Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
PowerPoint developed for lectures on Political Theory and Ideology and delivered to PS 240 Introduction to Political Theory at the University of Kentucky, Spring 2007 by Dr. Christopher s. Rice, Instructor.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
2. Pengertian kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau
kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan
kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan
melebihi kewenangan yang diperolehatau kemampuan seseorang atau
kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain
sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk
berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi
(Ramlan Surbakti,1992).
3. Pandangan Tokoh Tokoh Tentang
Kekuasaan
Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah
kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik
secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak
langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg
tersedia.
C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan
untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain
menentangnya(T. Liang Gie, 1986:20)
Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan
membangun hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri
sekalipun mengalami perlawanan dan apa-pun dasar
kemampuani ni(M. Budiardjo, ed., 1983:16)
4. Yang Berhubungan Dengan
Kekuasaan
Pengaruh (influence), yaitu kemampuan untuk memengaruhi
sikap dan perilaku seseorang secara sukarela guna memenuhi
kepentingan pihak yang berkuasa;
Force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi
kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi
pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan
sesuatu;
Persuasi, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain melalui
alasan kuat untuk melakukan sesuatu
Manipulasi, yaitu menggunakan pengaruh yang tidak disadari
orang lain untuk memenuhi keinginan pemegang kekuasaan;
Coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain agar
bersikap dan berperilaku sesuai kehendak pemilik kekuasaan.
5. Sumber Sumber Kekuasaan
Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah
yang diakui.
Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru
dll.
7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk
opini publik.
6. Sudut pandang kekuasaan
Kekuasaan bersifat positif, ketika pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat
memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk
melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan
sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun
mental.
Kekuasaan bersifat Negatif, pemegang kuasa dengan cara paksaan atau
tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang
bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang
baik,mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa
melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan. dan
biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari
keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka
tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk
menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut
biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan
dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.
7. Hasil penggunaan sumber kekuasaan
Berapa jumlah individu yang dikendalikan
Bidang kehidupan yang dikendalikan
Kedalaman pengaruh kekuasaan
8. KEWENANGAN POLITIK
Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan
keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral
untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik
Prinsip moral : menentukan siapa yang berhak
memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan
wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan.
Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas.
Hak moral : untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan
disebut kewenangan
9. Sumber kewenangan
Tradisi – kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-
menerus dalam masyarakat. Contoh: “ darah biru dikerajaan”,keluarga.
Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan. Oleh
karena itu, hak memerintah dianggap sakral. Contoh: di Jepang Kaisar
Hiro hito (dan penggantinya) menunjukkan kewenangan sebagai
kepala Negara yang berasal dari Dewa Matahari(Amaterasu Omikami)
Kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan
diri pribadinya yang popular maupun karena memiliki karisma.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-
syarat menjadi pemimpin pemerintahan
5.Sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan.
10. Tipe kewenangan
Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan
perundang-undangan
Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi,
kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
11. Peralihan Kewenangan
MenurutPaul Conn, ada tiga cara peralihan kewenangan
Turun temurun – keturunan atau keluarga, tradisi
kerajaan
Pemilihan – langsung atau perwakilan yg sesuai
perundangan
Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan,
revolusi
12. LEGITIMASI
Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada
pemimpin untuk memerintah, membuat dan
melaksanakan keputusan politik.
13. Objek legitimasi
Masyarakat politik - krisis identitas
Hukum - krisis konstitusi
Lembaga politik - krisis kelembagaan
Pemimpin politik - krisis kepemimpinan
Kebijakan - krisis kebijakan
14. Perbedaan Kekuasaan,
Kewenangan dan Legitimasi
Kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber
kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan
pelaksana kebijakan politik, sedangkan
Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik (bersifat top down)
Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada
pemimpin (bersifat bottom up)
15. Persamaan Kekuasaan,
Kewenanangan dan Legitimasi
Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan
legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau
masyarakat.