1. Sistem pemerintahan parlementer diterapkan di Indonesia tahun 1950-1959 berdasarkan UUD Sementara 1950. 2. Terjadi pergantian kabinet sering akibat situasi politik tidak stabil. 3. Sistem multipartai mendorong terbentuknya partai-partai politik yang memegang kekuasaan secara bergantian.

1. PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER DI INDONESIA TAHUN
1950-1959, PERBEDAAN PENERAPAN
SISTEM PRESIDENSIAL MASA ORLA,
ORBA, DAN ERA REFORMASI

2. Penerapan sistem pemerintahan
parlementer di indonesia tahun 1950-1959
• Sistem pemerintahan parlementer memang
pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada
periode 1950 - 1959 yang merupakan fase
Demokrasi Liberal. Era 1950-1959 adalah era
di mana presiden Soekarno memerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang
Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
Periode ini berlangsung mulai dari 17
Agustus 1950sampai 6 Juli 1959.

3. • Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet
diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.
Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini, sbb :
1. 1950-1951 - Kabinet Natsir
2. 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
3. 1952-1953 - Kabinet Wilopo
4. 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5. 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
6. 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
7. 1957-1959 - Kabinet Djuanda

4. • Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (
kabinet ) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri
dan bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR ).
• Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah
mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena
dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai.
Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik
demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem
multi partai yang dianut, maka partai-partai inilah yang
menjalankan pemerintahan melalui perimbangan
kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959,
PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam
DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan
Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam
empat kabinet.

5. • Tahun 1950 – 1959
• Landasannya adalah UUD ’50 pengganti
konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang
dianut adalah parlementer kabinet dengan
demokrasi liberal yang masih bersifat semu
dengan ciri-ciri:
– Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat.
– Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintahan.
– Presiden berhak membubarkan DPR.
– Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

6. Perbedaan penerapan sistem presidensil masa
orde lama, orde baru, dan era reformasi.
1. Orde lama

7. 2. Orde baru
Sistem pemerintahan pada orde baru adalah
presidensiil karena kepala negara sekaligus
sebagai kepala pemerintah dan menterimenteri bertanggung jawab kepada presiden.
Tetapi dalam kenyataan, kedudukan presiden
terlalu kuat. Presiden mengendalikan peranan
paling kuat dalam pemerintahan.

8. 3. Era reformasi
Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan
presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial
itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan
senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena
melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya
telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat
mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam
masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran
hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

9. Penerapan sistem presidensil di
Indonesia
• Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum
diamandemen:
• Ø Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
• Ø DPR sebagai pembuat UU.
• Ø Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
• Ø DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
• Ø MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
• Ø BPK pengaudit keuangan.

10. Sistem Pemerintahan setelah amandemen
(1999 – 2002)
Ø MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
Ø Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota
DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
Ø Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung
oleh rakyat.
Ø Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
Ø Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

11. Pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap
sistem presidensil di Indonesia

12. Contoh perubahan yang terjadi terhadap
ketatanegaraan Indonesia pasca
amandemen UUD 1945

13. Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang baik