SEPUPEM
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•1,938 views
Dokumen tersebut membahas sistem pemilihan umum di Indonesia, mulai dari zaman demokrasi parlementer hingga zaman reformasi. Terdapat penjelasan mengenai sistem distrik dan proporsional serta kelebihan dan kekurangannya. Juga dibahas mengenai pelaksanaan pemilu di berbagai zaman dengan berbagai perubahan sistem.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to SEPUPEM
Similar to SEPUPEM (20)
SEPUPEM
- 1. Sistem Pemilihan Umum Fhadel Muhammad 01413142711 Pratiwi Agustini 01413142708 Putri Amalia 01413142709 Andi Wijaya 01413142710 Hernandi Setya 01413142707
- 2. Sistem Pemilihan Umum Sistem Distrik Sistem Proporsional Prinsip pokok Gabungan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Zaman Demokrasi Parlementer (1945 - 1959) Zaman Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965) Zaman Reformasi Zaman Demokrasi Pancasila (1965 - 1998)
- 3. Sistem Pemilihan Umum Prinsip pokok sistem pemilihan umum terdiri dari dua macam, yaitu : 1. Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memilh satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik) 2. Multi Member Constituenty (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional) Block Vote / BV Alternative Vote / AV Two Round System / TRS Lebih dekat sistem distrik Sistem Paralel Limited Vote Single Non-Transferable Mixed Member Propotional Single Transferable Lebh dekat sistem proposional
- 4. Maksud dari sistem distrik adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency). Pengertian Maksud dari sistem distrik adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency). Sistem Distrik Sistem Proporsional Sistem pemilihan umum paling tua Dinamakan sistem perwakilan berimbang Di dasarkan kesatuan geografis Memilih satu wakil tunggal Memilih beberapa wakil
- 5. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik KelemahanKeuntungan 1. Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerja sama2. Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, 4. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen 3. Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa accountable kepada konstituen 5. Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah 1. Terjadi kesenjangan antara presentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di parlemen2. Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di beberapa distrik 3. Sistem ini kurang mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya 4. Wakil rakyat yang dipilih cenderung lebih memerhatikan kepentingn daerah pemilihannya daripada kepentingan nasional.
- 6. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional 1.Dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen2.Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen 1.Kurang mendorong partai-partai untuk berintergrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka2.Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas)3.Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu parta untuk mencapai mayoritas di parlemen Keuntungan Kelemahan
- 7. Sistem Pemilihan Umum Indonesia Zaman Demokrasi Parlementer 1945- 1959 Zaman demokrasi terpimpin 1959- 1965 Zaman Demokrasi Pancasila Masalah Golput Zaman Reformasi
- 8. Zaman Demokrasi Parlementer 1945-1959 Menggunakan sistem pemilihan proporsional Direncanaakan bulan oktober 1945 Dilaksanakan kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 Pemungutan suara dilakukan dua kali Memilih anggota DPR bulan September Memilih anggota konstituante bulan Desember Berjalan sangat demokratis Dengan pembubaran konstituante oeh presiden Soekarno zaman demokrasi parlementer berakhir dan kemudian menjadi demokrasi terpimpin Tidak ada pembatasan partai-partai, dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun kampanye berjalan seru, terutama masyumi dan pni Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, jumlah total 257 kursi Stabilitas pemilihan umum tidak terwujud Pemerintahan kabinet ali (i dan ii) selama dua tahun terdiri koalisi 3 besar masyumi, pni, dan nu, tidak kompak menghadapi persoalan konsepsi presiden yang diumumkan pada tanggal 21 februari 1957. Karena beberapa partai koalisi tidak menyetujuinya, akhirnya beberapa menteri, antara lain dari masyumi, keluar dari kabinet..
- 9. Zaman Demokrasi Terpimpin Sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, presiden Soekarno. Mengurangi jumlah partai menjadi 10. Kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa orde baru. Di zaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum PKI INI-PNI NU PARTAI KATHOLIK MASYUMI PARTINDO PARTAI MURBA PSSI ARUDJI PARTAI ISLAM PERTI IPKI
- 10. Zaman Demokrasi Pancasila Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi otoriter, berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya musyawarah nasional iii persahi 1966, dan simposium hak asasi manusia, Juni 1967 Diskusi DISESKOAD, Bandung tahun 1966 Langkah praktis mengurangi jumlah partai, karena dianggap penyebab rapuhnya sistem politik mencari Sistem pemilihan distrik dan proporsional. Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa tindakan fusi diantara partai-partai menjadi 3 partai saja Golongan spiritual PPP Golongan karya GOLKAR Golongan nasionalis PDI
- 11. Golput termasuk kedalam kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih Menjelang pemilu 1997 kelompok generasi muda Mayoritas mahasiswa membentuk Gerakan Untuk memboikot pemilihan umum Dianggap belum memenuhi syarat yang diperlukan yaitu kurang demokratis antara lain kurang adanya kebebasan yang merupakan prasyarat bagi pemilihan umum yang jujur dan adil Mereka bertekat untuk tidak mengunjungi masing masing tps dan menamai diri mereka sebagai golongan putih atau golput Masalah Golput
- 12. Zaman Reformasi Zaman reformasi adalah zaman persoalan yang terkemuka, diantaranya Adalah lemahnya peran parlemen (Lembaga Legislatif) di bandingkan dengan institusi eksekutif,dan kurang menonjolnya fungsi para legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang di amanatkan. Pemilu di zaman reformasi membawa berupa perubahan fundamental 1. Dibuka kesempatan kembali untuk bergeraknya partai politik secara bebas termasuk juga partai baru. 2. Pemilu 2004,Presiden dan wakil presiden di pilih secara lansung lansung. 3. Diadakan pemilihan untuk suatu badan baru 4. Diadakan “Electro Threshold”