentu.
• b. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan
• Sebagaimana diketahui bahwa kredit diberikan kepada debitor berdasarkan
“kepercayaan” dari kreditor akan kesanggupan pihak debitor untuk membayar
kembali utangnya kelak. Dalam hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa
kepercayaan tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali
utang-utangnya kelak.
• Sementara itu, jaminan yang bersifat kontraktual berupa jaminan atas barang
hanya dipandang sebagai jaminan tambahan atas jaminan pokok.

43. • c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan
• Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu.
Jaminan kebendaan juga dapat diartikan sebagai jaminan yang objeknya berupa barang baik yang
bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitor
kepada kreditor apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat di bayar oleh debitor.
• Jaminan kebendaan yang berlaku saat ini adalah:
• 1) Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan
dalam pelunasan suatu perikatan.
• 2) Hak tanggungan; berobjekkan hak tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
dengan dasar hukumnya yaitu UU Hak Tanggungan
• 3) Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak
yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya
dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya.
• 4) Gadai Tanah; berobjekkan pada tanah dengan dasar hukumnya yaitu hukum adat dan UU
Pokok Agraria
• 5) Fidusia; berobjekkan pada benda bergerak maupun tidak bergerak dengan dasar hukumnya
UU Fidusia
•

44. • d. Jaminan Regulatif dan Nonregulatif
• Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri
sudah di atur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dari
perundang-undangan yang berlaku. Jaminan yang tergolong ke dalam
jaminan regulatif antara lain:
• 1) Hipotek; di atur dalam KUH Perdata dan UU di bidang agraria
• 2) Credietverband; di atur dalam S. 1908-542 juncto S. 1937-190,
kemudian diakui keberadaannya untuk sementara oleh Undang-undang
Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Kemudian dengan keluarnya UU Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, lembaga ini dinyatakan tidak berlaku lagi
dan dicakup dengan hak tanggungan atas tanah.
• 3) Gadai; di atur dalam KUH Perdata dan dalam hukum adat.
• 4) Hak Tanggungan atas Tanah; di atur dalam UU Pokok Agraria dan UU
tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
• 5) Garansi; di atur dalam KUH Perdata buku ketiga

45. • Jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk
jaminan yang tidak diatur khusus dalam
berbagai perundang-undangan dan
dilaksanakan dalam praktik. Jaminan
nonregulatif ini ada yang berbentuk
kebendaan seperti pengalihan tagihan
dagang, pengalihan tagihan asuransi, dan
sebagainya; ada juga yang semata-mata hanya
bersifat kontraktual seperti kuasa menjual dan
sebagainya.

46. • e. Jaminan Konvensional dan Jaminan Nonkonvensional
• Suatu jaminan kredit dikatakan konvensional jika pranata hukum
tentang jaminan tersebut sudah lama dikenal dalam sistem hukum
kita – baik yang telah diatur dalam UU seperti KUH Perdata, hukum
adat, ataupun tidak diatur dalam perundang-undangan dan bukan
berasal dari hukum adat tetapi sudah lama dilaksanakan dalam
praktik, serperti gadai, garansi, hipotek, hak tanggungan, gadai
tanah, garansi bank, garansi personal dan sebagainya.
• Jaminan nonkonvensional yaitu bentuk-bentuk jaminan yang
meskipun sudah dilaksanakan secara luas tapi eksistensinya dalam
sistem hukum jaminan masih terbilang baru – sehingga pranatanya
masih belum sempat di atur dengan rapi. Yang termasuk jaminan
nonkonvensional antara lain pada pengalihan hak tagih, pengalihan
hak tagih klaim asuransi, kuasa menjual, jaminan menutupi
kekurangan biaya dan sebagainya.

47. • f. Jaminan Eksekutorial Khusus dan Jaminan Noneksekutorial
Khusus
• Jaminan eksekutorial khusus yaitu jika hukum menyediakan cara
tertentu bagi kreditor untuk melakukan eksekusi jaminan ketika
terjadi kredit macet seperti pada hipotek, hak tanggungan atas
tanah, gadai, kuasa jual, akta pengakuan utang, pengalihan tagihan
debitor dan sebagainya.
• Jaminan noneksekutorial khusus adalah jaminan kredit yang tidak
mempunyai cara-cara khusus dalam hal eksekusinya. Jika hendak
dieksekusi, maka harus tunduk kepada eksekusi yang berlaku
umum yaitu lewat pengadilan biasa dengan prosedur biasa. Yang
termasuk ke dalam jaminan ini yaitu garansi personal dan garansi
perusahaan.

48. • g. Jaminan Serah Benda, Jaminan Serah Dokumen dan Jaminan Serah
Kepemilikan Konstruktif
• Jaminan serah benda adalah jaminan kredit yang benda jaminannya secara fisik
diserahkan oleh debitor ke dalam kekuasaan kreditor, sementara kepemilikan
benda tersebut tetap di tangan debitor. Biasanya bersamaan dengan penyerahan
benda diserahkan pula dokumen kepemilikan benda tersebut kepada kreditor.
Contoh jaminan kredit jenis ini yaitu pada gadai saham atau gadai tanah versi
hukum adat.
• Jaminan serah dokumen yaitu jaminan kredit yang tidak diserahkan benda
jaminannya secara fisik ke dalam kekuasaan pihak kreditor tetapi tetap dikuasai
bahkan diambil hasil oleh pihak debitor. Contohnya pada hipotek atau pada hak
tanggungan.
• Jaminan serah kepemilikan konstruktif yaitu kepemilikan benda jaminannya yang
diserahkan oleh debitor kepada kreditor, namun hanya secara konstruktif belaka
sementara kekuasaan dan hak untuk menikmati hasil atas benda jaminan tersebut
tetap berada pada debitor. Dokumen kepemilikan benda tersebut juga harus
diserahkan tanpa dilakukan balik nama. Jaminan fidusia termasuk ke dalam jenis
jaminan kredit ini.

49. LEMBAGA JAMINAN
• 1. Gadai
• Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang
atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh
seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-
orang yang berpiutang lainnya.[5]
• Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat assessoir[6] yang
diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang
gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang. Caranya
adalah dengan menyerahkan benda objek gadai yang dapat berupa
benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh ke dalam
kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua
belah pihak. Jadi, debitor atau pihak ketiga yang disetujui
memegang hak untuk memakai dan/atau menikmati hasil atas
benda objek gadai tersebut.[7]

50. • Gadai menurut pasal 1196 KUH Perdata adalah sebuah hak atas benda bergerak
milik orang lain yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang
berhak-gadai (penerima gadai) itu nikmat dari benda tersebut, tetapi hanyalah
untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu
piutang dan itu adalah jaminan yang paling kuat dari pada jaminan yang
dimilikinya berdasarkan pasal 1177.[8]
• Hak gadai yang bersifat kebendaan hanya dapat ditanamkan atas benda-benda
yang bergerak, dapat dikenai perpindah-tanganan, berwujud maupun tidak
berwujud.[9]
• Gadai juga merupakan jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 1150 KUH
Perdata.[10] Menurut pasal tersebut gadai merupakan pemberian jaminan benda
bergerak di mana benda tersebut diserahkan oleh debitor dalam kekuasaan
kreditor, dan kreditor dapat mengambil pelunasan piutangnya dari barang
tersebut secara didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Yang dimaksudkan
dengan benda bergerak dalam Pasal 509 KUH Perdata[11] adalah benda-benda
bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan di samping itu,
juga terdapat barang bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya hak
pakai, hak atas bunga, bukti saham, kupon-kupon obligasi dan lain-lain.[12]

51. • Mengenai bagaimana cara penyerahan barang yang digadaikan,
dilakukan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) dan
Pasal 1153 KUH Perdata, di mana kedua ketentuan tersebut
mengatur penyerahan barang yang bergerak yang bertubuh dan
yang tidak bertubuh, sebagai berikut:
• a) Hak gadai atas barang-barang bergerak dan atas piutang
piutang atas bawa dengan cara membawa barang tersebut dan
menyerahkan kepada kreditur.
• b) Hak gadai atas surat-surat tunjuk selain endosemennya, juga
menyerahkan surat-suratnya.
• c) Hak gadai atas barang-barang bergerak yang tidak bertubuh
kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa dengan cara
memberitahukan perjanjian gadai kepada kreditur. Kreditur dapat
meminta bukti tertulis dari debitor.[13]

52. • 2. Jaminan Fidusia
• Fidusia merupakan istilah yang sudah lama
dikenal dalam bahasa Indonesia; Undang-undang
No. 42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah
fidusia. Istilah fidusia sendiri dalam bahasa
Indonesia juga disebut dengan “penyerahan hak
milik secara kepercayaan.” Dalam terminologi
Belandanya sering disebut dengan istilah
lengkapnya yakni fuduciare eigendom overdracht,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut
dengan fiduciary transfer of ownership.

53. • Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik
utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya
memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat diperluas
terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan
dan penikmatan atas objek jaminan utang tersebut kepada debitor
(dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut
kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali
penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya
secara kepercayaan (fiduciary). Dalam hal ini, apabila utang yang dijamin
dengan jaminan fudisia sudah dibayar lunas sesaui dengan yang
diperjanjikan, maka titel kepemilikan tersebut diserahkan kembali oleh
kreditor kepada debitor. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas,
amka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan
tersebut diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian,
sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitor.
Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia
ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitor masih
berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.

54. • Jaminan benda bergerak, pada umumnya menggunakan
fidusia yang terdiri dari piutang-piutang atau surat-surat
berharga lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 Fidusia adalah hak jaminan atas barang yang
bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana
dimaksudkan dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan. Pasal 3 UU No. 42 Tahun 1999 secara tegas
mengatakan bahwa fidusia tidak berlaku terhadap pesawat
udara, kecuali komponen-komponen yang terurai seperti
mesin pesawat udara. Di samping itu, pemberi fidusia harus
berkedudukan di Indonesia, pemberi fidusia yang
berkedudukan di luar negeri tidak diperbolehkan.[15]

55. • Untuk itu, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip utama fidesia adalah sebagai
berikut:
• a) Undang-undang fidusia terbentuk setelah reformasi, yakni kurang lebih 49
tahun Indonesia merdeka dengan dibentuknya peraturan tertulis tentang fudisia
yaitu UU No. 42 Tahun 1999.
• b) Penyerahan hak milik secara kepercayaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1
UU No. 42 Tahun 1999.
• c) Barang tidak bergerak dapat menjadi objek fidusia.
• d) Barang yang difudisiakan tidak perlu diserahkan kepada kreditur.
• e) Kreditur tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang.
• f) Kreditur tidak menanggung pemeliharaan barang.
• g) Kreditor tidak bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan barang.
• h) Kreditor tetap berhak menarik barang ketika hendak melakukan eksekusi
fidusia.
• i) Perjanjian fidusia dengan akta notaris
• j) Isi perjanjian fudisia sudah ditetapkan UU.
• k) Pendaftaran fudisia ke kementrian Hukum dan HAM.

56. • 3. Hipotek
• Hipotek pada umumnya diatur dalam pasal 1162 sampai dengan 1232 KUH Perdata. Menurut pasal
1162 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang
tidak bergerak yang dijadikan pelunasan dalam suatu perikatan.[17]
• Istilah hipotek berasal dari hukum Romawi hypotheca yang berarti “pembebanan”, sedangkan
dalam bahasa Belanda disebut onderzetting.
• Hipotek adalah suatu hak kebendaan yang merupakan perjanjian assessoir (ikutan) dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan utang, dan berobjekkan benda tidak bergerak yang tidak
diserahkan penguasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditor, dan juga kepada
pemegang hipotek diberikan hak preferensi untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor
lainnya. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotek mengikuti bendanya ke manapun benda tersebut
dipindahtangankan. Awal mulanya, objek hipotek adalah tanah dan kapal laut. Kemudian, dengan
dikeluarkannya Undang-undang Hak Tanggungan maka terhadap jaminan atas tanah berlaku hak
tanggungan, sehingga hipotek hanya tinggal untuk kapal laut saja.
• Sifat dari hak kebendaan lainnya adalah absolut, dalam arti hak tersebut dapat dipertahankan
terhadap siapa saja. Artinya, pemilik hak kebendaan dapat menuntut siapapun yang mengganggu
haknya, karena setiap orang harus menghormati hak kebendaan tersebut.

57. • Sebagai perjanjian assessoir, hipotek mengikuti perjanjian pokok yang
merupakan perjanjian utang-piutang atau perjanjian yang menerbitkan
utang-piutang. Jadi, hipotek bukanlah perjanjian yang indenpenden.
• Jadi, mana kala utang yang dijamin dengan jaminan hipotek tersebut
sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka hipotek dihapus dan
dicoret dari dalam buku pendaftaran hipotek. Sebaliknya, mana kala
utang tidak dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka benda objek
jaminan hipotek tersebut harus dijual; dari harga penjualan tersebut akan
diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan
kelebihannya harus dikembalikan kepada debitornya. Sebaliknya, mana
kala dari hasil penjualan benda objek jaminan hipotek ternyata tidak
menutupi utang yang ada, maka debitor masih berkewajiban membayar
sisa utang yang belum terbayarkan tersebut, sesuai prinsip bahwa utang
yang dibuat harus dibayar menurut hukum.[18]

58. • Menurut pasal 1209 ayat 1, hipotik itu adalah tak dapat dibagi. Maksudnya,
hipotik tersebut tetap meletak atas benda yang terikat seluruhnya meskipun
sudah ada pelunasan utangnya untuk sebagian.[19]
• Prinsip-prinsip utama dari hipotek dapat disebutkan sebagai berikut ;
• a) Debitor harus memelihara objek jaminan hipotek dengan baik, tidak boleh
dialihkan kepada pihak lain.
• b) Kreditor pemegang jaminan hipotek adalah kreditor preferens.
• c) Berlaku prinsip droit de suite. Di mana, suatu jaminan hipotek mengikuti
benda yang menjadi objek jaminannya ke manapun ata kepada siapapun benda
tersebut berpindah.
• d) Jaminan hipotek merupakan jaminan assessoir dengan konsekuensi antara
lain :
• · Jaminan hipotek mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang-
piutang
• · Apabila utang hapus atau lunas dibayar, maka hipotekpun dihapus
• · Apabila utang yang dijamin dengan hipotek tersebut beralih ke pihak lain,
maka hipotek pun ikut beralih juga.

59. • e) Hak pemegang hipotek untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi
dari pihak debitor.
• f) Jika hasil penjualan barang objek jaminan hipotek melebihi jumlah utangnya, maka sisa
penjualan harus diberikan kepada pemberi hipotek.
• g) Pada prinsipnya, hipotek dapat diletakkan atas utang yang sudah ada.
• h) Pada prinsipnya, hipotek dapat diikatkan hanya atas benda yang sudah ada.
• i) Pemberi hipotek haruslah pihak yang memiliki titel kepemilikan atas objek jaminan hipotek.
• j) Benda objek jaminan hipotek tidak dapat dipisah-pisah. Dalam konteks ini, meskipun hipotek
dapat diikat untuk beberapa hipotek sekaligus tetapi seluruh benda objek jaminan hipotek diikat
untuk seluruh kreditor tersebut. Maksudnya, satu benda objek jaminan hipotek tidak dapat dibagi-
bagi; artinya tidak dapat kreditor tertentu mendapatkan bagian tertentu dari objek jaminan.
• k) Objek jaminan hipotek tidak dapat dipecah atau digabung. Maksudnya, setelah satu hipotek
diikatkan terhadap satu atau lebih objek jaminan hipotek, maka tidak dapat di kemudian hari satu
objek jaminan hipotek dipecah menjadi dua atau lebih objek jaminan hipotek di kemudian hari
ataupun di gabung menjadi satu.
• l) Berlaku asas publisitas, di mana hipotek harus di daftarkan ke kantor pendaftaran agar dapat
dilihat oleh publik.
• m) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku. Artinya, benda yang menjadi objek jaminan hipotik
tidak dapat langsung dieksekusi menjadi milik kreditor, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh
para pihak

60. • 4. Hak Tanggungan
• Hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan di
daftarkan serta bersifatassessoir dan eksekutorial yang diberikan oleh debitor kepada kreditor
sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjekkan tanah dengan atau tanpa
segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas atas pemegangnya
untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya meskipun tidak
harus yang mendapat pertama, yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah
tangan atas tagihan-tagihan dari pihak kreditor pemegang hak tanggungan, dan yang mengikuti
benda objek jaminan ke manapun objek hak tanggungan tersebut dialihkan.
• Sebagaimana diketahui, di Indonesia – pada awal berlakunya Kitap Undang-undang Hukum Perdata
– yang berlaku sebagai penjamin tanah terhadap utang adalah hipotek. Sedangkan gadai berlaku
terhadap jaminan atas benda-benda bergerak. Sementara dalam hukum adat dikenal dengan
istilah “gadai tanah”. Di samping itu, dalam praktek dahulu di kenal pula jaminan utang yang
disebut “fudisia” yang kemudian di atur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia.
• Khusus untuk hipotek atas tanah, perkembangan selanjutnya adalah tetap diberlakukannya
hipotek oleh UU yang berlaku terhadap tanah, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria. Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 maka ketentuan KUH tentang hipotek yang
semula masih dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan
tidak berlaku lagi.

61. • Pasal 57 dari UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan:
• “Selama undang-undang mengenai hak tanggungan yang tersebut dalam pasal 51
belum terbentuk, maka yang berlaku adalah hypotheek yang tersebut dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan credietverband yang tersebut
dalam S. 1908 no. 542, sebagaimana yang telah diubah dengan S. 1937 no 190.”
• Akan tetapi, dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, khusus mengenai jaminan
atas tanah dan credietverbanddinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 UU No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan sebagai berikut:
• “Dengan berlakunya undang-undang tentang hak tanggunganini, ketentuan
mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatblad 1908-542 juncto
Staatblad 1909-586 Staatblad 1909-584, sebagaimana yang telah diubah dengan
Staatblad 1937-190 junto Staatblad1937-191, dan ketentuan mengenai hypotheek
sebagaimana tersebut dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku.”

62. JAMINAN UTANG
• Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas
pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitor, di
mana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian
yang bersifat assessoirterhadap perjanjian pokoknya-berupa perjanjian
yang menerbitkan utang-piutang.[24]
• Utang pitang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban
kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian
utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitor
yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai
dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan
dengan cara diangsur setiap bulannya.[25]
• Untuk mencegah terjadinya kerugian dari pihak kreditor yang diakibatkan
ketidakmampuan debitor membayar utangnya, kreditor akan meminta
jaminan kepada debitor untuk memperlancar dan ketertiban pembayaran
piutangnya serta mencegah timbulnya kerugian.

63. Prinsip-prinsip Yuridis atas Jaminan
Utang
• a. Prinsip Teritorial
• Prinsip teritorial menentukan bahwa barang jaminan yang ada di Indonesia hanya
dapat dijadikan utang sejauh perjanjian utangnya atapun pengikatan hipoteknya
dibuat di Indonesia. Prinsip ini hanya berlaku terhadap jenis jaminan hipotek saja;
tidak ada ketentuan yang memberlakukan prinsip teritorial tersebut untuk jenis
jaminan-jaminan lain. Berlakunya prinsip tersebut didasarkan pada ketentuan
dalam pasal 1173 KUH Perdata[26] yang melarang pembukuan atas hipotek yang
terbit berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat di luar negeri, kecuali ada traktat
yang menetukan sebaliknya.
• b. Prinsip Assessoir
• Prinsip lain dari jaminan uang adalah prinsip assessoir. Maksudnya adalah setiap
perjanjian jaminan utang merupakan buntutan/ikutan dari perjanjian pokok, yaitu
perjanjian kredit itu sendiri.
• Prinsip ini merupakan prinsip umum terhadap setiap jenis jaminan kredit, apapun
bentuk dan jenis jaminan kredit tersebut. Dalam Undang-undang Hak Tanggungan
No. 4 Tahun 1996 Pasal 10 ayat (1) dengan tegas ditentukan berlakunya
asas Assessoir.

64. • Konsekuensi Yuridis atas berlakunya prinsip ini antara lain:
• 1) Tidak ada perjnajian utang jika karena sebab apapun perjanjian kreditnya
tidak eksis – baik karena kebatalan, pembatalan, ataupun putusnya perjanjian.
Sebaliknya, eksistensi perjanjian kredit tidak terpengaruh dengan valid atau
tidaknya perjanjian jaminan kredit.
• 2) Tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada. Akibatnya,
prinsip ini menjadi ganjalan dalam praktik: ada keraguan atas keabsahan akta
hipotek yang telah dibuat dan ditandatangani atas suatu perjanjian kredit yang
kelak akan dibuat, atau atas adendum yang kelak akan dibuat untuk
memperngaruh terms and conditions suatu perjanjian kredit yang bersangkutan
padahal hipotek telah terlebih dahulu ditetapkan.
• Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan tetgas menyatakan
bahwa hak tanggungan dapat diberikan baik atas utang yang telah ada ataupun
yang belum ada, tetapi jika telah diperjanjikan dengan jumlah utang tertentu
setidak-tidaknya pada saat eksekusi jaminan utang tersebut.
•

65. • c. Prinsip Hak Preferensi
• Prinsip ini menyatakan bahwa pada umumnya pihak kreditor yang telah diberi jaminan kredit oleh
debitor akan mempunyai hak atas jaminan pelunasan utang tersebut, artinya harus didahulukan
dari pihak kreditor lainnya. Prinsip preferensi ini tidak hanya berlaku pada jaminan kredit, tetapi
dalam beberapa hal juga terhadap jaminan utang yang bukan kredit.
• Hak preferensi bersifat mutlak karena :
• · Tidak semua jaminan utang memberikan hak preferensi kepada kreditornya
• · Meskipun pihak kreditor memiliki hak preferensi, tidak tertutup kemungkinan masih ada jenis
hak preferensi lainnya dari pihak lain yang lebih tinggi kedudukannya.
• Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu jaminan dapat mempunyai hak preferensi: :
• 1) Ada ketentuan dalam perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan adanya hak
preferensi tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
• 2) Utangnya sah
• 3) Pelaksanaan hak preferensi tersebut harus sesuai dengan;
• · Klausul dalam perjanjian utang
• · Klausul dalam perjanjian jaminan
• · Peraturan perundang-undangan lainnya

66. • 4) Terdapat syarat yang dikendaki oleh hukum
agar terlindunginya pihak kreditor lain, yakni:
• · Adanya disclosure terhadap jaminan
tersebut sehingga pihak kreditor lain dianggap
mengetahuinya
• · Adanya pengamanan atas benda tersebut,
sehingga pihak kreditoe dengan mudah dapat
mengetahui adanya jaminan utang dengan hak
preferensi tersebut.
• 5) Pengikatan jaminan harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku

67. Sistem Pengikatan Jaminan Utang
• a. Pengikatan Jaminan Di Bawah Tangan
• Pada umumnya, pengikatan jaminan utang dibenarkan jika dibuat hany di bawah tangan, kecuali
untuk jenis-jenis jaminan tertentu. Bahkan jaminan umumnya tidak dilarang untuk dibuat secara
lisan. Hanya saja, demi menjaga kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian, pengikatan
jaminan umumnya dibuat secara tertulis. Tetapi, untuk pengikatan jaminan kecil-kecilan, sering kali
dalam praktik pengikatan gadainya hanya dengan menyerahkan barang gadai oleh si pemberi gadai
kepada si penerima gadai tanpa adanya perjanjian tertulis apapun.
• b. Pengikatan Jaminan dengan Akta yang Notarial
• Pengikatan jaminan utang dalam banyak hal tidak disyaratkan dengan akta notaris. Namun, pihak-
pihak yang berkepentingan dapat membuatnya. Akan tetapi, ada juga akta jaminan utang yang
memang disyaratkan dibuat oleh notaris yang ditunjuk oelh undang-undang seperti “akta
pengakuan utang” yang bersifat eksekutorial.
• c. Pengikatan Jaminan dengan Akta Pejabab Non-Notaris
• Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat
yang berwenang tersebut mencakup notaris dan pejabat-pejabat lain selain notaris. Misalnya,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan notaris
sebagai pembuat akta jaminan fidusia.

68. Gugatan Perdata Utang Piutang
• Penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan jika ada suatu perkara.
Untuk mengajukan perkara utang piutang ke pengadilan, kreditur harus
membuat surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.
Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan pasal 8 angka 3 Rv, surat
gugatan berisi tiga hal, yaitu para pihak yang berperkara, posita dan
tuntutan.
• Para pihak yang berperkara harus ditulis dengan jelas dan lengkap
identitasnya, agar juru sita pengadilan dapat dengan mudah
melaksanakan panggilan sidang. Bagian posita untuk gugatan utang pitang
berisi tentang kejadian peristiwa perjanjianutang piutang yang
menguraikan hak dan kewajiban penggugat sebagai kreditur dan tergugat
sebagai debitur.
• Pokok gugatan yang dapat dituntut oleh penggugat adalah:
• a. Perjanjian utang piutang sah menurut hukum
• b. Perbuatan tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi
• c. Tergugat dituntut untuk membayar utang dan bunganya
• d. Tergugat dihukum membayar biaya perkara

69. • Agar tergugat dapat dipaksa membayar secepatnya dalam
hukum acara perdata dikenal putusan serta merta yaitu
putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun
ada perlawanan, banding ataupun kasasi.
• Untuk dapat mengajukan putusan serta-merta, dasar
hukumnya adalah pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg., dengan
syarat-syarat sebagai berikut :
• · Ada surat autentik yang menurut undang-undang
mempunyai kekuatan sebagai bukti
• · Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti
sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan
ada hubungannya dengan pihak yang bersangkutan