Bahan ajar untuk Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. By: Tri Widodo W. Utomo

1. HUKUM KONSTITUSI Tri Widodo W. Utomo Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

4. 2 Sistem Hukum Dunia Adanya Peradilan Administrasi secara terpisah. Tidak ada pemisahan Peradilan Umum & Administrasi. Rechtstaat (Immanuel Kant & Frederich Julius Stahl) Rule of Law (A.V. Dicey) Civil Law (Written Law) Common Law (Konvensi) EROPA KONTINENTAL ANGLO SAXON

21. Penyimpangan Konstitusional di Indonesia

23. PERIODE 18 Ags 1945 – 17 Des 1949 4 Bulan Kabinet Hatta II 4 Ags 1949 18 Bulan Kabinet Hatta I 29 Jan 1948 2 Bulan Kabinet Amir Syarifudin II 11 Nop 1947 4 Bulan Kabinet Amir Syarifudin I 3 Juli 1947 9 Bulan Kabinet Syahrir III 2 Okt 1946 6 Bulan Kabinet Syahrir II 12 Mar 1946 4 Bulan Kabinet Syahrir I 14 Nop 1945 2 Bulan Kabinet Presidensil Soekarno 2 Sep 1945

24. PERIODE 17 Des 1949 – 17 Ags 1950 PERIODE 17 Ags 1950 – 5 Juli 1959 8 Bulan Negara Federal dgn Sistem Parlementer 17 Des 1945 2 th 3 bln Kabinet Juanda 9 Apr 1957 13 bln Kabinet Ali Sastro Amidjojo II 12 Mar 1956 7 bln Kabinet Burhanudin Harahap 12 Ags 1955 2 bln Kabinet Ali Sastro Amidjojo I 1 Ags 1953 16 bln Kabinet Wilopo 3 Apr 1952 11,5 bln Kabinet Sukiman 27 Apr 1951 6,5 bln Kabinet Natsir 6 Sep 1950

27. AMANDEMEN PERTAMA (h. 16) Hak Inisiatif DPR 21 Persetujuan thd UU 20 Menteri Negara 17 Gelar, Tanda Jasa & Kehormatan 15 Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi 14 Pengangkatan Duta dan Konsul 13 Sumpah Presiden 9 Masa Jabatan Presiden 7 Kekuasaan Presiden 5 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

28. AMANDEMEN KEDUA (h. 18) Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu kebangsaan 36 Hankam Negara 30 Hak Asasi Manusia 28 Warga Negara dan Penduduk 26, 27 Wilayah Negara 25 DPR 19, 20, 22 Pemerintahan Daerah 18 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

29. AMANDEMEN KETIGA (h. 23) Kekuasaan Kehakiman (MA dan KY) 24 BPK 23 e/f/g Pemilu 22 e, 23a/c DPD 22 c/d Pembentukan, Pengubahan & Pembubaran Kementerian Negara 17 Perjanjain Internasional oleh Presiden 11 Presiden Berhalangan 8 Pemberhentian Presiden / Wapres 7 Presiden & Wapres 6 MPR 3 Kedaulatan & Bentuk Negara 1 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

30. AMANDEMEN KEEMPAT (h. 28) Aturan Tambahan Pasal I, II Aturan Peralihan Pasal I, II, III Perubahan UUD 37 Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sos. 33, 34 Pendidikan & Kebudayaan 31, 32 Kekuasaan Kehakiman 24 Mata Uang dan Bank Sentral 23 Dewan Pertimbangan (DPA hapus) 16 Pernyataan Perang, Perdamaian & Perjanjian 11 Presiden Berhalangan 8 Pemilihan Presiden 6a Susunan MPR 2 Perihal / Substansi Psl yg di-Amandemen

31. Reformasi (amandemen) UUD membutuhkan Reformasi Mahkamah Konstitusi

34. KONSTITUSI & PERJANJIAN SOSIAL

45. KONSTITUSI & ORGANISASI NEGARA (Pembatasan Kekuasaan Negara)

47. INTI GAGASAN Demokrasi Konstitusional : “ Menciptakan Keseimbangan Dalam Interaksi Sosial Politik (checks and balances) ” (antara pemerintah – masyarakat; eksekutif – legislatif; atau kepentingan sosial ekonomi – kepentingan politik). Upaya Membatasi Kekuasaan yg dipegang Pemerintah. Perlunya hukum sbg instrumen negara demokrasi . Atau, hukum sbg alat untuk membatasi kekuasaan suatu lembaga politik. Inilah yang pada prinsipnya disebut dengan istilah negara hukum ( rechtstaat ). Instrumen Hukum tsb adalah Konstitusi .

51. Model Checks n Balances dlm Konstitusi AS 1789

52. Model Checks n Balances dlm Konstitusi AS 1789

53. Model Checks n Balances dlm Konstitusi AS 1789

54. KONSTITUSI & H.A.M.

55. Latar Belakang Tuntutan aktual masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum & kedewasaan berpolitik masyarakat Pemerintah belum sepenuhnya menghormati hak-hak dasar yg melekat sejak lahir pada diri WN. Atau, prinsip “negara hukum” ( rechtstaat ), belum berjalan optimal. Konsiderans Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948: “ sikap yg tidak mempedulikan & sikap melecehkan hak-hak manusia akan mengakibatkan tindakan kurang beradab yg mendatangkan amarah pada hati nurani manusia, shg hak-hak manusia harus dilindungi oleh hukum spy manusia tidak mengambil jalan ‘pemberontakan’ thd kelaliman / penindasan”. Sir Alfred Dening dalam “ The Road to Justice ”: “ Suatu bangsa akan jatuh apabila para penegak hukumnya tidak berlaku adil”.

70. Perubahan ( Review ) & PENGUJIAN KONSTITUSI

82. Reformasi Per-UU-an Perda Keppres/Inpres Keppres Perda PP PP Per. Presiden Perpu Perpu PP UU UU UU / Perpu Ketetapan MPR Ketetapan MPR UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UU No. 10/2004 Tap MPR No. III/2000 Tap MPRS No. XX/1966

91. KONSTITUSI & PERAN HARMONISASI / KESEJAHTERAAN NEGARA

102. PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME PERBANDINGAN KONSTITUSI & Studi Komparasi

106. TERIMA KASIH SEKIAN &