Dokumen tersebut membahas dua sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di negara demokrasi yaitu sistem distrik dan sistem perwakilan seimbang. Sistem distrik didasarkan pada kesatuan geografis dimana satu daerah memilih satu wakil, sedangkan sistem perwakilan seimbang memilih beberapa wakil sesuai perolehan suara setiap partai. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing seperti representat
1. Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan
di Negara Demokrasi
Oleh:
1. gfgdfsfsdsadas
2.adadadad
3.dadadafaf
4.dafdada
5.dada
6.dada
7.fdada
8. dada
2. Sistem Pemilihan Umum yang Dilaksanakan
di Negara Demokrasi
Oleh:
1. gfgdfsfsdsadas
2.adadadad
3.dadadafaf
4.dafdada
5.dada
6.dada
7.fdada
8. dada
3. Ada dua Sistem yang Dipakai
1. Sistem Distrik
2. Sistem Perwakilan
seimbang (proposional)
4. Sistem Distrik1
Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang paling tua dan didasarkan kepada
kesatuan geografis, di mana satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di
parlemen. Sistem distrik sering dipakai dalam Negara yang mempunyai sistem dwi
partai, seperti Inggris serta bekas jajahannya yaitu india dan Malaysia dan
amerika. Namun, sistem ini juga dapat dilaksanakan pada satu Negara yang
menganut sistem multipartai, seperti di malaysia. Disin sistem distrik secara
alamiah mendorong partai-partai untuk berkoalisi, mulai dari menghadapi pemilu.
5. Kelebihan Sistem Distrik1a
Sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:
1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk
distrik itu, hibungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Wakil tersebut lebih
condong partainya karena rakyat lebih memberikan pertimbangan untuk memilih
wakil tersebut juga terikat denga partainya, seperti untuk kampanye dan lain lain.
2. Sistem ini lebih cenderung kearah koalisi partai partai karena kursi
pemerintahan yang diperebutan dalam suatu daerah, distrik hanya satu. Sehingga
mendorong partai menonjolkan kerjasama ketimbang perbedaan, setidak tidaknya
menjelang pemilu seperti melaluistembus record.
3. Fragmentasi partai atau kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat
terbendung, malah dapat melakukan penyederhanaan partai secara alamiah tanpa
paksa. Di inggris dan amerika serikat sistem ini menunjang bertahannya sistem dwi
partai.
4. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam
parlemen,tidak perlu diadakan koalisi partai lain sehingga mendukung stabilitas
nasional.
5. Sistem ini sederhana dan serta mudah untuk dilaksanakan.
6. Kelemahan Sistem Distrik1b
1. Kurang memperhatikan adanya partai partai kecil dan golongan minoritas
apabila golongan tersebut terpencar dalam beberapa distrik
2. Kurang representative dimana partai yang kalah dalam suatu distrik
kehilangan suara yang telah mendukungnya dengan demikian suara tersebut
tidak diperhitungkan lagi. Kalau sejumlah partai ikut dalam setiap distrik
akan banyak jumlah suara yang hilang sehingga dianggap kurang adil oleh
partai atau golongan yang dirugikan.
3. Ada kecenderungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerah
pemilihannya dari pada kepentingan nasional.
4. Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.
7. Sistem Perwakilan seimbang2
Atau disebut Multi Member Constituency dimana satu daerah pemilihan mamilih
beberapa wakil / Propotional Representation. Dalam sistem ini, setiap organisasi
peserta pemilu akan memperolah sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah
suara pemilu yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Di dalam sistem ini, terbuka
kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil (berkoalisi) untuk memperoleh kursi di
parlemen. Sistem ini dipakai di negara Belanda, Swedia, belgia , dan Indonesia tahun
1955, 1971, dan 1976
8. Keuntungan dan Kelemahan sistem perwakilan
seimbang2a
Keuntungan :
1. Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one
vote dilaksanakan secara penuh tanpa ada suara yang hilang
2. Dianggap representative karena jumlah kursi partai dalam parlemen dengan jumlah
suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilih.
Kelemahan:
1. Mempermudah fragmentasi pembentukan partai baru. Jika terjadi konflik intern
partai anggota yang kecewa cenderung membentuk partai baru.
2. Memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan dengan kerja sama sehingga ada
kecenderungan untuk memperbanyak jumlah partai.
3. Memberi peranan atau kekuasaaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai
karena kepemimpinan menentukan orang orang yang akan dicalonkan menjadi wakil
rakyat.
4. Bahkan ada kecenderungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan
pimpinan partainya daripada kepentingan rakyat.