SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
 Partai politik dan pemilu merupakan bagian dari
lembaga dan instrumen demokrasi.
 Titik temu antara keduanya terletak pada peran
dan fungsinya dalam merekrut dan mendudukkan
seseorang dalam jabatan-jabatan publik secara
demokratis.
 Partai politik adalah
suatu kelompok yg
terorganisir yg anggota-
anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai dan
cita-cita yg sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk
memperoleh kekuasaan
politik dan merebut
kedudukan politik—
(biasanya) dg cara
konstitusionil—untuk
melaksanakan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka
(Budiardjo, 2001: 160).
 Menurut Carl J. Friedrich,
partai politik adl
sekelompok manusia yg
terorganisir secara stabil
dg tujuan merebut atau
mempertahankan
penguasaan terhadap
pemerintahan bagi
pimpinan partainya dan,
berdasarkan penguasaan
ini memberikan kepada
anggota partainya
kemanfaatan yg bersifat
idiil maupun materiil
(Budiardjo, 2001: 161).
 Partai politik adalah
sekelompok warga
negara yg sedikit banyak
terorganisir, yg bertindak
sebagai suatu kesatuan
politik dan yg—dengan
memanfaatkan
kekuasaannya untuk
memilih—bertujuan
menguasai pemerintahan
dan melaksanakan
kebijaksanaan umum
mereka (R.H. Soltau).
 Partai politik adl
organisasi dari aktivis-
aktivis politik yg
berusaha utk menguasai
kekuasaan pemerintahan
serta merebut dukungan
rakyat atas dasar
persaingan dengan suatu
golongan atau golongan-
golongan lain yg
mempunyai pandangan
yg berbeda (Sigmund
Neumann).
1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Sarana rekrutmen politik;
4. Sarana pengatur konflik;
5. Sarana partisipasi politik;
6. Sarana pemadu kepentingan;
7. Sarana kontrol politik.
 Kategori partai politik dapat dilakukan dengan
pelbagai cara, misalnya berdasarkan:
1. Komposisi dan fungsi anggota;
2. Basis sosial dan tujuan;
3. Sistem kepartaian;
4. Jarak ideologi
1. Partai massa atau lindungan (patronage), yaitu partai
politik yg mengandalkan kekuatan pada keunggulan
jumlah anggota dg cara memobilisasi massa sebanyak-
banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai
pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat
sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah
dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara,
tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk
mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
2. Partai kader, ialah suatu partai yg mengandalkan
kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin
anggota sebagai sumber kekuatan utama. Contoh
partai Nazi di Jerman dan Partai-partai Komunis.
 Berdasarkan basis sosialnya partai politik
dibagi menjadi 4 tipe:
1. Parpol yg beranggotakan lapisan² sosial dlm
masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan
bawah.
2. Parpol yg anggotanya berasal dari kalangan
kelompok kepentingan tertentu, seperti petani,
buruh, dan pengusaha;
3. Parpol yg anggotanya berasal dari pemeluk agama
tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, dsb.
4. Parpol yg anggotanya berasal dari kelompok budaya
tertentu, sepertu suku bangsa, bahasa, dan daerah
tertentu.
 Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi
menjadi 3, yaitu:
1. Partai perwakilan kelompok. Contohnya Barisan
Nasional di Malaysia.
2. Partai pembinaan bangsa. Contohnya Partai Aksi Rakyat
di Singapura.
3. Partai mobilisasi. Contohnya Partai Komunis.
 Maurice Duverger menggolongkan sistem
kepartaian menjadi tiga, yaitu:
1. Sistem partai tunggal:
a. Totaliter (Contoh: Partai Komunis dan Fasis);
b. Otoriter (Contoh: Partai Aksi Rakyat di Singapura)
c. Dominan (Contoh: LDP di Jepang).
2. Sistem dwipartai:
3. Sistem banyak partai
 Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem
kepartaian menjadi tiga yaitu:
1. Pluralisme sederhana. Contoh: di AS
2. Pluralisme moderat. Contoh di Belanda
3. Pluralisme ekstrim. Contoh di Italia
Sistem Partai Kutub Polaritas Arah
Pluralisme
sederhana
Pluralisem Moderat
Pluralisem Ekstrim
Bipolar
Bipolar
Multipolar
Tidak ada
Kecil
Besar
Sentripetal
Sentripetal
Sentrifugal
 Pengertian dari BIPOLAR ialah kegiatan aktual
sistem kepartaian yang bertumpu kepada dua
kutub, meski jumlah partai lebih dari dua atau
multi partai, sebab sistem kepartaian ini
tidaklah memiliki perbedaan ideologi yang
tajam.
 Pengertian dari MULTIPOLAR ialah sistem partai
yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang
biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan
diantara kutub-kutub tersebut terdapat
perbedaan ideologi yang tajam.
 POLARISASI BESAR, ialah jarak ideologi diantara kutub-
kutub sangat jauh (berjarak), sebagai misal: satu
berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi
kanan (kapitalisme). Terdapatnya polarisasi yang besar
ini menjadi indikator memperlihatkan ketiadaannya
konsensus dasar tentang asas dan tujuan masyarakat
dan negara yang akan dituju.
 Arah SENTRIPETAL maksudnya partai menuju ke pusat
atau ke integrasi nasional.
 Arah SENTRIFUGAL apabila perilaku politik partai
menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem
tersendiri
 Pemilu adalah mekanisme untuk merekrut dan
menempatkan anggota masyarakat ke dalam
jabatan-jabatan publik melalui pemilihan yg
dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan.
PARPOL PEMILU JABATAN² PUBLIK
MASYARAKAT
Presiden;
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
Anggota Parlemen, dll.
1. Single-member
constituency
(satu daerah
pemilihan
memilih satu
wakil; biasanya
disebut sistem
distrik).
2. Multi-member
constituency (satu
daerah pemilihan
memilih beberapa
wakil; biasanya
dinamakan
proportional
representative
atau sistem
perwakilan
berimbang)
 Kelemahan Sistem Distrik:
1. Kurang memperhatikan partai-partai kecil dari
golongan minoritas
2. Cenderung mengabaikan suara rakyat yang memilih
calon yang kalah.
3. Dapat timbul kecenderungan bahwa wakil rakyat
yang bersangkutan akan lebih memperhatikan
kepentingan rakyat pemilih di distrik yang
bersangkutan daripada kepentingan nasional yang
lebih luas.
4. Dalam masyarakat yang heterogen atas dasar ras,
suku dan agama, sistem ini dianggap kurang efektif.
 Kelebihan Sistem Distrik:
1. Wakil rakyat terpilih dikenal dengan baik oleh
penduduk distrik bersangkutan;
2. Mendorong kearah integrasi kepartaian karena kursi
yang diperebutkan dalam setiap distrik adalah satu,
di mana hal ini dapat mendorong kerjasama
antarpartai lewat mekanisme stembus accord;
3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah;
4. Suatu partai lebih mudah untuk mencapai suara
mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu
berkoalisi yang sering menimbulkan persoalan
stabilitas politik;
5. Dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan
semua potensi keragaman kultural (ras, etnis),
keragaman anutan agama, tingkat sosial-
ekonomi dan sebagainya dalam masyarakat;
6. Lebih sederhana dan murah;
7. Kedudukan individu wakil rakyat relatif lebih
mandiri dan tidak terlalu terikat dengan partai
politik yang bersangkutan.
 Sistem proporsional secara garis besar terbagi
dua, yaitu:
1. Sistem proporsional dengan stelsel
daftar terbuka;
2. Sistem proporsional dengan stelsel
daftar tertutup, seperti dalam pemilu
1999 (ada mekanisme stembus
accord).
1. Mempermudah fragmentasi kepartaian;
2. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama
dan berintegrasi satu sama lain;
3. Kedudukan pimpinan partai cenderung sangat dominan
dalam menentukan daftar calon;
4. Wakil rakyat cenderung kurang akrab dengan
pemilihnya;
5. Biasanya partai mengalami kesulitan dalam
memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Hal ini
kemudian cenderung mendorong koalisi yang biasanya
dapat menimbulkan instabilitas politik.
1. Tidak ada suara yang hilang. Semua suara
pemilih dianggap berharga karena asas satu
orang satu suara (one man one vote)
dilaksanakan secara penuh;
2. Semua suara yang diperebutkan sebanding
dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di
parlemen;
3. Tidak terdapat distorsi dalam penghitungan
suara seperti dalam sistem distrik.

More Related Content

What's hot

Hubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemiluHubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemilu
niarellyanti
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
Nasria Ika
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Reedha Williams
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Election Commision
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan
musniumar
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Muhamad Yogi
 

What's hot (20)

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Bentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahanBentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahan
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemiluHubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemilu
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitas
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxStrategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 

Similar to Parpol dan pemilu

Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
Snn27
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
Arin Sfaaez
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
Paranody
 
power point politik kenegaraan Indonesia
power point politik kenegaraan Indonesiapower point politik kenegaraan Indonesia
power point politik kenegaraan Indonesia
Cindyramanda
 
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
barat ujang
 
Materi pkn kelas 11
Materi pkn kelas 11Materi pkn kelas 11
Materi pkn kelas 11
fhnx
 

Similar to Parpol dan pemilu (20)

KULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptKULIAH 13.ppt
KULIAH 13.ppt
 
Partai Politik
Partai PolitikPartai Politik
Partai Politik
 
PARTAI POLITIK.pdf
PARTAI POLITIK.pdfPARTAI POLITIK.pdf
PARTAI POLITIK.pdf
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
 
Adapun peranan guru sebagai motivator adalah
Adapun peranan guru sebagai motivator adalahAdapun peranan guru sebagai motivator adalah
Adapun peranan guru sebagai motivator adalah
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
power point politik kenegaraan Indonesia
power point politik kenegaraan Indonesiapower point politik kenegaraan Indonesia
power point politik kenegaraan Indonesia
 
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Bab 1 kelas xi
Bab 1 kelas xiBab 1 kelas xi
Bab 1 kelas xi
 
Makalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartaiMakalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartai
 
Materi pkn kelas 11
Materi pkn kelas 11Materi pkn kelas 11
Materi pkn kelas 11
 
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
 
PKN Kd. 6.1
PKN Kd. 6.1PKN Kd. 6.1
PKN Kd. 6.1
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 

More from Reni Kurniati

Mendefinisikan pemasar untuk abad ke
Mendefinisikan pemasar untuk abad keMendefinisikan pemasar untuk abad ke
Mendefinisikan pemasar untuk abad ke
Reni Kurniati
 
Ch 13 perilaku konsumen
Ch 13 perilaku konsumenCh 13 perilaku konsumen
Ch 13 perilaku konsumen
Reni Kurniati
 
Teori media dan teori kemasyarakatan
Teori media dan teori kemasyarakatanTeori media dan teori kemasyarakatan
Teori media dan teori kemasyarakatan
Reni Kurniati
 
Konsep dan model komunikasi massa
Konsep dan model komunikasi massaKonsep dan model komunikasi massa
Konsep dan model komunikasi massa
Reni Kurniati
 
perilaku konsumen chapter 13
perilaku konsumen chapter 13perilaku konsumen chapter 13
perilaku konsumen chapter 13
Reni Kurniati
 
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumenPembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Reni Kurniati
 
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumenChapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Reni Kurniati
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
Reni Kurniati
 
Bud. dan partisipasi politik14 des2009
Bud. dan partisipasi politik14 des2009Bud. dan partisipasi politik14 des2009
Bud. dan partisipasi politik14 des2009
Reni Kurniati
 
E com & relationship marketing
E com & relationship marketingE com & relationship marketing
E com & relationship marketing
Reni Kurniati
 

More from Reni Kurniati (20)

Human chepter 1
Human chepter 1Human chepter 1
Human chepter 1
 
Manpem bab 3
Manpem bab 3 Manpem bab 3
Manpem bab 3
 
Manpem bab 3
Manpem bab 3 Manpem bab 3
Manpem bab 3
 
Chepter 1 ( human )
Chepter 1 ( human )Chepter 1 ( human )
Chepter 1 ( human )
 
Bab 2 cindy
Bab 2 cindyBab 2 cindy
Bab 2 cindy
 
Mendefinisikan pemasar untuk abad ke
Mendefinisikan pemasar untuk abad keMendefinisikan pemasar untuk abad ke
Mendefinisikan pemasar untuk abad ke
 
Unit 6
Unit 6Unit 6
Unit 6
 
Ch 13 perilaku konsumen
Ch 13 perilaku konsumenCh 13 perilaku konsumen
Ch 13 perilaku konsumen
 
Teori media dan teori kemasyarakatan
Teori media dan teori kemasyarakatanTeori media dan teori kemasyarakatan
Teori media dan teori kemasyarakatan
 
Konsep dan model komunikasi massa
Konsep dan model komunikasi massaKonsep dan model komunikasi massa
Konsep dan model komunikasi massa
 
perilaku konsumen chapter 13
perilaku konsumen chapter 13perilaku konsumen chapter 13
perilaku konsumen chapter 13
 
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumenPembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
 
Tugas mpr
Tugas mprTugas mpr
Tugas mpr
 
teori komunikasi
teori komunikasiteori komunikasi
teori komunikasi
 
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumenChapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
Chapter 8 pembentukan dan pengubahan sikap konsumen
 
Chapter 7 permen
Chapter 7 permenChapter 7 permen
Chapter 7 permen
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
 
Bud. dan partisipasi politik14 des2009
Bud. dan partisipasi politik14 des2009Bud. dan partisipasi politik14 des2009
Bud. dan partisipasi politik14 des2009
 
E com & relationship marketing
E com & relationship marketingE com & relationship marketing
E com & relationship marketing
 
Keputusan politik
Keputusan politikKeputusan politik
Keputusan politik
 

Recently uploaded

MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptxMODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
bubblegaming431
 
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docxOK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
SusBiantoro1
 
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
ahmadirhamni
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
nurlathifah80
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 

Recently uploaded (20)

MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptxMODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
MODUL 7 MANAJEMEN KUALITAS (11) (2).pptx
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docxALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
 
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docxOK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
OK Lembar Umpan Balik dari Kepala Sekolah_A5 FINAL 150522.docx
 
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docxLAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
7._MODUL_8_MATEMATIKA sdisudssasasa 1.pptx
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 

Parpol dan pemilu

  • 1.
  • 2.  Partai politik dan pemilu merupakan bagian dari lembaga dan instrumen demokrasi.  Titik temu antara keduanya terletak pada peran dan fungsinya dalam merekrut dan mendudukkan seseorang dalam jabatan-jabatan publik secara demokratis.
  • 3.  Partai politik adalah suatu kelompok yg terorganisir yg anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik— (biasanya) dg cara konstitusionil—untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2001: 160).  Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adl sekelompok manusia yg terorganisir secara stabil dg tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yg bersifat idiil maupun materiil (Budiardjo, 2001: 161).
  • 4.  Partai politik adalah sekelompok warga negara yg sedikit banyak terorganisir, yg bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yg—dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih—bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (R.H. Soltau).  Partai politik adl organisasi dari aktivis- aktivis politik yg berusaha utk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan- golongan lain yg mempunyai pandangan yg berbeda (Sigmund Neumann).
  • 5. 1. Sarana komunikasi politik; 2. Sarana sosialisasi politik; 3. Sarana rekrutmen politik; 4. Sarana pengatur konflik; 5. Sarana partisipasi politik; 6. Sarana pemadu kepentingan; 7. Sarana kontrol politik.
  • 6.  Kategori partai politik dapat dilakukan dengan pelbagai cara, misalnya berdasarkan: 1. Komposisi dan fungsi anggota; 2. Basis sosial dan tujuan; 3. Sistem kepartaian; 4. Jarak ideologi
  • 7. 1. Partai massa atau lindungan (patronage), yaitu partai politik yg mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dg cara memobilisasi massa sebanyak- banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. 2. Partai kader, ialah suatu partai yg mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Contoh partai Nazi di Jerman dan Partai-partai Komunis.
  • 8.  Berdasarkan basis sosialnya partai politik dibagi menjadi 4 tipe: 1. Parpol yg beranggotakan lapisan² sosial dlm masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. 2. Parpol yg anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha; 3. Parpol yg anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, dsb. 4. Parpol yg anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, sepertu suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.
  • 9.  Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Partai perwakilan kelompok. Contohnya Barisan Nasional di Malaysia. 2. Partai pembinaan bangsa. Contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura. 3. Partai mobilisasi. Contohnya Partai Komunis.
  • 10.  Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu: 1. Sistem partai tunggal: a. Totaliter (Contoh: Partai Komunis dan Fasis); b. Otoriter (Contoh: Partai Aksi Rakyat di Singapura) c. Dominan (Contoh: LDP di Jepang). 2. Sistem dwipartai: 3. Sistem banyak partai
  • 11.  Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu: 1. Pluralisme sederhana. Contoh: di AS 2. Pluralisme moderat. Contoh di Belanda 3. Pluralisme ekstrim. Contoh di Italia
  • 12. Sistem Partai Kutub Polaritas Arah Pluralisme sederhana Pluralisem Moderat Pluralisem Ekstrim Bipolar Bipolar Multipolar Tidak ada Kecil Besar Sentripetal Sentripetal Sentrifugal
  • 13.  Pengertian dari BIPOLAR ialah kegiatan aktual sistem kepartaian yang bertumpu kepada dua kutub, meski jumlah partai lebih dari dua atau multi partai, sebab sistem kepartaian ini tidaklah memiliki perbedaan ideologi yang tajam.  Pengertian dari MULTIPOLAR ialah sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan diantara kutub-kutub tersebut terdapat perbedaan ideologi yang tajam.
  • 14.  POLARISASI BESAR, ialah jarak ideologi diantara kutub- kutub sangat jauh (berjarak), sebagai misal: satu berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi kanan (kapitalisme). Terdapatnya polarisasi yang besar ini menjadi indikator memperlihatkan ketiadaannya konsensus dasar tentang asas dan tujuan masyarakat dan negara yang akan dituju.  Arah SENTRIPETAL maksudnya partai menuju ke pusat atau ke integrasi nasional.  Arah SENTRIFUGAL apabila perilaku politik partai menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri
  • 15.  Pemilu adalah mekanisme untuk merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke dalam jabatan-jabatan publik melalui pemilihan yg dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan.
  • 16. PARPOL PEMILU JABATAN² PUBLIK MASYARAKAT Presiden; Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Anggota Parlemen, dll.
  • 17. 1. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik). 2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proportional representative atau sistem perwakilan berimbang)
  • 18.  Kelemahan Sistem Distrik: 1. Kurang memperhatikan partai-partai kecil dari golongan minoritas 2. Cenderung mengabaikan suara rakyat yang memilih calon yang kalah. 3. Dapat timbul kecenderungan bahwa wakil rakyat yang bersangkutan akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat pemilih di distrik yang bersangkutan daripada kepentingan nasional yang lebih luas. 4. Dalam masyarakat yang heterogen atas dasar ras, suku dan agama, sistem ini dianggap kurang efektif.
  • 19.  Kelebihan Sistem Distrik: 1. Wakil rakyat terpilih dikenal dengan baik oleh penduduk distrik bersangkutan; 2. Mendorong kearah integrasi kepartaian karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik adalah satu, di mana hal ini dapat mendorong kerjasama antarpartai lewat mekanisme stembus accord; 3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah; 4. Suatu partai lebih mudah untuk mencapai suara mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi yang sering menimbulkan persoalan stabilitas politik;
  • 20. 5. Dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan semua potensi keragaman kultural (ras, etnis), keragaman anutan agama, tingkat sosial- ekonomi dan sebagainya dalam masyarakat; 6. Lebih sederhana dan murah; 7. Kedudukan individu wakil rakyat relatif lebih mandiri dan tidak terlalu terikat dengan partai politik yang bersangkutan.
  • 21.  Sistem proporsional secara garis besar terbagi dua, yaitu: 1. Sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka; 2. Sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup, seperti dalam pemilu 1999 (ada mekanisme stembus accord).
  • 22. 1. Mempermudah fragmentasi kepartaian; 2. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama dan berintegrasi satu sama lain; 3. Kedudukan pimpinan partai cenderung sangat dominan dalam menentukan daftar calon; 4. Wakil rakyat cenderung kurang akrab dengan pemilihnya; 5. Biasanya partai mengalami kesulitan dalam memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Hal ini kemudian cenderung mendorong koalisi yang biasanya dapat menimbulkan instabilitas politik.
  • 23. 1. Tidak ada suara yang hilang. Semua suara pemilih dianggap berharga karena asas satu orang satu suara (one man one vote) dilaksanakan secara penuh; 2. Semua suara yang diperebutkan sebanding dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di parlemen; 3. Tidak terdapat distorsi dalam penghitungan suara seperti dalam sistem distrik.