Makalah ini membahas tentang pemilihan umum eksekutif dan legislatif di Prancis. Pemilu eksekutif diadakan untuk memilih Presiden dan Perdana Menteri dengan sistem dua putaran. Pemilu legislatif digunakan untuk memilih anggota Majelis Nasional dan Senat. Makalah ini juga menjelaskan prinsip, sistem, dan mekanisme pelaksanaan pemilu di Prancis.

1. PEMILU EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PRANCIS SERTA
HUBUNGAN KEDUA PEMILU TERSEBUT
MAKALAH
Diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pranata Masyarakat Prancis
Oleh
Hana Maulida 1106063023
Ratu Nurwenda Sari Putri, 1106080276
Dyah Krisanti Utami, 1106022370
Rizky Resina, 1106022641
PROGRAM STUDI PRANCIS
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
2012

2. Bab I
Pendahuluan
Pemilihan umum merupakan suatu acara yang biasa dilaksanakan oleh negara yang
memegang prinsip demokrasi sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Acara ini
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan umum atau yang biasa disingkat
dengan pemilu ini dilaksanakan baik di tingkat pemerintahan yang terendah sampai di tingkat
pemerintahan tertinggi suatu negara. Semua hal ini tergantung pada sistem yang dianut oleh
negara masing-masing.
Prancis adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi sosial yang memiliki
sistem pemerintahan semi-presidensial. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi,
Prancis tentunya melaksanakan pemilu dalam kegiatan bernegarannya. Dengan mengetahui
hal ini, kita bisa melihat bahwa setidaknya Prancis mengadakan pemilu untuk memilih
Presiden.
Sistem demokrasi yang dianut Prancis juga menunjukan adanya lembaga perwakilan
rakyat dalam sistem pemerintahannya. Lembaga tersebut adalah Assemblée Nationale dan
Sénat. Sistem bikameral yang dianut oleh badan legislatif di Prancis mendatangkan dua
kemungkinan untuk menunjuk orang-orang yang duduk di kedua lembaga tersebut.
Kemungkinan yang pertama adalah kedua lembaga melangsungkan pemilu untuk menunjuk
siapa saja yang duduk di lembaga tersebut. Sedangkan kemungkinan yang kedua, hanya salah
satu lembaga saja yang melangsungkan pemilu.
Melihat pada kenyataan tersebut, keunikan sistem pemerintahan semi-presidensial
yang menimbulkan terjadinya bicéphale1 dan sistem bikameral yang dianut badan legislatif di
Prancis, membuat pembahasan tentang pemilihan umum di Prancis menjadi suatu
pembahasan yang menarik untuk dipelajari. Maka dari itu lah, pada makalah ini Kami akan
membahas pemilihan umum eksekutif dan legislatif di Prancis yang secara garis besar telah
menggambarkan berbagai macam pemilu di tigkat pemerintah di Prancis.
Adapun isi dari makalah kami terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
Pada bagian pendahuluan kami memaparkan latar belakang, rumusan masalah dan
sistematika penulisan. Sedangkan, pada bagian pembahasan, kami membaginya menjadi tiga
1
Bicéphale adalah adanya seorang persiden sekaligus seorang perdana menteri dalam menjalankan roda
pemerintahan suatu negara.

3. bagian yang terdiri dari tiga bab; bagian pertama (bab kedua dari makalah ini) memaparkan
tentang prinsip dan sistem pemilu di Prancis, bagian kedua (bab ketiga dalam makalah)
memaparkan tentang pemilu eksekutif, dan bagian ketiga (bab keempat dalam makalah ini)
membahas tentang pemilu legislatif. Adapun bagian penutup yang merupakan kesimpulan
dari makalah kami.

4. Bab II
Prinsip dan Sistem Pemilu di Prancis
A. Prinsip Pemilu di Prancis
Setiap negara pasti memiliki prinsip pemilihan umumnya masing-masing, begitu juga
dengan Prancis. Prancis memiliki empat prinsip dalam pemilihan umum, yaitu:
a. Bersifat Universal
Universal berarti menyeluruh. Maksud dari universal disini adalah memilih
merupakan sebuah hak bagi warga negara Prancis. Mereka yang telah berusia
minimal 18 tahun memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
b. Personal
c. Bebas
Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum.
d. Rahasia
Rahasia disini berarti bahwa setiap orang tidak berhak mencari tahu siapa
kandidat yang dipilih oleh seorang yang lain dan setiap orang tidak boleh
mempengaruhi seorang yang lain untuk memilih kandidat tertentu.
B. Sistem Pemilu di Prancis
Ada berbagai sistem yang digunakan dalam pemilihan umum. Sistem
pemilihan umum yang digunakan di Prancis dikenal dengan istilah scrutin majoritaire.
Scrutin majoritaire adalah suatu sistem pemilu dimana seorang pemenang dari pemilu
tersebut ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini bisa dibagi lagi menjadi
dua mekanisme pelaksanaan; satu putaran (single tour) dan dua putaran (à deux tours).
Namun, Prancis tidak pernah memakai mekanisme pemilu satu putaran. Prancis
memakai mekanisme pemilu dua putaran di setiap pemilu yang diadakannya.
Sistem dua putaran menjadikan pemilu dilaksanakan selama dua kali dengan
setiap putaran memiliki persyaratan tersendiri bagi kandidat untuk menang dalam
pemilu. Seorang calon Presiden dapat langsung terpilih menjadi seorang Presiden
dalam pemilu putaran pertama jika ia berhasil mendapatkan suara sebanyak lima
puluh persen ditambah satu suara. Namun, hal ini jarang sekali terjadi dikarenakan

5. pada putaran pertama kandidat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu berjumlah
banyak. Sehingga kemungkinan bagi seorang kandidat mendapatkan suara mutlak
kecil.
Jika pada pemilu putaran pertama tidak ada seorang kandidat yang
mendapatkan suara mutlak, maka pemilu akan putaran kedua akan terjadi. Persyaratan
bagi seorang kandidat dapat melaju ke putaran kedua berbagi macam. Dalam pemilu
presiden, dua kandidat yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama akan
melaju pada putaran kedua. Berbeda halnya untuk pemilu anggota Assemblée
Nationale, dan pemilu di tingkat département, region, dan commune. Pada pemilu
anggota Assemblée Nationale, kandidat dapat melaju ke putaran kedua adalah
kandidat yang berhasil mendapatkan minimal 12,5% suara dari jumlah pemilih
terdaftar. Hal yang sama terjadi pada pemilu di tingkat département, region, dan
commune. Hanya jumlah prosentase suara untuk melaju ke putaran kedua berbeda. Di
tingkat département, region, dan commune, kandidat yang dapat melaju ke putaran
kedua adalah mereka yang mendapatkan 10% suara dari jumlah pemilih yang
terdaftar. Pada pemilu putaran kedua, kandidat yang mendapatkan suara terbanyaklah
yang menang.
Bukan hanya mekanisme pemilu yang dilaksanakan satu atau dua putaran
tetapi model kertas suara dapat memperlihatkan sistem pemilu yang digunakan.
Terdapat dua model kertas suara; uninominal dan plurinominal. Surat suara
uninominal (nama tunggal) jika hanya ada satu kursi yang harus terisi per konstituensi.
Jadi, kita memilih langsung kandidatnya. Sedangkan, surat suara plurinominal
berbentuk seperti daftar. Hal ini jika terdapat lebih dari satu kursi yang harus diisi per
konstituensi.
Dari sistem ini semua, nama sistem dalam suatu pemilu dapat dibentuk.
Pemilu presiden, anggota Assemblée Nationale, tingkat département dan region
memiliki sistem yang dinamakan scrutin uninominal majoritaire à deux tours dan
untuk pemilu di tingkan commune memiliki sistem dengan nama scrutin plurinominal
majoritaire à deux tour.

6. BAB III
Pemilu Eksekutif
3.1 Pemilu Eksekutif dan Sistemnya
Pemilu eksekutif diadakan untuk memilih Président de la République dan Prémier
Minister. Dibawah Republik ke 5, dan sejak amandemen 6 November 1962 diterima dari
referendum 28 October 1962, Président de la République dipilih langsung oleh rakyat.
Semenjak undang-undang no. 2000-964 tanggal 2 October 2000 (loi constitutionnelle n°
2000-964 du 2 octobre 2000) masa jabatan presiden berubah menjadi 5 tahun dan
semenjak itu pula pemilu presiden diadakan lima tahun sekali.
Sistem pemilihan Presiden di Prancis menggunakan jenis scrutin uninominal
majoritaires à deux tours, dimana pemilihan dilaksanakan dalam dua putaran. Pemilu
hanya akan berlangsung satu putaran jika terdapat kandidat yang mendapatkan suara
sebanyak 50% + 1 suara (suara mutlak). Namun, jika tidak ada kandidat yang
mendapatkan suara mutlak, maka pemilu diadakan dalam dua putaran. Dua kandidat yang
mendapatkan suara terbanyak yang akan maju ke pemilu putaran kedua. Di dalam putaran
kedua, kandidat yang mendapat suara terbanyak akan menjadi presiden.
Biasanya, putaran kedua akan diadakan dua minggu setelah pemilu putaran pertama
selesai. Waktu pelaksanaan pemilu selalu diadakan pada hari Minggu dan dilaksankan
pada bulan April.
3.2 Syarat Menjadi Presiden
Untuk menjadi Prseiden Prancis tidaklah mudah. Ada beberapa syarat dasar yang
harus dipenuhi. Berikut merupakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden Prancis.
1. Merupakan Warga Negara Prancis.
Semua orang yang mempunyai kewarganegaraan Prancis dapat mencalonkan diri
sebagai presiden Prancis.
2. Berumur setidaknya 23 tahun.

7. Calon Presiden harus berumur minimal 23 tahun. Jadi, setiap orang yang sudah
berumur 23 tahun boleh mendaftarkan diri menjadi calon Presiden Prancis.
3. Telah terdaftar sebagai pemilih.
Kandidat juga harus mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Jadi, mereka dapat
menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Prancis.
4. Mendapat dukungan berupa tanda tangan dari 500 pejabat terpilih, seperti locaux,
maires, conseillers généraux, députés, dan sénateur kurang lebih dari 30
départements yang tersebar di Prancis dan diserahkan ke Conseil Constitutionnelle.
Tujuannya adalah untuk megeliminasi calon kandidat yang tidak serius. Kandidat
yang tidak dapat memenuhi 500 tanda tangan tersebut, secara otomatis akan
dieliiminasi.
Selain itu, para kandidat juga harus :
1. Menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Dewan Konstitusi (Conseil
constitusionnelle). Hal itu dilakukan untuk menjamin transparansi yang lebih besar
dalam politik. Laporan ini harus mencakup juga properti pribadi yang dimiliki oleh
kandidat. Laporan ini harus diperbaharui dalam waktu dua bulan sebelum atau pada
bulan berikutnya setelah berakhirnya masa jabatan presiden .
2. Mempunyai akun untuk kampanye yang telah diaudit oleh CCEP ( National
Committee on Campaign Account and Politic Financing). Akun untuk kampanye
harus ditetapkan dan harus diserahkan dalam waktu dua bulan setelah pemilu. Pada
awalnya, hanya Dewan Konstitusi diberi wewenang untuk memverifikasi kebenaran
tersebut tapi karena hukum organik dari 5 April 2006, CCEP ( National Committee on
Campaign Account and Politic Financing) melakukan pengecekan ini.
Sebagai orang yang mempunyai kewarganegaraan Prancis, mereka diberikan hak
untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, dan hak itu bukan merupakan kewajiban. Berikut
merupakan syarat untuk menjadi pemilih.
1. Berusia 18 tahun
2. Merupakan warga negara Prancis atau mengalami proses naturalisasi setelah tinggal 5
tahun di Prancis.
3. Mempunyai hak-hak sipil (bukan narapidana atau kelainan jiwa).

8. 4. Tercatat dalam daftar pemilih. Pemilih mendaftarkan dirinya sesuai tempat tinggalnya
ke Mairie.
Warga yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus terdaftar pada daftar pemilih
commune.
3.3 Waktu untuk Kampanye
Di Prancis, waktu untuk kampanye untuk setiap kandidat tidak kurang dari 20 hari
dan tidak lebih dari 35 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Presiden di kantor.
Kampanye secara resmi dimulai pada saat Conceil Constitutionelle mengumumkan daftar
nama calon kandidat, setidaknya 15 hari sebelum pemilihan pertama, dan berhenti hari
Jumat sebelum pemungutan suara pertama pada tengah malam. Lalu, pada putaran kedua,
dua nama kandidat akan diumumkan dan kampanye putaran kedua akan dimulai.
Kampanye pada putaran kedua juga berakhir pada hari Jumat malan sebelum pemilihan
umum putaran kedua digelar. Total waktu kampanye untuk putaran pertama dan kedua
adalah 30 hari.
Lalu, di Prancis terdapat sebuah lembaga yang mengatur jalannya kampanye di
televisi dan radio, yaitu Conceil Superieure de l’Audiovisuel (CSA). Lembaga ini
bertugas untuk mengatur produksi, pemrograman, dan siaran pada kampanye pemilihan
umum Presiden. Mereka wajib untuk memperluaskan kampanye masing-masing kandidat.
Semua kandidat mempunyai waktu kampanye yang sama untuk kampanye lewat radio
dan televisi. Masing-masing kandidat mempunyai waktu 1 jam 30 menit untuk pemilu
putaran pertama, dan 2 jam untuk pemilu putaran kedua.
3.4 Dana untuk Kampanye
Sejak tahun 1995, perusahaan tidak bisa lagi memberikan kontribusi pada pembiayaan
kampanye presiden, dengan pengecualian dari partai atau kelompok politik. Denda uang
dan pidana disediakan jika terjadi pelanggaran. Dana untuk kampanye dapat diperoleh
dengan dua cara, yaitu :
1. Menggunakan dana publik
Kampanye menggunakan dana publik diatur di dalam konstitusi no. 62-1292
of 6 November 1962, dan telah diamandemen pada 5 April 2006 (loi organique n° 62-

9. 1292 du 6 novembre 1962, modifiée le 5 avril 2006) dari les lois institutionnelles
menyangkut tentang pendanaan partai politik tahun 1988, 1990 dan 1995.
2. Menggunakan dana pribadi
Dana pribadi dapat berasal dari partai politik dan para kandidat masing-masing.
Setiap kandidat harus membuat akun kampanye dan harus menjaganya karena akun
tersebut berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran mereka. Para kandidat
tidak mungkin secara pribadi mengelola akun mereka. Oleh karena itu, mereka harus
memberikan nama perantara keuangan (trustee). Akun tersebut harus diserahkan
kepada Dewan Konstitusi dalam dua bulan setelah pemungutan suara kedua sehingga
para kandidat dapat memastikan kalau mereka telah terdaftar di nama urutan calon
Presiden.
Pengeluaran dibatasi hingga € 13.700.000 untuk setiap kandidat pada pemungutan
suara pertama dan € 18.300.000 untuk mereka pada pemungutan suara kedua. Sumbangan
perorangan dibatasi sebesar € 4.574 dan semua sumbangan sama dengan atau lebih € 152,50
harus dilakukan dengan cek. Pada tahun 1995, sumbangan dari perusahaan swasta dilarang.
Hukuman keuangan dan kriminal yang akan dikenakan jika hukum tersebut dilanggar.
3.5 Mekanisme Pemilu
Seperti halnya pemilu di Indonesia, pemilu di Prancis juga menggunakan cara
manual dalam pemilunya. Mereka datang ke TPS, memilih, dan menandatangani
buku absen pemilih sebagai bukti kalau mereka telah memilih. Mekanisme secara
garis besar ini akan kami uraikan dalam langkah-langkah mekanisme pemilu di
Prancis sebagai berikut:
1. Pada hari pemilihan, masyarakat Prancis pergi ke tempat pemungutan suara
(biasanya di tempat walikota atau sekolah) dengan membawa kartu identitas dan
kartu pendaftaran pemilih nya.

10. Gambar 3.1. Kartu Pemilih
2. Pemilih mengambil amplop berwarna biru dan surat suara yang berisikan nama-
nama calon.
3. Pemilih masuk ke dalam bilik (isoloir) untuk memilih salah satu kandidat.
Pemilih menandatangani nama salah satu kandidat pada kandidat yang mereka
pilih. Kemudian, si pemilih memasukan surat suara ke dalam amplop biru.
Gambar 3.2. Bilik (Isoloir)
4. Pemilih keluar dari bilik dan memasukan amplop biru yang berisi surat suara ke
dalam kotak suara yang berada di sebelah tempat penandatanganan pemilih.
Kemudian, pemilih menandatangani daftar pemilih yang tersedia di TPS.

11. Gambar 3.3 memasukan amplop kedalam kotak suara
Gambar 3.4 menandatangani daftar pemilih

12. BAB IV
Pemilu Legislatif
Di Prancis, lembaga legislatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu Assemblée Nationale
dan Sénat. Pada bab ini, kami akan membahas cara pemilihan anggota untuk kedua badan
tersebut. Anggota Assemblée Nationale dipilih secara langsung oleh warga negara Prancis
melalui pemilu. Sedangkan, Sénat dipilih secara tidak langsung. Anggota Sénat dipilih
dengan cara “electoral college” yang anggotanya dipilih oleh anggota Assemblée Nationale,
delegasi dari pemerintahan di tingkat département, region, dan commune. Meskipun begitu,
pemilihan anggota di tingkat département, region, dan commune dilaksanakan melalaui
sistem pemilihan langsung. Maka dari itu, kami akan membahas pemilu di tingkat
département, region, dan commune pada bagian pemilu département, region, dan commune
sebagai bagian dari cara untuk memilih anggota Sénat.
A. Pemilu Anggota Assemblée Nationale.
Anggota Assemblée Nationale dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif
yang diadakan selama lima tahun sekali. Anggota Assemblée Nationale disebut dengan istilah
député. Terdapat 577 député dalam Assemblée Nationale yang mewakili seluruh 577
circonscription (daerah pemilihan) yang tersebar di seluruh wilayah Prancis, baik di 96
départements yang berada di wilayah France Métropolitaine maupun di wilayah outre-mer
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis et
Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, dan Saint-Barthélemy).
Pada pemilu legislatif tahun 2012, terdapat penambahan sebelas circonscription di
luar wilayah Prancis, yaitu enam di benua Eropa, dua di benua Amerika, dua di benua Afrika,
dan satu di benua Asia. Penambahan circonscription ini berarti warga Negara Prancis yang
tinggal di luar negeri juga memiliki député mereka sendiri dalam Assemblée Nationale.
Pemilu legislatif dilakukan dengan metode ‘scrutin uninominal majoritaire à deux
tours’ yang berarti pemilu dengan cara memilih langsung kandidat yang ada, dan pemilu
diadakan dalam dua putaran apabila dalam putaran pertama tidak ada kandidat yang berhasil
mendapatkan suara mayoritas yaitu seperempat dari jumlah suara yang masuk. Kandidat yang

13. berhak melaju ke putaran kedua adalah kandidat yang berhasil mendapatkan jumlah suara
setidaknya 12.5% dari jumlah pemilih terdaftar.
Dalam pemilihan umum, kampanye tentu saja dibutuhkan untuk mempromosikan
kandidat kepada masyarakat untuk mendapatkan jumlah suara agar bisa memenangkan
pemilu. Kampanye untuk pemilu legislatif dilaksanakan dalam 20 hari sebelum pemilu
putaran pertama dan apabila dibutuhkan putaran kedua maka dilaksanakan lagi pada satu
minggu yang sama dengan putaran kedua. Pengeluaran untuk kampanye dibatasi oleh UU,
yaitu sebesar €38.000 perkandidat. Kandidat juga diperbolehkan mendapat bantuan dana dari
seorang individu paling tinggi sejumlah €4.600. Segala bentuk iklan berbayar yang
mengiklankan kandidat baik di media cetak maupun elektronik dilarang.
Untuk menjadi kandidat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu
berkewarganegaraan Prancis, baik pria atau wanita, baik warga asli maupun melalui proses
naturalisasi. Kandidat minimal berusia 18 tahun, memiliki hak pilih, dan tidak berada di
bawah perwalian.
Kandidat boleh diusung oleh satu partai maupun mencalonkan diri secara independen.
Kandidat harus mendaftarkan namanya di prefecture dalam jangka waktu satu bulan sebelum
pemilu diadakan dan selambat-lambatnya pada hari Jumat sebelum hari pemilihan pada pukul
18.00. Ketika mendaftar, kandidat menandatangani pernyataan berisi nama lengkap, jenis
kelamin, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, serta nama kandidat pengganti jika terjadi
kekosongan kursi. Kekosongan kursi ini dapat terjadi apabila kandidat utama meninggal
dunia, ditunjuk menjadi anggota Gouvernement, Conseil constitutionnel, maupun Défenseur
des droits (pembela hak asasi manusia).
Selain menjadi kandidat, menjadi pemilih pun harus memenuhi beberapa syarat, yaitu
pria atau wanita berkewarganegaraan Prancis yang berumur 18 tahun atau lebih, memiliki
hak-hak sipil, dan tercatat dalam daftar pemilih. Untuk dapat memilih dalam pemilu, pemilih
harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di kantor walikota selambat-lambatnya sampai
akhir tahun sebelum tahun pemilu diadakan. Saat mendaftar, pemilih wajib mengisi formulir
pendaftaran yang berisi data diri, membawa kartu identitas dan membawa justificatif de
domicile (bukti yang menyatakan bahwa seseorang memiliki tempat tinggal di Prancis).
Pemilu diadakan selalu pada hari Minggu karena di Prancis pemilu merupakan hak,
sehingga masyarakat Prancis berhak memutuskan apakah ingin memilih atau tidak. Karena
pada hari pemilihan, masyarakat Prancis yang akan memilih harus mendatangi tempat-tempat
pemungutan suara, bisa di kantor walikota, sekolah, dsb. Pemilih kemudian mengambil kertas
suara dari kandidat-kandidat député dan sebuah amplop. Pemilih kemudian masuk ke dalam

14. isoloir (ruangan kecil untuk memilih). Di dalam isoloir, pemilih hanya memasukkan satu
kertas suara yaitu kandidat yang ia pilih ke dalam amplop. Pemilih mengambil kertas suara
dari beberapa kandidat tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan pilihan. Setelah itu,
amplop yang telah berisi kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih kemudian
menandatangani namanya yang tertera di dalam daftar pemilih untuk membuktikan bahwa ia
telah memilih dan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan.
B. Pemilihan Anggota Sénat dan Pemilu di tingkat département, region,
dan commune.
Sénat merupakan bagian dari lembaga legislatif Prancis. Para anggota senat bertugas
di Luxembourg. Pemilihan anggota tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat melainkan
dipilih oleh para anggota département, region, dan commune dimana anggota dari ketiga
lembaga tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat. Anggota senat berjumlah 348 dan
memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Mulai September tahun 2008, separuh dari jumlah
keseluruhan anggota sénat dipilih setiap 3 tahun sekali sehingga setiap 3 tahun akan diadakan
pemilihan untuk memilih separuh dari jumlah keseluruhan anggota senat.
a) Pemilu di Tingkat Département
Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota dewan département untuk duduk
di kursi assemblée nationale dari suatu wilayah tertentu. Sejak tahun 1982, wakil-
wakil tersebut dipilih langsung oleh rakyat Prancis, untuk sebuah periode yang
diperbaharui dari 6 tahun. Sistem pemilihan kepala département menggunakan
sistem majoritaires à deux tours, dimana pemilihan berlangsung dalam dua
putaran. Kandidat bisa menang pada pemilu putaran pertama jika mereka
mendapatkan suara terbanyak. Pada pemilu putaran kedua, kandidat dapat menang
jika mereka berhasil mendapat suara dari ¼ dari kursi di dalam assemblée
nationale.
b) Pemilu di Tingkat Region
Dewan regional dibentuk berdasarkan hukum di Prancis pada tanggal
22 Desember 1789. Setiap region memilih seorang dewan umum yang dipilih
untuk jangka waktu sepanjang 6 tahun oleh rakyat Prancis secara langsung.

15. Sistem pemilu dewan regional menggunakan majoritaires à deux tours,
dimana pemilu berlangsung dua putaran. Untuk dapat terpilih pada pemilu
putaran pertama, para kandidat harus mendapat kan suara mayoritas dan ¼
suara. Di dalam putaran kedua, jika kandidat tidak mendapatkan suara
mayoritas, maka mereka harus memperoleh 12,5% suara untuk dapat
memenangkan pemilu tersebut.
c) Pemilu di Tingkat Commune
Anggota pemerintahan di tingkat commune dipilih secara langsung
dengan masa jabatan enam tahun. Model pemilu yang diselenggarakan
tergantung pada jumlah penduduk di commune tersebut. Pada commune yang
berpenduduk kurang dari 3.500 dan yang memiliki penduduk lebih dari itu
memiliki sistem yang berbeda. Hal lain terjadi pada kota-kota besar yang
memiliki penduduk yang banyak seperti Paris, Lyon, dan Marseille yang
memiliki prosedur tersendiri dalam melangsungkan pemili di tingkat ini.

16. Bab V
Hubungan Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif
Pemilu eksekutif berupa pemilu presiden dilangsungkan terlebih dahulu, sekitar bulan
april sampai mei, daripada pemilu legislatif yang dalam hal ini adalah pemilu anggota
Assemblée Nationale, sekitar bulan juni. Pemilu eksekutif yang dilangsungkan terlebih tentu
membawa dampak pada pamilu legislatif yang dilaksanakan setelahnya. Dampak tersebut
dapat dilihat pada cara penyusunan sistem kabinet di Prancis.
Dalam menyusun kabinet pemerintahan di Prancis, seorang presiden akan menunjuk
perdana menteri dari partai yang mendapatkan kursi mayoritas di Assemblée Nationale yang
merupakan hasil dari pemilu legislatif. Kemudian, perdana menteri yang telah ditunjuk ini
akan menyusun kabinet yang berisikan para menteri untuk menjalankan roda pemerintahan
selama satu tahun. Sistem penyusunan kabinet yang seperti ini menjadikan pemilu presiden
diadakan terlebih dahulu daripada pemilu legislatif.
Hal lain yang turut mendukung alasan pelaksanaan pemilu presiden dilaksanakan
terlebih dahulu daripada pemilu legislatif adalah menghindari terjadinya cohabitation dalam
pemerintahan. Cohabitation adalah suatu keadaan dimana presiden dan perdana menteri
berasal dari partai yang berbeda. Karena dengan pelaksanaan pemilu presiden yang terlebih
dahulu maka masyarakat Prancis telah mengetahui dari partai mana presiden terpilih berasal.
Hal ini akan membuat, kemungkinan besar, kursi mayoritas di Assemblée Nationale juga
didapatkan oleh partainya presiden. Sehingga cohabitation tidak akan terjadi dan ditambah
lagi dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilangsungkan di tahun yang sama. Hal ini
membuat peluang terjadinya cohabitation semakin kecil.

17. Bab VI
Penutup
Di Prancis, terdapat dua pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali,
yaitu pemilihan umum eksekutif untuk memilih Presiden, dan pemilihan umum legislatif
untuk memilih anggota Assemblée Nationale, dengan masa jabatan masing-masing selama
lima tahun. Baik Presiden maupun anggota Assemblée Nationale dipilih secara langsung oleh
warga Negara Prancis. Pemilu eksekutif dilaksanakan lebih dahulu sebelum dilaksanakannya
pemilu legislatif. Karena pemilu eksekutif dilaksanakan terlebih dahulu, secara otomatis
Presiden terpilih lebih dahulu dibandingkan dengan anggota Assemblée Nationale. Karena
masyarakat sudah melihat aliran mana yang dianut oleh Presiden terpilih, biasanya mayoritas
pemenang pemilu legislatif berasal dari aliran yang sama dengan Presiden. Presiden
kemudian memilih Perdana Menteri yang berasal dari aliran mayoritas pemenang pemilu
legislatif atau anggota Assemblée Nationale terpilih. Setelah itu Presiden dan Perdana
Menteri bersama-sama membentuk kabinet.
Di sisi lain, badan legislatif yang ada di Prancis bukan hanya Assemblée Nationale
saja tetapi juga sénat. Namun, sénat tidak dipilih melalui pemilu secara langsung melainkan
dipilih dengan cara “electoral college” yang anggotanya dipilih oleh anggota Assemblée
Nationale, delegasi dari pemerintahan di tingkat département, region, dan commune. Untuk
pemilu di tingkat département, region, dan commune, pemilu dilaksanakan dengan sistem
yang berbeda.

18. Daftar Pustaka
 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_fran
ce/modalites-d-elections/modalites-election-france
 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france/institutions-and-politics/elections-in-
france/article/legislative-elections
 http://www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_14.asp
 http://lajeunepolitique.com/the-basics/the-electoral-system/
 http://www.lepetitjournal.com/homepage/expat/48389-dtfrans-de-langer.html
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Les_11_circonscriptions_electorales_pour
_l_election_des_deputes_representant_les_Francais_etablis_hors_de_France.pdf?
 http://www.service-public.fr/actualites/002243.html
 http://www.france-politique.fr/election-politique.htm
 http://www.france.fr/en/institutions-and-values/article/french-presidential-election
 http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/france.php
 http://www.senat.fr/lng/en/senators/the_senatorial_elections.html