Dokumen tersebut membahas tentang kondisi partai-partai politik dan persiapan pemilu 2014 di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain sosialisasi calon legislatif yang kurang memadai, lemahnya pengamanan data pemilu, dan masih tingginya potensi kecurangan dan kekerasan politik di sejumlah daerah. [/ringkasan]

1. Oleh :
SEPPTY WARBIANTI
Perang Partai-Partai
Pada Pemilu 2014

2. DAFTAR ISI
 Latar Belakang
 Kondisi geografis
 Kondisi partai-partai
 Peta politik
 Aturan-aturan pemerintah dan parlemen
serta korelasinya
 Permasalahan-permasalahan
 Solusi yang terbaik (pendapat anda)
 Kesimpulan

3. Latar Belakang
Pemilu (Pemilihan Umum) sering disebut sebagai pesta Demokrasi yang
dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah Negara yang menganut paham
Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Sistem demokrasi ini
dikenal dengan nama Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia dilakukan
dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan di selenggarakan oleh suatu komisi
independent, di kenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana
tercantum dalam pasal 15 (ayat 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2003 tentang pemilihan umum.
BAB I
PENDAHULUAN

4. Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan
anggota legislatif (Pileg) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di
lembaga legislatif baik anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Disamping itu diselenggarakan pula Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota
legislatif dilaksanakan.

5. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demikian luas
membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Latar belakang kesatuan geografi dapat menjadi kuat
apabila memiliki sejumlah daya tarik yang langsung menyentuh kehidupan
masyarakat, sehingga dapat mendorong terlaksananya sistem politik sebagai
bagian kehidupan negara yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan
dalam masyarakat tersebut.
BAB II
KONDISI GEOGRAFIS

6. Sejumlah penelitian menunjukkan, sistem dua partai relatif bisa mengurangi tingkat
partisipasi pemilih. Motivasi pemilih untuk ikut memilih bisa surut ketika partai atau
calon yang maju dalam pemilihan tidak ada yang disukai. Sebaliknya negara yang
menganut sistem multipartai relatif bisa memancing partisipasi pemilih yang lebih
tinggi.Hal ini karena pemilih lebih punya banyak pilihan dan alternatif. kondisi
masing-masing partai peserta pemilu relatif seimbang, sehingga setiap partai harus
ikut koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 9 Juni mendatang.
BAB III
KONDISI PARTAI PARTAI

8. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah satu-satunya saluran dan mekanisme
kontestasi politik yang absah dalam regime demokratis. Melalui pemilu ini
pula hajatan nasional untuk memilih wakil rakyat untuk DPR RI, DPRD
Provinsi, DPRD kabupaten / Kota dan DPD serta pemilihan secara langsung
presiden dan wakil presiden akan dikukuhkan.
BAB IV
PETA POLITIK

9. Hubungan kekuasaan antara partai politik, perwakilan parlementer mereka, dan
parlemen amatlah dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku serta sumber daya
yang disediakan legislatif pada kelompok parlemen. Peraturan ini seringkali
ditentukan oleh partai dan anggota legislatif mereka, belum tentu oleh wasit
independen. Teori politik berusaha menjelaskan keterkaitan antara partai politik
dan sistem pemilu. Parlemen, yang biasanya berfungsi sebagai otoritas utama
pembuatan aturan, juga penting dalam hubungan ini .
BAB V
Aturan-aturan pemerintah dan
parlemen serta korelasinya

10. DINAMIKA PEMBUATAN PERATURAN PEMILU DAN PARLEMEN
• PARLEMEN
HUKUM PEMILU PARTAI POLITIK

11. Permasalah permasalahan yang masih dihadapi pemilu 2014 ini di antaranya :
Permasalahan sosialisasi calon legislatif dinilai masih sangat tidak optimal. Alasannya, dalam soasialisasi
hanya melihatkan siapa calonnya, bukan dari program kerja yang akan dikerjakan caleg itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih belum menjalankan tanggung jawabnya dalam pengamanan
data pemilu. Misalnya, kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akhirnya batal.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun demikian.
Masalah dana saksi yang semula akan didanai negara. Menurut Boni, seharusnya dana saksi dibiayai
sendiri oleh parpol. Keenam, kecurigaan terhadap aparat keamanan yang membantu mengamankan surat
suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPUD dan KPU Pusat.
Badan Pengawas Pemilu dinilai tidak bisa menarik jarak dari KPU dan cenderung menjadi bagian dari
penyelenggara pemilu sehingga tidak bisa diharapkan netral sepenuhnya dalam mengawasi
pemilu.Kedelapan, adanya politik uang dinilai belum dapat dihindari pada Pemilu 2014 ini.
Kekerasan politik yang bisa terjadi di sejumlah daerah. Kekerasan ini dipicu oleh adanya ikatan
kekeluargaan atau pengaruh orang lokal yang dominan di daerah melakukan kontrol sosial.
BAB VI
Permasalahan-permasalahan

12. Demokrasi yang berjalan dalam suatu pemerintahan sebuah negara seharusnya menjadi salah
satu system yang menjadi panutan untuk menjalankan pemerintahan, karena dalam sebuah
pemerintahan, tidak hanya ada masyarakat eksekutif, yudikatif dan legislative (tiga jenis
lembaga negara) namun adanya masyarakat yang lebih luas yang menjadi tujuan negara untuk
di makmurkan sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Adanya
pemerintahan demokrasi yang berjalan, diharapkan akan dapat membuat sebuah
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya karena didalam demokrasi terdapat harapan
dan keinginan dari seluruh rakyat.
BAB VII
SOLUSI TERBAIK