SlideShare a Scribd company logo
Pengertian kekuasaan
 Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
 Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau
kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan
kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan
melebihi kewenangan yang diperolehatau kemampuan seseorang atau
kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain
sesuai dengan keinginan dari pelaku.
 Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk
berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi
(Ramlan Surbakti,1992).
Pandangan Tokoh Tokoh Tentang
Kekuasaan
 Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah
kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik
secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak
langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg
tersedia.
 C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan
untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain
menentangnya(T. Liang Gie, 1986:20)
 Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan
membangun hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri
sekalipun mengalami perlawanan dan apa-pun dasar
kemampuani ni(M. Budiardjo, ed., 1983:16)
Yang Berhubungan Dengan
Kekuasaan
 Pengaruh (influence), yaitu kemampuan untuk memengaruhi
sikap dan perilaku seseorang secara sukarela guna memenuhi
kepentingan pihak yang berkuasa;
 Force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi
kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi
pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan
sesuatu;
 Persuasi, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain melalui
alasan kuat untuk melakukan sesuatu
 Manipulasi, yaitu menggunakan pengaruh yang tidak disadari
orang lain untuk memenuhi keinginan pemegang kekuasaan;
 Coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain agar
bersikap dan berperilaku sesuai kehendak pemilik kekuasaan.
Sumber Sumber Kekuasaan
 Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
 kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
 Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah
yang diakui.
 Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
 jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
 6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru
dll.
 7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk
opini publik.
Sudut pandang kekuasaan
 Kekuasaan bersifat positif, ketika pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat
memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk
melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan
sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun
mental.
 Kekuasaan bersifat Negatif, pemegang kuasa dengan cara paksaan atau
tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang
bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang
baik,mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa
melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan. dan
biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari
keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka
tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk
menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut
biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan
dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.
Hasil penggunaan sumber kekuasaan
 Berapa jumlah individu yang dikendalikan
 Bidang kehidupan yang dikendalikan
 Kedalaman pengaruh kekuasaan
KEWENANGAN POLITIK
 Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan
keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral
untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik
 Prinsip moral : menentukan siapa yang berhak
memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan
wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan.
Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas.
 Hak moral : untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan
disebut kewenangan
Sumber kewenangan
 Tradisi – kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-
menerus dalam masyarakat. Contoh: “ darah biru dikerajaan”,keluarga.
 Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan. Oleh
karena itu, hak memerintah dianggap sakral. Contoh: di Jepang Kaisar
Hiro hito (dan penggantinya) menunjukkan kewenangan sebagai
kepala Negara yang berasal dari Dewa Matahari(Amaterasu Omikami)
 Kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan
diri pribadinya yang popular maupun karena memiliki karisma.
 Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-
syarat menjadi pemimpin pemerintahan
 5.Sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan.
Tipe kewenangan
 Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan
perundang-undangan
 Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi,
kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
Peralihan Kewenangan
MenurutPaul Conn, ada tiga cara peralihan kewenangan
 Turun temurun – keturunan atau keluarga, tradisi
kerajaan
 Pemilihan – langsung atau perwakilan yg sesuai
perundangan
 Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan,
revolusi
LEGITIMASI
 Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada
pemimpin untuk memerintah, membuat dan
melaksanakan keputusan politik.
Objek legitimasi
 Masyarakat politik - krisis identitas
 Hukum - krisis konstitusi
 Lembaga politik - krisis kelembagaan
 Pemimpin politik - krisis kepemimpinan
 Kebijakan - krisis kebijakan
Perbedaan Kekuasaan,
Kewenangan dan Legitimasi
 Kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber
kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan
pelaksana kebijakan politik, sedangkan
 Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik (bersifat top down)
 Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada
pemimpin (bersifat bottom up)
Persamaan Kekuasaan,
Kewenanangan dan Legitimasi
 Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan
legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau
masyarakat.

More Related Content

What's hot

Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Oswar Mungkasa
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Muhammad Bahrudin
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
Arya D Ningrat
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Siti Sahati
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
Muh Firyal Akbar
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiListy Yoohoo
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
Muh Firyal Akbar
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Ella Feby
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanJosephine Fiona Ketaren
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasi
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 

Viewers also liked

Legitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfaLegitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfa
odisti
 
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanMeehawk
 
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara newBab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
eli priyatna laidan
 
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baru
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baruProses menguatnya peran negara pada masa orde baru
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baruDestina Destina
 
Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraMengupas penyelenggara kekuasaan negara
Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Universities Pendidikan Ganesha
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
said zulhelmi
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaRifai Ahmad
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Ningrum Handayani
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Rama Putra
 
Political Theory and Ideology
Political Theory and IdeologyPolitical Theory and Ideology
Political Theory and Ideology
Christopher Rice
 

Viewers also liked (14)

Legitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfaLegitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfa
 
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
 
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara newBab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara new
 
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baru
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baruProses menguatnya peran negara pada masa orde baru
Proses menguatnya peran negara pada masa orde baru
 
Soal dan jawaban
Soal dan jawabanSoal dan jawaban
Soal dan jawaban
 
Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraMengupas penyelenggara kekuasaan negara
Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
 
Power and authority
Power and authorityPower and authority
Power and authority
 
Political Theory and Ideology
Political Theory and IdeologyPolitical Theory and Ideology
Political Theory and Ideology
 

Similar to Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik

Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
dzakiaziz
 
Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptxKekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
HendraWijayanto6
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasi
Universitas Diponegoro
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
baim hukum
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Konsep Politik
Konsep PolitikKonsep Politik
Konsep Politik
University of Andalas
 
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Gusde Prabawa
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
Fizca Alfi Syofky
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
Novia Tri Fajar Utami
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamdkekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
Alexandermochammad
 
Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016
Muchlis Soleiman
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanLa Mone
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
Anna Marsiana
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
muliajayaabadi
 
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPATKEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
Zulkarnain Burhanto
 
lembaga politik
lembaga politiklembaga politik
lembaga politik
Talitha Lintang Pertiwi
 

Similar to Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik (20)

Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
 
Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptxKekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasi
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Konsep Politik
Konsep PolitikKonsep Politik
Konsep Politik
 
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamdkekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
kekuasaan otoritas dan legitimasi dalamd
 
Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaan
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
 
Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaanKonsep kekuasaan
Konsep kekuasaan
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
 
Agama
AgamaAgama
Agama
 
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPATKEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT
 
lembaga politik
lembaga politiklembaga politik
lembaga politik
 

Recently uploaded

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
tikasianturi1410
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
IGNATIUSOKIDEWABRATA
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
MohammadAthianManan
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 

Recently uploaded (17)

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 

Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik

  • 1.
  • 2. Pengertian kekuasaan  Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.  Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperolehatau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.  Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).
  • 3. Pandangan Tokoh Tokoh Tentang Kekuasaan  Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia.  C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya(T. Liang Gie, 1986:20)  Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan membangun hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa-pun dasar kemampuani ni(M. Budiardjo, ed., 1983:16)
  • 4. Yang Berhubungan Dengan Kekuasaan  Pengaruh (influence), yaitu kemampuan untuk memengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara sukarela guna memenuhi kepentingan pihak yang berkuasa;  Force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu;  Persuasi, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain melalui alasan kuat untuk melakukan sesuatu  Manipulasi, yaitu menggunakan pengaruh yang tidak disadari orang lain untuk memenuhi keinginan pemegang kekuasaan;  Coercion, yaitu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai kehendak pemilik kekuasaan.
  • 5. Sumber Sumber Kekuasaan  Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll  kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll  Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.  Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.  jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.  6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.  7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.
  • 6. Sudut pandang kekuasaan  Kekuasaan bersifat positif, ketika pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental.  Kekuasaan bersifat Negatif, pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.
  • 7. Hasil penggunaan sumber kekuasaan  Berapa jumlah individu yang dikendalikan  Bidang kehidupan yang dikendalikan  Kedalaman pengaruh kekuasaan
  • 8. KEWENANGAN POLITIK  Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik  Prinsip moral : menentukan siapa yang berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas.  Hak moral : untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan
  • 9. Sumber kewenangan  Tradisi – kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus- menerus dalam masyarakat. Contoh: “ darah biru dikerajaan”,keluarga.  Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan. Oleh karena itu, hak memerintah dianggap sakral. Contoh: di Jepang Kaisar Hiro hito (dan penggantinya) menunjukkan kewenangan sebagai kepala Negara yang berasal dari Dewa Matahari(Amaterasu Omikami)  Kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang popular maupun karena memiliki karisma.  Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat- syarat menjadi pemimpin pemerintahan  5.Sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan.
  • 10. Tipe kewenangan  Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan  Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
  • 11. Peralihan Kewenangan MenurutPaul Conn, ada tiga cara peralihan kewenangan  Turun temurun – keturunan atau keluarga, tradisi kerajaan  Pemilihan – langsung atau perwakilan yg sesuai perundangan  Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan, revolusi
  • 12. LEGITIMASI  Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
  • 13. Objek legitimasi  Masyarakat politik - krisis identitas  Hukum - krisis konstitusi  Lembaga politik - krisis kelembagaan  Pemimpin politik - krisis kepemimpinan  Kebijakan - krisis kebijakan
  • 14. Perbedaan Kekuasaan, Kewenangan dan Legitimasi  Kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan  Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down)  Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up)
  • 15. Persamaan Kekuasaan, Kewenanangan dan Legitimasi  Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat.