Dokumen tersebut membahas tentang teori governance dan penyelenggaraan pemilu. Governance didefinisikan sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan nilai-nilai kepublikan. Pemilu merupakan sarana penting demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Masyarakat memiliki peran kunci dalam proses pem

1. Teori Governance

2. Anggota Kelompok 4
Randy Prasetyo
 M. Arif. Rusli
 Amanda Mahardika Jelita
 Maria Shelvianita Natalia
 A. Syaifur Rahman
 Agung Dwi P.
 Husen Al-Hamid
 Windha

(125030100111183)
(125030107111117)
(125030107111133)
(125030100111085)
()
(125030100111200)
(125030107111118)
()

3. Latar Belakang Masalah
•
Lembaga menjadi hal yang penting dalam
kemajuan sebuah negara, lembaga menjadi
sebuah pelayanan, pengembang, dan penjamin
hak-hak setiap masyarakat dalam bernegara.
•
Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan
lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum
dan keamanan yang kondusif.

4. Lanjutan..
•
Kelembagaan independen dalam indonesia yang
menangani pemilihan kepala negara/kepala
daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
•
KPU dibentuk agar pemilihan umum berjalan
dengan baik tidak ada pelanggaran dalam
pemilihan umum.

5. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk
meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya
dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga
terhindar dari distorsi, manipulasi.
Kata governance kini menjadi satu idiom yang
dipakai secara luas, sehingga dapat dikatakan
juga menjadi konsep payung dari sejumlah
terminologi dalam kebijakan dan politik.

6. 4 Terminologi Menurut
Frederickoson:
Governance, menggambarkan bersatunya sejumlah
organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau
swasta yang dipertautkan (linked together) secara
bersama untuk mengurusi kegiatan-kegiatan publik.
 Governance sebagai tempat berhimpunnya berbagai
pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai hiper
pluralitas - untuk membangun sebuah konser antar
pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak
(stake holders) dapat berupa: partai politik, badanbadan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan,
untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan
seraya mengimplementasikan.


7. 

Governance berpautan dengan kecenderungan
kekinian dalam literatur-literatur manajemen publik
utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan
publik, dimana relasi multi organisasional antar
aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi
kebijakan.
Governance dalam konteks administrasi publik
kental dengan sistem nilainilai kepublikan. Governance menyiratkan sesuatu
hal yang sangat penting.

8. Governance dalam konteks administrasi
publik adalah merupakan proses
perumusan dan implementasi untuk
mencapai tujuan-tujuan publik yang
dilakukan oleh aktor : pluralitas
organisasi, dengan sifat hubungan yang
lebih luwes dalam tataran vertikal dan
horisontal, disemangati oleh nilai-nilai
kepublikan antara lain keabsahan,
responsif, kreatif.

9. Menurut UNDP ada 14 prinsip
good governance:














Wawasan ke Depan (visionary);
Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);
Partisipasi Masyarakat (participation);
Tanggung Gugat (accountability);
Supremasi Hukum (rule of law);
Demokrasi (democracy);
Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);
Daya Tanggap (responsiveness);
Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness);
Desentralisasi (decentralization);
Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private
Sector and civil society partnership);
Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce
Inequality);
Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental
protection);
Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market);

10. Pemilihan Umum
Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan
Umum adalah metode yang di dalamnya suarasuara yang diperoleh dalam pemilihan
diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang
dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai
dan para kandidat.
Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan
bekerja mewakili mereka dalam proses
pembuatan kebijakan negara.

11. Penyelenggaraan Pemilu
Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang
berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem
kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah
penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya.






Donald L. Horowitz menyatakan pemilihan sistem pemilihan
umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara
Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih)
Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
Menghasilkan pemenang mayoritas
Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
Minoritas dapat duduk di jabatan publik

12. Pengaruh Minat Masyarakat
dalam Pemilu
Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang
diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki
dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi
masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi dalam
membentuk sebuah pemerintahan yang baik.
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan
semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

13. Permasalahan dalam
Pemilu
Biaya yang mahal
 Golput
 Penetapan daftar pemilih tetap
 Money politic (politik uang)
 Kampanye yang tidak sesuai jadwal
 Intimidasi
 Menggunakan fasilitas Negara


14. Kesimpulan:
Masyarakat yang sebagai tokoh utama
dalam sebuah Negara memiliki peranan
yang sangat penting. Salah satu
peranan masyarakat dalam Negara
demokrasi adalah partisipasi
masyarakat dalam pemilihan umum.
Masyarakat memiliki peran yang sangat
kuat dalam proses penentuan eksekutif
dan legislatif baik dipemerintah pusat
maupun daerah.

15. THANK YOU