Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Surat kuasa ini memberi wewenang penuh kepada pengacara Abdul Jabbar untuk mewakili dan membela Anwar Habibi Siregar dalam permohonan talak di pengadilan agama. Anwar memberi kuasa hukum kepada pengacara untuk menghadiri sidang, menandatangani dokumen, dan mengambil tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kliennya.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Surat kuasa ini memberi wewenang penuh kepada pengacara Abdul Jabbar untuk mewakili dan membela Anwar Habibi Siregar dalam permohonan talak di pengadilan agama. Anwar memberi kuasa hukum kepada pengacara untuk menghadiri sidang, menandatangani dokumen, dan mengambil tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kliennya.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Perjanjian ini membahas pendirian usaha bersama antara tiga pihak untuk bergerak di bidang tertentu. Perjanjian ini mengatur tentang nama dan tempat usaha, jangka waktu, kegiatan usaha, modal usaha, manajemen, pembagian keuntungan, dan penyelesaian perselisihan.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
DRAF PERATURAN PERUSAHAAN:
Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan, Jam Kerja, Gaji/Upah, Lembur, Penerimaan dan Penempatan Karyawan, PHK, Tata Tertib Perusahaan, Sanksi, Larangan Karyawan, Tunjangan Karyawan, dll.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
Download draf adendum untuk melakukan perubahan perjanjian selama berlangsungnya masa perjanjian (amandemen).
Untuk download versi lengkap (format MS Word), silahkan kunjungi:
http://www.legalakses.com/contoh-addendum-perjanjian/
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara sistem pemilu organis dan sistem pemilu mekanis. Sistem pemilu organis menganggap perwakilan mewakili kepentingan kelompok tertentu, sedangkan sistem pemilu mekanis menganggap perwakilan mewakili kepentingan umum rakyat. Sistem pemilu mekanis terbagi menjadi sistem distrik dan sistem proporsional, di mana sistem distrik dapat menghasilkan distorsi perwakilan sedang
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,Nasria Ika
Dokumen tersebut membahas model pendidikan moral berbasis liberalis-kapitalis di Eropa. Sistem pendidikan di Finlandia diangkat sebagai contoh terbaik karena memberikan kebebasan yang luas tanpa standar nasional ketat. Pendidikan moral di Eropa dilakukan melalui pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual untuk membentuk karakter siswa.
Dokumen tersebut membahas metode penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi berfokus pada pengalaman manusia dan berusaha memahami makna subjektif dari pengalaman tersebut. Prinsip dasarnya adalah pengetahuan didapat secara langsung dari pengalaman, makna dipengaruhi oleh hubungan subjek dengan objek, dan bahasa penting untuk mengekspresikan makna. Fenomenologi berupaya memahami fenomena secara m
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 mengatur tentang Komisi Yudisial yang berperan dalam mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, mengawasi perilaku hakim, dan mengajukan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika. Komisi Yudisial terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan tujuh anggota yang berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat. Komisi Yudis
Dokumen ini berisi dupliek dari penggugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Dupliek ini menolak dalil-dalil tergugat dan mempertahankan klaim penggugat bahwa hutangnya sudah dilunasi serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk sita jaminan mobil milik tergugat. Penggugat meminta hakim memutuskan menolak gugatan tergugat dan menerima gug
1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon.
2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Replik ini menanggapi gugatan dan eksepsi yang diajukan dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Replik menolak semua dalil yang diajukan James kecuali yang diakui benar oleh Iman. Iman bersikukuh bahwa James belum melunasi hutang sesuai perjanjian dan bukti pembayaran yang diajukan tidak sah. Iman juga menolak gugatan rekonvensi James dan meminta peng
1. Gugatan diajukan oleh PT. Indofarma Sari Ratu melawan James Sumartono atas wanprestasi pembayaran pinjaman produk perawatan kulit Dr.Dep senilai Rp110 juta berdasarkan perjanjian 1 Januari 2012.
2. Tergugat gagal membayar pinjaman beserta bunganya hingga batas waktu dan mengabaikan teguran penggugat.
3. Penggugat meminta sita jaminan mobil dan produk Dr.Dep milik tergugat, serta pen
Pertama, dokumen tersebut membahas tentang keadaan tidak hadir (afwezeigheid) dalam hukum perdata Indonesia. Kedua, keadaan tidak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa hukum atas pengurusan kepentingannya. Ketiga, terdapat tiga tahapan penyelesaian keadaan tidak hadir yaitu tindakan sementara, dugaan meninggal, dan pengalihan hak secara definitif ke
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keadaan tak hadir menurut KUH Perdata, termasuk pengertian, unsur-unsur, tahapan, akibat hukum, dan tindakan hukum yang terkait.
2. Keadaan tak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang lama tanpa memberi kuasa kepada orang lain.
3. Terdapat berbagai tahap
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Nasria Ika
Kasus ini terjadi antara Indonesia dan China dalam pengadaan bus Transjakarta. Bus yang dikirim China ternyata bermasalah dan tidak sesuai spesifikasi, menimbulkan kerugian bagi Indonesia. KPK diminta menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut.
1. KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
ACHMAD ZAINUDDIN, S.HI., M.HUM. & ASSOCIATES
Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 007 Yogyakarta
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : RESVI YOLANDA Binti SA’DULLAH
Umur : 31 Tahun
Tanggal lahir : Yogyakarta, 21 Oktober 1981
Alamat : Jl. Gedongan No. 10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Dengan ini mengaku dan menyatakan memberikan kusa kepada
Nama : Achmad Zainuddin, S.HI., M.Hum.
Pekerjaan : Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum
Berkantor di Kantor Advokat “ACHMAD ZAINUDDIN, S.HI., M.HUM. &
ASSOCIATES”, alamat Jl. Adi Sucipto No. 007 Yogyakarta
Baik sendiri maupun bersama-sama
KHUSUS
Untuk menjadi kuasa hukum saya/ kami dalam perkara : Perdata
Sebagai : TERMOHON
Untuk : Mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa dalam perkara permohonan
talak yang diajukan oleh ANWAR HABIBI SIREGAR BIN SALMAN SIREGAR,
Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Buruh, Alamat : Jl. Gedongan No.
10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta dalam perkara Perdata No. 123/Pdt P/ PA Yk
Pada Pengadilan Agama Yogyakarta
Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili
pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka persidangan Pengadilan Agama di
mana perkara ini diperiksa, menghadap dan berbicara di depan pejabat
pemerintah/swasta, membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan
sehubungan dengan perkara tersebut, menjawab, membantah hal-hal yang tidak benar,
mengusahakan perdamaian dan menandatangani akta perdamaian, mengajukan bukti-
bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi-saksi dalam keterangan yang tidak
benar, mengajukan permohonan, mengajukan verzet, menerima putusan dan lain-lain
upaya hukum yang baik dan berguna bagi pemberi kuasa, serta diperbolehkan menurut
Hukum Acara dan kepadanya diberikan pula hak “sibstitusi” sebagian atau seluruhnya
kepada orang lain
Yogyakarta, 20 Desember 2012
Yang Diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
Achmad Zainuddin, S.HI., M.Hum. RESVI YOLANDA
Binti SA’DULLAH
